DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI TATA KERJA; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN jdih.kalteng.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); jdih.kalteng.go.id
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. jdih.kalteng.go.id
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
14.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
17.Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
18.Bagian adalah Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
19.Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: jdih.kalteng.go.id
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan: a) Bagian Pemerintahan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Subbagian Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Tata Usaha, b) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, c) Bagian Kerja Sama, membawahkan: 1) Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah; 2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan 3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama,
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan 3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual, b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahkan: 1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III, c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Sosial; dan 3) Subbagian Pendidikan,
  3. 3.Biro Hukum, membawahkan: a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahkan: 1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya, b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan: 1) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I; 2) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan 3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III, jdih.kalteng.go.id c) Bagian Bantuan Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Litigasi; dan 3) Subbagian Non Litigasi dan HAM,
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
  1. 1.Biro Perekonomian, terdiri atas: a) Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Subbagian Tata Usaha, b) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan: 1) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 2) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan 3) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air, c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan 3) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah,
  2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pendampingan Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, jdih.kalteng.go.id
  3. 3.Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan: a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD; 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan 3) Subbagian Tata Usaha, b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; 2) Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan 3) Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III, c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan: 1) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 2) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah,
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  1. 1.Biro Organisasi, terdiri atas: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi; 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan 3) Subbagian Analisis Jabatan, b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahkan: 1) Subbagian Reformasi Birokrasi; 2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Subbagian Budaya Kerja, c) Bagian Tatalaksana, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Subbagian Pelayanan Publik; dan 3) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan,
  2. 2.Biro Umum, terdiri atas: a) Bagian Rumah Tangga, membawahkan: 1) Subbagian Rumah Tangga Gubernur; 2) Subbagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 3) Subbagian Urusan Dalam, b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan: 1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; 2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah, jdih.kalteng.go.id c) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan 3) Subbagian Persuratan dan Arsip,
  3. 3.Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan: a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Kepegawaian; dan 3) Subbagian Tata Usaha, b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan: 1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan; 2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan, c) Bagian Protokol, membawahkan: 1) Subbagian Acara; 2) Subbagian Tamu; dan 3) Subbagian Hubungan Keprotokolan,
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(4)Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(6)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

JUMLAH, PEMBIDANGAN, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. jdih.kalteng.go.id
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
5. e.pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
6. f.fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
7. g.pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah;
4. d.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
5. e.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
6. f.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
7. g.merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. jdih.kalteng.go.id
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
2. b.mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
5. e.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c.Biro Hukum. jdih.kalteng.go.id

Pasal 7

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
(2)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:

a.Bagian Pemerintahan;
b.Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Bagian Kerja Sama. jdih.kalteng.go.id

Pasal 9

(1)Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
3. c.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

a.Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
b.Subbagian Pemerintahan Umum; dan
c.Subbagian Tata Usaha. jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…