DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH; BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH; BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH; SUMBER DANA; HAK DAN KEWAJIBAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor …. Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor ….); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 4
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11.Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12.Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
13.Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening Deposito.
14.Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
15.Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
16.Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum adalah untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/ atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.
(2)Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah supaya dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penempatan uang daerah.
(2)Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5
(3)Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
2. b.memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

(1)Bank Umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan selaku kuasa BUD, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penempatan uang daerah yang dibuat sesuai dengan format Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah, yang dibuat sesuai dengan format Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
3. c.salinan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang bersangkutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan.
(2)Kuasa BUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kondisi kas daerah.
(3)Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD untuk mendapat persetujuan.
(4)Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang akan ditempatkan dan jangka waktu penempatan dana pada Bank Umum.
(5)Dalam hal BUD menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum dimaksud.
(6)Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD mengajukan usulan penetapan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penempatan uang daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(7)Kuasa BUD melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra Pemerintah dalam penempatan uang daerah setiap 3 (tiga) bulan. 6

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah, BUD membuat perjanjian dengan Pimpinan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan uang daerah.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
1. a.ruang lingkup perjanjian;
2. b.bentuk penempatan uang daerah di bank umum;
3. c.jangka waktu penempatan;
4. d.penentuan tingkat suku bunga;
5. e.tata cara pencairan;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.sanksi;
8. h.keadaan kahar (force majeure); dan
9. i.penyelesaian perselisihan.

BAB IV

BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

(1)BUD/Kuasa BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Umum dalam bentuk :
1. a.Overnight;
2. b.Deposit on Call ; dan/atau
3. c.Time Deposit (deposito berjangka).
(2)Overnight, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
(3)Deposit on Call, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
(4)Time Deposit (deposito berjangka), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7

Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat dipastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. 7

Pasal 8

Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari penempatan uang daerah di Bank Umum merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB V

BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 9

(1)Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan Kas daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
1. a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimum.
2. b.Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
3. c.Strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 10

(1)Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran berkenaan.
(2)Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan. 8

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…