DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 58 Tahun 2016

Nomor: 58
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

- KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - TATA KERJA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 3
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan. 4

Pasal 3

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia Provinsi;
b.penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangaan sumber daya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e.pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
f.pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang terdiri dari:
  1. 1.Bdang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri atas: a) Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi; b) Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan c) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
  2. 2.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, terdiri atas: a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan; b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar; dan c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang. 5
  3. 3.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, terdiri atas: a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi; b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
  4. 4.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri atas: a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. e.Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan).
(2)Bagan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
b.penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
c.penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara Daerah antara lain melalui pengembangan kompentensi;
d.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis inti, teknis manajerial, teknis umum dan fungsional; 6
e.pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
f.pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
g.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang- undangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
b.pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
c.pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.Sub Bagian Penyusunan Program;
b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. 7
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
7. g.menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan;
9. i.menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
10. j.menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
11. k.menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
12. l.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…