DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Penerimaan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi berdasarkan formasi jabatan pada PD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perpindahan sehingga perlu landasan hukum di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN jdih.kalteng.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034); jdih.kalteng.go.id
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
9.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
10.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13.Perpindahan PNS adalah:

a.PNS dari Instansi lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi;
b.PNS yang melakukan pindah tugas antar PD di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
c.PNS yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi.
1. 14.Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi berdasarkan formasi jabatan pada PD.

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan berstatus PNS;
b.Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Jabatan PNS yang akan di mutasi;
c.mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur, U.p. Sekretaris Daerah; jdih.kalteng.go.id
d.permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh PPK Instansi Asal;
e.Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
f.Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Asal;
g.Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
h.Surat keterangan tidak sedang dalam proses mengajukan kenaikan pangkat;
i.memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
j.tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
k.memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 8 (delapan) tahun sebelum Batas Usia Pensiun;
l.memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Provinsi;
m.mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
n.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 4

(1)PNS Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
(1)mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal, dengan melampirkan kelengkapan berkas:

1.salinan ijazah yang dilegalisir;
2.salinan keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
3.salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan (apabila ada);
4.tidak memiliki pinjaman pada PD asal yang dibuktikan dengan surat keterangan Bendahara Gaji; jdih.kalteng.go.id
5.tidak terkait dalam temuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala PD asal; dan
6.jika pindah ikut suami/isteri: a) melampirkan salinan SK tugas suami/isteri; b) melampirkan salinan Akta/Buku nikah yang sah; dan c) surat pernyataan persetujuan dari suami/isteri.

(2)berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim seleksi administrasi dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada PD;
(3)PNS pemohon yang dinyatakan lulus asesmen dan uji kompetensi diberikan rekomendasi/jawaban untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus asesmen dan uji kompetensi diberikan surat jawaban dari Pemerintah Provinsi yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
(5)hasil seleksi setiap tahapan akan diberitahukan melalui surat balasan atau diumumkan melalui website BKD;
(6)seluruh dokumen permohonan pindah PNS menjadi milik Pemerintah Provinsi baik yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus;
(7)PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan permohonan kembali dan mengikuti seleksi perpindahan setelah 1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus; dan
(8)pengajuan permohonan pindah pribadi secara tertulis akan dikembalikan untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi jabatan pada PD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

(1)PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi wajib mengikuti tahapan:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.asesmen dan uji kompetensi.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel. jdih.kalteng.go.id
(3)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BKD.
(4)Penyesuaian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa:
1. a.kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon; dan
2. b.kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon dengan kebutuhan formasi jabatan di PD.
(2)PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di PD.
(3)PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti asesmen dan uji kompetensi dan yang tidak lulus, dinyatakan gugur serta tidak berhak mengikuti asesmen dan uji kompetensi.

Pasal 7

(1)Asesmen dan uji kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
(2)Asesmen dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Uji kompetensi dasar;
2. b.Uji kompetensi bidang; dan
3. c.wawancara.
(3)Hasil asesmen dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis atau diumumkan melalui website: bkd.kalteng.go.id
(4)PNS pemohon yang dinyatakan lulus asesmen dan uji kompetensi direkomendasikan kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus asesmen dan uji kompetensi otomatis gugur dan tidak direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

(1)Materi seleksi administrasi, meliputi:
1. a.dokumen kelengkapan persyaratan; dan
2. b.kebutuhan formasi jabatan PD. jdih.kalteng.go.id
(2)Materi uji kompetensi dasar, uji kompetensi bidang, dan wawancara disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik.

Pasal 9

(1)Asesmen dan uji kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
(2)Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.Asisten Bidang Administrasi Umum;
3. c.BKD;
4. d.Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. e.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Tim seleksi melakukan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.
(5)Tim seleksi melakukan rapat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah tahapan seleksi perpindahan dalam setiap periode asesmen dan uji kompetensi diselesaikan pada tahun berjalan.

Pasal 10

PNS Pemerintah Provinsi dapat mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…