DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
9.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 3
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15.Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
16.Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 3

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. 4

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
d.pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
e.pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
g.pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
h.penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Pasal 5

(1)Inspektorat terdiri atas:
1. a.Inspektur.
2. b.Sekretariat terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Inspektur Pembantu terdiri dari:
  1. 1.Inspektur Pembantu I.
  2. 2.Inspektur Pembantu II.
  3. 3.Inspektur Pembantu III.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
(2)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 5
c.pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
e.pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
f.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
g.pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Provinsi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
b.pelaksanaan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d.penyusunan, menginventarisir dan mengoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
e.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
f.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat Inspektorat Provinsi, terdiri atas:

1.Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga. 6
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.mengelola urusan tata usaha dan kearsipan;
7. g.mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
8. h.mengelola urusan kepegawaian;
9. i.mengelola urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
10. j.mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
11. k.mengelola urusan keuangan.
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…