DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN; MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei memberlakukan tarif pada setiap jenis pelayanannya dan semua pendapatan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei disetorkan ke Kas Daerah;
c.bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei memerlukan biaya operasional dan jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesi/jasa medik;
d.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78); 3
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 76);
12.Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ Kalawa Atei adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
5.Direktur adalah Direktur RSJ Kalawa Atei.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Tenaga Manajemen Rumah Sakit Jiwa adalah tenaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan manajemen Rumah Sakit.
8.Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada setiap petugas Rumah Sakit yang telah memberikan pelayanan kesehatan di dalam gedung Rumah Sakit meliputi tenaga kesehatan, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan. 4

BAB II

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

Jasa pelayanan kesehatan dapat bersumber dari masyarakat umum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dana lainnya dari kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak swasta.

Pasal 3

Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat umum, kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak Swasta adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total penerimaan tarif retribusi pelayanan kesehatan RSJ Kalawa Atei berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus), dari total pendapatan berdasarkan tarif paket Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Seluruh penerimaan dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSJ Kalawa Atei disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selambat- lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

Pemanfaatan Jasa Pelayanan melalui mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dalam hal perhitungan jasa pelayanan setiap tenaga yang melakukan pelayanan kesehatan di RSJ Kalawa Atei dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan variabel jumlah, jenis tenaga, jenis jabatan, dan kehadiran. 5

Pasal 8

(1)Perhitungan besaran jasa pelayanan kesehatan dilakukan oleh Tim Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(3)Penetapan besaran uang jasa pelayanan dan penerima ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

Pembayaran dilakukan mengikuti jadwal/mekanisme pembayaran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak swasta.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Pebruari 2016 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd HADI PRABOWO Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 3 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 4. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…