DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG; KEANGGOTAAN; SEKRETARIAT; TATA KERJA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
10.Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. 3
11.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan dan melibatkan unsur masyarakat.
12.Asosiasi Perumahsakitan adalah organisasi yang mewadahi rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur, serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

BPRS Provinsi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di daerah, mempunyai fungsi :

a.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah;
b.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di daerah;
c.mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan BPRS;
e.melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
f.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. 4

Pasal 5

BPRS Provinsi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kewenangan :

a.melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di daerah;
b.meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di daerah kepada semua pihak yang terkait;
c.meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit dan etika profesi kepada Rumah Sakit di daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan BPRS mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit di daerah berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e.menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit di daerah yang melakukan pelanggaran.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas unsur :
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi ;
2. b.Asosiasi perumahsakitan;
3. c.Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
4. d.Tokoh masyarakat.
(2)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3)Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pencalonan anggota BPRS Provinsi dilakukan berdasarkan usulan, yang dilakukan oleh beberapa unsur yang berkedudukan di Provinsi yakni :

a.Usulan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas dan unsur tokoh masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat, dilakukan oleh Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur; dan 5
b.Usulan yang berasal dari unsur asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi bidang kesehatan diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 8

(1)Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Seleksi, disertai dengan keterangan mengenai:
1. a.data diri yang bersangkutan berupa: 1) daftar riwayat hidup; 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
2. b.surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
3. c.surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi.
(2)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.
(3)Untuk periode berikutnya usulan anggota diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

Pasal 9

(1)Setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat fisik dan mental;
3. c.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
4. d.cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
5. e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.melepaskan jabatan Pemerintahan Struktural dan/atau Jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan 6
7. g.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan.

Pasal 10

(1)Gubernur menetapkan Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi berdasarkan usulan, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1)Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi.
(2)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(3)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…