DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN; BAB III PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN; BAB IV PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN; BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); jdih.kalteng.go.id
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Dana Bantuan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DBK, adalah Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. jdih.kalteng.go.id
5.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
6.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Alokasi DBK ditetapkan dengan DPA PPKD Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)DBK dialokasikan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan.
(3)Rincian Nama Desa dan Kelurahan penerima serta besaran Alokasi DBK akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Desa dan Kelurahan wajib menggunakan DBK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran DBK untuk Kelurahan tahun berjalan pada Kelompok Transfer dan jenis Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
(3)Penggunaan DBK harus secara efisien dan efektif serta tidak diperuntukan untuk kegiatan dan/atau pengadaan yang tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat yaitu: jdih.kalteng.go.id
1. a.perjalanan dinas aparat desa/kelurahan; dan
2. b.pengadaan alat angkutan baik alat angkut darat maupun alat angkut air.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikecualikan untuk:
1. a.perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan peningkatan kapasitas; dan
2. b.pengadaan ambulance dan angkutan air penyebrangan.

Pasal 4

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan akses pemenuhan kebutuhan Desa dan Kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1.Pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan.
2.Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
3.Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain dengan meningkatkan kemampuan modal usaha dalam bentuk modal BUMDes, simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat.
4.Infrastruktur Desa dan Kelurahan berupa sarana dan prasarana fisik.

Pasal 5

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan dan dicantumkan pada penganggaran DBK untuk Kelurahan pada tahun anggaran berjalan, pada Bidang:

a.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
e.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kelurahan. jdih.kalteng.go.id

BAB IV

PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyaluran DBK, Kepala Desa/Lurah membuka Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan, pada Kantor Cabang Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kabupaten masing-masing.
(2)Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) bukan rekening atas nama pribadi.
(3)Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar menjadi rekening yang tetap apabila terjadi pergantian Kepala Desa/Lurah/Bendahara.
(4)Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki saldo minimal agar tidak ditutupbukukan oleh pihak Bank.
(5)Penyaluran DBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Kelurahan.
(6)Penyaluran DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

(1)Penyaluran DBK dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen sebagai berikut:
1. a.Surat Permohonan Penyaluran DBK tahun berjalan;
2. b.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani oleh kepala desa dan pimpinan BPD.
3. c.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK untuk Kelurahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan DBK dari: 1) Kepala Desa; dan 2) Lurah.
5. e.Proposal penggunaan DBK untuk desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, sedangkan untuk Kelurahan ditandatangani Lurah dan Ketua LKK.
6. f.Dokumen Permohonan Penyaluran DBK harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota. jdih.kalteng.go.id
7. g.Bagi Desa/Kelurahan penerima DBK agar melampirkan fotokopi Buku Rekening/Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
8. h.Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah yang masih berlaku.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
(3)Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan.
(4)Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, agar salinannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat Minggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 8

Format yang terdiri dari:

a.Surat Permohonan Penyaluran DBK;
b.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani Kepala Desa dan BPD;
c.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK untuk Kelurahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan DBK dari: 1) Kepala Desa; dan 2) Lurah.
e.Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan DBK. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pembayaran kegiatan oleh Desa/Kelurahan yang didanai dari DBK harus selesai paling lambat pada tanggal 21 Desember tahun berjalan.
(2)Hasil dari kegiatan yang didanai dari DBK sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun berjalan. jdih.kalteng.go.id

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadap penggunaan DBK dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
(2)Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro yang membidangi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lain, Camat, Bagian yang membidangi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…