DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS DAN PRINSIP; BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB IV HIBAH; BAB V BANTUAN SOSIAL; BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN; BAB VII MONITORING DAN EVALUASI; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SOPD terkait adalah SOPD yang bertugas melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, keluarga dan/atau masyarakat.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 5
11.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12.Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SOPD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat DPA-SOPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pajabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SOPD dan DPA-PPKD.
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah. 6
22.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
23.Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya.
24.Orang perorang/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
25.Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
26.Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pemberian hibah bertujuan untuk:
1. a.menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
2. b.menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
3. c.peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. d.meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7
(2)Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV

HIBAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib Pemerintah Daerah dan belanja urusan pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Pemberian hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
(2)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
(3)Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan diprogramkan dalam kegiatan SOPD.
(4)Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah merupakan barang milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah. 8

Pasal 8

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
d.memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
3. c.memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. d.berkedudukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. e.berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi terkait. 9
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan;
2. b.telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. d.memiliki sekretariat tetap di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Gubernur menunjuk SOPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kepala SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(4)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pengajuan permohonan bantuan hibah kepada Gubernur, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah, bersifat nasional dan daerah;
2. b.Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; dan
4. d.Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(6)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
2. b.Rencana Anggaran Belanja (RAB);
3. c.Fotokopi Akta Pendirian Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum;
4. d.SK Organisasi/Pengurus/Panitia; 10
5. e.Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
6. f.Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan; dan
7. g.Fotokopi nomor rekening bank (diutamakan Bank Pemerintah) atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi.
(7)Dalam mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SOPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. a.Usulan yang diajukan;
2. b.Mengecek kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
3. c.Besaran hibah yang akan diberikan.
(8)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab dari SOPD terkait.

Pasal 11

SOPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

a.urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pendidikan;
b.urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kesehatan;
c.urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e.urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup;
f.urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g.urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, pendidikan perguruan tinggi dilaksanakan oleh dinas/biro yang membidangi urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, pendidikan perguruan tinggi;
h.urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial;
i.urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi;
j.urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
k.urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata; 11
l.urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemuda dan olahraga;
m.urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh dinas/biro yang membidangi urusan administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
n.urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
o.urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
p.urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perpustakaan dan arsip;
q.urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
r.urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan
s.urusan perdagangan dan perindustrian, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…