DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; KEPEGAWAIAN; TATA KERJA; PEMBIAYAAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomo 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 3
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..3, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program dan anggaran;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
d.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
e.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
f.pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan sosialisasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g.penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; 5
h.pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
i.pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
j.pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
k.pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

1.Kepala Dinas.
2.Sekretariat membawahi:

a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1. 3.Bidang, terdiri dari:
a.Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi: 1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
b.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi: 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
1. 4.Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..6, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
d.pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
e.pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
f.pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
g.pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
h.pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
i.penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
j.perumusan kebijakan teknisdi bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
k.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
l.pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
m.Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
n.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 7
o.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
p.penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
q.pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
r.pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
s.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
t.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; dan
u.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
b.penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c.pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e.pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
g.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan/data penyusunan program, anggaran dan fungsi pengelolaan keuangan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaksanakan pengelolaaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan;
7. g.melakukan pembinaan bendaharawan;
8. h.melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan;
9. i.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
10. j.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
12. l.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
13. m.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
14. n.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
15. o.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 9
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…