DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Tunjangan Hari Raya; b. Pemberian THR; c. Waktu Pembayaran THR; d. Tata Cara Pembayaran; dan e. Pengendalian internal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pejabat Negara adalah:

a.Gubernur dan Wakil Gubernur
b.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
1. 3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
3. 5.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
4. 6.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. 7.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

(1)PNS.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
1. a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
3. c.Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
4. d.Calon PNS.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
2. b.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
3. c.fungsional ahli madya;
4. d.fungsional ahli muda;
5. e.fungsional ahli pertama;
6. f.fungsional penyelia;
7. g.fungsional mahir;
8. h.fungsional terampil;
9. i.fungsional pemula; dan
10. j.pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a.Pejabat Negara;
b.PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
c.PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
d.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
e.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)tidak termasuk Tambahan Penghasilan PNS, tunjangan profesi guru,tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi guru.

Pasal 7

(1)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 8

(1)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 11

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(3)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…