DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 41 Tahun 2015

Nomor: 41
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina LarasPambelum Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
17.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL BINA LARASPAMBELUM PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pambelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pambelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Penyandang Disabilitas Mental adalah seseorang yang mengalami cacat mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan-kegiatan sehari-hari.
12.Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang disabilitas mental dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. 5

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pambelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial di lapangan.
(2)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

a.Kepala UPT;
b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c.Kepala Seksi Program dan Advokasi;
d.Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental agar mereka mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
b.penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; 6
c.pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan terhadap penyandang disabilitas mental;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental spiritual, sosial, fisik dan keterampilan;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi penyandang disabilitas mental;
g.pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
i.pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan menetapkan program kerja UPT.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
b.memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi teknis tertentu dari dinas yang menjadi bidang tugas Panti Sosial Bina Laras Pambelum;
c.pelaksanaanrehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
d.memimpin pengumpulan bahan dan data di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
e.pengoordinasian penyelenggaraan rehabilitassosial penyandang disabilitas mental;
f.pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; dan
g.pelaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 7
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usahaberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
7. g.menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
8. h.menyelenggarakan penyusunan program perencanaan;
9. i.menyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
10. j.menyelenggarakan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
11. k.menyelenggarakan urusan kepegawaian; dan
12. l.menyelenggarakan urusan keuangan;
13. m.menyelenggarakan urusan umum;
14. n.menyelenggarakan urusan perlengkapan; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial UPTmempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi sosial serta pemberian informasi dan advokasi kepada penyandang disabilitas mental.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Program dan Advokasi Sosial, berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 8
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Program dan Advokasi Sosial,baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
7. g.menyelenggarakan pengolahan data;
8. h.menyelenggarakan pemberian informasi dan advokasi;
9. i.menyiapkanstandar pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
10. j.menyelenggarakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…