DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 62 Tahun 2015

Nomor: 62
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

-STANDAR BIAYA; -TATA CARA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu

Menetapkan

menetapkan standar biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kontribusi Instansi Pengirim di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kontribusi Instansi Pengirim di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. 5.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2;
5. 6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
6. 7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan II;
7. 8.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 2 Tahun 2015 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan II Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau 2;
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN KONTRIBUSI INSTANSI PENGIRIM DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Standar biaya adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan per orang.
3.Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5.Instansi Pengirim adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Vertikal yang bertanggung jawab membiayai seseorang atau beberapa orang peserta pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, diatur sebagai berikut:

1.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, per orang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
2.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, per orang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
3.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan/atau III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau 2, per orang sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 4

BAB III

TATA CARA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

(1)Badan Pendidikan dan Pelatihan memberitahukan tentang program penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan kepada seluruh Lembaga/Instansi Pemerintah di wilayah Kalimantan Tengah, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
(2)Instansi Pengirim yang berminat, diwajibkan mengajukan biodata calon peserta dan kelengkapan administrasi sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
(3)Pembayaran biaya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dilakukan oleh Instansi Pengirim dengan cara transfer ke Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 3 (tiga) hari sebelum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dibuka dan selambat-lambatnya sebelum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ditutup.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2015 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd HADI PRABOWO Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 62 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…