DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 38 Tahun 2015

Nomor: 38
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENERTIBAN; PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L Negara Republik Indonesia Nomor 4355); GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 PEDOMAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; setiap pelaksanaan penertibanmasih permasalahan yang perlu emerlukan kebijakan khusus nyelesaiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia hun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2.Barang Milik Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun dengan dana di luar APBD yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan SKPD-SKPD serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di luar Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
3.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5.Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
7.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/ bangun guna serah, dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan Gubernur untuk membebaskan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
10.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
12.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data hasil penertiban Barang Milik Daerah. 4
13.Sertifikasi adalah kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah dari segi hukum dengan penerbitan dokumen kepemilikan oleh instansi terkait.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15.Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.
16.Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian kerugian daerah.
17.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada SKPD dalam melaksanakan penertibanbarang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah.
1. a.sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penertiban barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset; dan
3. c.untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas data aset.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 3

(1)Sumber perolehan Barang Milik Daerah, yaitu :
1. a.Barang Milik Daerah yang diperoleh dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi ;
2. b.Barang Milik daerah yang diperoleh dari sumber lainnya yang sah seperti : 1) Barang Hibah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan 2) Sumbangan Pihak Lain yang sah. 5
(2)Kelompok Aset Tetap, yaitu :
1. a.Tanah;
2. b.Gedung dan bangunan;
3. c.Peralatan dan mesin;
4. d.Jalan, irigasi dan jaringan;
5. e.Konstruksi dalam pengerjaan; dan
6. f.Aset tetap lainnya.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
1. a.Tim Internal Pemerintah Daerah;
2. b.Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
3. c.Lembaga Pemerintah Lain yang diminta membantu pendampingan dan mempunyai fungsi teknis di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Tim Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah;
2. b.Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah; dan
3. c.Aparat Fungsional Pengawas Daerah.
(3)Susunan dan Keanggotaan Tim Internal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan penertiban Barang Milik Daerah ini meliputi:

a.Inventarisasi;
b.Penilaian;
c.Pengolahan data dan penyusunan laporan; dan
d.Tindaklanjut hasil penertiban.

Pasal 6

(1)Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 6
(2)Inventarisasi dilakukan melalui kegiatan :
1. a.Pengumpulan data awal;
2. b.Pencocokan dan klarifikasi data awal; dan
3. c.Cek fisik.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan bersama Pengguna Barang.
(2)Pengumpulan data awal dilakukan terhadap obyek penertiban Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.

Pasal 8

(1)Pencocokan dan klarifikasi data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah dengan mencocokan antara data awal Barang Milik Daerah SKPD dengan data yang dimiliki Tim Internal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pencocokan sebagaimna dimaksud pada ayat (1), Tim Internal Pemerintah Daerah melakukan klarifikasi kepada SKPD.
(3)Hasil klarifikasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan cek fisik.

Pasal 9

(1)Cek fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oeh SKPD didampingi oleh Tim Internal Pemerintah Daerah.
(2)Cek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keberadaan suatu Barang Milik Daerah termasuk kondisi dan permasalahannya.
(3)Pelaksanaan cek fisik dilakukan dengan urutan aktivitas sebagai berikut:
1. a.meneliti keberadaan barang (ditemukan atau tidak ditemukan);
2. b.menghitung jumlah barang (sesuai atau tidak sesuai dengan dokumennya);
3. c.meneliti pengkodean dan pelabelan;
4. d.meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
5. e.meneliti keberadaan surat-surat/dokumen barang (ada atau tidak ada);
6. f.meneliti status penguasaan barang (digunakan, dimanfaatkan, idle, dan lain-lain);
7. g.meneliti nilai barang dan tanggal perolehan;
8. h.mengisi/ melengkapi Kertas Kerja Inventarisasi;
9. i.menandatangani Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
10. j.mengisi Kertas Kerja Inventarisasi sesuai Format sebagaimana tercantum dalam LampiranI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7

Pasal 10

(1)Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
1. a.pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan/atau
2. b.pemindahtanganan dalam bentuk Hibah;
(3)Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan untuk mengetahui nilai wajar pada saat perolehannya atau nilai wajar pada saat penilaian yang dilaksanakan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
(2)Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum dicatat sebagai aset tetap didalam Neraca. b) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang sudah tercatat sebagai aset tetap didalam Neraca, khusus dilakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang tidak diketahui tahun perolehannya, yang tidak ada harga perolehannya atau harga perolehannya Rp. 1,-.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…