DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR; BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR; PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK; PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; KOMPENSASI; KERINGANAN DAN PEMBEBASAN; KEBERATAN; PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
6.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kalimantan Tengah.
7.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Tugas Pemungutan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTPPD adalah Unit Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12.Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara. 4
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
16.Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
24.Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB. 5
25.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
27.Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau SuratKeputusan Keberatan.
28.Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
29.Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.
30.Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah.
33.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. 6

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang mudah, cepat dan tepat; dan
b.memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Dengan nama PKB, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah.

Pasal 5

(1)Objek PKB, meliputi :
1. a.kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, alat- alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
2. b.alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. 1.forklift (crane);
  2. 2.traktor;
  3. 3.loader;
  4. 4.excavator;
  5. 5.motor grader;
  6. 6.track loader/shovel/log loader;
  7. 7.vibrator roller/compactor;
  8. 8.backhoe loader;
  9. 9.pipe layers;
  10. 10.conveyor belt mover;
  11. 11.wheelloader;
  12. 12.buldozer;
  13. 13.stoom walls; dan
  14. 14.Kendaraan bermotor lainnya yang dapat dianggap sebagai alat berat/besar. 7
(2)Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi :
1. a.kereta api;
2. b.kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;
4. d.kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik; dan
5. e.kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Pasal 6

(1)Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.
(2)Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
(3)Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
(5)Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama SAMSAT dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero). 8

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan/Lembaga Finance, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 8

(1)Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
1. a.Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya, dengan ketentuan :
  1. 1.orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
  2. 2.orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
  3. 3.ahli waris; dan
  4. 4.pengampu.
2. b.Badan/Lembaga Finance, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
3. c.Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
(3)Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, UPTPPD berkewajiban melaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
1. a.objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di daerah/ atau berada dalam wilayah UPTPPD setempat; dan 9
2. b.Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
(2)Terhadap kendaraan bermotor yang bernomor register dari luar wilayah Kalimantan Tengah dan beroperasi secara tetap di wilayah Kaimantan Tengah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, UPTPPD berkewajiban melakukan pendataan, pencatatan dan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Bersama SAMSAT setempat dengan menerbitkan surat bukti lapor.
(3)Pendataan kendaraan bermotor yang bernomor register luar Provinsi adalah jenis roda 4 (empat) atau lebih kecuali angkutan antar Provinsi, Roda 2 (dua) dan Alat Berat.
(4)Untuk tertib administrasi kendaraan luar provinsi, surat bukti lapor batas waktu berlaku adalah 30 hari sejak saat pelaporan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan perhitungan 90 hari (3 x 30 hari).
(5)Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
1. a.kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
  1. 1.kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
  2. 2.kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
  3. 3.kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
2. b.kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
  1. 1.kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  2. 2.kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
  3. 3.kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
  4. 4.kendaraan bermotor yang ganti mesin;
  5. 5.kendaraan bermotor hibah;
  6. 6.kendaraan bermotor waris; dan
  7. 7.kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan. 10
(6)Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi.
(7)Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
(8)Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya berakhir tanggal 29 Pebruari (Tahun Kabisat), apabila didaftarkan pada bukan Tahun Kabisat, batas waktu pendaftarannya paling lambat tanggal 1 Maret.
(9)Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
(10)Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(11)UPTPPD berkewajiban menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dalam bentuk surat dan/atau melalui media elektronik.
(12)Pelayanan Pendaftaran, selain pada Kantor Bersama SAMSAT, dapat dilakukan pada Pelayanan SAMSAT Keliling dan/atau Pelayanan SAMSAT lainnya yang melayani:
1. a.Pendaftaran ulang/pengesahan setiap tahun untuk kendaraan bermotor yang terdaftar dengan persyaratan terdiri dari BPKB asli, STNK asli dan KTP/Identitas asli;
2. b.Pembayaran PKB yang telah dilakukan Penetapan setelah jatuh tempo pendaftaran tidak lebih dari 1 (satu) tahun pajak;dan
3. c.Pendaftaran/pengesahan setiap Tahun dapat dilakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor termasuk kendaraan umum dan kendaraan pemerintah/Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
(13)Pendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal fakturnya diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan diregister, selanjutnya dikonfirmasikan kebenarannya kepada penerbit faktur oleh UPTPPD.
(14)Apabila hasil konfirmasi, ternyata faktur cacat tersebut sengaja diubah (data tidak sama dengan hasil konfirmasi) dan melebihi batas waktu pendaftaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan. 11
(15)Pendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal penerbitan Surat Keterangan Mutasi dari kepolisian diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan diregister, selanjutnya dikonfirmasikan kepada kepolisian tempat asal.
(16)Apabila hasil konfirmasi, ternyata Surat Keterangan Mutasi dari kepolisian cacat tersebut sengaja diubah (data tidak sama dengan hasil konfirmasi) dan melebihi batas waktu pendaftaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan.
(17)Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian agar dilampiri bukti pelunasan pajak/SKF sampai dengan berakhirnya masa pajak.
(18)Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Pasal 10

(1)Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)PKB dibayar sekaligus di muka.
(3)Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan :
1. a.kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
2. b.kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi:
  1. 1.bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
  2. 2.bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
3. c.kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB. 12

Pasal 11

(1)Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(4)Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5)Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:
1. a.harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road);
2. b.harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan horse power yang sama;
3. c.harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
4. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama; dan/atau
5. e.NJKB dari provinsi lain.
(6)Pengenaan PKB dengan tarif Progresif adalah:
1. a.Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dengan penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak.
2. b.Surat Pernyataan Wajib Pajak dimaksud adalah akibat perubahan Status kepemilikan kendaraan bermotor.
3. c.Status kendaraan lapor jual, rusak, dan hilang tidak termasuk dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 13
4. d.Kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) model mobil:
  1. 1.sedan dan sejenisnya;
  2. 2.jeep dan sejenisnya;
  3. 3.station wagon dan sejenisnya;
  4. 4.minibus dan sejenisnya;
  5. 5.microbus; dan
  6. 6.pickup double cabin.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…