DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
9.Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
17.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 4
18.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan tugas kesekretariatan;
b.perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c.perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d.pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e.pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan 5
f.pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang terdiri atas:
  1. 1.Bidang Tata Lingkungan, membawahkan: a) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  2. 2.Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan: a) Seksi Pengelolaan Sampah; b) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan c) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
  3. 3.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan: a) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan; b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan c) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  4. 4.Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan: a) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; b) Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan; dan c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. e.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 6

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, merencanakan program, melakukan koordinasi, melaksanakan pemantauan, melakukan evaluasi dan pelaporan, melakukan pembinaan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan tugas kesekretariatan;
b.perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
c.perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
d.pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e.pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
f.pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup. 7

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
b.penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
c.pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e.pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
g.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

1.Sub Bagian Penyusunan Program;
2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 8
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. i.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. j.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. k.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…