DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SOPD. 2. Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa s dianggarkan pada SOPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perangkat daerah yang terkait dengan kegiatan organisasi penerima hibah serta dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, rincian obyek belanja hibah uang pada DPA-SOPD. 3. Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. 4. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.kalteng.go.id

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); jdih.kalteng.go.id
8.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SOPD.
(2)Dihapus.
(3)RKA-SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: jdih.kalteng.go.id

Pasal 14

(1)Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan pada SOPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
(1a)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perangkat daerah yang terkait dengan kegiatan organisasi penerima hibah serta dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, rincian obyek belanja hibah uang pada DPA-SOPD.
(2)Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehinggal Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SOPD.
(2)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2)Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran dan jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(3)Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikoordinasikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Tengah.
(4)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun oleh masing-masing SOPD.
(5)Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. jdih.kalteng.go.id
(6)Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(7)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

5.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran dengan penerima hibah dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah.
(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima hibah;
2. b.tujuan pemberian hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
6. f.tata cara pelaporan hibah.
(3)Dihapus

6.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.Bendahara Pengeluaran SOPD mengajukan SPP kepada Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran DPA-SOPD;
2. b.PPK-SOPD melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara dan selanjutnya meyiapkan dokumen SPM; dan
3. c.Kepala SOPD selaku Pengguna Anggran DPA-SOPD menerbitkan SPM.
(2)Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, PPKD selaku BUD melakukan:
1. a.Pengecekan SPM; dan
2. b.Penerbitan SP2D melalui bagian perbendaharaan.
(3)Berdasarkan SP2D, Bank Kalimantan Tengah selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima dana hibah. jdih.kalteng.go.id
(4)Mekanisme pencairan hibah dalam bentuk barang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 24 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 24 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…