DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN; TATA KERJA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan Keuangan Daerah adalah badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f.melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
g.menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Keuangan Daerah; dan
h.Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pajak Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan 3) Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah. 5
4. d.Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri atas: 1) Sub Bidang Retribusi Daerah; 2) Sub Bidang Pendapatan Transfer; dan 3) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah.
5. e.Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan 3) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
6. f.Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bidang Belanja Langsung; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan 3) Sub Bidang Kas Daerah.
7. g.Bidang Akuntansi Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bidang Akuntansi Daerah I; 2) Sub Bidang Akuntansi Daerah II; dan 3) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
8. h.Bidang Aset Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset; 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional;
10. j.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD); dan
11. k.Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Keuangan Daerah (UPT PIKD).
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, merumuskan kebijakan pendapatan daerah dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. 6

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD;
b.penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
c.pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
d.pengendalian pelaksanaan APBD;
e.pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
f.penetapan target pendapatan dan belanja daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut;
g.pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
h.melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
i.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait;
j.penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
k.penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
l.pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
m.penyajian informasi keuangan daerah;
n.pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
o.pengendalian dan pengawasan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
p.evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
q.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap SKPD, BLUD serta Kabupaten/Kota;
r.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaa dan dokumen anggaran Badan Keuangan Daerah; dan
s.pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Keuangan Daerah. 7

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Keuangan Daerah;
b.penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan keuangan daerah;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan keuangan;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
f.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
g.pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
h.pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

a.Sub Bagian Penyusunan Program;
b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas penyiapan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan Keuangan Daerah serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran; 8
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah;
9. i.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
10. j.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. k.menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…