DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 3
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 83) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah, angka 5 dihapus, dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
(2)Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan:
1. a.Jumlah penduduk;
2. b.Wilayah / Kesulitan geografis (menurut jarak dan waktu tempuh);
3. c.Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah Sakit Provinsi serta Rumah Sakit Vertikal; dan
4. d.Wilayah administratif kabupaten/kota dan Provinsi. 4
(3)Wilayah Cakupan Rujukan meliputi:
1. a.Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi yang terdiri dari: 1) Wilayah Rujukan Provinsi yaitu Rumah Sakit Provinsi yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus meliputi Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. 2) Wilayah Cakupan Rujukan Regional 1 (satu) yaitu RSUD dr. Murjani Sampit meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan sebagian Kabupaten Katingan, dan Kecamatan Katingan Kuala. 3) Wilayah Cakupan Rujukan Regional 2 (dua) yaitu RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara. 4) Wilayah Cakupan Rujukan Regional 3 (tiga) yaitu RSUD Muara Teweh meliputi Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Selatan. 5) Dihapus.
2. b.Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayananan Rujukan Tertingginya Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Laboratorium Klinik Madya Pemerintah/Swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. c.Wilayah Cakupan Rujukan Kecamatan/Kelurahan dan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertingginya bisa Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Bhayangkara kelas D, Rumah Sakit TNI kelas IV, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mampu PONED, dan Laboratorium Klinik Pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(4)Pemerintah Daerah menentukan Rumah Sakit yang ada di Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah menjadi rujukan tertinggi di Daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi.
(5)Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Wilayah berdasarkan Kelas Rumah Sakit minimal Kelas B dan C, utility Rumah Sakit tinggi terutama dari Kabupaten/kota disekitarnya dan kemudahan akses transportasi di wilayah sekitarnya, yaitu RSUD dr. Murjani, RSUD Sultan Imanuddin, RSUD Muara Teweh, dan RSUD dr. Doris Sylvanus dengan Keputusan Gubernur.
(6)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan RSUD Kabupaten/Kota menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi seluruh Rumah Sakit kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau PPK 1 yang ada di Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Kelas B 5 dan C sebagai PPK 2 dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
(7)Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) minimal 10 Tempat Tidur, melayani persalinan, mampu PONED minimal 4 (empat) Puskesmas Per Kabupaten serta mempunyai Unit gawat darurat yang berfungsi sebagai PPK 1 yang menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat pertama) di wilayah kecamatan.

2.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Untuk Wilayah Cakupan Rujukan Regional 2 (dua) jika perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap maka pasien dirujuk ke RSUD dr. Murjani Sampit.
(2)Untuk wilayah Cakupan Rujukan Regional 3 (tiga) jika perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap maka pasien dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
(3)Untuk Kota Palangka Raya wilayah cakupan rujukan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya adalah Rumah Sakit Bhayangkara kelas D, Rumah Sakit TNI kelas IV, jika perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap maka pasien dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

3.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dihapus, dan huruf c angka 1 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat yaitu :
1. a.Posyandu;
2. b.Poskestren; dan
3. c.Pos upaya kesehatan kerja.
(2)Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (Satu) (PPK 1) yaitu :
1. a.Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes);
2. b.Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mampu PONED; 6
3. c.Dalam kondisi tertentu Klinik pratama, klinik Umum, Klinik bersalin, praktek dokter/ dokter gigi yang bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
4. d.Rumah Sakit Pratama.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (dua) (PPK 2) yaitu :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/TNI/POLRI kelas C dan D;
2. b.Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
3. c.Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
4. d.Dengan kondisi tertentu Laboratorium Klinis/Kesehatan Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (tiga) (PPK 3) :
1. a.Rumah Sakit Wilayah :
  1. 1.Rumah Sakit Regional 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.
  2. 2.Dihapus.
2. b.Rumah Sakit Provinsi :
  1. 1.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
  2. 2.Dihapus.
3. c.Rumah Sakit Vertikal :
  1. 1.Rumah Sakit Rujukan Tertinggi :
4. a.Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ciptomangunkusumo Jakarta;
5. b.Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang;
6. c.Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soetomo Surabaya;
7. d.Rumah Sakit Jantung Harapan Kita; dan
8. e.Rumah Sakit Kanker Dharmais.
9. d.Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 9 huruf i dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 7

Pasal 9

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan:

a.memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
b.melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
c.membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
d.mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
e.sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
f.pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sampai pasien tiba di tempat rujukan;
g.Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
h.surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
i.Dihapus.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional, Jamkesda yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, pembiayaan didasarkan pada paket INA CBGs, pada fasilitas pelayanan sekunder dan tersier sedangkan pada fasilitas pelayanan primer pembiayaan didasarkan pada sistem kapitasi.
(2)Bagi pasien non peserta jaminan kesehatan nasional atau jamkesda mengikuti tarif biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin dan akan disesuaikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
(4)Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut. 8 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 24 Juni 2015 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 24 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…