DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 51 Tahun 2016

Nomor: 51
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. 3
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Perkebunan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Perkebunan dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 4

a.perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;
c.pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;
d.pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah;
e.pembinaan pemanfaatan kebun;
f.pengawasan hasil perkebunan;
g.penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
h.pembinaan usaha perkebunan; dan
i.penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang terdiri dari:
  1. 1.Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahkan: a) Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran; b) Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan; dan c) Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan.
  2. 2.Bidang Perbenihan dan Budidaya, membawahkan: a) Seksi Perbenihan; b) Seksi Pengembangan Budidaya; dan c) Seksi Penerapan Teknologi Budidaya.
  3. 3.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahkan: a) Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil; b) Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil; dan c) Seksi Pemasaran Hasil.
  4. 4.Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan, membawahkan: a) Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan; b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan; dan c) Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas).
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan kegiatan di bidang perkebunan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.penyusunan rencana dan program bidang perkebunan;
c.perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul perkebunan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
d.pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan;
e.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perkebunan;
f.penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis perkebunan;
g.pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan; dan
h.penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkebunan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang- undangan pada Dinas Perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan administrasi;
b.penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
c.penyelenggaraan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
d.penyelenggaraan administrasi keuangan; 6
e.pengelolaan aset dan keuangan;
f.penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
g.peningkatan sumber daya manusia;
h.penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
i.penyelenggaraan fasilitasi administrasi bantuan hukum;
j.pemberian fasilitasi penyiapan bahan/materi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengoordinasian rancangan peraturan perundang-undangan;
k.penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
l.pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; dan
m.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Pasal 10

Sekretariat Dinas Perkebunan terdiri atas:

a.Sub Bagian Penyusunan Program;
b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan; 7
9. i.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. j.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. k.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…