DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 54 Tahun 2016

Nomor: 54
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4
(2)Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh kepala dinas

Pasal 3

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal..3, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
b.pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
c.pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
d.pembinaan dan koordinasi kemetrologian dan pengujian mutu barang;
e.pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan;
f.pembinaan dan koordinasi pasar rakyat dan pasar modern;
g.pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga;
h.pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan;
i.pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
j.pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian; dan
k.penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang terdiri dari:
  1. 1.Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan : a) Seksi Barang Pokok, Barang Penting dan Distribusi; b) Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik; dan c) Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri. 5
  2. 2.Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan: a) Seksi Ekspor Impor; b) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama; dan c) Seksi Pengembangan dan Promosi Komoditi Ekspor.
  3. 3.Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan : a) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga; b) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan c) Seksi Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang.
  4. 4.Bidang Industri, membawahkan : a) Seksi Industri Kreatif; b) Seksi Industri Agro dan Kimia; dan c) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2)Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas, membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi hubungan kerjasama, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan infrastruktur di bidang Perdagangan dan perindustrian dan menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta menyelenggarakan ketatausahaan melalui penetapan program kerja dengan memanfaatkan semua sumber daya Dinas serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal.6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
b.pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
c.pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
d.pembinaan dan koordinasi kemetrologian dan pengujian mutu barang;
e.pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan;
f.pembinaan dan koordinasi pasar rakyat dan pasar modern;
g.pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga;
h.pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan; 6
i.pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
j.pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian; dan
k.penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang- undangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal.8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
b.penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran dinas;
c.penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan dinas;
d.pengolahan, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
e.penyusunan rencana anggaran;
f.pelaksanaan urusan pengelolaan urusan keuangan;
g.mempersiapkan dan membuat SPP;
h.pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap Bendahara;
i.penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
j.penyelenggaraan pelaporan dan hubungan masyarakat;
k.penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga;
l.penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
m.penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan;
n.penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
o.pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
p.pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;
q.penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
r.perencanaan dan mempersiapkan usulan pengikutsertaan dalam Latihan Pra Jabatan bagi Calon Pegawai, ujian dinas, Diklat Penjenjangan, Teknis maupun Fungsional;
s.pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
t.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian; dan
u.pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7

Pasal 10

Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:

1.Sub Bagian Penyusunan Program;
2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai penyiapan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. i.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. j.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. k.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 8

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…