DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 64 Tahun 2015

Nomor: 64
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

-JENIS PUPUK BERSUBSIDI; -REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI; -PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI; -HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI; -PENGAWASAN DAN PELAPORAN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1973 Nomor12);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
10.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 3
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/ 2012 tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Tengah.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Pupuk dan Pestisida pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
8.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 4
9.Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10.Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11.Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12.Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13.Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
14.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15.Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk, dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
17.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia,perseorangan dan/atau beserta keluarganya,yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
18.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
19.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
20.Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
21.Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
22.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 5
23.Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24.Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun atau peternak atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
25.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani pupuk bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
26.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2)Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1)Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
(2)Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi. 6
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturanini.

Pasal 5

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
(2)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
(3)Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsididi tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1)Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.realokasi antar Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi; dan
2. b.realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 7
(2)Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2)Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
1. a.penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani;
2. b.penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
3. c.penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
(3)Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4)Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh. 8
(5)Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di kabupaten/kota.
(6)Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
(7)Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
(8)Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalurdi Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…