DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

-RUANG LINGKUP; -KEBIJAKAN UMUM TEKNOLOGI INFOMASI KEUANGAN DAN ASET; -PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI; -TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN DAN ASET.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan diantaranya pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Dan Aset Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola Teknologi Informasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kepala Pusat Informasi Barang Milik Daerah adalah Kepala Biro Aset yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
4.Kepala Pusat Informasi Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan yang ada pada masing-masing SKPD.
5.Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6.Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi selanjutnya disingkat SKPTI adalah strategi kebijakan yang merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. 5
8.Teknologi Informasi Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat TIKA adalah teknologi bidang informasi keuangan dan aset yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data keuangan dan aset dapat disebar dan diakses secara global.
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset meliputi strategi pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi keuangan dan aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

(1)Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.TIKA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikelola oleh Unit Akuntansi dan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan dengan memberikan jaminan layanan kepada pengguna (SKPD Pengguna TIKA);
2. b.TIKA harus efektif dan efisien, dan manfaat/realisasinya terukur, serta dapat dimonitor dan dievaluasi;
3. c.TIKA mengadopsi teknologi yang mapandan legal dengan tujuan meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan perubahan;
4. d.Seluruh data keuangan dan aset dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. e.Unit kerja yang menghasilkan data/mengolah data spesifik berperan pula sebagai data steward (pengasuh data);
6. f.Data di-share, bukan dipertukarkan;
7. g.Data dikelola dengan prinsip complete, reliable, up to date, secure, accurate);
8. h.Re-use atau common use untuk meminimilkan dan menghindari duplikasi data dan proses Teknologi Informasi; 6
9. i.Arsitektur sistem harus adaptif dalam merespon perubahan peraturan perundang-undangan dan lingkungan bisnis yang dinamis;
10. j.Setiap subsistem dalam arsitektur sistem informasi/teknologi informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus bisa diintegrasikan dengan subsistem lain yang diperlukan;
11. k.Pengembangan arsitektur sistem informasi berorientasi pada layanan/service;
12. l.Pengembangan arsitektur sistem harus scalable, serviceable, managable, dan menjamin ketersediaan layanan; dan
13. m.Sistem yang ada harus dapat diaudit.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM TEKNOLOGI INFOMASI KEUANGAN DAN ASET

Pasal 4

Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa:

a.Aplikasi SIMDA Keuangan; dan
b.Aplikasi SIMDA BMD.

Pasal 5

(1)Output Aplikasi SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
1. a.Aplikasi SIMDA Keuangan : Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Output aplikasi ini antara lain:
  1. 1.Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahanya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. 2.Penatausahaan: Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya; dan
  3. 3.Akuntansi dan Pelaporan: Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya. 7
2. b.Aplikasi SIMDA BMD: Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain:
  1. 1.Perencanaan: Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah;
  2. 2.Pengadaan: Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan;
  3. 3.Penatausahaan: Kartu Inventaris Barang (KIB),Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang;
  4. 4.Penghapusan: SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan; dan
  5. 5.Akuntansi: Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
(2)Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis dekstop dan berbasis Website serta dapat dikoneksikan dengan Geographic Information System (GIS).

BAB IV

PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI

Pasal 6

Pengendalian Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

a.Pengendalian Umum Aplikasi SIMDA; dan
b.Pengendalian Aplikasi SIMDA.

Pasal 7

Pengendalian Umum Aplikasi SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a.Pengendalian Organisional (Organizational Control);
b.Pengendalian Dokumentasi (Documentation Control);
c.Pengendalian Praktik Manajemen (Management Practice Control);
d.Pengendalian Operasi Pusat Informasi (Information/Data Centre Operational Control);
e.Pengendalian Otorisasi (Authorization Control); dan
f.Pengendalian Akses (Access Control). 8

Pasal 8

(1)Pengendalian Organisional (Organizational Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terkait dengan sistem pada aplikasi SIMDA yang dikembangkan dengan metoda multi/users dan memungkinkan adanya sistem komunikasi antara server /client.
(2)Komunikasi antara server/client sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan pengembangan sistem.
(3)Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi:
1. a.Administrator;
2. b.Operator; dan
3. c.Supervisor.
(4)Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Sistem Manual; dan
2. b.Sistem Berbasis Komputer.

Pasal 9

Pengendalian Dokumentasi (Documentation Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didesain untuk mengatur dan mengamankan masing-masing fungsi yang berjalan di dalam pengoperasian aplikasi SIMDA diantaranya berisi prosedur manual dan hal-hal lain seperti organisasi, bagan organisasi, job description, dan hal-hal lain diantaranya:

a.Dokumentasi Program: Pengendalian program mencakup kegiatan pengamanan software/aplikasi diantaranya:
1. 1.Backup aplikasi SIMDA pada server/client; dan
2. 2.Backup master/installer MSSQL.
b.Dokumentasi Data/Databased : Pengendalian data meliputi kegiatan/operasi input data, verifikasi terhadap proses dan output serta pengamanan databased. Pengamanan databased termasuk meliputi adanya backup databased secara periodik minimal per hari.
c.Dokumentasi Operasional: Pengendalian operasional meliputi pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi/operasional aplikasi baik dokumen yang digunakan dalam proses input maupun dokumen yang dihasilkan (output) dari aplikasi.
d.Dokumen Pengguna/Users: Pengendalian pengguna meliputi pengamanan username/password dan users level. 9

Pasal 10

Pengendalian Praktik Manajemen (Management Practice Control sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a.Kebijakan dan Praktik SDM:
1. 1.Sistem Manual terdiri dari: a) Pembatasan akses terhadap aset; b) Menjaga aset dari kerusakan dan gangguan; dan c) Menjaga aset dari bencana.
2. 2.Sistem Berbasis Komputer terdiri dari: a) Pembatasan akses terhadap aset; b) Menjaga aset dari kerusakan dan gangguan; c) Menjaga aset dari bencana; d) Pengamanan terhadap fasilitas hardware komputer; dan e) Pengamanan data dan informasi.
b.Komitmen: Komitmen oleh administrator dan pengguna sistem informasi dalam mentaati peraturan yang ditetapkan berkaitan information system control sangat diperlukan agar sistem informasi berjalan dengan lancar sesuai ketentuan.
c.Perencanaan, audit, pengendalian manajemen, dan operasional, pengendalian, pengembangan sistem (prosedur perubahan dan prosedur pengembangan sistem baru).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…