DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB III PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan yang menunjang kinerja Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus se-Kalimantan Tengah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru, Pengawas Dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK, dan Pendidikan Luar Biasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
12.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU, PENGAWAS DAN PEGAWAI TATA USAHA SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Guru adalah PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Guru SMA, SMK, dan Pendidikan Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat Pengawas adalah PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Pegawai Tata Usaha adalah PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi dan informasi pendidikan di lingkungan sekolah.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Tambahan penghasilan diberikan kepada Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan berdasarkan beban kerja, dan tempat bertugas.

Pasal 3

(1)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pengawas : 1) Pengawas Golongan IV Rp. 3.000.000,00 2) Pengawas Golongan III Rp. 2.500.000,00
2. b.Guru : 1) Kepala Sekolah/Guru Golongan IV Rp. 1.750.000,00 2) Kepala Sekolah/Guru Golongan III Rp. 1.550.000,00 3) Guru Golongan II Rp. 1.400.000,00
3. c.Pegawai Tata Usaha : 1) Golongan III Rp. 1.550.000,00 2) Golongan II Rp. 1.400.000,00 3) Golongan I Rp. 1.200.000,00

Pasal 4

(1)Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Guru yang ditempatkan di daerah sangat terpencil diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja, setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Guru Golongan IV Rp. 750.000,00
2. b.Guru Golongan III Rp. 650.000,00
3. c.Guru Golongan II Rp. 500.000,00
(2)Daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota

Pasal 5

(1)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
2. b.Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
3. c.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang tidak hadir karena alasan sakit, tambahan penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
4. d.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

a.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
b.Guru-Guru, Pengawas dan Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
c.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
d.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang melaksanakan tugas belajar.
e.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kalimantan Tengah.
f.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana.
g.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
h.Guru, Pengawas dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus yang dikenakan hukuman disiplin berat d i b e r i k a n Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan. 6

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berlaku bagi Guru, Pengawas, dan Pegawai Tata Usaha SMA, SMK dan Pendidikan Khusus.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Maret 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Maret 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…