DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH; BAB IV PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
7.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 52); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi unit-unit SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Dokumen SAKIP.

BAB III

DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 4

Dokumen SAKIP terdiri dari sebagai berikut:

a.Rencana Strategis;
b.Perencanaan Kinerja Tahunan;
c.Perjanjian Kinerja; dan
d.Pelaporan Kinerja yang dilengkapi dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama.

Pasal 5

Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

Pasal 6

Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib digunakan sebagai pedoman bagi SKPD agar SAKIP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juli 2015 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…