DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 48 Tahun 2015

Nomor: 48
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

-PENYAMPAIAN LHKPNS; TIM PENGELOLA LHKPNS; -TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKPNS; -SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaporan Harta Kekayaan oleh Sipil Pemerintahan yang baik ( merupakan bentuk dukung Birokrasi, p S T
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Sipil Tengah; Mengingat : 1. Undang Penetapan Undang 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kali Selatan Dan Kalimantan Timur Republik Indonesia Tahun 1957 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rep
1. 2.Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 1 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa pelaporan Harta Kekayaan oleh Sipil merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance merupakan bentuk dukungan terhadap Reformasi Birokrasi, sehingga perlu pengaturan pelaksanaan pelaporan harta k Sipil di lingkungan Pemerinta Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kali Selatan Dan Kalimantan Timur Republik Indonesia Tahun 1957 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENGAH, Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban umkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan undangan yang berlaku; bahwa pelaporan Harta Kekayaan oleh Pegawai Negeri merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola Good Governance) dan an terhadap Reformasi sehingga perlu pengaturan terhadap kekayaan Pegawai Negeri ah Provinsi Kalimantan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 21 Tahun 1958 Tentang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran ublik Indonesia Nomor 1622); Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N0m0r 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75);
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabatpembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil adalah harta benda yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum, selama dan setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil.
7.Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat LHKPNS adalah daftar seluruh harta kekayaan Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam formulir LHKPNS.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPNS

Pasal 2

(1)PNS wajib menyampaikan LHKPNS.
(2)LHKPNS sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Sekretariat masing-masing SKPD selaku Tim Pengelola LHKPNS SKPD,yang melakukan rekapitulasi wajib LHKPNS pada masing-masing SKPD.
(3)LHKPNS dan rekapitulasi wajib LHKPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Pengelola LHKPNS SKPD kepada Gubernur melalui Tim Pengelola LHKPNS Provinsi Kalimantan Tengah.
(4)LHKPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4

Pasal 3

Tanda terima penyampaian LHKPNS disampaikan kepada :

a.asli untuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selaku APIP;
b.foto copy/salinan untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
c.foto copy/salinan untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
d.foto copy/salinan untuk Pengelola LHKPNS masing-masing SKPD.

Pasal 4

Kewajiban PNS untuk menyampaikan LHKPNS paling lambat:

a.3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
b.1 (satu) bulan setelah PNStersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
c.1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 5

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan membuat surat pernyataan dan mengisi formulir LHKPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPNS

Pasal 6

(1)Dalam mengelola dan mengoordinir LHKPNS dibentuk Tim Pengelola LHKPNS.
(2)Tim Pengelola LHKPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Tim Pengelola LHKPNS pada tingkat Provinsi; dan
2. b.Tim Pengelola LHKPNS pada tingkat SKPD.

Pasal 7

(1)Tim Pengelola LHKPNS pada Tingkat Provinsi terdiri dari :
1. a.Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. b.Ketua/Koordinator : Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
3. c.Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah 5
  1. 2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. 3.Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. 4.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  4. 5.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  5. 6.Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  6. 7.Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  7. 8.Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat.
  8. 9.Auditor pada Inspektorat.
  9. 10.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat.
(2)Tim Pengelola LHKPNS Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.mengoordinir dan mengelola LHKPNS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPNS kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Tim Pengelola LHKPNS tingkat SKPD terdiri dari :
1. a.Penanggung jawab : Kepala SKPD
2. b.Ketua/Koordinator : Sekretaris SKPD
3. c.Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang menangani Kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan 6
(2)Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua/Koordinator Tim Pengelola LHKPNS tingkat SKPD dijabat oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Tim Pengelola LHKPNS tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPNS dan perubahannya pada masing-masing SKPD; dan
2. b.mengumpulkan rekapitulasi wajib LHKPNS kepada Tim Pengelola LHKPNS Tingkat Provinsi.
(4)Tim pengelola LHKPNS tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV

TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKPNS

Pasal 9

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas:

a.mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPNS kepada Gubernur oleh wajib lapor;
b.berkoordinasi dengan tim pengelola LHKPNS tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas;
c.melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPNS yang disampaikan kepada Gubernur;
d.melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
e.melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKPNS dalam jabatan struktural/fungsional. 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…