DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 57 Tahun 2014

Nomor: 57
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

a.Tingkat A : untuk Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I;
b.Tingkat B : untuk pejabat negara lainnya / Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II;
c.Tingkat C : untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua/ Wakil Ketua PKK/Komisi- komisi Daerah; 6
d.Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ CPNS Golongan III/Pengurus PKK lainnya/PTT Strata 1/ Tenaga Kontrak Strata 2/ Tenaga Kontrak Strata 1; dan
e.Tingkat E : untuk Golongan I dan Golongan II/CPNS Golongan I dan Golongan II/ PTT/Tenaga Kontrak Lulusan SMU dan SMP.

(2)Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk komponen Uang Harian.
(3)

5.Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.uang harian;
2. b.uang taksi perjalanan dinas luar daerah;
3. c.biaya penginapan;
4. d.biaya transpor;
5. e.uang representasi;
6. f.biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD;
7. g.biaya sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah; dan
8. h.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II.
(3)Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan;
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
3. c.Biaya retribusi ambulan dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.
(3a)Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai ke hotel/ penginapan/kantor di tempat tujuan dan sebaliknya. 7 (3b) Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dibayarkan secara lumpsum.
(3c)Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
1. a.Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
2. b.Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang; dan
3. c.Pejabat Eselon III kebawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4)Dalam hal Pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transpor tidak diberikan.
(5)Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
(6)Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) huruf a diberikan biaya transpor kegiatan dalam kota secara lumpsum dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
(6a)Untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) huruf b yang tempat tujuannya di luar ibu kota Kabupaten diberikan biaya tambahan luar kabupaten/kota yang dibayarkan secara lumpsum.
(7)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(8)Dihapus.
(9)Dalam hal pelaksana tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan dibayarkan secara lumpsum.
(10)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(11)Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya transpor khusus karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan secara at cost. 8
(12)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(13)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(14)Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c), ayat (10) dan ayat (11) diberikan dan dibayarkan secara riil/at cost yang disertai dengan bukti Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6.Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
2. b.Biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. c.Biaya Sewa Kendaraan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3c) dan ayat (11) dibayarkan secara riil.
4. d.Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi.
5. e.Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
6. f.Sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara riil.
7. g.Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
8. h.Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(2)Komponen seluruh biaya Perjalanan Dinas Jabatan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

7.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah dan di antara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 13

(1)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD hanya diberikan Uang Diklat sesuai dengan jumlah hari SPPD.
(1a)Uang Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
(2)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
(3)Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
(4)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(5)Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
(6)Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/ penginapan.

8.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 10
(2)Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari:
1. a.biaya transpor kegiatan dalam kota; dan
2. b.uang saku.
(3)Uang Harian sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum.
(4)Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

9.Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian.

10.Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. a.biaya transpor pegawai;
2. b.biaya transpor keluarga;
3. c.biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
4. d.uang harian.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
(3)Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11.Lampiran III Tabel Kelas Kamar Penginapan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Dan Keluarga, dihapus.
12.Lampiran VI Tabel Fasilitas Transpor Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Dan Komisi- Komisi daerah, diubah sebagaimana tercantum Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 11 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 29 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK, PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KOMISI-KOMISI DAERAH NO. JABATAN/GOLONGAN Tingkat Perjalanan Dinas MODA TRANSPORTASI Pesawat udara Kapal Laut Kereta api/Bis Lainnya 1. 2. 3. 4. 5. . Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I Pejabat Negara Lainnya/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III / Golongan IV/Ketua/ Wakil Ketua Komisi- Komisi Daerah/PKK Pejabat Eselon IV / Golongan III/CPNS Golongan III/Pengurus PKK Lainnya/PTT Strata 1/Tenaga Kontrak Strata 2 dan Strata 1 PNS /CPNS Golongan I dan II / PTT /Tenaga Kontrak Lulusan SMA dan SMP A B C D E Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Kelas I B Kelas I B Kelas II A Kelas II A Kelas II A Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif Sesuai kenyataan Sesuai kenyataan Sesuai kenyataan Sesuai kenyataan Sesuai kenyataan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…