DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

-SUSUNAN ORGANISASI; -TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN; -KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI, SATUAN PENGAWAS INTERN, DAN DEWAN PENGAWAS; -KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
9.Peraturan Menteri Kesehatan 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0115/ 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 70); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
7.Direktur adalah Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus.
8.Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang adalah Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD dr. Doris Sylvanus.
9.Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan adalah Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan RSUD dr. Doris Sylvanus.
10.Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Doris Sylvanus.
11.Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.
12.Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
13.Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
14.Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD dr. Doris Sylvanus.
15.Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD dr. Doris Sylvanus.
16.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

RSUD terdiri dari:

1.Direktur; 4
2.Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, membawahkan:

a.Bidang Pelayanan Medik, membawahkan: 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik; dan 2) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
b.Bidang Keperawatan, membawahkan: 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 2) Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan.
c.Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan: 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
1. 3.Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan membawahkan:
a.Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, membawahkan: 1) Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; 2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 3) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat.
b.Bidang Kemitraan dan Hukum, membawahkan: 1) Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran; dan 2) Kepala Seksi Hukum.
1. 4.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
a.Kepala Bagian Umum, membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
b.Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan; 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi Keuangan dan Aset; dan 3) Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana.
c.Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan tidak mengesampingkan upaya promotif dan pencegahan, serta sebagai jejaring institusi pendidikan kedokteran dan wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran. 5

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD, menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan medis;
b.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
c.penyelenggaraan pelayanan penunjang;
d.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
e.penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan
f.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di lingkungan RSUD melalui promosi kesehatan masyarakat RSUD;
b.memberikan laporan data penyakit menular tertentu yang di rawat di RSUD;
c.merawat dan mengobati penyakit menular yang dirujuk ke RSUD;
d.merawat dan mengobati penderita penyakit tidak menular yang dirujuk dan memberikan pelayanan medis;
e.merawat dan mengobati kasus penyakit yang dirujuk dari wilayah bencana atau kejadian luar biasa;
f.menyelenggarakan penyehatan lingkungan di RSUD;
g.melaksanakan kegiatan kuratif (pengobatan kasus gizi);
h.melaksanakan kegiatan konseling gizi di lingkungan RSUD;
i.melaksanakan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat inap;
j.memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;
k.menerima rujukan dan merujuk;
l.menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD;
m.menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di RSUD;
n.mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tugas Pembantuan) untuk pelayanan kesehatan di RSUD;
o.pendidikan dan latihan fungsional dan teknis;
p.menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien RSUD;
q.manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
r.bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria bidang Kesehatan;
s.manajemen kesehatan menyangkut kebijakan pemerintah provinsi; dan
t.melaksanakan sistem informasi manajemen RSUD. 6

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur, menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
b.penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan dan kemitraan; dan
c.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang baik dari segi mutu, pengembangan pelayanan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Kesehatan Reproduksi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Rekam Medik, dan Instalasi Hemodialisa serta Komite Medik, Staf Medis Fungsional dan Tim yang ada di lingkungan RSUD.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang menyelenggarakan fungsi :

a.pengoordinasian kegiatan pelayanan medis;
b.pengoordinasian kegiatan pelayanan keperawatan;
c.pengoordinasian kegiatan penunjang medis dan non medis;
d.pengoordinasian upaya pengembangan mutu pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
e.pengoordinasian kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
f.pengoordinasian upaya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang; dan
g.penyelenggaraan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7

Pasal 10

Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, membawahkan:

a.Bidang Pelayanan Medik;
b.Bidang Keperawatan; dan
c.Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…