DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; JUMLAH DAN JENIS; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN DAN ESELON; PEMBIAYAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1957 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1284) Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1622); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11.Peraturan Menteri Kehutanan N o m o r P.6/Menhut- II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung (KPHL) Dan KPH Produksi (KPHP);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala UPT KPH yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
10.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11.Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
12.Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
13.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan 18 (delapan belas) UPT KPH yang terdiri dari :
1. a.14 (empat belas) Unit KPHP; dan
2. b.4 (empat) Unit KPHL. 5
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)UPT KPH adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berkedudukan di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)UPT KPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III

JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPT KPH pada Dinas berjumlah 18 (delapan belas) unit, terdiri dari 14 (empat belas) Unit KPHP dan 4 (empat) Unit KPHL, adalah :

a.UPT-KPHP unit I seluas 1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya;
b.UPT-KPHP unit II (Model) seluas 909.229,26 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya;
c.UPT-KPHP unit III seluas 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya;
d.UPT-KPHP unit V seluas 325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara;
e.UPT-KPHL unit IX seluas 155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
f.UPT-KPHP unit XII seluas 183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas;
g.UPT-KPHL unit XIII seluas 177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
h.UPT-KPHP unit XIV seluas 51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur;
i.UPT-KPHP unit XVI seluas 294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
j.UPT-KPHP unit XVII seluas 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan;
k.UPT-KPHP unit XVIII seluas 140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
l.UPT-KPHP unit XIX seluas 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
m.UPT-KPHP unit XXI seluas 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan;
n.UPT-KPHP unit XXII seluas 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; 6
o.UPT-KPHP unit XXIII seluas 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau;
p.UPT-KPHP unit XXV seluas 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara;
q.UPT-KPHL unit XXXI seluas 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan
r.UPT-KPHL unit XXXIII seluas 105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT KPH masing-masing terdiri atas:

a.Kepala UPT;
b.Sub Bagian Tata Usaha ;
c.Seksi Perencanaan KPH;
d.Seksi Pengelolaan KPH;
e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.Resort KPH.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPT KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT KPH mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
b.penjabaran kebijakan kehutanan nasional di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
c.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
d.pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan, dan; 7
f.pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 8

Kepala UPT KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala UPT KPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
b.pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
c.pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
d.pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
e.pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
f.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
g.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
h.pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan aset dan umum, serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap 8 penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
5. e.mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008