DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

-PEMBERIAN UANG MAKAN; -PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3.Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
4.Daftar Pembayaran Uang makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama,jumlah hari hadir kerja pada hari - hari kerja selama satu bulan,uang makan,jumlah kotor dan potongan pajak, serta jumlah bersih yang diterima.
5.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh untuk pembayaran uang makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Kas Umum Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran. 3
6.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang dibuat dan/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk pembayaran uang makan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM yang berkenan.
7.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana uang makan yang bersumber dari DPA-SKPD.
8.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Biro Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
(2)Uang Makan diberikan paling banyak untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu ) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan paling banyak untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Pasal 3

(1)Besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 25.000.(dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja.
(2)Uang Makan dibayarkan dalam bentuk uang.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 4

(1)Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hari kerja pegawai.
(2)Uang makan tidak diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang :
1. a.Tidak hadir kerja;
2. b.Sedang menjalankan Dinas;
3. c.Sedang menjalankan Cuti;
4. d.Sedang menjalankan tugas Belajar;
5. e.Sebab – Sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja. 4

Pasal 5

(1)Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung oleh Bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang bersangkutan.
(2)Permintaan SPP uang makan dapat diajukan setiap awal bulan berikutnya atau untuk 3 (tiga) bulan sekaligus
(3)Khusus untuk uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Pegawai Golongan II ke bawah tidak dikenakan pajak penghasilan;
b.Pegawai Golongan III dikenakan pajak pengahsilan sebesar 5 % (lima persen); dan
c.Pegawai Golongan IV dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 7

(1)SPP-LS Uang Makan harus dilengkapi dengan :
1. a.Daftar Perhitungan Uang Makan
2. b.Daftar Hadir Kerja.
3. c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Format Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
(3)Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
(4)SPM – LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Lembar kesatu,kedua,dan ketiga disampaikan kepada Biro Keuangan.
2. b.Lembar keempat untuk satuan kerja bersangkutan.
3. c.Lembar kelima untuk Arsip Bendahara yang bersangkutan.
(5)SPM – LS uang makan diajukan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D,dilampiri dengan :
1. a.Daftar Pembayaran Uang Makan;
2. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini,maka Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011,Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Maret 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 8 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 MARET 2014 KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Uang Makan Bulan______ Bagi satuan kerja______ telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya. Palangka Raya,……………………………………2014 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, ( Nama :………………………….) ( NIP :………………………….) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ttd AGUSTIN TERAS NARANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 8 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 MARET 2014 KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA DAFTAR PEMBAYARAN UANG MAKAN Satuan Kerja : Bulan : no nama/nip gol kehadiran hari kerja tarif uang makan jumlah kotor (4 x 5) pph 15 % jumlah bersih (6 - 7) tanda tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH TERBILANG : ( ………………………….dengan huruf ……………..) Palangka Raya,………………………2014 Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji , Kuasa Pengguna Anggaran, ( Nama :………………………….) ( Nama :………………………….) ( Nama :………………………….) (NIP :………………………….) (NIP :………………………….) (NIP :………………………….) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…