DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 36 Tahun 2015

Nomor: 36
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUP DAN IPR, PERPANJANGAN DAN PENCIUTAN WIUP; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN KHUSUS DAN PERPANJANGANNYA; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUJP DAN SKT, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN; TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN; REKOMENDASI, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian perizinan bidang pertambangan;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan P emerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66); 10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANG TATA CARAPEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT, adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Kepala Dinas.
7.Tim Teknis adalah Tim yang ditugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan di lapangan.
8.Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tangung jawabnya.
9.Pencadangan WIUP adalah proses penyiapan wilayah izin usaha pertambangan pada sistem informasi geografis Dinas sebagai persyaratan pengajuan permohonan IUP Eksplorasi untuk bahan galian mineral bukan logam dan batuan.
10.Berita Acara Pencadangan WIUP yang selanjutnya disebut BA Pencadangan WIUP adalah hasil pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan oleh tim teknis.
11.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
13.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
24.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
25.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibuat sebagai pedoman standar tata cara pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Pengaturan tata cara pemberian perizinan bidang Pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima terhadap permohonan perizinan pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

a.tata cara dan persyaratan pemberian IUP dan IPR, perpanjangan dan penciutan WIUP tata cara dan persyaratan pemberian IUP dan IPR, perpanjangan dan penciutan WIUP;
b.tata cara dan persyaratan pemberian izin khusus dan perpanjangannya;
c.tata cara dan persyaratan pemberian IUJP dan SKT, perpanjangan dan perubahan;
d.tata cara dan persyaratan perizinan keselamatan pertambangan;
e.rekomendasi, penetapan, pengesahan dan persetujuan;
f.ketentuan peralihan dan penutup.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUP DAN IPR, PERPANJANGAN DAN PENCIUTAN WIUP

Pasal 5

(1)WIUP adalah wilayah didalam WUP pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
(2)WIUP mineral logam dan batubara diberikan dengan cara lelang yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.
(3)Tata cara lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.
(4)WIUP mineral bukan logam dan batuandiberikan atas dasar pengajuan permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan melalui proses pencadangan WIUP.

Pasal 6

(1)IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.
(2)Permohonan IUP diajukan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
(3)Permohonan IUP yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 7

(1)Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Gubernur sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
(2)Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.
(3)Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
(4)Pemegang IUP Eksplorasi yang jangka waktunya telah mencapai batas maksimum harus segera mengajukan peningkatan IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 8

Permohonan IPR diajukan secara tertulis kepada Gubernur berdasarkan format yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan penciutan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh IUP.

Pasal 10

(1)Pemohon mengajukan surat permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan bermaterai kepada Gubernur C.q. Kepala Dinas.
(2)Pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan dalam bentuk surat Kepala Dinas atas nama Gubernur.
(3)Dinas dapat melakukan peninjauan/pengecekan lapangan dengan biaya dibebankan kepada pemohon.
(4)Hasil peninjauan/pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BA Pencadangan WIUP dengan melampirkan peta pencadangan WIUP.
(5)Format BA Pencadangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…