DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 41 Tahun 2014

Nomor: 41
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

-PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI; -PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI; -PELAPORAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI; -PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DALAM USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. 3
6.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8.Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9.Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disingkat KBKT adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
10.Nilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disingkat NKT adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi dan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
11.Rencana kerja pembangunan kebun adalah rencana yang disusun oleh pemohon Izin Usaha Perkebunan yang berisi

Pasal 2

Pelaku usaha perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 3

(1)Sebagai pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap usaha perkebunan dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima) hektar wajib melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi yang ada di areal usahanya.
(2)Pengelolaan KBKT sebagaimana ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun perencanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi;
2. b.melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi;
3. c.melaporkan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi.
(3)Pelaku usaha perkebunan bertanggungjawab melindungi terjadinya kerusakan NKT dalam KBKT di dalam areal perkebunannya.

Pasal 4

(1)Kawasan bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi kawasan yang bernilai dalam hal:
1. a.Keanekaragaman hayati;
2. b.Jasa lingkungan; dan
3. c.Sosial dan budaya. 4
(2)Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal keanekaragaman hayati meliputi:
1. a.Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting;
2. b.Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
3. c.Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
(3)Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal jasa lingkungan yakni kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
(4)Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal sosial dan budaya meliputi:
1. a.Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal; dan
2. b.Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Pasal 5

(1)Perencanaan pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh pemrakarsa usaha perkebunan pada tahap perencanaan awal suatu usaha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja pembangunan perkebunan yang merupakan syarat permohonan Izin Usaha Perkebunan.
(2)Rencana pengelolaan KBKT sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Identifikasi nilai konservasi tinggi;
2. b.Pemetaan KBKT; dan
3. c.Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan KBKT.
(3)Rencana pengelolaan KBKT disusun berdasarkan hasil penilaian NKT oleh Tim Penilai yang bekerja secara independen.

Pasal 6

(1)Tim Penilai NKT dibentuk oleh pemrakarsa usaha perkebunan yang merupakan kelompok orang atau lembaga berdomisili di Indonesia meliputi unsur akademisi dan lembaga non pemerintah yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya. 5
(2)Penilaian NKT dilakukan sesuai dengan Panduan NKT dan secara terbuka melibatkan:
1. a.masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.masyarakat yang berpotensi terkena rencana pengelolaan KBKT, baik langsung maupun tidak langsung; dan
3. c.lembaga non pemerintah dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.
(3)Dalam hal areal usaha yang direncanakan berbatasan dengan:
1. a.areal Izin Usaha Perkebunan lainnya, penilaian NKT melibatkan pelaku usaha perkebunan lainnya; dan
2. b.kawasan hutan, penilaian NKT melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.
(4)Pelibatan masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak awal proses penilaian NKT.

Pasal 7

(1)Hasil penilaian NKT meliputi:
1. a.Identifikasi NKT dalam rencana areal usaha, yang memberikan analisis cermat mengenai hal-hal yang dianggap bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. b.Peta usulan pencadangan untuk KBKT beserta argumentasinya.
3. c.Usulan rencana kegiatan pengelolaan KBKT yang memberikan penjelasan bagaimana KBKT dan NKT tersebut harus dikelola.
(2)Hasil penilaian NKT disampaikan kepada dan terbuka untuk mendapatkan masukan masyarakat termasuk pelaku usaha perkebunan lain yang bersebelahan serta diuji sejawat oleh akademisi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.
(3)Hasil penilaian NKT dipublikasikan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran, pendapat atau sanggahan setidak-tidaknya selama 30 (tiga puluh) hari.
(4)Pemrakarsa usaha menyusun rencana pengelolaan KBKT berdasarkan hasil penilaian NKT, masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta uji sejawat.
(5)Biaya dalam seluruh rangkaian penilaian NKT ditanggung oleh pemrakarsa usaha perkebunan.

Pasal 8

(1)Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Pengelolaan KBKT sebagai bagian dari rencana kerja pembangunan perkebunan dalam proses persetujuan Izin Usaha Perkebunan. 6
(2)Apabila Rencana Pengelolaan KBKT yang disampaikan pemohon izin tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota menyatakan Rencana Pengelolaan KBKT tidak lengkap dan mengembalikannya bersama permohonan Izin Usaha kepada pemrakarsa usaha untuk dilengkapi.
(3)Rencana Pengelolaan KBKT yang telah disahkan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha Perkebunan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
(4)Pengesahan terhadap rencana pengelolaan KBKT dicantumkan sebagai diktum dalam keputusan izin usaha, sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Dasar pertimbangan pengesahan;
2. b.Pernyataan sahnya Rencana Pengelolaan KBKT; dan
3. c.Kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan rencana pengelolaan KBKT yag telah disahkan.
(5)Rencana Pengelolaan KBKT merupakan informasi publik yang terbuka setiap saat.
(6)Pengesahan Rencana Pengelolaan KBKT tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha Gubernur atau Bupati/Walikota wajib dan perubahan Rencana Pengelolaan KBKT apabila kegiatan usaha yang telah disahkan Rencana Pengelolaan KBKT-nya direncanakan untuk dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perluasan lahan;
2. b.Perubahan spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi KBKT;
3. c.Perubahan waktu atau kegiatan usaha; dan
4. d.Perubahan di lingkungan hidup yang secara mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha yang bersangkutan dilaksanakan.
(3)Dalam hal, terjadi perubahan atau potensi perubahan lingkungan di luar areal izin usaha yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan KBKT di dalam areal izin, pelaku usaha dapat mengajukan perubahan rencana pengelolaan KBKT.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.Adanya izin usaha perkebunan baru yang berlokasi bersinggungan dengan KBKT.
2. b.Perubahan kebijakan tata ruang atau peruntukan kawasan hutan yang bersinggungan dengan KBKT. 7
(5)Perubahan Rencana Pengelolaan KBKT didahului dengan penilaian ulang NKT dan KBKT dan diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
(6)Pengesahan perubahan Rencana Pengelolaan KBKT disahkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kabupaten/Kota atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Pasal 10

(1)Pemegang izin usaha perkebunan berkewajiban:
1. a.melaksanakan kegiatan pengelolaan KBKT sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan KBKT;
2. b.membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan KBKT kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh Hak Guna Usaha.
(3)Rencana pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KBKT, pelaku usaha perkebunan dapat bekerja sama untuk melaksanakan pengelolaan lintas batas dengan:
1. a.Pelaku usaha perkebunan lainnya yang berbatasan; dan/atau
2. b.Pengelola kawasan hutan.
(2)Dalam hal kolaborasi pengelolaan KBKT tidak masuk dalam rencana kegiatan pengelolaan KBKT, pelaku usaha dapat mengusulkan perubahan dalam rencana pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). 8

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…