DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1) RAD-PPM Kalimantan Tengah memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah. (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang: a. Energi; b. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK); dan c. Kesehatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6): Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
5.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawa turunannya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
10.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
11.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
12.Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
13.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
14.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16.PESK adalah Pertambangan Emas Skala Kecil.
17.IPR adalah Ijin Pertambangan Rakyat.
18.WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat.

Pasal 2

RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a.Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
b.Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1)RAD-PPM Kalimantan Tengah memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
1. a.Energi;
2. b.Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK); dan
3. c.Kesehatan.
(3)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2030.
(4)RAD-PPM Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis.
(5)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.ringkasan eksekutif.
2. b.deskripsi profil daerah.
3. c.kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas.
  1. 1.bidang prioritas energi;
  2. 2.bidang Prioritas PESK; dan
  3. 3.bidang Prioritas Kesehatan.
4. d.identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri di Daerah.
5. e.identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri.
6. f.kesimpulan dan rekomendasi.
(6)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.Pengurangan sebesar 33,2% (tiga puluh tiga koma dua persen) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Kalimantan Tengah di tahun 2030, untuk bidang prioritas energi.
2. b.Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, meliputi: 1) Penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PESK sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Kalimantan Tengah di tahun 2025; dan 2) Penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Kalimantan Tengah di tahun 2020.
(2)Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Strategi pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
2. b.penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
3. c.pembentukan sistem informasi;
4. d.penguatan, keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. e.penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan Merkuri; dan
6. f.penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan.
(2)Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
2. b.peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertambangan emas ilegal;
3. c.pembentukan sistem informasi;
4. d.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. e.formalisasi PESK atau pertambangan rakyat, dan penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
6. f.pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat;
7. g.penerapan teknologi alat kesehatan tanpa Merkuri; dan
8. h.penguatan penegakan hukum.

Pasal 6

Strategi dan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

(1)Melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PPM di daerah;
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
1. a.memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD- PPM; dan
2. b.memberikan pendampingan kepada bupati/walikota dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota.
(4)melaksanakan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
(5)menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
(2)Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
(3)Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
1. a.melaksanakan pemantauan RAD-PPM;
2. b.mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.capaian pengurangan Merkuri pada bidang prioritas energi secara regional provinsi;
2. b.capaian penghapusan Merkuri pada bidang PESK secara regional provinsi; dan
3. c.capaian penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan secara regional provinsi.
(2)Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
1. a.penurunan kandungan emisi dan lepasan Merkuri;
2. b.ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengurangan Merkuri.
(3)Capaian penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK;
2. b.keberadaan PESK illegal;
3. c.jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
4. d.keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri.
(4)Capaian penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur berdasarkan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
2. b.keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri.
(5)Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, terkait:
1. a.capaian target Pengurangan Merkuri;
2. b.capaian target Penghapusan Merkuri; dan
3. c.pengelolaan hambatan pelaksanaan.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
(7)Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.
(8)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(9)Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.

Pasal 10

Pendanaan RAD-PPM bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 10 januari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 KAJIAN TEKNIS RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022 i Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah, terletak antara 0°45’ LU - 3°30’ LS, dan 111° - 116° BT. Secara geografis batas wilayah Kalimantan Tengah adalah (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; dan (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564,5 km 2 . Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Budi Daya dengan total luas 15.324.842,97 ha. Sungai-sungai besar berdasarkan panjangnya dan lebarnya di Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya adalah Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Kahayan. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebanyak 2.714.890 juta jiwa, meningkat 22,73% dari jumlah penduduk Tahun 2010. Rata- rata kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 adalah 25 jiwa/km2 meningkat 26,35% dari kepadatan penduduk Tahun 2010. Banyaknya ketersediaan batubara di Kalimantan Tengah menjadikan PLTU sebagai pembangkit listrik yang utama di Kalimantan Tengah, dengan persentase mencapai 38% secara keseluruhan. Terdapat 5 unit PLTU di 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah dengan total kapasitas sebesar 371 MW, yang menggunakan bahan bakar batubara sebanyak 1.709.835 ton pertahun atau 4,67 ton/hari. Jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri yang dihasilkan dalam 1 tahun oleh PLTU di Kalimantan Tengah sebesar 0,04418 ton/tahun atau sebesar 0,12 kg/hari. Beberapa PLTU telah melakukan upaya dalam pengendalian pencemaran udara seperti pemasangan multisiklon, EPS dan CEMS serta pemanfaatan fly ash sebagai bahan pembuatan batako. PLTU di Kalimantan Tengah juga pernah melakukan ujicoba co-firing dengan biomassa yang menghasilkan penurunan pencemaran udara. Ujicoba ini perlu dilakukan dan dilanjutkan guna akhirnya meniadakan penggunaan batubara dan beralih menggunakan bahan bakar dari EBT. Kebijakan penggunaan teknologi batubara bersih dan ramah lingkungan dan penggunaan EBT tentu memerlukan perencanaan dan investasi yang besar dalam pembiayaan teknologi tersebut. Aktivitas PESK diitemukan pada 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Jumlah PESK yang memiliki IPR di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 14 IPR, yang berlokasi pada 3 Kabupaten, yakni: Kabupaten Gunung Mas sebanyak 1 IPR, Kabupaten Kota Waringin Timur 8 IPR, Kabupaten Kota Waringin Barat sebanyak 5 IPR. Jumlah keseluruhan tenaga kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 13.760 orang, yang didominasi oleh pekerja pria sebanyak 97%, dan pekerja wanita sebanyak 3%. Semua pekerja PESK hingga saat ini masih beroperasi di luar WPR. RINGKASAN EKSEKUTIF ii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Metode pemurnian (pembakaran) emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya menggunakan metode pembakaran terbuka, artinya bahwa kegiatan dilakukan di dalam bangunan terbuka, dengan konstruksi sangat sederhana, memiliki atap tanpa adanya dinding pembatas atau penutup, jikapun terdapat dinding namun hanya berfungsi sebagi penyekat, dengan kondisi seadanya dan tetap dalam keadaan terbuka, dan dalam pelaksanaa kegiatan pemurnian (pembakaran), pada umumnya para pekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), baik berupa masker, helm pengaman, sepatu, maupun sarung tangan, dan belum dijumpai adanya kegiatan pemurnian (pembakaran) emas yang dilakukan secara tertutup (di dalam ruangan tertutup rapat) yang dilengkapi dengan peralatan penangkap emisi merkuri. Jumlah total alat yang digunakan untuk pengolahan emas di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3.988 unit, yang terdiri dari jenis tromol/gelendong sebanyak 1.082 unit, jenis tong sebanyak 154 unit, dan jenis semprot/sedot sebanyak 2.572 unit. Pengolahan emas menggunakan alat sedot/semprot paling banyak ditemukan di kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas. Total produksi emas/tahun di Kalimantan Tengah berjumlah 3499,68 kg atau setara dengan 3500 kg/tahun. Produksi emas tertinggi dihasilkan dari peralatan sedot/semprot. Produksi emas terbanyak dihasilkan pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan hasil perhitungan lepasan merkuri menggunakan Hg Toolkit level 1, diketahui total jumlah lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah, sejumlah 14763.1 kg/tahun. Jumlah merkuri yang lepas ke air, dan ke tanah lebih besar dibandingkan dengan lepasan merkuri ke udara. Penggunaan merkuri dalam kegiatan PESK paling banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Gunung Mas. Perbandingan jumlah produksi emas dan jumlah merkuri yang lepas ke lingkungan (udara, tanah, dan air) adalah sebesar 3.500:14.763 atau setara dengan 1 : 4,2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, dan kegiatan untuk mengurangi emisi merkuri secara langsung, telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak LSM/ NGO, dalam bentuk sosialisasi, alih teknologi, dan distribusi peralatan untuk mengurangi emisi merkuri. Upaya pengurangan jumlah emisi merkuri di udara, dilakukan dalam bentuk distribusi kondensor, retort kecil, dan juga retort berukuran besar. Pemetaan dampak emisi merkuri dari kegiatan PESK, juga telah dilakukan. Dalam rangka pengembangan kapasitas dan kesadaran para penambangan terhadap bahaya pencemaran merkuri, juga telah dilakukan pengenalan tentang cara menambang emas tanpa merkuri dan sosialisasi bahaya merkuri pada sektor PESK Pengembangan kapasitas dan kesadaran Publikasi terkait baseline data pencemaran merkuri pada berbagai lokasi di Kalimantan Tengah serta upaya mengurangi kontaminasi merkuri telah dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata konsentrasi merkuri maupun sianida pada wilayah yang diteliti, melebihi batas standar aman yang ditetapkan WHO. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak keracunan yang iii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 langsung disebabkan oleh merkuri pada para penambang emas maupun masyarakat di sekitarnya. Mengingat besarnya jumlah pekerja pada sektor penambangan emas, yang hingga saat ini masih menggunakan merkuri yang merupakan bahan kimia yang berbahaya, sangat diperlukan upaya dan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat dalam menggunakan merkuri serta membuka lapangan kerja yang lebih aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2523 unit fasyankes yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, sarana pelayanan lain dan sarana produksi dan distribusi kefarmasian. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 72 fasyankes yang merupakan rumah sakit, puskesmas dan klinik, yang masih menggunakan alkes bermerkuri. Puskemas merupakan fasyankes yang paling banyak menggunakan alkes bermerkuri dengan persentase sebesar 81%. Alkes bermerkuri yang masih digunakan berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter, dan dental amalgam dengan banyaknya masing- masing 103 unit, 314 unit dan 128 gram per tahun. Hingga saat ini, Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya penghapusan dan penarikan serta penggantian alkes bermerkuri tersebut secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber primer yang besar, utamanya batubara, sehingga pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan dasar batubara masih menjadi pembangkit listrik yang terbesar di Kalimantan Tengah, dengan persentase mencapai 38% secara keseluruhan. Masih adanya PLTU yang sedang dalam tahap pengembangan menjadikan kebutuhan akan batubara masih banyak diperlukan. Kurangnya pembangkit listrik yang berbahan bakar dari energi baru dan terbarukan (EBT) dan belum ditemukannya data terkait rencana pengembangan pembangkit listrik berbahan dasar EBT tersebut. Kebijakan penggunaan teknologi batubara bersih dan ramah lingkungan (Clean Coal Technology) dan penggunaan EBT memerlukan perencanaan dan investasi yang besar dalam pembiayaan teknologi tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan merkuri pada bidang prioritas PESK di antaranya adalah sulitnya menghitung dan memantau jumlah serta lokasi PESK illegal yang sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, yang disebabkan selalu berpindah-pindah tempat. Selain itu, kesulitan dalam menentukan kepastian jumlah tenaga kerja PESK, mengidentifikasi jumlah senyawa kimia (Merkuri) yang digunakan penambang dalam kegiatan PESK, dan identifikasi kasus keracunan Merkuri yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kesulitan dalam perhitungan dan pemantauan jumlah dan lokasi PESK ilegal yang sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, yang disebabkan karena selalu berpindah tempat untuk mendapatkan lebih banyak hasil emas yang diperoleh. Hingga saat ini belum ditemukan teknologi alternatif, metode dan bahan pengganti untuk proses ekstraksi emas yang dianggap lebih efektif oleh para penambang, dibandingkan dengan senyawa merkuri. Solusi yang tepat, iv Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada bidang prioritas PESK adalah menemukan strategi dan perencanaan yang tepat, dalam rangka membuka peluang mata pencaharian baru yang dapat dijadikan alternatif usaha bagi para penambang emas skala kecil. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota juga perlu mendorong dan mendukung penemuan dan implementasi teknologi-teknologi baru untuk proses ekstraksi emas tanpa merkuri, dan teknologi untuk mengurangi emisi/kontaminasi merkuri di lingkungan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 unit insinerator, namun hanya 6 unit insinerator yang dilaporkan dalam keadaan baik dan hanya ada 2 unit insinerator yang sudah berizin yaitu RSUD Sultan Immanudin dan RSUD Sukamara. Sejauh ini tidak ditemukan data laporan hasil pemantauan emisi merkuri dari semua insinerator tersebut. Terkait kasus keracunan dan gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri dari alkes bermerkuri serta kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia, sampai saat ini belum ada data atau laporan yang terjadi pada petugas fasyankes maupun masyarakat. Terdapat 21 peraturan dari Tingkat Pusat dan 2 peraturan dari Tingkat Daerah, yang telah dikeluarkan terkait merkuri sebagaimana terdapat pada Lampiran I, yang digunakan sebagai acuan penyusunan RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah. terkait alternatif mata pencaharian bagi para penambang emas, juga masih menjadi permasalahan di bidang PESK. v Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ............................................................................. x DAFTAR SINGKATAN ........................................................................ xii UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................... xv BAB 1 DESKRIPSI PROFIL DAERAH ................................................ 1 1.1. KONDISI GEOGRAFIS ..................................................... 1 1.1.1. Letak Wilayah dan Administrasi .............................. 1 1.1.2. Luas Wilayah .......................................................... 2 1.1.3. Topografi Wilayah ................................................... 3 1.1.4. Kawasan Hutan ...................................................... 6 1.1.5. Hidrologi ................................................................. 6 1.2. DEMOGRAFI PENDUDUK ................................................ 8 1.2.1. Jumlah Penduduk, Sebaran, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan .......................................................... 8 1.2.2. Rasio Jenis Kelamin................................................ 10 1.2.3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ...................................................... 11 1.2.4. Pendidikan Penduduk ............................................. 13 1.3. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK ................................. 14 BAB 2 IDENTIFIKASI KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI ..................................................... 17 2.1. BIDANG PRIORITAS ENERGI .......................................... 17 2.1.1. Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap ................... 17 2.1.2. Konsumsi/Kebutuhan Batubara per Tahun .............. 20 2.1.3. Jumlah Kandungan Emisi dan Lepasan Merkuri ..... 20 2.1.4. Rencana/Proyeksi Pengembangan PLTU Batubara ................................................................. 22 2.1.5. Upaya Pengurangan Emisi Merkuri......................... 23 2.2. BIDANG PRIORITAS PESK .............................................. 27 2.2.1. Lokasi PESK ........................................................... 27 2.2.2. Jarak Lokasi Kegiatan di PESK dengan Pemukiman ............................................................. 29

a.Lokasi Kegiatan Penambangan ......................... 29
b.Lokasi Kegiatan Pengolahan ............................. 30
c.Lokasi dan Jarak Kegiatan Pemurnian Emas dengan Pemukiman ........................................... 31 2.2.3. Status Kawasan Pertambangan .............................. 32 2.2.4. Jumlah dan Komposisi Tenaga Kerja ...................... 32
a.Tenaga Kerja pada Lokasi Penambangan ......... 33
b.Tenaga Kerja pada Lokasi Pengolahan ............. 33
c.Tenaga Kerja pada Lokasi Pemurnian ............... 34
d.Total Tenaga Kerja pada PESK di Provinsi DAFTAR ISI vi Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Kalimantan Tengah............................................ 35 2.2.5. Koperasi/Badan Usaha Penambang ....................... 37 2.2.6. Kegiatan Pemurnian (Pembakaran) Emas .............. 37 2.2.7. Penggunaan Alat Pengolahan di PESK................... 38
a.Penggunaan Tromol/Gelondong (Teknologi Amalgamasi)...................................................... 38
b.Teknologi Pengolahan Emas Alternatif Non-Merkuri ....................................................... 42 2.2.8. Upaya Pengelolaan Limbah dan Emisi .................... 43
a.Upaya Pengolahan Limbang Tailing .................. 43
b.Upaya Pengelolaan Emisi Merkuri ..................... 43 2.2.9. Kasus, Dampak, dan Promosi Kesehatan Terkait dengan Merkuri ....................................................... 44
a.Kasus Indikasi Keracunan ................................. 44
b.Upaya Promosi Kesehata dan Upaya Penanggulangan Dampak ................................. 45 2.2.10. Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas .............................................................. 45 2.2.11. Kajian Terkait Merkuri ........................................... 46 2.3. BIDANG PRIORITAS KESEHATAN .................................. 48 2.3.1. Jumlah Fasyankes di Kalimantan Tengah ............... 48 2.3.2. Jumlah Fasyankes yang Masih Menggunakan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri ............................ 52 2.3.3. Jumlah Alat Kesehatan (Termometer, Sfigmanometer/Tensimeter) Mengandung Merkuri yang Ada di Fasyankes ................................................... 54 2.3.4. Jumlah Dental Amalgam yang Masih Digunakan di Fasyankes .............................................................. 56 2.3.5. Kondisi dan Status Insinerator di Rumah Sakit ........ 58 2.3.6. Jumlah Kandungan Emisi dan Lepasan Merkuri pada Fasilitas Insinerator di Rumah Sakit ........................ 63 2.3.7. Jumlah Kasus Keracunan Merkuri dari Alat Kesehatan Mengandung Merkuri yang Pernah Dialami oleh Petugas Fasyankes maupun Masyarakat ................ 63 2.3.8. Gangguan Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri dari Alat Kesehatan Mengandung Merkuri yang Terdeteksi pada Petugas Fasyankes maupun Masyarakat ................ 63 2.3.9. Pengukuran Kadar Merkuri dalam Matriks Tubuh Manusia pada Petugas Fasyankes ......................... 65 2.3.10. Upaya Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri ............................................ 66 2.3.11. Upaya Penggantian Alat Kesehatan Mengandung Merkuri.................................................................. 69 BAB 3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI ...................................................... 71 3.1. BIDANG PRIORITAS ENERGI .......................................... 71 3.1.1. Permasalahan ......................................................... 71 3.1.2. Tantangan ............................................................... 71 3.2. BIDANG PRIORITAS PESK .............................................. 72 vii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 3.2.1. Permasalahan ......................................................... 72 3.2.2. Tantangan ............................................................... 73 3.3. BIDANG PRIORITAS KESEHATAN .................................. 73 3.3.1. Permasalahan ......................................................... 73 3.3.2. Tantangan ............................................................... 74 BAB 4 IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERKURI..................................... 75 4.1. PERATURAN TINGKAT PUSAT ....................................... 75 4.2. PERATURAN TINGKAT DAERAH .................................... 76 4.2.1. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi ......................... 76 4.2.2. Peraturan Daeran Tingkat Kabupaten/Kota ............. 77 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................... 78 5.1. KESIMPULAN ................................................................... 78 5.2. REKOMENDASI ................................................................ 79 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 81 LAMPIRAN viii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 No. Judul Tabel Halaman
1. 1.Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ......................... 2
2. 2.Luas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten dan Kota ....... 3
3. 3.Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................... 3
4. 4.Penyebaran dan Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan Provinis Kalimantan Tengah ........................................................................... 4
5. 5.Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................................... 5
6. 6.Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah........................................... 5
7. 7.Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................................... 5
8. 8.Luas Wilayah Kawasan Hutan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Provinsi Kalimantan Tengah .......................................... 6
9. 9.Nama-nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................ 7
10. 10.Nama-nama Sungai dan Anak Cabangnya di Provinsi Kalimantan Tengah .... 7
11. 11.Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2019 ....... 8
12. 12.Data Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2019 ............................................................................................................... 9
13. 13.Data Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah ................ 10
14. 14.Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut Rasio Jenis Kelamin ... 10
15. 15.Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 .................................................................................................... 11
16. 16.Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 ............................................................................................................... 12
17. 17.Data Pendidikan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah ............................ 13
18. 18.Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pekerjaan .......... 14
19. 19.Nama dan lokasi PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah .................................. 18
20. 20.Kepemilikan, kapasitas dan tahun operasi PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................ 19
21. 21.Konsumsi/Kebutuhan Batubara pada PLTU Per Tahun di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................................... 20
22. 22.Kalor Jenis Batubara pada PLTU di Kalimantan Tengah ................................ 21
23. 23.Kandungan Emisi Merkuri pada PLTU di Kalimantan Tengah ......................... 21
24. 24.Kondisi Saat Ini Upaya Dilakukan oleh PLTU di Kalimantan Tengah dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Udara ..................................................... 25
25. 25.Jumlah dan lokasi PESK yang Belum dan Sudah memiliki IPR dalam WPR di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ....................................................... 28
26. 26.Jarak lokasi penambangan dengan permukiman penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 .................................................................... 29
27. 27.Jarak lokasi pengolahan emas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ... 30
28. 28.Jarak lokasi pemurnian emas Pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ............................................................................................................... 31
29. 29.Status Kawasan PESK di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ..................... 32 DAFTAR TABEL ix Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
30. 30.Jumlah tenaga kerja kegiatan penambangan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ....................................................................................... 33
31. 31.Jumlah tenaga kerja kegiatan pengolahan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 ...................................................................................... 34
32. 32.Jumlah tenaga kerja kegiatan pemurnian pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 ...................................................................................... 34
33. 33.Jumlah keseluruhan tenaga kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 .................................................................................................... 35
34. 34.Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang terdapat pada Lokasi PESK Tahun 2019 ...................................................................... 37
35. 35.Penggunaan alat pengolahan emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 .................................................................................................... 39
36. 36.Jumlah Produksi Emas dalam Kegiatan PESK pada Tiap Jenis Alat Pengolahan per Hari dan per Tahun ................................................................................... 40
37. 37.Jumlah Lepasan Hg dari Kegiatan PESK pada Tiap Jenis Alat Pengolahan per Tahun ............................................................................................................. 41
38. 38.Kajian/Penelitian Terkait PESK dan Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah . 46
39. 39.Fasyankes di Provinsi Kalimantan Tengah ..................................................... 49
40. 40.Fasyankes di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ....................... 50
41. 41.Fasyankes di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menggunakan alat Kesehatan mengandung merkuri ...................................... 52
42. 42.Alkes mengandung Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah ........................... 54
43. 43.Dental amalgam yang digunakan di Provinsi Kalimantan Tengah ................... 56
44. 44.Insenerator di Provinsi Kalimantan Tengah..................................................... 58
45. 45.Ringkasan kematian tahunan (jumlah dan persentase semua kematian) yang disebabkan oleh pencemaran di Kalimantan Tengah dan di Indonesia ........... 64 x Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 No. Judul Gambar Halaman
46. 1.Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah............................................... 1
47. 2.Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2019 . 9
48. 3.Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur .............................................................................................................. 12
49. 4.Diagram Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan...................................................................................................... 13
50. 5.Pembangkit listrik di Kalimantan Tengah ........................................................ 17
51. 6.PLTU di Kalimantan Tengah ........................................................................... 18
52. 7.Kepemilikan PLTU di Kalimantan Tengah ....................................................... 19
53. 8.Kapasitas, kebutuhan batubara dan emisi merkuri pada PLTU di Kalimantan Tengah ........................................................................................................... 22
54. 9.Rencana Pengembangan PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia ................... 23
55. 10.Alat pengendali pencemaran udara ................................................................ 24
56. 11.Skenario Target EBT 32% di Tahun 2025 ....................................................... 27
57. 12.Visualisasi Kegiatan Penambangan pada PESK di Kalimantan Tengah ......... 30
58. 13.Visualisasi kegiatan pengolahan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah 31
59. 14.Grafik Komposisi Tenaga Kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah 36
60. 15.Grafik komposisi tenaga kerja masing-masing kegiatan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................ 36
61. 16.Kondisi metode kegiatan pemurnian pada PESK di Kalimantan Tengah ........ 39
62. 17.Visualisasi alat pengolahan menggunakan Tromol/Gelondong (A) dan Tong (B) di desa Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur .................................... 38
63. 18.Visualisasi alat pengolahan menggunakan alat sedot (Kasbuk) di Sungai Kahayan (A) dan Sungai Barito (B), Kalimantan Tengah ................................ 39
64. 19.Grafik Penggunaan alat pengolahan emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ....................................................................................... 42
65. 20.Kondisi Pengelolaan Limbah Tailing Pengolahan pada PESK ........................ 43
66. 21.Jumlah fasyankes di Kalimantan Tengah ........................................................ 50
67. 22.Sebaran fasyankes di Kalimantan Tengah ...................................................... 51
68. 23.Kabupaten/kota yang memiiliki fasyankes dengan alat Kesehatan bermerkuri ...................................................................................................... 53
69. 24.Jenis fasyankes menggunakan alat kesehatan bermerkuri ............................. 53
70. 25.Perbandingan Jumlah Termometer dengan Sfigmomanometer/Tensimeter .... 55
71. 26.Perbandingan alat kesehatan yang masih dipakai, sudah tidak diapakai/disimpan dalam keadaan baik dan alat kesehatan yang sudah rusak; kiri termometer, kanan sfigmomanometer/tensimeter ............................................................... 55
72. 27.Perbandingan dental amalgam yang digunakan per tahun dengan dental amalgam yang tersisa atau tersimpan ............................................................ 57
73. 28.Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menggunakan dental amalgam......................................................................................................... 57
74. 29.Ilustrasi penambalan gigi berlubang menggunakan dental amalgam .............. 58
75. 30.Persentase keberadaan insenerator di rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah ........................................................................................................... 59
76. 31.Keadaan insenerator di rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah ............... 60
77. 32.Insinerator di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya ............................... 61 DAFTAR GAMBAR xi Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
78. 33.Peta sebaran kapasitas eksisting pengolahan limbah B3 secara termal berizin oleh fasyankes................................................................................................ 62
79. 34.Peta sebaran kapasitas eksisting pengolahan limbah B3 secara termal berizin oleh jasa ......................................................................................................... 62
80. 35.Persentase kematian tahunan Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh resiko utama (Sumber: IHME Global Burden of Disease, 2017 dalam Dokumen Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan .................... 64
81. 36.Jumlah fasyankes yang melaporkan kemajuan kegiatan penghapusan alkes 67
82. 37.Inovasi teknologi kontainer penyimpanan merkuri dari BPPT.......................... 68
83. 38.Kendala fasyankes dalam penghapusan alkes bermerkuri.............................. 69
84. 39.Pergantian Termometer Raksa/Merkuri ke Termometer Digital....................... 70 xii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Alkes : Alat Kesehatan APD : Alat Pelindung Diri APL : Areal Penggunaan Lain B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun BBM : Bahan Bakar Minyak BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPS : Badan Pusat Statistik CA : Cagar Alam CBM : Coal Bed Methane CCS : Carbon Capture and Storage CCT : Clean Coal Technology CEMS : Continuous Emission Monitoring System CNG : Compressed Natural Gas DAS : Daerah Aliran Sungai Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DLH : Dinas Lingkungan Hidup E : Emisi Merkuri EBT : Energi Baru Terbarukan EPS : Electronic Precipitator ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral ESP : Electrostatic Precipitator FABA : Fly Ash Bottom Ash Fasyankes : Fasilitas Layanan Kesehatan FBB : Konsumsi Batubara dalam Setahun FE : Faktor Emisi FGD : Flue Gas Desulphurization GAC : Global Affairs Canada GCV : Gross Calorific Value GI : Gardu Induk GRK : Gas Rumah Kaca HA : Hutan Adat DAFTAR SINGKATAN xiii Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 HPAP : The Health and Pollution Action Plan HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Porduksi Konversi HPT : Hutan Produksi Terbatas HRSG : Heat Recovery Steam Gas IGCC : Integrated Gasification Combined Cycle IHME : The Institute for Health Metrics and Evaluation IPR : Izin Pertambangan Rakyat ISPA : Infeksi Saluran Pernapasan Akut IUP : Izin Usaha Pertambangan KEAH : Konservasi Ekosistem Air Hitam KIAT : Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur Transportasi KLHK : Kementerian Lingkungan Hiduo dan Kehutanan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MoTIE : Ministry of Trade, Industry and Energy MW : Mega Watt NCV : Net Calorific Value PERS : Program Emas Rakyat Sejahtera PESK : Pertambangan Emas Skala Kecil PETI : Pertambangan Emas Tanpa Izin PLN : Perusahaan Listrik Negara PLTBG : Pembangkit Listrik Tenaga Biogas PLTBM : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PLTD : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTG : Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTMG : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap PTPSM : Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Manusia RAD-PPM : Rencana Aksi Daerah-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri RAN-PPM : Rencanan Aksi Nasional-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri HELE HL : High Efficiency Low Emission : Hutan Lindung xiv Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RUPTL : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik SM : Suaka Margasatwa TAHURA : Taman Hutan Rakyat TN : Taman Nasional TWA : Taman Wisata Alam UNEP : United Nation Environment Programme WHO : World Health Organization WPR : Wilayah Pertambangan Rakyat RE-BID RSUD : Renewable Energy Based on Industrial Development : Rumah Sakit Umum Daerah xv Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas arahan dan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kesehatan, serta dukungan Bantuan Teknis dari The Swedish Chemical Agency / KEMI, sehingga Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) 2021 Provinsi Kalimantan Tengah, dapat tersusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Pelaksanaan RAN-PPM. Dalam penyusunan RAD-PPM ini melibatkan pula kerja keras berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam mengumpulkan dan menganalisa berbagai data dan informasi, mendiskusikan, memberikan masukan dan koreksi dalam penyusunan Kajian Teknis dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang RAD-PPM. Untuk itu, ucapan terima kasih kami tujukan pula kepada: 1) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 2) Kelompok Kerja Bidang Kesehatan; 3) Kelompok Kerja Bidang Energi; 4) Kelompok Kerja Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil; 5) Kelompok Kerja Bidang Manufaktur; 6) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah; 7) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; 8) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; 9) Tenaga Ahli, Universitas Palangka Raya; 10) Tenaga Ahli, Universitas Muhammadiyah, Palangka Raya; 11) United Nations Development Program (UNDP) GOLD-ISMIA Project Manager; 12) Director, Basel Convention Regional Center (BCRC); 13) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Palangkaraya 14) PLN Pulang Pisau 15) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Energia Prima Nusantara; 16) PLTU Exploitasi Energi Indonesia; 17) PLTU Rimau Elektrik; 18) PLTU SKS Listrik Kalimantan.; 19) Yayasan Tambuhak Sinta, Palangka Raya; 20) Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini, Sampit; UCAPAN TERIMA KASIH xvi Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Kami harapkan kerjasama berbagai pihak ini dapat berlanjut dalam kegiatan penyelenggaraan RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya, 10 Januari 2022 a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIS DAERAH, 21) Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Palangka Raya; dan 22) pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 1 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 1.1. KONDISI GEOGRAFIS 1.1.1. Letak Wilayah dan Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya, terletak antara 0°45’ Lintang Utara sampai dengan 3°30’ Lintang Selatan dan 111° sampai dengan 116° Bujur Timur (Dishut Kalimantan Tengah, 2021). Secara geografis batas-batas wilayah Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
a.Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
c.Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; dan
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Gambar 1 berikut: Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah BAB 1 DESKRIPSI PROFIL DAERAH 2 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (satu) Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 (Tabel 1). Tabel 1. Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Regency/Municipality Ibukota Capital Jumlah Kecamatan Number of Subdistrict Jumlah Kelurahan Number of Kelurahan Jumlah Desa Number of Village

(1)(2) (3) (4) (5) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat Pangkalan Bun 6 13 81 2 Kotawaringin Timur Sampit 17 17 168 3 Kapuas Kuala Kapuas 17 17 216 4 Barito Selatan Buntok 6 7 86 5 Barito Utara Muara Teweh 9 10 93 6 Sukamara Sukamara 5 3 29 7 Lamandau Nanga Bulik 8 3 87 8 Seruyan Kuala Pembuang 10 3 97 9 Katingan Kasongan 13 7 154 10 Pulang Pisau Pulang Pisau 8 4 95 11 Gunung Mas Kuala Kurun 12 13 115 12 Barito Timur Tamiang Layang 10 3 100 13 Murung Raya Puruk Cahu 10 9 116 Kota/Municipality 14 Palangka Raya Palangka Raya 5 30 - Kalimantan Tengah Palangka Raya 136 139 1437 1.1.2. Luas Wilayah Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564,5 km 2 . Murung Raya memilik luas wilayah 23.700 km 2 dengan proporsi 15,43% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas di antara 14 kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Luas daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten dan Kota secara rinci disajikan pada Tabel 2. Provinsi Kalimantan Tengah yang semula terdiri atas 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota mengalami pemekaran menjadi 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 3 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 2. Luas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten dan Kota Kabupaten/Kota Regency/Municipality Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality Luas Total Area (km 2 /sq.km) Persentase terhadap Luas Provinsi Percentage to Province’s Area
(1)(2) (3) (4) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat Pangkalan Bun 10.759,0 7,01 2 Kotawaringin Timur Sampit 16.796,0 10,94 3 Kapuas Kuala Kapuas 14.999,0 9,77 4 Barito Selatan Buntok 8.830,0 5,75 5 Barito Utara Muara Teweh 8.300,0 5,40 6 Sukamara Sukamara 3.827,0 2,49 7 Lamandau Nanga Bulik 6.414,0 4,18 8 Seruyan Kuala Pembuang 16.404,0 10,68 9 Katingan Kasongan 17.500,0 11,40 10 Pulang Pisau Pulang Pisau 8.997,0 5,86 11 Gunung Mas Kuala Kurun 10.804,0 7,03 12 Barito Timur Tamiang Layang 3.834,0 2,50 13 Murung Raya Puruk Cahu 23.700,0 15,43 Kota/Municipality 14 Palangka Raya Palangka Raya 2.399,5 1,56 Kalimantan Tengah Palangka Raya 153.564,5 100,00 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 1.1.3. Topografi Wilayah Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0– 50 m diatas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan 0%-8%. Tinggi wilayah dan jarak ke ibukota menurut kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah disaiikan pada Tabel 3. Tabel 3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Regency/Municipality Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l) Jarak ke Ibukota (km) Distance to the Capital (km)
(1)(2) (3) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 9 449 2 Kotawaringin Timur 5 227 3 Kapuas 1 142 4 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 4 Barito Selatan 35 183 5 Barito Utara 30 326 6 Sukamara 3 686 7 Lamandau … 559 8 Seruyan 2 457 9 Katingan 80 88 10 Pulang Pisau 1 98 11 Gunung Mas 1 180 12 Barito Timur 20 276 13 Murung Raya 145 411 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 35 - Kalimantan Tengah xxx xxx Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) Sebaran ketinggian wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah dikelompokkan menjadi 5 kelas mulai dari 0-7 mdpl sampai > 500 mdpl. Data sebaran dan luas masing-masing kelas ketinggian wilayah daratan di Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Penyebaran dan Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah No. Kelas Ketinggian (mdpl) Luas (Ha) Persentase
(1)(2) (3) 1 0 – 7 2.105.510 13,69 2 7 – 25 2.269.717 14,76 3 25 – 100 6.398.923 41,66 4 100 – 500 3.327.459 21,63 5 > 500 1.278.391 8,31 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) Wilayah daratan dan perbukitan berada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 dpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25% (Tabel 5). 5 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 5. Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah No. Kelas Lereng (%) Luas (Ha) Persentase
(1)(2) (3) 1 0 – 8 (Datar) 6.940.144,05 46,12 2 8 – 15 (Landai) 1.552.839,80 10,32 3 15 – 25 (Agak Curam) 3.977.865,28 26,44 4 25 – 40 (Curam) 1.694.814,85 11,26 5 > 40 (Sangat Curam) 881.357,24 5,86 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 (enam) wilayah fisiografi, tetapi didominasi oleh daratan dan perbukitan pedalaman yang secara rinci disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah No. Wilayah Luas (km2)
(1)(2) 1 Daratan Rendah Pesisir 36.870 2 Undak-undak Pedalaman 37.310 3 Daratan dan Perbukitan Pedalaman 57.124 4 Pegunungan Schwaner 9.000 5 Pegunungan Muller 11.000 6 Pegunungan Meratus 2.300 Sebagian besar wilayah daratan Kalimantan Tengah terdiri dari jenis tanah podsolik merah kuning. Pada dasarnya jenis tanah di Kalimantan Tengah terdiri dari organosol, laterit, regosol, alluvial, podsol, lithosol dan latosal. Tabel 7. Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah No. Jenis Tanah Luas (ha) Persentase
(1)(2) (3) 1 Podsolik Merah Kuning 6.033.693 39,60 2 Organosol 2.534.766 11,63 3 Laterit 2.118.460 13,90 4 Regosol 1.452.305 9,53 5 Alluvial 1.423.803 9,34 6 Podsol 1.040.452 6,51 6 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 7 Lithosol 413.793 2,71 8 Latosol 269.360 1,77 1.1.4. Kawasan Hutan Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Budi Daya dengan total luas 15.324.842,97 ha. Luasan masing-masing kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 8. Tabel 8. Luas Wilayah Kawasan Hutan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Spatial Planning Luas Wilayah (ha) Total Area (ha)
(1)(2) Kawasan Hutan Lindung 1 Hutan Lindung (HL) / Protection Forest 1.388.608,93 2 Hutan Adat (HA) / Customary Forest - 3 Suaka Margasatwa (SM) / Wildlife Sanctuary - 4 Cagar Alam (CA) / Strict Nature Reserve - 5 Taman Nasional (TN) / National Park - 6 Taman Wisata Alam (TWA) / Nature Recreation Park - 7 Taman Hutan Raya (Tahura) / Grand Forest Park - 8 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Eks. PLG / Sanctuary Reserve and Nature Conservation Area 1.603.084,90 9 Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH) - 10 Kawasan Reservaat / Reserve Region - 11 Kawasan Lindung Lainnya / Other Protected Area - Jumlah/Total A 2.991.693,83 Kawasan Budi Daya 1 Hutan Produksi Terbatas (HPT) / Limited Production Forest 3.326.974,57 2 Hutan Produksi (HP) / Production Forest 3.894.784,50 3 Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) / Convertible Production Forest 2.542.534,58 4 Areal Penggunaan Lain (APL) / Other Area 2.568.855,49 Jumlah/Total B 12.333.149,14 Jumlah/Total A+B 15.324.842,97 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 1.1.5. Hidrologi Sungai-sungai besar berdasarkan panjangnya dan lebarnya di Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya adalah sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada 7 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang melintasi Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10. Tabel 9. Nama-nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah Nama Sungai Name of the River Panjang/Length Rata-rata/Average Kilometer (km) Dapat Dilayari Be Sailed (km) Kedalaman Depth (meter) Lebar Width (meter)
(1)(2) (3) (4) (5) Sungai Jelai 200 150 8 150 Sungai Arut 250 190 4 100 Sungai Lamandau 300 250 6 150 Sungai Kumai 175 100 6-9 250 Sungai Seruyan 350 300 5 250 Sungai Mentaya 400 270 6 350 Sungai Katingan 650 520 3-6 250 Sungai Sebangau 200 150 5 100 Sungai Kahayan 600 500 7 450 Sungai Kapuas 600 420 6 450 Sungai Barito 900 700 6-14 350-500 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) Tabel 10. Nama-nama Sungai dan Anak Cabangnya di Provinsi Kalimantan Tengah Nama Sungai Name of the River Panjang Length (km) Cabang
(1)(2) (3) 1 Sungai Seruyan 350 Kale Bahan Manjul 2 Sungai Mentaya 400 Cempaga Tualan Kuayan Kalang Seranau 3 Sungai Katingan 650 Kalanaman Samba Hiran Bemban Senaman 4 Sungai Kahayan 600 Rungan Miri Manuhing Hamputung 5 Sungai Kapuas 600 Muruy Ahas Mendaun musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Data nama-nama sungai dan anak sungai 8 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 6 Sungai Barito 900 Paminggir Napu Mengkatip Karau Ampah Gagutur Ayuh Montallat Teweh Lahei Tuhup Joloi Busang Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 1.2. DEMOGRAFI PENDUDUK 1.2.1. Jumlah Penduduk, Sebaran, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (BPS Kalimantan Tengah, 2020) sebanyak 2.714.890 juta jiwa meningkat 22,73% dari jumlah penduduk Tahun 2010. Data jumlah penduduk dan sebarannya di Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 11. Tabel 11. Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2019 Kabupaten/Kota Regency/Municipality Jumlah Penduduk Number of Population 2010 2019 Jumlah (ribu) % Jumlah (ribu) %
(1)(2) (3) (4) (5) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 235,8 10,66 312,9 11,53 2 Kotawaringin Timur 374,2 16,92 466,4 17,18 3 Kapuas 329,6 14,90 358,8 13,22 4 Barito Selatan 124,1 5,61 136,8 5,04 5 Barito Utara 121,6 5,50 130,7 4,81 6 Sukamara 44,9 2,03 64,3 2,37 7 Lamandau 63,2 2,86 82,7 3,05 8 Seruyan 139,9 6,32 205,9 7,58 9 Katingan 146,4 6,62 170,0 6,26 10 Pulang Pisau 120,1 5,43 127,1 4,68 11 Gunung Mas 97,0 4,38 119,9 4,42 12 Barito Timur 97,4 4,40 126,9 4,67 13 Murung Raya 96,9 4,38 120,8 4,45 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 221,0 9,99 291,6 10,74 Kalimantan Tengah 2212,1 100 2714,9 100 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 9 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 2. Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2019 Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 (BPS Kalimantan Tengah, 2020) adalah 25 jiwa/km 2 meningkat 26,35% dari kepadatan penduduk Tahun 2010. Data kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 12. Tabel 12. Data Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2019 Kabupaten/Kota Regency/Municipality Kepadatan Penduduk per km 2 Population Density per sq.km 2010 2019
(1)(2) (3) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 22 29 2 Kotawaringin Timur 22 28 3 Kapuas 22 24 4 Barito Selatan 14 15 5 Barito Utara 15 16 6 Sukamara 12 17 7 Lamandau 10 13 8 Seruyan 9 13 9 Katingan 8 10 10 Pulang Pisau 13 14 11 Gunung Mas 9 11 12 Barito Timur 25 33 13 Murung Raya 4 5 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 92 122 Kalimantan Tengah 19,79 25,00 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 2800000 2714859 2700000 2660209 2605274 2600000 2550192 2495035 2500000 2439858 2400000 2384733 2300000 2200000Tahun 2019Tahun 2018Tahun 2017Tahun 2016Tahun 2015Tahun 2014Tahun 2013 Jumlah Penduduk 10 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Data Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Regency/Municipality Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%) 2000-2010 2000-2019
(1)(2) (3) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 2,61 3,14 2 Kotawaringin Timur 1,68 2,43 3 Kapuas 0,16 0,91 4 Barito Selatan 1,08 1,05 5 Barito Utara 0,80 0,78 6 Sukamara 4,03 3,99 7 Lamandau 2,54 2,98 8 Seruyan 4,03 4,32 9 Katingan 1,66 1,63 10 Pulang Pisau 0,48 0,60 11 Gunung Mas 2,37 2,34 12 Barito Timur 2,83 2,94 13 Murung Raya 2,47 2,43 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 3,11 3,08 Kalimantan Tengah 2,13 2,33 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 1.2.2. Rasio Jenis Kelamin Data penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut rasio jenis kelamin Tahun 2010 dan 2019 (BPS Kalimantan Tengah, 2020) disajikan secara rinci pada Tabel 14. Tabel 14. Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Regency/Municipality Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio 2010 2019
(1)(2) (3) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 112 113 2 Kotawaringin Timur 112 112 3 Kapuas 104 105 4 Barito Selatan 104 105 5 Barito Utara 108 108 6 Sukamara 113 114 Rata-rata laju pertumbuhan perduduk di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2000 sampai Tahun 2019 adalah sebesar 2,33%. Data laju pertumbuhan 11 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 7 Lamandau 114 115 8 Seruyan 116 117 9 Katingan 110 110 10 Pulang Pisau 108 109 11 Gunung Mas 113 114 12 Barito Timur 106 106 13 Murung Raya 108 109 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 105 105 Kalimantan Tengah 109 110 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 1.2.3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Data penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 secara rinci disajikan pada Tabel 15. Tabel 15. Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 Kabupaten/Kota Regency/Municipality Jenis Kelamin/Sex Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio Laki-laki Male Perempuan Female Jumlah Total
(1)(2) (3) (4) (5) Kabupaten/Regency 1 Kotawaringin Barat 165.924 146.987 312.911 113 2 Kotawaringin Timur 246.765 219.601 466.366 112 3 Kapuas 183.396 175.424 358.820 105 4 Barito Selatan 69.931 66.865 136.796 105 5 Barito Utara 67.989 62.724 130.713 108 6 Sukamara 34.247 30.095 64.342 114 7 Lamandau 44.171 38.509 82.680 115 8 Seruyan 110.889 94.991 205.880 117 9 Katingan 89.150 80.847 169.997 110 10 Pulang Pisau 66.234 60.884 127.118 109 11 Gunung Mas 63.788 56.122 119.910 114 12 Barito Timur 65.419 61.455 126.874 106 13 Murung Raya 62.889 57.886 120.785 109 Kota/Municipality 14 Palangka Raya 149.489 142.178 291.667 105 Kalimantan Tengah 1.420.291 1.294.568 2.714.859 110 2018 1.391.078 1.269.131 2.660.209 110 2017 1.361.715 1.243.559 2.605.274 110 2016 1.332.274 1.217.918 2.550.192 109 2015 1.302.796 1.192.239 2.495.035 109 2014 1.273.302 1.166.556 2.439.858 109 2013 1.243.842 1.140.891 2.384.733 109 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) 12 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 16. Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 Kelompok Umur Age Group Jumlah Penduduk (ribu) Laki-laki Male Perempuan Female Jumlah Total
(1)(2) (3) (4) 0-4 129,6 125,3 254,9 5-9 124,2 119,9 244,1 10-14 121,5 114,7 236,2 15-19 117,2 110,9 228,1 20-24 117,7 109,8 227,5 25-29 124,8 112,1 236,9 30-34 126,6 113,0 239,6 35-39 123,3 111,8 235,1 40-44 117,2 103,2 220,4 45-49 98,9 83,0 181,9 50-54 77,1 64,6 141,7 55-59 56,5 47,9 104,4 60-64 38,8 33,1 71,9 65-69 23,5 20,7 44,2 70-74 12,9 12,9 25,8 75+ 10,5 11,7 22,2 Jumlah Total 1420,3 1294,6 2714,9 Sumber: BPS Kalimantan Tengah (2020) Gambar 3. Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Data penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut kelompok umur Tahun 2019 secara rinci disajikan pada Tabel 16 dan Gambar 3. 300 250 200 150 100 50 0 Kelompok Umur 75+70-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4 Jumlah Penduduk (ribu) 254,9 244,1 236,2 228,1227,5 236,9239,6235,1 220,4 181,9 141,7 104,4 71,9 44,2 25,822,2 13 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Data penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan secara rinci disajikan pada Tabel 17 dan Gambar 4. Tabel 17. Data Pendidikan Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah Pendidikan Jumlah
(1)(2) Tidak/Belum Sekolah 596.780 Belum Tamat SD/Sederajat 379.456 Tamat SD/Sederajat 654.915 SMP/Sederajat 384.395 SMA/Sederajat 433.267 Diploma I/II 17.601 Akademi/Diploma III/S. Muda 27.294 Diploma IV/Strata I 102.141 Strata II 5.972 Strata III 298 JUMLAH 2.602.119 Gambar 4. Diagram Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan 1.2.4. Pendidikan Penduduk 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 654.915 596.780 433.267 379.456 384.395 102.141 17.601 27.294 5.972 298 Tingkat Pendidikan Jumlah Tidak/Belum Sekolah Belum Tamat SD/Sederajat Tamat SD/Sederajat SMP/SederajatSMA/Sederajat Diploma I/II Akademi/Diploma III/S. Muda Diploma IV/Strata I Strata IIStrata III 14 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Data Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenis Pekerjaan Jenis Pekerjaan Jumlah
(1)(2) Akuntan 8 Anggota BPK 4 Anggota DPD 4 Anggota DPR-RI 6 Anggota DPRD Kabupaten/Kota 295 Anggota DPRD Provinsi 29 Anggota Kabinet/Kementerian 1 Anggota Mahkamah Konstitusi 2 Apoteker 167 Arsitek 62 Belum/Tidak Bekerja 665.599 Biarawati 123 Bidan 1.515 Bupati 12 Buruh Harian Lepas 39.683 Buruh Nelayan/Perikanan 1.226 Buruh Peternnakan 203 Buruh Tani/Perkebunan 27.141 Dokter 706 Dosen 909 Gubernur 1 Guru 10.073 Imam Mesjid 186 Industri 280 Juru Masak 90 Karyawan Bumd 1.244 Karyawan Bumn 3.192 Karyawan Honorer 25.715 Karyawan Swasta 178.300 Kepala Desa 654 Kepolisian RI 6.964 Konstruksi 459 Konsultan 320 Lainnya 15.774 Mekanik 3.263 Mengurus Rumah Tangga 451.304 1.3. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK Data penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menurut Jenis Pekerjaan secara rinci 15 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nelayan/Perikanan 16.719 Notaris 66 Paraji 47 Paranormal 22 Pastor 39 Pedagang 28.075 Pegawai Negeri Sipil 70.357 Pelajar/Mahasiswa 454.067 Pelaut 354 Pembantu Rumah Tangga 809 Penata Busana 24 Penata Rambut 243 Penata Rias 272 Pendeta 1.242 Peneliti 39 Pengacara 93 Pensiunan 12.167 Penterjemah 21 Penyiar Radio 24 Penyiar Televisi 8 Perancang Busana 12 Perangkat Desa 2.681 Perawat 1.912 Perdagangan 6.365 Petani/Pekebun 347.216 Peternak 864 Pialang 12 Pilot 2 Promotor Acara 2 Psikiater/Psikolog 5 Seniman 151 Sopir 9.130 Tabib 69 Tentara Nasional Indonesia 2.600 Transportasi 1.627 Tukang Batu 4.190 Tukang Gigi 44 Tukang Jahit 1.172 Tukang Kayu 5.422 Tukang Las/Pandai Besi 489 Tukang Listrik 306 Tukang Sol Sepatu 74 Tukung Cukur 174 Ustadz/Mubaligh 407 Wakil Bupati 13 16 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Wakil Gubernur 1 Wakil Walikota 1 Walikota 1 Wartawan 430 Wiraswasta 196.545 Jumlah/Total 2602119 Sumber: Disdukcapil Kalimantan Tengah (2020) 17 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 PLTG 8% PLTBM 8% PLTBG 8% PLTU 38% PLTMG 7% PLTD 31% BAB 2 IDENTIFIKASI KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI 2.1. BIDANG PRIORITAS ENERGI Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 unit Pembangkit Listrik yang terdiri dari 5 unit PLTU, 4 unit PLTD, 1 unit PLTMG, 1 unit PLTBM, 1 unit PLTG dan 1 unit PLTBG. Gambar 5 menunjukkan persentase pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 5. Pembangkit listrik di Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Pada tahun 2020, sebesar 38% atau 5 pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan PLTU yang berbahan bakar batubara dengan total kapasitas 371 MW per tahun yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Timur, Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas. 2.1.1. Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lokasi PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dicantumkan pada Tabel 19 berikut. 18 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 a b c d e Keterangan:
1. a.PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia
2. b.PLTU PT. Rimau Elektrik
3. c.PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau
4. d.PLTU PT. Energia Prima Nusantara
5. e.PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan No. Kabupaten Nama Pembangkit Listrik Lokasi
(1)(2) (3) 1 Kotawaringin Barat PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia Desa Sungai Kapitan 2 Barito Timur PLTU PT. Rimau Elektrik Desa Jawetan, Kec. Dusun Timur 3 Pulang Pisau PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau Desa Buntoi, Kec. Kahayan Hilir 4 Kapuas PLTU PT. Energia Prima Nusantara Desa Barunang, Kec. Kapuas Tengah 5 Gunung Mas PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan Desa Kajuei, Kec. Rungan Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Gambar 6. PLTU di Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Kepemilikan, kapasitas dan tahun operasi PLTU di Kalimantan Tengah ditunjukkan pada Tabel 20 berikut. Tabel 19. Nama dan lokasi PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah 19 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 20. Kepemilikan, kapasitas dan tahun operasi PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah Negara 20% Swasta 80% No. Nama Pembangkit Listrik Kepemilikan Kapasitas Tahun Operasi
(1)(2) (3) (4) 1 PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia Swasta (IPP) 2 x 7 MW 2011 2 PLTU PT. Rimau Elektrik Swasta (Excess) 2 x 3,5 MW 2015 3 PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau Negara (PLN) 2 x 60 MW 2016 4 PLTU PT. Energia Prima Nusantara Swasta (IPP) 2 x 15 MW 2018 5 PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan Swasta (IPP) 2 X 100 MW 2020 Total 371 MW Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia merupakan PLTU yang telah beroperasi paling lama yaitu selama 10 tahun sejak tahun 2011 dan PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan yang merupakan PLTU baru yang beroperasi sejak tahun 2020 menghasilkan kapasitas listrik terbesar yaitu 2x100 MW. Gambar 7. Kepemilikan PLTU di Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Pada Gambar 7 tampak bahwa 80% PLTU di Kalimantan Tengah dimiliki oleh pihak swasta dan menghasilkan listrik dengan kapasitas 251 MW atau sebesar 67,65% dari kapasitas total PLTU di Kalimantan Tengah. 20 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tengah dicantumkan pada Tabel 21 berikut. Tabel 21. Konsumsi/Kebutuhan Batubara pada PLTU Per Tahun di Provinsi Kalimantan Tengah No Nama Pembangkit Listrik Kapasitas (MW) Kebutuhan Batubara per Tahun (ton)
(1)(2) (3) 1 PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia 2 x 7 90.000 2 PLTU PT. Rimau Elektrik 2 x 3,5 60.000 3 PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau 2 x 60 803.000 4 PLTU PT. Energia Prima Nusantara 2 x 15 48.051 5 PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan 2 X 100 705.000 Total 1.706.051 Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Merujuk pada Tabel 21, jumlah kebutuhan batubara untuk PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1.709.835 ton pertahun atau 4,67 ton/hari. 2.1.3. Jumlah Kandungan Emisi dan Lepasan Merkuri Data kebutuhan batubara yang diperlukan setiap tahunnya dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri. Perhitungan kandungan emisi dan lepasan merkuri bagi PLTU berbahan bakar batubara menggunakan perhitungan UNEP's Toolkit for identification and quantification of mercury releases, yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan RAD-PPM yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan formula sebagai berikut: 𝐸 = 𝐹𝐵𝐵 × 𝑁𝐶𝑉 × 10−3 × 𝐹𝐸 TJ Merujuk hasil kajian UNEP (2017) pada Pedoman Penyusunan RAD PPM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai FE adalah 1,91x10-6 ton 2.1.2. Konsumsi/Kebutuhan Batubara per Tahun Konsumsi/kebutuhan batubara per tahun pada PLTU di Provinsi Kalimantan Di mana : 𝐸 = Emisi Merkuri (ton) 𝐹𝐵𝐵 = Konsumsi Batubara dalam setahun (ton) 𝑁𝐶𝑉 = Nilai kalor bersih batubara (TJ/Gg) spesifik 𝐹𝐸 = Faktor Emisi (Ton) 21 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 22. Kalor Jenis Batubara pada PLTU di Kalimantan Tengah No. Nama Pembangkit Listrik Kebutuhan Batubara Per Tahun (ton) Kalor Jenis (kal/g)
(1)(2) (3) 1 PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia 90.000 4200 2 PLTU PT. Rimau Elektrik 60.000 3200 3 PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau 803.000 4100 4 PLTU PT. Energia Prima Nusantara 49.835 5300 5 PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan 705.000 3600 Nilai kalor jenis tersebut pada Tabel 2.3.4 merupakan nilai GCV yang digunakan untuk menentukan nilai NCV (hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 23) melalui perhitungan berikut. 𝑁𝐶𝑉 = 𝐺𝐶𝑉 − 0,212𝐻 − 0,0245𝑀 − 0,008𝑌 Di mana : 𝑁𝐶𝑉 = Nilai Kalor Bersih Batubara (TJ/Gg) Spesifik 𝐺𝐶𝑉 = Nilai Kalor Kotor Batubara (TJ/Gg) Spesifik 𝐻 = Hidrogen (%) 𝑀 = Total Moisture (%) = 29,64% 𝑌 = Oksigen (%) = 26,54% Tabel 23. Kandungan Emisi Merkuri pada PLTU di Kalimantan Tengah No. Nama Pembangkit Listrik NCV E (ton/tah un) (kg/tahun) (kg/hari)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia 15,41 0,00265 2,65 0,007257 2 PLTU PT. Rimau Elektrik 11,23 0,00129 1,29 0,003526 3 PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau 14,99 0,02299 22,99 0,062993 4 PLTU PT. Energia Prima Nusantara 20,01 0,00184 1,84 0,005031 5 PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan 11,45 0,01542 15,42 0,042243 Total 0,04418 44,18 0,12 Berdasarkan Tabel 23 di atas, jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri yang dihasilkan dalam 1 tahun oleh PLTU di Kalimantan Tengah sebesar 0,04418 ton/tahun atau sebesar 0,12 kg/hari. Gambar 2.3.4 berikut menunjukkan Hg/TJ. Tabel 2.3.4 berikut menunjukkan kalor jenis pada batubara yang digunakan PLTU di Kalimantan Tengah. 22 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 8. Kapasitas, kebutuhan batubara dan emisi merkuri pada PLTU di Kalimantan Tengah PLTU yang paling banyak menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri adalah PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau yang berkapasitas 2x60 MW. Emisi yang dilepaskan dari PLTU tersebut sebesar 0,02299 ton/tahun atau mencapai 52% dari keseluruhan emisi yang dihasilkan. 2.1.4. Rencana/Proyeksi Pengembangan PLTU Batubara PT. PLN (Persero) Provinsi Kalimantan Tengah pernah merencanakan pembangunan PLTU di Sampit, Kotawaringin Timur, dengan kapasitas 2x25 MW. Rencana ini akhirnya dibatalkan dan dilakukan pengalihan menjadi pembangunan GI Sampit. Sehingga hingga tahun 2021, tidak ada rencana pembangunan PLTU di Kalimantan Tengah oleh PT. PLN (Persero). Dokumen Paparan Publik PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk pada 27 Juni 2018 juga pernah menyatakan bahwa PT tersebut akan fokus pada pembangunan pembangkit listrik menengah ke atas dengan PLN sebagai pembeli dengan melakukan pengembangan menjadi 2x100 MW. Pada kenyataannya, rencana pengembangan tersebut juga tidak dapat terlaksana dan dinyatakan gagal dikarenakan adanya kendala pembebasan lahan pada zona hijau. persentase kapasitas, kebutuhan batubara dan emisi merkuri yang dihasilkan pada PLTU di Kalimantan Tengah. 23 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 9. Rencana Pengembangan PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia (Sumber: Dokumen Paparan Publik PT. Eploitasi Energi Indonesia, 2018) Berdasarkan informasi tersebut di atas bahwa rencana pengembangan PLTU oleh PT. PLN (Persero) dan PT. Exploitasi Energi Indonesia yang dinyatakan tidak jadi dikerjakan, maka tidak ada dampak tambahan yang akan ditimbulkan terkait emisi merkuri karena tidak adanya tambahan kebutuhan batubara yang diperlukan. 2.1.5. Upaya Pengurangan Emisi Merkuri Pengurangan emisi merkuri perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan. Berdasarkan pemaparan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah pada Mei 2021, terdapat beberapa rencana tindak lanjut sebagai upaya pengurangan emisi merkuri di Kalimantan Tengah, sebagai berikut.
1. a.Penerapan alat pengendali pencemaran udara pada PLTU di Indonesia, seperti Low NOx Burner, ESP, FGD.
2. b.Kebijakan penggunaan teknologi batubara bersih dan ramah lingkungan (Clean Coal Technology) seperti teknologi boiler super critical dan ultrasuper critical diharapkan dapat mengurangi lepasan emisi gas buang, termasuk merkuri dan dapat mendukung pencapaian target pengurangan merkuri.
3. c.Pemberlakuan standar emisi merkuri bagi kegiatan PLTU batubara sesuai Permen LHK Nomor. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019.
4. d.Perencanaan PLTU di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang direncanakan akan menggunakan teknologi High Efficiency Low Emission 24 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
5. e.Pemasangan alat pengendali pencemaran udara untuk mengurangi kandungan merkuri pada emisi. Gambar 10. Alat pengendali pencemaran udara (Sumber: Dinas ESDM Kalteng, 2021) PT. PLN (Persero) yang juga merupakan bagian dari komite nasional yang mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca memiliki strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RUPTL PT. PLN (Persero) 2019- 2028, sebagai berikut:
6. a.Memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan, melalui memprioritaskan pemanfaatan pembangkit EBT, juga memanfaatkan tenaga listrik dari gas buang industry dengan sistem HRSG.
7. b.Pengalihan bahan bakar (fuel switching), yaitu pengurangan konsumsi BBM melalui pengalihan dari BBM ke gas, dan secara langsung akan mengurai emisi GRK karena faktor emisi gas lebih rendah dari factor emisi BBM.
8. c.Menggunakan teknolgi rendah karbon dan efisien, dengan hanya menggunakan boiler supercritical, ultra-supercritical untuk PLTU Batubara yang akan dikembangkan di Pulau Jawa dan Sumatera serta teknologi yang lebih efisien di Indonesia Timur sehingga dapat mengurangi penggunaan Batubara. Selain itu juga pemanfaatan CBM, juga (HELE) atau yang lebih dikenal dengan Clean Coal Technology (CCT) seperti teknologi boiler super critical dan ultra-super critical. 25 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh PLTU di Kalimantan Tengah dalam rangka pengendalian pencemaran udara, seperti disajikan pada Tabel 24 berikut. Tabel 24. Kondisi Saat Ini Upaya Dilakukan oleh PLTU di Kalimantan Tengah dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Udara No. Nama Pembangkit Listrik Kondisi saat ini Masalah/Kendala
(1)(2) (3) 1 PLTU PT. Exploitasi Energi Indonesia Menggunakan teknologi waterfilm Belum terpasangnya ESP Telah melakukan analisis batubara Laboratorium untuk analisis batubara belum memadai sehingga perlu pihak ketiga dan belum bisa dilakukan analisis kandungan merkuri Sudah ada rencana terkait mitigasi gas buang Belum terlaksana karena pihak ketiga tidak bisa ke lokasi pada masa pandemi Covid-19 2 PLTU PT. Rimau Elektrik Telah terpasang penangkap debu yang terdiri dari multisiklon (efektivitas 60%) dan ESP (efektivitas 80%) Belum ada rencana lanjutan karena pemasangan multisiklon dan ESP sudah cukup efektif. Memanfaatkan fly ash sebagai bahan pembuatan batako 3 PLTU PT. PLN (Persero) Pulang Pisau Telah terpasang siklon dan CEMS Saat ini CEMS sedang dalam perbaikan karena adanya kerusakan di awal operasi Melakukan ujicoba co- firing yaitu pencampuran batubara dengan biomassa pada 2020 Hasil ujicoba menunjukkan penurunan pencemaran udara tetapi tidak signifikan. Akan dilakukan co-firing lagi pada 2021 Penggunaan co-firing ini perlu perubahan sistem sehingga perlu pengurusan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4 PLTU PT. Energia Prima Nusantara Telah terpasang siklon furnace untuk partikulat - Telah terpasang CEMS mempertimbangkan penggunaan teknologi IGCC dan CCS untuk mengurangi emisi GRK secara siginifikan. 26 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sudah ada rencana terkait mitigasi emisi gas buang khususnya karbon dioksida (CO2) Sedang direncanakan program mitigasi yang spesifik untuk emisi merkuri 5 PLTU PT. SKS Listrik Kalimantan Telah terpasang CEMS Belum ada pemantauan khusus merkuri dan CO2 Akan dipasang CEMS khusus merkuri dan CO2 pada tahun 2022 - Sedang diusulkan pemanfaatan FABA untuk roofbase, back field mulut tambang dan batako Sudah menerapkan gas sulfurifikasi Sudah memiliki manajemen energi terkait konservasi energi Sudah ada rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penurunan efek rumah kaca Program kegiatan belum bisa ditentukan karena belum diketahui databasenya. Sumber: Pemaparan PLTU di Kalteng pada 09 September 2021 Secara umum, perencanaan PLTU di Kalimantan Tengah menggunakan teknologi HELE atau yang lebih dikenal dengan CCT seperti teknologi boiler super critical dan ultra-super critical masih terkendala pada anggaran dan kewenangan karena perizinan ada pada Pemerintah Pusat. PT. PLN (Persero) memiliki target pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 23% di Tahun 2025. Pengembangan pembangkit EBT tetap memperhatikan keseimbangan supply–demand, kesiapan sistem dan keekonomian. PLN juga akan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomassa dan sampah, dll serta mendukung upaya RE-BID. Upaya Pencapaian Target EBT 23% di Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut. 27 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 11. Skenario Target EBT 32% di Tahun 2025 (Sumber: Proyeksi Perencanaan Ketenagalistrikan Melalui RUPTL, 2020) Provinsi Kalimantan Tengah telah turut berkontribusi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan dengan adanya 1 unit PLTBM dan 1 unit PLTBG. Selain itu, terdapat juga 1 unit PLTG yang memanfaatkan gas sebagai sumber bahan bakar di Kalimantan Tengah, dengan pemanfaatan CNG storage yang telah diaplikasikan di pembangkit peaker Bengkanai, Kalimantan Tengah. Data Pembangkit Listrik Tenaga EBT di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah 397,32 MW. 2.2. BIDANG PRIORITAS PESK 2.2.1. Lokasi PESK Hingga tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa PESK yang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun yang masih belum memiliki izin sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 25 berikut. 28 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 No. Kabupaten Jumlah PESK (Orang) Lokasi Memiliki IPR Keberadaan WPR
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Murung Raya 3.900 Kecamatan Murung, dan Kecamatan Tanah Siang - 8 Blok WPR yang diusulkan tahun 2019
2.Barito Utara 30 Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei Barat - -
3.Barito Selatan 30 - 2 Blok WPR, Luas: 309,95Ha (2017)
4.Barito Timur 50 - -
5.Kapuas 4.300 Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang - 19 Blok WPR yang diusulkan tahun 2019
6.Pulang Pisau - - - 5 Blok WPR Luas: 210 Ha (2017); Usulan 2019 31 Blok WPR, Luas: 772,2 Ha
7.Gunung Mas 3.300 Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah 1 19 Blok WPR
8.Palangka Raya - - - -
9.Katingan 1.300 Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Pulau Malan - 10 Blok WPR (Usulan Tahun 2017)
10.Kotawaringin Timur 500 Kecamatan Parenggean 8 7 Blok WPR (2017
11.Seruyan - - - 11 Blok WPR, Luas: 784 Ha (Usulan 2019)
12.Kotawaringin Barat 100 Kec. Arut Utara 5 9 Blok WPR (2017)
13.Lamandau 250 Kec. Bulik - 10 Blok WPR, Luas: 1.046 Ha (2017)
14.Sukamara - - - 2 Blok WPR, Luas: 50 Ha Jumlah 13.760 14 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Berdasarkan data pada Tabel 25, diketahui distribusi aktivitas PESK diitemukan pada 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Jumlah PESK yang memiliki IPR di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 14 IPR, yang berlokasi pada 3 Kabupaten, yakni: Kabupaten Gunung Mas sebanyak 1 IPR, Kabupaten Kota Waringin Timur 8 IPR, Kabupaten Kota Waringin Barat Tabel 25. Jumlah dan lokasi PESK yang Belum dan Sudah memiliki IPR dalam WPR di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 29 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 WPR. 2.2.2. Jarak Lokasi Kegiatan di PESK dengan Pemukiman Memperhatikan kondisi PESK yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dijumpai lokasi pengolahan dan lokasi penambangan terpisah atau berada pada lokasi yang berbeda.

a.Lokasi Kegiatan Penambangan Lokasi penambangan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, umumnya berada pada wilayah hutan dan badan air (sungai), dimana jarak dengan permukiman penduduk relatif jauh, seperti pada Tabel 26, dan visualisasi lokasi kegiatan penambangan, seperti pada Gambar 12 berikut. Tabel 26. Jarak lokasi penambangan dengan permukiman penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 No. Kabupaten Lokasi Penambangan Jarak Lokasi (km)

(1)(2) (3)

1.Murung Raya Kecamatan Murung, dan Kecamatan Tanah Siang 2 – 3
2.Barito Utara Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei Barat 7 – 8
3.Barito Selatan - 4 – 5
4.Barito Timur - 2 – 3
5.Kapuas Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang 2 – 4
6.Pulang Pisau - - 7 Gunung Mas Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah 2 – 4 8 Palangka Raya - - 9 Katingan Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Pulau Malan 4 – 5 10 Kotawaringin Timur Kecamatan Parenggean 8 – 10 11 Kotawaringin Barat Kecamatan Arut Utara 10 – 20 12 Seruyan - - 13 Sukamara - - 14 Lamandau Kecamatan Bulik 10 – 15 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Gambar 12 memperlihatkan visualisasi kegiatan penambangan emas di wilayah Kalimantan Tengah. sebanyak 5 IPR. Jumlah total pekerja pada sektor PESK sebanyak 13.760 orang (sesuai Tabel 33). Semua pekerja PESK hingga saat ini masih beroperasi di luar 30 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 12. Visualisasi Kegiatan Penambangan pada PESK di Kalimantan Tengah

b.Lokasi Kegiatan Pengolahan Lokasi kegiatan pengolahan emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, umumnya relatif jauh dengan permukiman penduduk, seperti pada Tabel 27 berikut. Tabel 27. Jarak lokasi pengolahan emas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No. Kabupaten Jarak Lokasi (km)

(1)(2)

1.Murung Raya 2 – 3
2.Barito Utara 7 – 8
3.Barito Selatan 4 – 5
4.Barito Timur 2 – 3
5.Kapuas 2 – 4
6.Pulang Pisau - 7 Gunung Mas 2 – 4 8 Palangka Raya - 9 Katingan 4 – 5 10 Kotawaringin Timur 8 – 10 11 Kotawaringin Barat 10 – 20 12 Seruyan 5 – 7 13 Sukamara 5 – 10 14 Lamandau 10 – 15 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) 31 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 13. Visualisasi kegiatan pengolahan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Jarak lokasi pengolahan dengan pemukiman penduduk, berkisar antara 2 km hingga 20 km. Informasi ini diperoleh dari Laporan kegiatan pengawasan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, juga dari Kepala Desa dan masyarakat penambang.

c.Lokasi dan Jarak Kegiatan Pemurnian Emas dengan Pemukiman Lokasi pemurnian pada lokasi PESK di Provinsi Kalimantan Tengah umumnya relatif jauh dengan permukiman penduduk, dan menjadi satu dengan lokasi pengolahan, seperti Tabel 28 berikut. Tabel 28. Jarak lokasi pemurnian emas Pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No. Kabupaten Jarak Lokasi (km)

(1)(2)

1.Murung Raya 2 – 3
2.Barito Utara 7 – 8
3.Barito Selatan 4 – 5
4.Barito Timur 2 – 3
5.Kapuas 2 – 4
6.Pulang Pisau - 7 Gunung Mas 2 – 4 8 Palangka Raya - 9 Katingan 4 – 5 Adapun visualisasi lokasi kegiatan pengolahan emas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, seperti pada Gambar 13 berikut. 32 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 10 Kotawaringin Timur 8 – 10 11 Kotawaringin Barat 10 – 20 12 Seruyan - 13 Sukamara - 14 Lamandau 10 – 15 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) 2.2.3. Status Kawasan Pertambangan Status kawasan pertambangan emas skala kecil (PESK) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci disajikan pada Tabel 29 berikut. Tabel 29. Status Kawasan PESK di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah No. Kabupaten/Kota Status Kawasan Pertambangan Masuk Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Tidak Masuk RTRW

(1)(2) (3) (4) 1 Murung Raya √ √ - 2 Barito Utara √ √ - 3 Barito Selatan √ √ - 4 Barito Timur √ √ - 5 Kapuas √ √ - 6 Pulang Pisau √ √ - 7 Gunung Mas √ √ - 8 Palangka Raya √ √ - 9 Katingan √ √ - 10 Kota Waringin Timur √ √ - 11 Kota Waringin Barat √ √ - 12 Seruyan √ √ - 13 Sukamara √ √ - 14 Lamandau √ √ - Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2019) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Tabel 29 menunjukkan status kawasan PESK pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ada yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Dari data tersebut juga diketahui status kawasan PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada yang masuk ke wilayah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). 2.2.4. Jumlah dan Komposisi Tenaga Kerja Keadaan jumlah dan komposisi tenaga kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, sebagai berikut. 33 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, seperti pada Tabel 30 berikut. Tabel 30. Jumlah tenaga kerja kegiatan penambangan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No. Kabupaten/Kota Pria Wanita Jumlah
(1)(2) (3) (4)

1.Murung Raya 1.950 0 1.950
2.Barito Utara 11 3 14
3.Barito Selatan 11 3 14
4.Barito Timur 25 0 25
5.Kapuas 1.935 215 2150
6.Pulang Pisau - - -
7.Gunung Mas 1.320 330 1.650
8.Palangka Raya - - -
9.Katingan 520 130 650
10.Kotawaringin Timur 250 0 250
11.Kotawaringin Barat 50 0 50
12.Seruyan - - -
13.Sukamara - - -
14.Lamandau 100 25 125 Jumlah 6.172 (90%) 706 (10%) 6.878 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2019) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Merujuk pada Tabel 30 di atas, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penambangan pada lokasi PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, secara keseluruhan berjumlah 6.878 orang, dengan komposisi didominasi oleh tenaga kerja pria dengan total 6.172 orang (90%), dan tenaga kerja wanita sebanyak 706 orang (10%). Tenaga kerja pada kegiatan penambangan yang paling banyak terdapat di lokasi PESK yang ada di Kabupaten Kapuas sebanyak 2.150 orang atau 31,25% dari keseluruhan jumlah penambang di Provinsi Kalimantan Tengah.

b.Tenaga Kerja pada Lokasi Pengolahan Jumlah dan komposisi tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengolahan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, seperti pada Tabel 31 berikut.
a.Tenaga Kerja pada Lokasi Penambangan Jumlah dan komposisi tenaga kerja kegiatan penambangan pada PESK di 34 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tabel 31. Jumlah tenaga kerja kegiatan pengolahan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 No. Kabupaten/Kota Pria Wanita Jumlah

(1)(2) (3) (4)

1.Murung Raya 975 0 975
2.Barito Utara 8 2 10
3.Barito Selatan 8 2 10
4.Barito Timur 10 5 10
5.Kapuas 860 430 1.290
6.Pulang Pisau - - -
7.Gunung Mas 825 165 990
8.Palangka Raya - - -
9.Katingan 325 65 390
10.Kotawaringin Timur 125 25 150
11.Kotawaringin Barat 25 5 30
12.Seruyan - - -
13.Sukamara - - -
14.Lamandau 50 25 75 Jumlah 3.211 (82%) 724 (18%) 3.930 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Merujuk pada Tabel 31 di atas, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengolahan pada lokasi PESK di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3.930 orang, dengan komposisi didominasi oleh tenaga kerja pria dengan total 3.211 orang (82%) dan tenaga kerja wanita sebanyak 724 orang (18%). Jumlah tenaga kerja di lokasi pengolahan yang paling banyak terdapat di lokasi PESK yang ada di Kabupaten Murung Raya sebanyak 975 orang atau sebesar 25% dari keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan pengolahan.

c.Tenaga Kerja pada Lokasi Pemurnian Jumlah dan komposisi tenaga kerja kegiatan pemurnian pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, seperti pada Tabel 32 berikut. Tabel 32. Jumlah tenaga kerja kegiatan pemurnian pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 No. Kabupaten/Kota Pria Wanita Jumlah

(1)(2) (3) (4)

1.Murung Raya 585 390 975
2.Barito Utara 5 2 7
3.Barito Selatan 5 2 7
4.Barito Timur 8 2 10
5.Kapuas 645 215 860
6.Pulang Pisau - - -
7.Gunung Mas 495 165 660
8.Palangka Raya - - -
9.Katingan 195 65 260
10.Kotawaringin Timur 75 25 30 35 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
11.Kotawaringin Barat 20 0 20
12.Seruyan 0 0 0
13.Sukamara 0 0 0
14.Lamandau 38 13 15 Jumlah 2.071 (70%) 879 (30%) 2.950 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Merujuk pada Tabel 32 di atas, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemurnian pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.950 orang, dengan komposisi didominasi oleh tenaga kerja pria dengan total 2.071 orang (70%) dan tenaga kerja wanita sebanyak 879 orang (30%). Jumlah tenaga kerja di lokasi pemurnian yang paling banyak terdapat di PESK yang ada di Kabupaten Murung Raya sebanyak 975 orang atau sebesar 33% dari seluruh tenaga kerja yang ada di kegiatan pemurnian.

d.Total Tenaga Kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah dan komposisi tenaga kerja keseluruhan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, seperti pada Tabel 33 berikut. Tabel 33. Jumlah keseluruhan tenaga kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No. Kabupaten/Kota Pria Wanita Jumlah

(1)(2) (3) (4)

1.Murung Raya 3.800 100 3.900
2.Barito Utara 24 6 30
3.Barito Selatan 24 6 30
4.Barito Timur 40 10 50
5.Kapuas 4.210 90 4.300
6.Pulang Pisau 0 -
7.Gunung Mas 3.230 70 3.300
8.Palangka Raya 0 -
9.Katingan 1.270 30 1.300
10.Kotawaringin Timur 450 50 500
11.Kotawaringin Barat 90 10 100
12.Seruyan 0 -
13.Sukamara 0 -
14.Lamandau 230 20 250 Jumlah 13.368 (97%) 392 (3%) 13.760 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Berdasarkan datan pada Tabel 33, diketahui jumlah keseluruhan tenaga kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 13.760 orang, yang didominasi oleh pekerja pria sebanyak 97%, dan pekerja wanita sebanyak 3%. 36 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 JUM LAH TENAGA KERJA PESK 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Pria Wanita Gambar 14. Grafik Komposisi Tenaga Kerja pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Sedangkan untuk melihat komposisi tenaga kerja untuk masing-masing jenis kegiatan, seperti grafik pada Gambar 15 berikut. Gambar 15. Grafik komposisi tenaga kerja masing-masing kegiatan pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Grafik tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pertambangan di lokasi PESK di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, seperti pada Gambar 14 berikut. Pemurnian 22 91 Pengolahan 23 211 Penambangan 68 1361 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Jumlah Tenaga Kerja Wanita Pria Jenis Kegiatan 3.800 1002462464010 4.210 900 3.230 700 1.270 30 450 50901000 230 20 37 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 diserahkan ke Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 15 (lima belas) lokasi PESK yang telah memiliki IPR yang terletak di dalam WPR. Pada wilayah PESK tersebut, telah terbentuk suatu badan koperasi/ badan usaha penambang, seperti pada Tabel 34 berikut. Tabel 34. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang terdapat pada Lokasi PESK Tahun 2019 No. Kabupaten/Kota Jenis Badan Usaha/ Koperasi/ Perseorangan Jumlah Pemegang IUP Jumlah Karyawan (orang) Ket.

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Murung Raya IUP 16 700 – 750
2.Barito Utara IUP 80 3.500 – 3.600
3.Barito Selatan IUP 16 700 – 720
4.Barito Timur IUP 62 2.745– 2.800
5.Kapuas IUP 41 1.530 – 1.550
6.Pulang Pisau IUP - -
7.Gunung Mas IUP 8 360 – 400
8.Palangka Raya IUP 7 300 – 315
9.Katingan IUP 13 585 – 600
10.Kotawaringin Timur IUP 24 1.080 – 1.100
11.Seruyan IUP 8 315 – 360
12.Kotawaringin Barat IUP 11 450 – 500
13.Lamandau IUP 9 400 – 450
14.Sukamara IUP 1 40 – 45 Jumlah 296 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) dan Informasi Lapangan, Tahun 2020 Tabel 34 menunjukkan pada sebagian besar lokasi PESK terdapat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara dalam bentuk badan usaha atau koperasi atau perseorangan. Sejauh ini, hanya di Kabupaten Pulang Pisau yang tidak ada pemegang IUP Mineral dan Batubara. 2.2.6. Kegiatan Pemurnian (Pembakaran) Emas Metode pemurnian (pembakaran) emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya menggunakan metode pembakaran terbuka, artinya bahwa kegiatan dilakukan di dalam bangunan terbuka, dengan konstruksi sangat sederhana, memiliki atap tanpa adanya dinding pembatas atau penutup, jikapun terdapat dinding namun hanya berfungsi sebagi penyekat, dengan kondisi seadanya dan tetap dalam keadaan terbuka, dan dalam pelaksanaa kegiatan pemurnian (pembakaran), pada umumnya para pekerja tanpa menggunakan Alat 2.2.5. Koperasi/Badan Usaha Penambang Sebelum kewenangan perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara 38 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 emas yang dilakukan secara tertutup (di dalam ruangan tertutup rapat) yang dilengkapi dengan peralatan penangkap emisi merkuri. Adapun visualisasi/gambaran mengenai kegiatan pemurnian (pembakaran) emas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, seperti pada Gambar 16 berikut. Gambar 16. Kondisi metode kegiatan pemurnian pada PESK di Kalimantan Tengah 2.2.7. Penggunaan Alat Pengolahan di PESK

a.Penggunaan Tromol/Gelondong (Teknologi Amalgamasi) Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan emas di lokasi PESK, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat penambang/pengolah secara mandiri atau secara individual pada setiap lokasi, dengan melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja (istri dan anak), dan menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga apabila diperlukan, dan tidak dijumpai adanya kegiatan yang dilakukan secara bersama (komunal) dalam suatu kelompok, atau lembaga, disebabkan kegiatan yang ada termasuk dalam kategori PETI atau illegal. Adapun visualisasi kegiatan pengolahan emas dengan teknologi amalgamasi menggunakan peralatan Tromol/Gelundung seperti pada Gambar 17 dan 18 berikut. Gambar 17. Visualisasi alat pengolahan menggunakan Tromol/Gelondong (A) dan Tong (B) di desa Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur Pelindung Diri (APD), baik berupa masker, helm pengaman, sepatu, maupun sarung tangan, dan belum dijumpai adanya kegiatan pemurnian (pembakaran) 39 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 18. Visualisasi alat pengolahan menggunakan alat sedot (Kasbuk) di Sungai Kahayan (A) dan Sungai Barito (B), Kalimantan Tengah Data terkait penggunaan alat pengolahan emas pada PESK di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2019 secara rinci disajikan pada Tabel 35 dan Gambar 19. Tabel 35. Penggunaan alat pengolahan emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No. Kabupaten Alat Pengolahan Sistem Pengelolaan Jenis Jumlah (unit)

(1)(2) (3) (5)

1.Murung Raya Tromol/ Gelondong 180 Bersama (Komunal) Tong 8 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 780 Bersama (Komunal)
2.Barito Utara Tromol/ Gelendong 77 Bersama (Komunal) Tong 8 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 6 Bersama (Komunal)
3.Barito Selatan Tromol/ Gelendong 60 Bersama (Komunal) Tong 5 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 6 Bersama (Komunal)
4.Barito Timur Tromol/ Gelendong 50 Bersama (Komunal) Tong 5 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 10 Bersama (Komunal)
5.Kapuas Tromol/ Gelendong 190 Bersama (Komunal) Tong 38 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 860 Bersama (Komunal)
6.Pulang Pisau
7.Gunung Mas Tromol/ Gelendong 220 Bersama (Komunal) Tong 44 Bersama (Komunal) Semprot/ Sedot 660 Bersama (Komunal)
8.Palangka Raya - - -
9.Katingan Tromol/ Gelondong 200 Bersama (Komunal) Tong 40 Bersama (Komunal) Semprot/ sedot 260 Bersama (Komunal)
10.Kotawaringin Timur Tromol/ Gelondong 60 Bersama (Komunal) Tong 2 Bersama (Komunal) Semprot/ sedot 100 Bersama (Komunal)
11.Seruyan - - -
12.Kotawaringin Barat Tromol/ Gelondong 20 Bersama (Komunal) Tong 2 Bersama (Komunal) Semprot/ sedot 20 Bersama (Komunal)
13.Sukamara - - - 40 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
14.Lamandau Tromol/ Gelondong 25 Bersama (Komunal) Tong 2 Bersama (Komunal) Semprot/ sedot 50 Bersama (Komunal) Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Jumlah total alat yang digunakan untuk pengolahan emas di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3.988 unit, yang terdiri dari jenis tromol/gelendong sebanyak 1.082 unit, jenis tong sebanyak 154 unit, dan jenis semprot/sedot sebanyak 2.572 unit. Pengolahan emas menggunakan alat sedot/semprot paling banyak ditemukan di kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas. Jumlah penggunaan produksi emas dalam kegiatan PESK pada setiap jenis alat pengolahan per hari disajikan pada Tabel 36 berikut. Tabel 36. Jumlah Produksi Emas dalam Kegiatan PESK pada Tiap Jenis Alat Pengolahan per Hari dan per Tahun No. Kabupaten/Kota Produksi Emas per Hari (g) Produksi Emas per Tahun (kg) Tromol/ Gelondong Tong Semprot/ Sedot Tromol/ Gelondong Tong Semprot/S edot

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Murung Raya 540 160 2340 129,6 38,4 561,6 2 Barito Utara 231 160 18 55,44 38,4 4,32 3 Barito Selatan 180 100 18 43,2 24 4,32 4 Barito Timur 150 100 30 36 24 7,2 5 Kapuas 570 760 2580 136,8 182,4 619,2 6 Pulang Pisau 0 0 0 0 0 0 7 Gunung Mas 660 880 1980 158,4 211,2 475,2 8 Palangka Raya 0 0 0 0 0 0 9 Katingan 600 800 780 144 192 187,2 10 Kotawaringin Timur 180 40 300 43,2 9,6 72 11 Seruyan 0 0 0 0 0 0 12 Kotawaringin Barat 60 40 60 14,4 9,6 14,4 13 Sukamara 0 0 0 0 0 0 14 Lamandau 75 40 150 18 9,6 36 Total 3246 3080 8256 779,04 739,2 1981,44 Jumlah 3499,68 Sumber: Data ESDM Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Berdasarkan data pada Tabel 36 diketahui bahwa total produksi emas/tahun di Kalimantan Tengah berjumlah 3499,68 kg atau setara dengan 3500 kg/tahun. Produksi emas tertinggi dihasilkan dari peralatan sedot/semprot. Produksi emas terbanyak dihasilkan pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya. 41 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 No Kabupaten/Kota Jenis Alat Lepasan Hg per Tahun (kg/y) Jumlah (kg/y)Udara Air Tanah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Murung Raya Tromol/Gelondong 129,6 259,2 259,2 648 Tong 38,4 6 5,5 49,9 Semprot/Sedot 561,6 1123,2 1123,2 2808 2 Barito Utara Tromol/Gelondong 55,4 110,9 110,9 277,2 Tong 38,4 6 5,5 49,9 Semprot/Sedot 4,3 8,6 8,6 21,5 3 Barito Selatan Tromol/Gelondong 43,2 86,4 86,4 216 Tong 24 3,7 3,4 31,1 Semprot/Sedot 4,3 8,6 8,6 21,5 4 Barito Timur Tromol/Gelondong 36 72 72 180 Tong 24 3,7 3,4 31,1 Semprot/Sedot 7,2 14,4 14,4 36 5 Kapuas Tromol/Gelondong 136,8 273,6 273,6 684 Tong 182,6 28,5 26,1 237,2 Semprot/Sedot 619,2 1238,4 1238,4 3096 6 Pulang Pisau Tromol/Gelondong 0 0 0 0 Tong 0 0 0 0 Semprot/Sedot 0 0 0 0 7 Gunung Mas Tromol/Gelondong 158,4 316,8 316,8 792 Tong 211,4 32,9 30,2 274,5 Semprot/Sedot 475,2 950,4 950,4 2376 8 Palangka Raya Tromol/Gelondong 0 0 0 0 Tong 0 0 0 0 Semprot/Sedot 0 0 0 0 9 Katingan Tromol/Gelondong 144 288 288 720 Tong 192,2 30 27,5 249,7 Semprot/Sedot 187,2 374,4 374,4 936 10 Kotawaringin Timur Tromol/Gelondong 43,2 86,4 86,4 216 Tong 9,6 1,5 1,4 12,5 Semprot/Sedot 72 144 144 360 11 Seruyan Tromol/Gelondong 0 0 0 0 Tong 0 0 0 0 Semprot/Sedot 0 0 0 0 12 Kotawaringin Barat Tromol/Gelondong 14,4 28,8 28,8 72 Tong 9,6 1,5 1,4 12,5 Semprot/Sedot 14,4 28,8 28,8 72 13 Sukamara Tromol/Gelondong 0 0 0 0 Tong 0 0 0 0 Semprot/Sedot 0 0 0 0 14 Lamandau Tromol/Gelondong 18 36 36 90 Tong 9,6 1,5 1,4 12,5 Semprot/Sedot 36 72 72 180 Total 3500,2 5636,2 5626,7 14763.1 Tabel 37. Jumlah Lepasan Hg dari Kegiatan PESK pada Tiap Jenis Alat Pengolahan per Tahun 42 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Lamandau Sukamara Seruyan Kota Waringin Barat Kota Waringin Timur Katingan Palangka Raya Gunung Mas Pulang Pisau Kapuas Barito Timur Barito Selatan Barito Utara Murung Raya 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Semprot/Sedot Tong Tromol/Gelondong 14763.1 kg/tahun (Tabel 37). Jumlah merkuri yang lepas ke air, dan ke tanah lebih besar dibandingkan dengan lepasan merkuri ke udara. Berdasarkan data pada Tabel 36 dan Tabel 37 ini, diketahui bahwa perbandingan jumlah produksi emas dan jumlah merkuri yang lepas ke lingkungan (udara, tanah, dan air) adalah sebesar 3.500:14.763 atau setara dengan 1 : 4,2. Lepasan merkuri dalam kegiatan PESK paling banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Gunung Mas. Murung Raya Barito Utara Barito Selatan Barito Timur Kapuas Pulang Pisau Gunung Mas Palangka Raya Katingan Kota Waringin Timur Kota Waringin Barat Seruyan Sukamara Lamandau Semprot/Sedot 6496 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 Tong 8 386 5 5 38 0 440 0 400 2 0 0 0 2 Tromol/Gelondong 180 772 60 50 190 0 220 0 20 60 0 0 0 25 Gambar 19. Grafik Penggunaan alat pengolahan emas pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
1. b.Teknologi Pengolahan Emas Alternatif Non-Merkuri Kegiatan pengolahan emas alternatif non-Merkuri pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan tekonologi sianidasi dengan peralatan berupa Tong/Silo, terdapat di Kabupaten Murung Raya, dan masih terdapat di beberapa tempat bahkan masih digunakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/IUP Khusus komoditas emas. Berdasarkan hasil perhitungan lepasan merkuri menggunakan Hg Toolkit level 1, diketahui total jumlah lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah, sejumlah 43 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 hasil kegiatan pemurnian (pembakaran) dapat diuraikan, sebagai berikut.
2. a.Upaya Pengolahan Limbah Tailing Melalui proses pengendapan di tailing dump dan luapan air yang keluar pada outlet dilepas bebas setelah diyakini pH relatif normal. Upaya Pemerintah terbatas dalam melakukan pengelolaan lingkungan, terkendala jarak dan jalan di lokasi yg sulit dijangkau. Adapun visualisasi gambaran kondisi penanganan limbah tailing pengolahan merkuri pada PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti pada Gambar 20 berikut. Gambar 20. Kondisi Pengelolaan Limbah Tailing Pengolahan pada PESK
3. b.Upaya Pengelolaan Emisi Merkuri Telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi dampak pencemaran merkuri, terutama emisi yang terjadi akibat proses pembakaran amalgam. Sebagaimana diketahui, proses pembakaran amalgam yang dilakukan oleh semua PESK merupakan pembakaran terbuka, yang memungkinkan terjadinya pencemaran merkuri di udara. Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) didukung pendanaan dari Blacksmith Institute USA, melalui program Penurunan Emisi Merkuri dan pengolahan tailing dari kegiatan PESK, sejak Januari 2011 hingga Desember 2014, telah mendistribusikan dan memasang 177 unit kondensor, 188 unit retort kecil, dan 7 unit retort besar untuk para penambang dan pedagang emas di kecamatan Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, kabupaten Katingan, kabupaten Kapuas, kabupaten Murung Raya dan kabupaten Gunung Mas. 2.2.8. Upaya Pengelolaan Limbah dan Emisi Upaya pengelolaan limbah hasil kegiatan pengolahan, maupun emisi Merkuri 44 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan sejak Januari 2017 hingga Desember 2018, telah dilakukan berbagai kegiatan, seperti: 1) Pertemuan di tingkat Forum Provinsi untuk sosialisasi Konvensi Minamata dan Instruksi Presiden bidang PESK di Provinsi Kalimantan Tengah; 2) Sosialisasi bahaya merkuri pada sektor PESK di Desa Tewang Pajangan, Desa Sepang Simin dan Desa Sumur Mas; 3) Pemetaan dampak emisi merkuri dari kegiatan PESK di Desa Tewang Pajangan dan Desa Sepang Simin; 4) Sosialisasi bahaya merkuri kepada instansi dan jajaran terkait di Kabupaten Gunung Mas (Yayasan Tambuhak Sinta, didanai: Pure Earth aka Blacksmith Instituted). 2.2.9. Kasus, Dampak, dan Promosi Kesehatan Terkait dengan Merkuri
4. a.Kasus Indikasi Keracunan Kasus indikasi keracunan Merkuri yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004 hingga 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. 1.Pemeriksaan merkuri pada Desember 2004 menunjukkan, dari 5 lokasi pengambilan sampel ikan di Sungai Kahayan, Palangka Raya, di salah satu lokasi didapati konsentrasi Hg di tubuh ikan sebesar 0,63 ppb, padahal yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) hanya 0,5 ppb.
  2. 2.Adapun konsentrasi Hg di tubuh ikan pada lokasi pengambilan sampel lainnya didapati masih di bawah konsentrasi yang direkomendasikan WHO. Meskipun di bawah ambang batas, kalau terus dikonsumsi tetap dapat terakumulasi di tubuh manusia. Dampaknya baru dapat terdeteksi 10 hingga 15 tahun ke depan. Salah satu dampak merkuri adalah gangguan sistem saraf, termasuk penurunan kecerdasan. Dari 11 daerah aliran sungai (DAS) di Kalteng, empat DAS di antaranya harus diwaspadai secara serius kandungan merkurinya. Empat DAS tersebut antara lain DAS Kahayan, Kapuas, Barito, dan Arut (Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2005).
  3. 3.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; konsentrasi rata-rata merkuri di udara masing-masing adalah 0,072+ 0,0198 mg/m3 di area pertambangan dan 0,0369+ 0,0092 mg/m3 di luar area pertambangan. Rerata kadar merkuri pada ikan tertinggi 0,3167 ppm dari pasar di Kecamatan Kurun. Asupan merkuri inhalasi 0,02285 mg/kg/hari untuk penambang dan 0,01406 mg/kg/hari untuk non-penambang yang tinggal di dekat pertambangan dan pengolahan Melalui program “Mitigasi dampak kegiatan PESK dan promosi pengolahan emas bebas merkuri di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah” 45 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Inhalasi RQ cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Penambang harus menangani emisi merkuri dengan menggunakan retort (Inswiasri, 2011).
5. b.Upaya Promosi Kesehatan dan Upaya Penanggulangan Dampak Upaya promosi kesehatan dan upaya penanggulangan dampak merkuri telah dilakukan oleh berbagai pihak di wilayah Kalimantan Tengah, tidak hanya pihak pemerintah, namun juga oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). 2.2.10. Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas KLHK melalui pendanaan dari Global Affairs Canada (GAC) untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan dan kondisi lingkungan kelompok masyarakat rentan dan marjinal yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan PESK di lokasi terpilih, temasuk di daerah Parenggean (Kalimantan Tengah). Proyek ini terlaksana melalui kegiatan Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) pada tahun 2015 – 2020. BPPT dan KLHK, bekerjasama secara intensif mengembangkan fasilitas pengolahan emas non merkuri di berbagai daerah di Indonesia. KLHK, pada Tahun Anggaran 2018, berencana membangun fasilitas pengolahan emas di 14 Kabupaten yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, termasuk di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah). Fasilitas pengolahan emas non merkuri ini, dibuat agar para penambang rakyat dapat terbiasa menggunakan metode pengolahan emas bebas merkuri. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (DLH Kalteng), juga telah mengupayakan agar masyarakat menambang emas tanpa merkuri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan meja goyang sistem gravitasi dan sistem gelisin. Terkait Perpres No. 21 Tahun 2019, juga telah dilakukan sosialisasi kepada para penambang emas, agar tidak menggunakan merkuri ketika menambang (Antara Kalteng, 2020). Pada bulan Agustus 2006 hingga Februari 2007, Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), didukung UNEP, telah melakukan kegiatan terkait “Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Paparan Merkuri dan Penyediaan Peralatan untuk Teknologi Pengolahan Emas Pembersih Merkuri di Galangan, Kalimantan Tengah, informal. Rerata inhalasi RQ 76.160 untuk penambang dan 46,876 untuk non- penambang yang tinggal di dekat pertambangan dan pengolahan informal. 46 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Pada bulan September 2009 hingga Desember 2010, melalui program “Mengurangi Pencemaran Lingkungan dari sektor PESK”, di Kecamatan Gunung Mas, Kota Palangka Raya, Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas. YTS telah mendistribusikan dan memasang 28 unit kondensor, 60 retort kecil, 7 unit retort besar kepada masyarakat pertambangan dan pembeli emas di provinsi Kalimantan Tengah. Media kampanye dan sosialisasi bahaya merkuri secara langsung kepada para penambang, masyarakat penambang (laki-laki dan perempuan) melalui Posyandu/Puskesmas, dan sekolah. YTS juga melaksanakan Program “Remediasi Pencemaran Merkuri di Wilayah Pertambangan Indonesi” untuk tahun 2020 – 2025 melalui pendanaan dari KIAT dan Ministry of Trade, Industry and Energy (MoTIE) Korea. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan berupa: 1) Baseline Survey - Kesadaran Masyarakat tentang Pencemaran Merkuri di Desa Tewang Pajangan; 2) Remediasi pencemaran merkuri melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan fasilitas dan laboratorium pengolahan merkuri; 3) Kesadaran masyarakat tentang pencemaran merkuri. 2.2.11. Kajian Terkait dengan Merkuri Kajian/penelitian terkait penggunaan merkuri dalam kegiatan PESK di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dijelaskan, sebagai berikut: Tabel 38. Kajian/Penelitian Terkait PESK dan Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah No. Judul Kajian/Penelitian Penulis/Tahun Jenis Kajian Keterangan
(1)(2) (3) (5) 1 Integrated Strategy to Curtail Illegal Gold Mining: A Case Study in Central Kalimantan, Indonesia Hasibuan et al.
(2021)Articles Penambangan emas ilegal telah mengganggu operasi perusahaan pertambangan (Indo Muro Kencana) di Kalimantan Tengah sejak awal 1990-an. Beberapa perselisihan telah terjadi, termasuk dua konflik serius, menyebabkan kerugian finansial, kerusakan fasilitas, dan kematian, memaksa perusahaan untuk berhenti beroperasi pada tahun 2002 dan 2013. 2 Potensi Chlorella sp. dan Pseudomonas sp. dari Areal Tambang Emas sebagai Liswara Neneng, et al. (2020) Articles Telah ditemukan mikroorganisme potensial dari kelompok bakteri (Pseudomonas sp) dan alga (Chlorella sp), yang dapat Indonesia” diikuti dengan pemasangan water box condenser dan filter di 17 toko emas di Kareng Pangi. 47 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Mikroorganisme Potensial Pereduksi Merkuri mengurangi kontaminasi merkuri pada media cair. 3 The Role of Coenzymes on Mercury (Hg2+) Bioremediation by Isolates Pseudomonas aeruginosa KHY2 and Klebsiella pneumonia KHY3 Liswara Neneng & Gunawan
(2016)Articles Penambahan koenzim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses bioremediasi ion merkuri oleh mikroorganisme. . 4 Removal of mercury (Hg) from contaminated water at traditional gold mining area in Central Kalimantan Wilopo et al.,
(2015)Articles Penelitian di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. - Terdapat banyak pertambangan emas tradisional yang menggunakan merkuri dalam prosesnya, menghasilkan banyak air limbah yang dibuang ke sungai tanpa adanya treatment. - Konsentrasi merkuri mencapai 0.346 mg dm−3. 5 Effect of traditional gold mining to surface water quality in Murung Raya District, Central Kalimantan Province W Wilopo et al.
(2013)Articles Penelitian ini mengkaji konsentrasi pencemaran/kontaminasi merkuri dari aktivitas PESK dan sianida di permukaan air sungai di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi merkuri (Hg) dan sianida (CN) mencapai 0.3 mg/l dan 1.9 mg/l yang melebihi batas aman standar air minum yang ditetapkan WHO 6 Mitigating Mercury Emissions from Artisanal and Small Scale Gold Mining in Indonesia Block et al.
(2013)Reports Penelitian ini mengkaji emisi merkuri dari aktivitas PESK di Indonesia 7 Artisanal Gold Mining, Mercury and Sediment in Central Kalimantan, Indonesia Stapper (2011) Studies Survey lapangan yang dilakukan di Kalimantan Tengah, Indonesia, terkait PESK pada lebih dari 40 lokasi tambang. - Fluks merkuri partikulat yang diambil sampelnya di enam saluran sungai terbesar di Kalimantan Tengah rata-rata 60ng/L ±33%, angka yang tinggi dibandingkan dengan sebagian besar sungai global, meskipun konsentrasi sedimen tersuspensi rata-rata hanya 75mg/L ±58%. - Berdasarkan model hidrologi dan transpor sedimen, setiap tahun 19,4 ton merkuri (±30%) melintasi sistem sungai ini, dominan diangkut sebagai beban sedimen tersuspensi (95%), dengan 5% sisanya diangkut sebagai beban dasar 8 Assessment of Mercury Contamination in the Elvince et al.
(2008)Articles Penelitian mengkaji kontaminasi merkuri dari limbah pengolahan 48 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Kahayan River, Central Kalimantan, Indonesia emas di Sungai Kahayan dan Sungai Rungan, Kalimantan Tengah. - Di sungai Kahayan dan anak sungainya, konsentrasi total merkuri tertinggi dari sampel air adalah 2260 ng/l dan dari sampel sedimen berada pada kisaran 0.002 - 0.095 ng/mg dry wt. - Di sungai Rungan, konsentrasi total merkuri dari sampel air berkisar antara 16-117 ng/l dan sampel sedimen berkisar antara 0.003-0.253 ng/mg 9 Mercury contamination in fish from gold mining areas in Indonesia and human health risk assessment Castilhos et al.
(2006)Articles Penelitian ini mengkaji dampak pencemaran merkuri dari limbah PESK di Galangan, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, terhadap ikan dan kesehatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan-ikan di areal ini berpotensi berbahaya untuk dikonsumsi 10 Mercury Pollutant in Kapuas River Basin : Current Status and Strategic Approaches Adijaya & Yamashita
(2004)Articles Sumber pencemar merkuri berasal dari pertambangan emas skala kecil yang dianggap ilegal. Selama ini upaya pencegahan pencemaran air dan perusakan lingkungan hidup mengalami kegagalan, kerusakan terus menerus tanpa solusi yang menjanjikan. Makalah ini mencoba menyajikan status terkini, masalah, indikator, dan diikuti dengan peta jalan yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data yang digunakan saat ini pada dasarnya mewakili periode waktu 1995 hingga 2003 yang jauh dari sempurna untuk menghasilkan solusi yang solid, namun patut dicatat sebagai dasar untuk menetapkan arah masa depan menuju pengendalian polutan dan pencegahan kerusakan lingkungan di Sungai Kapuas. 11 Metals in Water in the Central Kalimantan, Indonesia Kurasaki et al.
(2000)Articles Merkuri umum digunakan dalam aktivitas PESK di Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah 2.3. BIDANG PRIORITAS KESEHATAN 2.3.1. Jumlah Fasyankes di Kalimantan Tengah Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 49 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Pelayanan Kesehatan terdiri atas (1) tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan,
(2)pusat kesehatan masyarakat, (3) klinik, (4) rumah sakit, (5) apotek, (6) unit transfusi darah, (7) laboratorium kesehatan, (8) optikal, (9) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan (10) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2523 unit fasyankes yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, sarana pelayanan lain dan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, seperti ditunjukkan pada Tabel 39. Tabel 39.Fasyankes di Provinsi Kalimantan Tengah No Fasilitas Kesehatan Kepemilikan/Pengelola Jumlah Kemenkes Pem. Prov Pem. Kab/ Kota TNI/Polri BUMN Swasta
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rumah Sakit 1 Rumah Sakit Umum 0 1 16 2 0 5 24 2 Rumah Sakit Khusus 0 1 0 0 0 1 2 Puskesmas dan Jaringannya 1 Puskesmas Rawat Inap 0 0 85 0 0 0 85 2 Puskesmas Non Rawat Inap 0 0 107 0 0 0 107 3 Puskesmas Keliling 0 0 132 0 0 0 132 4 Puskesmas Pembantu 0 0 983 0 0 0 983 Sarana Pelayanan Lain 1 Rumah Bersalin 0 0 4 0 0 7 11 2 Klinik Pratama 0 0 16 8 11 45 80 3 Klinik Utama 0 0 0 0 0 10 10 4 Balai Pengobatan 0 0 1 0 0 0 1 5 Praktik Dokter Bersama 0 11 22 9 6 77 125 6 Praktik Dokter Umum Perorangan 0 0 0 2 16 330 348 7 Praktik Dokter Gigi Perorangan 0 0 0 0 5 54 59 8 Praktik Dokter Spesialis Perorangan 0 0 0 0 0 42 42 9 Praktik Pengobatan Tradisional 0 0 1 0 0 30 31 10 Bank Darah Rumah Sakit 0 1 2 0 0 0 3 11 Unit Transfusi Darah 0 0 7 0 0 0 7 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1 Industri Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 2 Industri Obat Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 3 Usaha Mikro Obat Tradisional 0 0 0 0 0 3 3 4 Produksi Alat Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 5 Pedagang Besar Farmasi 0 0 0 0 2 14 16 6 Apotek 0 0 19 0 19 231 269 kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jenis Fasilitas 50 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 7 Apotek PRB 0 0 0 0 6 0 6 8 Toko Obat 0 0 12 0 9 152 173 9 Toko Alkes 0 0 0 0 0 6 6 Total 2523 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2019) Persentase jumlah fasyankes di Kalimantan Tengah berdasarkan data pada Tabel 39 tersebut dapat dilihat pada Gambar 21 berikut. Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian 19% Rumah Sakit 1% Sarana Pelayanan Lain 28% Puskesmas dan Jaringannya 52% Gambar 21. Jumlah fasyankes di Kalimantan Tengah (Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019) Fasyankes di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di 14 kabupaten/kota. Fasyankes yang dikaji dalam kajian teknis ini meliputi rumah sakit, puskesmas dan klinik didasarkan pada dokumen pelaporan alkes bermerkuri pada sistem Kemenkes. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 243 unit fasilitas layanan kesehatan yang berupa rumah sakit, puskesmas dan klinik, yang ditunjukkan pada Tabel 40. Tabel 40.Fasyankes di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah No. Kabupaten/ Kota Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Puskesmas Klinik
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Gunung Mas 1 17 0 18 2 Murung Raya 1 14 0 15 3 Barito Utara 1 17 3 21 4 Barito Timur 1 11 0 12 5 Barito Selatan 1 12 0 13 6 Katingan 1 16 0 17 7 Pulang Pisau 2 12 0 14 51 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 8 Kapuas 1 28 3 32 9 Kotawaringin Timur 1 21 0 22 10 Kotawaringin Barat 2 18 0 20 11 Lamandau 1 11 0 12 12 Sukamara 1 5 0 6 13 Seruyan 2 12 0 14 14 Palangka Raya 9 11 7 27 Jumlah 25 205 13 243 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Dilihat dari sebaran fanyankes di Provinsi Kalimantan Tengah, Kapuas merupakan kabupaten yang paling banyak memiliki fasyankes yaitu 32 unit atau sebesar 13% dari keseluruhan fasyankes, seperti ditunjukkan pada Gambar 22. Palangka Raya 12% Seruyan 6% Sukamara 2% Lamandau 5% Kotawaringin Barat 8% Kotawaringin Timur 9% Kapuas 13% Gunung Mas 7% Murung Raya 6% Barito Utara 9% Barito Timur 5% Barito Selatan 5% Katingan 7% Pulang Pisau 6% Gambar 22. Sebaran fasyankes di Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Data sebaran tersebut berdasarkan hanya berdasarkan klasifikasi fasyankes berupa rumah sakit, puskesmas dan klinik dan belum termasuk sarana/ unit kesehatan lainnya. Jumlah puskesmas yang tertera pada Tabel 2.4.2 di atas sudah merepresentasikan jumlah puskemas dan jaringannya di Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu. 52 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, masih ada fasyankes yang menggunakan merkuri pada alat Kesehatan yang digunakan di fasyankes tersebut, seperti ditunjukkan pada tabel 41 berikut. Tabel 41. Fasyankes di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menggunakan alat Kesehatan mengandung merkuri No Kabupaten/Kota Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Puskesmas Klinik
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Gunung Mas 0 8 0 8 2 Murung Raya - - - - 3 Barito Utara 1 11 1 13 4 Barito Timur 1 2 0 3 5 Barito Selatan 1 7 0 8 6 Katingan 0 4 0 4 7 Pulang Pisau 1 6 0 7 8 Kapuas 0 8 0 8 9 Kotawaringin Timur 0 1 0 1 10 Kotawaringin Barat 0 3 0 3 11 Lamandau 1 3 0 4 12 Sukamara 0 3 0 3 13 Seruyan 1 1 0 2 14 Palangka Raya 3 1 4 8 Jumlah 9 58 5 72 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Berdasarkan data tersebut (Tabel 41), persentase jenis fasyankes dan kabupaten/kota yang fasyankesnya masih menggunakan alkes mengandung merkuri dapat dilihat pada Gambar 23 dan Gambar 24. 2.3.2. Jumlah Fasyankes yang Masih Menggunakan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri 53 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 23. Kabupaten/kota yang memiiliki fasyankes dengan alat kesehatan bermerkuri (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Klinik Rumah Sakit Puskesmas 81% Gambar 24. Jenis fasyankes menggunakan alat kesehatan bermerkuri (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Merujuk pada tabel 41 dan Gambar 23 dan Gambar 24 di atas, berdasarkan klasifikasi fasyankes berupa rumah sakit, puskes dan klinik, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 72 fasyankes yang masih menggunakan alkes bermerkuri, dengan persentase terbesar oleh puskesmas yaitu sebesar 81%. Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Barito Utara memiliki persentase terbesar yang memiliki fasyankes dengan alkes bermerkuri yaitu sebesar 13%. Di Kabupaten Murung Raya terlihat bahwa persentase fasyankes dengan alat kesehatan bermerkuri adalah 0%, dikarenakan belum ada data yang terhimpun dari kabupaten tersebut. Palangka Raya Seruyan 11% 3% Sukamara 4% Lamandau 6% Kotawaringin Barat 4% Gunung Mas 11% Murung Raya 0% Barito Utara 18% Kotawaringin Timur Barito Timur 4% 1% Kapuas 11% Pulang Pisau 10% Katingan 6% Barito Selatan 11% 7% 12% 54 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 bermerkuri secara mandiri melalui formulir pelaporan alkes bermerkuri di laman yang telah ditentukan Kemenkes, namun hingga saat ini masih banyak fasyankes selain rumah sakit, puskesmas dan klinik yang belum melakukan pelaporan, sekalipun Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan telah menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik atau pengelola fasyankes. 2.3.3. Jumlah Alat Kesehatan (Termometer, Sfigmanometer/Tensimeter) Mengandung Merkuri yang Ada di Fasyankes Jumlah alkes mengandung merkuri (termometer, dan sfigmomanometer/tensimeter) di Provinsi Kalimantan Tengah, ditunjukkan pada Tabel 42 berikut. Tabel 42. Alkes mengandung Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah No Kabupaten/Kota Alat Kesehatan TotalTermometer (unit) Sfigmomanometer/ tensimeter (unit) A B C Jumlah A B C Jumlah
(1)(2) (3) (4) 1 Gunung Mas 9 22 14 45 13 35 21 69 114 2 Murung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Barito Utara 20 56 10 86 88 83 43 214 300 4 Barito Timur 9 20 7 36 11 81 73 165 201 5 Barito Selatan 2 9 8 19 29 70 35 134 153 6 Katingan 1 13 16 30 19 23 61 103 133 7 Pulang Pisau 7 7 6 20 19 14 31 64 84 8 Kapuas 3 43 20 66 16 65 43 124 190 9 Kotawaringin Timur 1 4 3 8 0 2 1 3 11 10 Kotawaringin Barat 1 11 7 19 5 15 13 33 52 11 Lamandau 27 58 6 91 33 102 34 169 260 12 Sukamara 10 105 12 127 22 28 23 73 200 13 Seruyan 5 1 1 7 3 10 10 23 30 14 Palangka Raya 8 15 2 25 56 51 19 126 151 Jumlah 579 1300 Total 1879 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Keterangan: A = Alkes bermerkuri yang masih digunakan B = Alkes yang sudah tidak digunakan lagi dan disimpan dalam keadaan baik/utuh C = Alkes yang rusak Perbandingan jumlah tensimeter dengan sfigmomanometer/tensimeter ditunjukkan pada Gambar 25 berikut. Setiap unit fasyankes yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2016 memiliki kewajiban untuk melaporkan alkes bermerkuri dan dental amalgam 55 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 25. Perbandingan Jumlah Termometer dengan Sfigmomanometer/Tensimeter (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Gambar 25 menampilkan bahwa jumlah sfigmomanometer lebih banyak daripada termometer, yaitu sebesar 69%. Data alat kesehatan tersebut teridiri dari alat kesehatan yang masih dipakai, sudah tidak diapakai atau disimpan dalam keadaan baik dan alat kesehatan yang dalam keadaan rusak. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 26 berikut. Gambar 26. Perbandingan alat kesehatan yang masih dipakai, sudah tidak diapakai/disimpan dalam keadaan baik dan alat kesehatan yang sudah rusak; kiri termometer, kanan sfigmomanometer/tensimeter (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alkes yang sudah tidak dipakai harus disimpan dalam keadaan utuh, tidak pecah, dan merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan. penyimpanan dilakukan pada wadah dan/atau ruang khusus yang aman dari Termometer 31% Sfigmomanometer/ tensimeter 69% 56 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Alkes bermerkuri yang rusak/pecah dan merkuri tumpah dari alat kesehatan harus ditempatkan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri. 2.3.4. Jumlah Dental Amalgam yang Masih Digunakan di Fasyankes Keadaan dental amalgam yang masih digunakan di fasyankes Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut. Tabel 43. Dental amalgam yang digunakan di Provinsi Kalimantan Tengah No Kabupaten/kota Dental amalgam (gram) Penggunaan rata-rata per tahun Sisa/ tersimpan Jumlah
(1)(2) (3) (4) 1 Gunung Mas 0 50 50 2 Barito Utara 1 101 102 3 Barito Timur 60 160 220 4 Barito Selatan 50 50 100 5 Pulang Pisau 0 9 9 6 Kotawaringin Timur 0 1000 1000 7 Kotawaringin Barat 0 1 1 8 Lamandau 17 12 29 Total 128 1383 1511 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Beberapa kabupaten/kota tidak tercantum dalam Tabel 43 tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi dental amalgam yang digunakan maupun yang tersisa, namun untuk Kabupaten Murung Raya tidak ada data tentang dental amalgam yang diperoleh. Gambar 27 berikut menunjukkan perbandingan antara dental amalgam yang digunakan per tahun dengan dental amalgam yang tersisa atau tersimpan. kerusakan dan kebocoran, tertutup, dan hanya dapat diakses oleh petugas yang ditetapkan hingga ada kegiatan penarikan alkes tersebut. 57 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 27. Perbandingan dental amalgam yang digunakan per tahun dengan dental amalgam yang tersisa atau tersimpan (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Dari 8% dental amalgam yang masih digunakan, penggunaan terbanyak ada di Kabupaten Barito Timur, yaitu sebanyak 60 gram per tahun atau sebesar 47% dari total penggunaan keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti terlihat pada Gambar 28. Lamandau 13% Barito Utara 1% Barito Selatan 39% Barito Timur 47% Gambar 28. Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menggunakan dental amalgam (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Penggunaan rata-rata per tahun 8% Sisa/ tersimpan 92% 58 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 29. Ilustrasi penambalan gigi berlubang menggunakan dental amalgam (Sumber: www.idntimes.com) 2.3.5. Kondisi dan Status Insinerator di Rumah Sakit Tabel 44 berikut menunjukkan keberadaan insinerator di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 44. Insinerator di Provinsi Kalimantan Tengah No Kabupaten/kota Rumah Sakit Insinerator Perizinan Keadaan
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Gunung Mas RSUD Kuala Kurun 1 Belum ada izin Rusak 2 Murung Raya RSUD Puruk Cahu 1 Belum ada izin Baik 3 Barito Utara RSUD Muara Teweh 0 - - 4 Barito Timur RSUD Tamiang Layang 0 - - 5 Barito Selatan RSUD Jagaraga Sameh 0 - - 6 Katingan RSUD Mas Amsyar 1 Belum ada izin Rusak 7 Pulang Pisau RSUD Pulang Pisau 1 Belum ada izin Baik 8 RSJ Kalawa Atei 1 Belum ada izin Baik 9 Kapuas RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 1 Belum ada izin Rusak 10 Kotawaringin Timur RSUD dr. Murjani 1 Belum ada izin Rusak 11 Kotawaringin Barat RSUD Sultan Immanudin 1 Berizin Baik RS Harapan Insani 0 - - 12 Lamandau RSUD Lamandau 1 Belum ada izin Rusak 59 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 13 Sukamara RSUD Sukamara 1 Berizin Baik 14 Seruyan RSUD Kuala Pembuang 1 Belum ada izin Rusak RSUD Hanau 0 - - 15 Palangka Raya RSUD dr. Doris Sylvanus 1 Belum ada izin Rusak RSUD Palangka Raya 0 - - Rumkit Bhayangkara Tk.III 1 Belum ada izin Baik RS TNI AD 0 - - Siloam Hospitals Palangka Raya 0 - - RS Permata Hati 0 - - RS Muhammadiyah 0 - - RS Awal Bros Betang Pambelum (Primaya Hospital Betang Pambelum) Palangka Raya 0 - - RSIA Bunda Palangka Raya 0 - - RSIA Yasmin 0 - - Jumlah 13 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2021) Berdasarkan Tabel 44 tersebut dapat diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 14 unit insinerator atau sebesar 54% dari 26 rumah sakit yang ada, terlihat pada Gambar 30. Tidak memiliki insenerator 50% Memiliki insenerator 50% Gambar 30. Persentase keberadaan insinerator di rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) 60 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 keadaan baik dan hanya ada 2 unit insinerator yang sudah berizin yaitu RSUD Sultan Immanudin dan RSUD Sukamara. Gambar 31 berikut menggambarkan keadaan insinerator di Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 31. Keadaan insinerator di rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021) Berdasarkan hasil penelitian, insinerator di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah tidak dioperasikan karena terkendala urusan perizinan pengoperasian, sehingga perlu Kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Mitra Hijau Asia di Samarinda, Kalimantan Timur dalam mengelola limbah padat medis, yang tergolong limbah B3(Firdaus, 2021). Gambar 32 berikut merupakan insinerator di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya. Dari 13 unit insinerator tersebut, sebanyak 6 unit insinerator dilaporkan dalam 61 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 32. Insinerator di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya (Sumber: Firdaus, 2021) Banyak rumah sakit di Kalimantan Tengah yang pada akhirnya tidak menggunakan insinerator dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan tidak adanya sumberdaya manusia untuk mengoperasikan insinerator tersebut. Namun pada masa pandemic Covid-19 saat ini, beberapa insinerator digunakan kembali mengikuti edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedikitnya insinerator berizin di rumah sakit merupakan masalah yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, disampaikan hanya ada 63 unit insinerator berizin di Rumah Sakit dan 10 unit insinerator jasa berizin oleh pihak ketiga. Jumlah tersebut mengakibatkan adanya selisih sebesar 70,432 ton/hari antara jumlah timbulan limbah dengan kapasitas pengolahannya di insinerator, (KLHK, 2019). Gambar 33 dan 34 berikut menunjukkan keberadaan insinerator dalam pengolahan limbah di Indonesia. 62 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 33. Peta sebaran kapasitas eksisting pengolahan limbah B3 secara termal berizin oleh fasyankes (Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019) Gambar 34. Peta sebaran kapasitas eksisting pengolahan limbah B3 secara termal berizin oleh jasa (Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019) Berdasarkan pemaparan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada 27 September 2021, Provinsi Kalimantan Tengah akan menerima 2 unit insinerator baru dari Kemeterian PUPR di RSUD Kota Palangka Raya dan RSUD dr. Murjani Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai upaya Percepatan Penanganan Limbah Covid-19. Program tersebut saat ini sedang dalam tahap kajian teknis dan direncanakan terlaksana pada Desember 2021. 63 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2.3.6. Jumlah Kandungan Emisi dan Lepasan Merkuri pada Fasilitas Insinerator di Rumah Sakit Berdasarkan data yang telah dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ditemukan data laporan hasil pemantauan emisi merkuri dari insinerator berizin di Provinsi Kalimantan Tengah. 2.3.7. Jumlah Kasus Keracunan Merkuri dari Alat Kesehatan Mengandung Merkuri yang Pernah Dialami oleh Petugas Fasyankes maupun Masyarakat Hasil penghimpunan data menunjukkan bahwa belum ditemukan laporan adanya kasus keracunan merkuri atau gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri yang pernah dialami petugas fasyankes maupun masyarakat akibat penggunaan alat kesehatan mengandung merkuri, seperti pecah atau rusaknya termometer, sfigmomanometer/tensimeter, maupun dental amalgam yang mengandung Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah. 2.3.8. Gangguan Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri dari Alat Kesehatan Mengandung Merkuri yang Terdeteksi pada Petugas Fasyankes maupun Masyarakat Berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, kasus keracunan merkuri termasuk sulit untuk untuk ditelusuri karena sulitnya diagnosis dari gejala keracunan merkuri tersebit. Keluhan yang disampaikan pasien baik petugas kesehatan maupun masyarakat seringkali merupakan gejala umum seperti pusing yang merupakan gejala umum dari berbagai penyakit. Keracunan merkuri menimbulkan dampak yang kronis sehingga baru bisa diketahui dalam waktu dan penelurusan yang panjang. Disampaikan oleh Yayasan Tambuhak Sinta atau YTS (2019), bahwa tidak ada data terkait dampak kesehatan dari pencemaran merkuri karena pemerintah daerah ataupun Dinas Kesehatan belum melakukan pendataan ataupun intervesi terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tersebut. Penelitian terkait hal tersebut telah dilakukan YTS dengan pendampingan Pure Earth dan Global Alliance for Health and Pollution yang didanai oleh Oak Foundation dan Swiss Development Agency. Hasil penelusuran yang telah dilakukan YTS ke Kabupaten Gunung Mas, didapatkan bahwa belum dilakukan pendataan ataupun ditemukan diagnosa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran merkuri. Hal ini disebabkan tidak 64 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Persentase angka kematian yang diakibatkan pencemaran di Kalimantan Tengah 15% lebih tinggi daripada nasional 14%. Angka ini bisa dipastikan akan jauh lebih tinggi karena tidak adanya data untuk jenis pencemaran merkuri (Yayasan Tambuhak Sinta, 2019). Gambar 35. Persentase kematian tahunan Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh resiko utama (Sumber: IHME Global Burden of Disease, 2017 dalam Dokumen Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah oleh Yayasan Tambuhak Sinta Tahun, 2019) Angka kematian dan laju penyakit tahunan yang disebabkan oleh pencemaran di Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 45 berikut. Tabel 45. Ringkasan kematian tahunan (jumlah dan persentase semua kematian) yang disebabkan oleh pencemaran di Kalimantan Tengah dan di Indonesia No. Jenis Pencemaran Kematian Tahunan % dari Semua Kematian Kalimantan Tengah Nasional Kalimantan Tengah Nasional
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Pencemaran rumah tangga dari bahan bakar padat 785 68117 5,66 4,15 2 Pencemaran ambient particulate 340 52101 2,45 3,17 Total pencemaran udara 1125 120218 8,11 7,32 3 Sumber air yang tidak aman 343 49461 2,48 3,01 4 Sanitasi yang tidak aman 179 21593 1,29 1,31 Total pencemaran air 522 71055 3,78 4,33 5 Pencemaran timbal 369 32850 2,66 2,00 6 Merkuri Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas/kemampuan mendiagnosa penyakit ini. 65 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 7 POPs Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui 8 Zat kimia jenis lainnya Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui 9 Karsinogen pada pekerjaan 32 4774 0,23 0,29 Total pencemaran zat kimia 401 37624 2,90 2,29 Total semua polusi 2048 228896 14,78 13,94 Sumber: IHME Global Burden of Disease, 2017 dalam Dokumen Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah oleh Yayasan Tambuhak Sinta Tahun (2019) Data-data tersebut di atas menunjukkan perlunya penelusuran dan penelitian terkait kasus keracunan merkuri dari alat kesehatan mengandung merkuri yang pernah dialami oleh petugas fasyankes maupun masyarakat. Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun oleh Yayasan Tambuhak Sinta bersama dengan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, akademisi dari Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya serta LSM lokal Tahun 2019, data-data terkait dampak kesehatan pencemaran merkuri belum ada untuk Kalimantan Tengah, dikarenakan pemerintah daerah masih fokus untuk menangani penyakit menular, sehinggan dampak penyakit kronis yang disebabkan oleh pencemaran belum menjadi perhatian. Pemerintah belum memiliki program untuk pendataan atau penanganan penyakit terkait dengan pencemaran limbah B3 dimana merkuri pestisida termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah juga belum memiliki data terkait penyakit dan angka kematian karena pencemaran merkuri karena belum adanya tenaga medis dan laboratorium terakreditasi yang bisa mendiagnosa penyakit seseorang disebabkan karena pencemaran oleh merkuri tersebut. Hasil Rapat Inisiasi Proyek Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran yang melibatkan Forum Kerja terdiri dari perwakilan lembaga/layanan pemerintah, LSM dan akademisi di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa pencemaran merkuri pada PESK diangkat menjadi isu prioritas, namun bidang alat kesehatan belum termasuk pada isu prioritas. 2.3.9. Pengukuran Kadar Merkuri dalam Matriks Tubuh Manusia pada Petugas Fasyankes Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan data terkait hasil kajian tentang kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia pada petugas fasyankes di Provinsi Kalimantan Tengah, baik di darah, urin, rambut, atau kuku. Beberapa kajian terkait yang pernah dilaporkan umumnya dilakukan pada masyarakat 66 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Masruddin dan Mulasari (2021) menyatakan bahwa penambang menderita penyakit kronis dan akut. Penyakit kronis yang diderita ialah disfungsi hati, penurunan leukosit, kelumpuhan anggota gerak, mati rasa, dan tremor. Gejala yang dirasakan Parkinson disease adalah tangan dan kaki selalu gemetar, otot wajah selalu sering bergerak tanpa sadar, kemudian bibir bergerak dengan tidak sadar, kurangnya gairah untuk aktivitas, sulit tidur, emosi kadang memuncak, daya ingat kurang, keram pada saat kondisi cuaca dingin, dan sering merasa cemas sedangkan penyakit akut yang timbul adalah keracunan, diare, ISPA, penyakit mata, vertigo, keguguran kandungan, penyakit kulit. Keberadaan merkuri tersebut dapat ditemukan dalam matriks tubuh manusia pada darah, urin, rambut, atau kuku. Penentuan pajanan merkuri dalam tubuh dapat dilakukan melalui pengukuran kadar dalam jaringan tubuh, seperti rambut, kuku, dan urine yang dikenal sebagai biomarker (Harianja dkk, 2020). Hingga saat ini, belum pernah dilakukan pengukuran kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia pada petugas fasyankes di Kalimantan Tengah. 2.3.10. Upaya Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah telah melakukan upaya penghapusan dan penarikan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Alat kesehatan mengandung merkuri yang ditarik tersebut masih disimpan dan diamankan oleh masing-masing fanyankes dan/atau Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum ada laporan terkait alat kesehatan mengandung merkuri yang sudah rusak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 yang ditujukan kepada produsen dan distributor alat kesehatan, tercantum beberapa hal berikut.
1. a.Menarik seluruh alat kesehatan yang mengandung merkuri yang masih ada di peredaran (penyedia alat kesehatan, toko alat kesehatan, dan apotek)
2. b.Alat kesehatan yang telah ditarik tersebut disimpan sementara di gudang penyimpanan alat kesehatan masing-masing pada area penyimpanan khusus dan diberi tanda sebagai alat kesehatan yang ditarik penambang emas. Hasil review artikel terkait gangguan Kesehatan Akibat Pencemaran Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Ilegal yang telah dilakukan 67 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau melakukan reekspor
3. d.Melaporkan kegiatan penarikan dan pemusnahan alat kesehatan yang mengandung merkuri kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Data yang telah dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa telah dilakukan penarikan dan penyimpanan alat kesehatan bermerkuri di fasyankes rumah sakit, puskesmas dan klinik. Berdasarkan dokumen pemaparan Strategi Kementrian Kesehatan dalam Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasyankes oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan pada Mei 2021, disampaikan bahwa Kalimantan Tengah telah melaporkan kemajuan kegiatan penghapusan alkes bermerkuri sebesar 77,7% dari persentase nasional 40,9% (Gambar 36). Gambar 36. Jumlah fasyankes yang melaporkan kemajuan kegiatan penghapusan alkes (Sumber: Direktorat Kesehatan Lingkungan, 2021) Pelaporan kegiatan penghapusan alkes ini direkapitulasi oleh Kemenkes dan diperbaharui setiap minggunya. Berdasarkan data tersebut per tanggal 27 September 2021, sebanyak 116 fasyankes di Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi menggunakan merkuri pada alkesnya atau sekitar 5,7% fasyankes di Kalimantan Tengah sudah tidak menggunakan alkes bermerkuri.
4. c.Dilakukan pemusnahan terhadap alat kesehatan yang mengandung merkuri tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian 68 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 daerah dan di pusat belum ditetapkan secara nasional. Akan tetapi regulasi terkait hal tersebut sudah diterbitkan oleh KLHK, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2020, sehingga mekanisme penarikan alkes dari fasyankes, transportasi, hingga pembangunan depo penyimpanan sudah dapat direncanakan di daerah pada tahun 2021 (Direktorat Kesehatan Lingkungan, 2021). Data nasional pada Gambar 37 berikut menyajikan beberapa kendala fasyankes dalam penghapusan alkes bermerkuri. Gambar 37. Kendala fasyankes dalam penghapusan alkes bermerkuri (Sumber: Direktorat Kesehatan Lingkungan, 2021) Berdasarkan data tersebut, kendala yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi kendala teknikal terkait wadah yaitu tempat penyimpanan alkes bermerkuri/ spill kit yang belum tersedia dan kendala anggaran untuk menggantikan alkes bermerkuri yang dilakukan secara bertahap. Wadah penyimpanan merkuri yang aman masih terus dikembangkan di Indonesia. Dilansir dari media Kompas edisi Senin, 9 Agustus 2021, salah satu rekomendasi kontainer aman untuk penyimpanan merkuri telah dilakukan oleh perekayasa muda PTPSM (BPPT, Asep Nurohmat, dan telah melalui tahap pengujian. Permasalahan yang terjadi adalah mekanisme penghapusan, penarikan, transportasi, dan penyimpanan akhir Alkes bermerkuri dan limbah merkuri di 69 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 38. Inovasi teknologi kontainer penyimpanan merkuri dari BPPT (Sumber: Kompas, 2021) Inovasi ini terdiri dari enam jenis kontainer yang dikembangkan BPPT di mana tiga jenis untuk menyimpan merkuri elemental dari kegiatan PESK dan tiga jenis untuk menyimpan alat kesehatan bermerkuri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontainer ini mampu menahan kebocoran dan sangat ideal digunakan untuk menyimpan merkuri. 2.3.11. Upaya Penggantian Alat Kesehatan Mengandung Merkuri Upaya penggantian alat kesehatan mengandung merkuri juga telah dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun oleh instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran untuk penggantian dengan alkes digital yang tidak lagi mengandung merkuri. 70 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Gambar 39. Pergantian Termometer Raksa/Merkuri ke Termometer Digital Gambar 2.4.19 tersebut merupakan salah satu contoh penggantian alkes bermerkuri yaitu termometer raksa ke termometer digital, dan untuk penggunaan sfigmomanometer/tensimeter yang bermerkuri diganti menggunakan sfigmomanometer/tensimeter digital dan aneroid. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran untuk penggantian yang tidak lagi mengandung merkuri. 71 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 BAB 3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan merkuri pada bidang prioritas, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 3.1. BIDANG PRIORITAS ENERGI 3.1.1. Permasalahan Secara umum, PLTU berbahan bakar batubara merupakan pembangkit listrik terbesar di provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak 5 unit PLTU yang mencapai 38% secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Tengah. Hanya terdapat masing-masing 1 unit pembangkit listrik berbahan dasar EBT yaitu PLTBM, PLTG dan PLTBG. Hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengingat:
5. a.Kebutuhan batu bara yang cukup besar,
6. b.Belum semua PLTU menggunakan CEMS yang secara spesifik memantau emisi merkuri
7. c.Belum semua PLTU menggunakan ESP
8. d.Hasil ujicoba co-firing yang telah dilakukan tidak menunjukkan penurunan pencemaran udara yang signifikan.
9. e.Belum diterapkannya teknologi ramah lingkungan seperti HELE atau CCT seperti teknologi boiler super critical dan ultra-super critical. 3.1.2. Tantangan Pada umumnya, tantangan terbesar pada bidang prioritas energi adalah biaya investasi yang cukup besar dalam pengembangan teknologi PLTU yang ramah lingkungan dan kebijakan strategis yang masih terpusat.
10. a.Pembangunan serta pengembangan pembangkit listrik dengan sumber EBT memerlukan investasi yang cukup besar baik dari segi anggaran, penyediaan lahan, dan ketersediaan sumberdayanya dan jang waktu yang lama 72 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang mengharuskan setiap PLTU memasang CEMS pada tahun 2022 karena keterbatasan biaya
11. c.Diperlukan inisiatif pelaku PLTU untuk mencari solusi dalam pengurangan penggunaan batubara dengan teknologi co-firing yaitu campuran batubara dengan biomassa sebagai bahan bakar.
12. d.Kebijakan dalam perencanaan pengembangan, anggaran, dan perizinan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3.2. BIDANG PRIORITAS PESK 3.2.1. Permasalahan
13. a.Kesulitan dalam perhitungan dan pemantauan jumlah dan lokasi PESK ilegal yang sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, yang disebabkan karena selalu berpindah tempat, tersebar dengan jarak yang saling berjauhan, dengan medan/lokasi yang berat dan sulit dijangkau.
14. b.Kesulitan dalam menentukan kepastian jumlah tenaga kerja PESK pada lokasi pertambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian, karena tidak ada data yang pasti. Pekerjaan di sektor PESK kebanyakan merupakan pekerjaan sampingan, sehingga sebagian tenaga kerja yang ada, merupakan tenaga kerja tidak tetap.
15. c.Kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah merkuri yang digunakan penambang dalam kegiatan pengolahan emas di lokasi PESK, dengan adanya keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, kegiatan penambangan yang dilaksanakan secara illegal, juga rantai pasokan (distribusi) bahan kimia melalui pasar gelap (illegal) dan dilakukan secara tertutup;
16. d.Kesulitan dalam melakukan identifikasi kasus indikasi keracunan merkuri yang pernah terjadi, disamping adanya keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, juga keberadaan kegiatan penambangan di lokasi PESK yang dilaksanakan secara illegal, termasuk minimnya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat karena rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran;
17. e.Masih lemahnya koordinasi antar pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan tindakan pencegahan dan penetiban terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau illegal yang ada di daerah;
18. b.Sulitnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 4/2019 73 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 penambang, dibandingkan dengan senyawa merkuri;
19. g.Saat ini belum ada solusi yang tepat, terkait alternatif mata pencaharian bagi para penambang emas. 3.2.2. Tantangan
20. a.Adanya kendala bagi Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan PETI (illegal) di lokasi PESK, akibat jumlah unit penambangan yang sangat banyak, lokasi penambangan yang sering berpindah, dan sulit dijangkau.
21. b.Adanya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kalaimantan Tengah dalam menentukan kepastian jumlah tenaga kerja PESK pada lokasi pertambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian, karena pekerjaan di penambangan emas merupakan pekerjaan sampingan, dan juga tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja tidak tetap.
22. c.Adanya kendala dalam mengidentifikasi jumlah merkuri yang digunakan penambang dalam kegiatan pengolahan emas di lokasi PESK, akibat keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan peralatan laboratorium analisis yang masih minim dan kurang memadai.
23. d.Adanya kendala dalam aspek koordinasi secara jelas dan berkesinambungan, antar pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan tindakan pencegahan dan penetiban terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau illegal yang ada di daerah;
24. e.Adanya keterbatasan jumlah maupun hasil penelitian terkait teknologi alternatif, metode dan bahan pengganti untuk proses ekstraksi emas non merkuri;
25. f.Adanya keterbatasan yang dihadapi oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam menyediakan alternatif mata pencaharian yang sesuai bagi para penambang emas. 3.3. BIDANG PRIORITAS KESEHATAN 3.3.1. Permasalahan Secara umum, sulit memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penggunaan dan dampak alkes bermerkuri sebagai berikut:
26. f.Saat ini belum ditemukan teknologi alternatif, metode dan bahan pengganti untuk proses ekstraksi emas yang dianggap lebih efektif oleh para 74 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 klinik,
27. b.Belum adanya data terkait jumlah emisi dan lepasan merkuri pada insinerator yang terpasang di sebagian rumah sakit,
28. c.Belum adanya laporan terkait jumlah kasus keracunan dan gangguan kesehatan serta kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia (pada rambut, kuku dan darah) akibat pajanan atau penggunaan alkes bermerkuri yang pernah dialami petugas fasyankes maupun masyarakat. 3.3.2. Tantangan
29. a.Belum optimalnya penerapan Tata Cara, dan Prosedur penghapusan, penarikan, transportasi, dan penyimpanan alkes ber-Merkuri yang masih dalam keadaan baik dan pengelolaan limbah merkuri untuk alkes ber- Merkuri yang rusak, karena belum ada ketetapan secara nasional terkait hal tersebut baik di daerah maupun di pusat.
30. b.Ketersediaan biaya operasional untuk incinerator yang tidak memadai dan sumberdaya manusia/operator yang terbatas menyebabkan banyak rumah sakit tidak menggunakan insineratornya.
31. c.Masalah perizinan operasionalisasi incinerator yang tidak sederhana.
32. d.Terbatasnya teknologi atau alat skrining cepat untuk mengetahui adanya kandungan merkuri pada tubuh manusia sebagai upaya deteksi dini atau pencegahan sebelum terjadinya gangguan kesehatan.
33. a.Data dan informasi jumlah penggunanan dan kondisi alkes bermerkuri hanya tersedia di sebagian fasyankes yaitu di rumah sakit, puskesmas dan 75 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 BAB 4 IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERKURI Hasil identifikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan merkuri, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebagai berikut: 4.1. PERATURAN TINGKAT PUSAT Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Indonesia, yakni:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
  5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. 8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 76 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
  13. 14.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  14. 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Alkes Bermerkuri.
  15. 16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
  16. 17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
  17. 18.Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  18. 19.Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
  19. 20.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.
  20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. 4.2. PERATURAN TINGKAT DAERAH 4.2.1. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi Peraturan tingkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan Merkuri yang sudah ada, antara lain:
34. a.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjualan dan Pengunaan Air Raksa (Hg).
  1. 13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri. 77 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sudah ada sebelumnya, baik berkaitan dengan Merkuri maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan merkuri, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:
35. a.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengendalian Peredaran dan Penggunaan Air Raksa (Hg) di Kabupaten Murung Raya. 4.2.2. Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Peraturan tingkat daerah kabupaten/kota berkaitan dengan merkuri yang 78 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Berdasarkan data dan informasi mengenai deskripsi profil daerah dan kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi dalam rangka implementasi pengurangan dan penghapusan merkuri di Kalimantan Tengah. 5.1. KESIMPULAN
36. a.Terdapat 5 unit PLTU di 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah dengan total kapasitas sebesar 371 MW, yang menggunakan bahan bakar batubara sebanyak 1.709.835 ton pertahun atau 4,68 ton/hari. Jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri yang dihasilkan dalam 1 tahun oleh PLTU di Kalimantan Tengah sebesar 0,04418 ton/tahun atau sebesar 0,12 kg/hari;
37. b.Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) diitemukan pada 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Jumlah PESK yang memiliki IPR di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 14 IPR, yang berlokasi pada 3 Kabupaten. Ekstraksi emas di Provinsi Kalimantan Tengah umumnya menggunakan merkuri, namun ada beberapa lokasi di Kabupaten Murung Raya yang menggunakan sianida. Lepasan merkuri ke tanah, air, maupun udaara pada kegiatan PESK sebanyak 14.761 kg/tahun. Jumlah ini mencapai 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan produksi emas yang dihasilkan, yakni sebesar 3.500 kg/tahun. Penggunaan merkuri dalam kegiatan PESK paling banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Gunung Mas. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, dan kegiatan untuk mengurangi emisi merkuri secara langsung, telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak LSM/ NGO, dalam bentuk sosialisasi, alih teknologi, dan distribusi peralatan untuk mengurangi emisi merkuri. Publikasi terkait baseline data pencemaran merkuri pada berbagai lokasi di Kalimantan Tengah serta upaya mengurangi kontaminasi merkuri telah dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata konsentrasi merkuri maupun sianida pada wilayah yang diteliti, melebihi batas standar aman yang ditetapkan WHO. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak keracunan yang langsung disebabkan oleh merkuri pada para penambang emas maupun masyarakat di sekitarnya.; BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 79 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 bermerkuri, dengan persentase terbesar dimiliki oleh puskesmas yaitu sebesar 81%. Kabupaten Barito Utara memiliki persentase terbesar untuk fasyankes dengan alkes bermerkuri yaitu sebesar 13% dari keseluruhan. Belum ada data yang terhimpun dari Kabupaten Murung Raya. Alat kesehatan bermerkuri yang masih ada di Provinsi Kalimantan Tengah berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter, dan dental amalgam sebanyak masing-masing 103 unit, 314 unit dan 128 gram per tahun. Terdapat 13 unit insinerator di Kalimantan Tengah, dengan rincian sebanyak 6 unit insinerator dilaporkan dalam keadaan baik dan hanya ada 2 unit insinerator yang sudah berizin yaitu RSUD Sultan Immanudin dan RSUD Sukamara, namun tidak ditemukan data laporan hasil pemantauan emisi merkuri dari insinerator berizin tersebut. Upaya penghapusan dan penarikan serta penggantian alat kesehatan mengandung merkuri telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran. Belum ada data atau laporan terkait jumlah kasus keracunan merkuri dari alat kesehatan mengandung merkuri, gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri dari alat kesehatan mengandung merkuri dan hasil kajian terkait kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia pada petugas fasyankes di Kalimantan Tengah. 5.2. REKOMENDASI Dalam rangka implementasi pengurangan dan penghapusan merkuri di Kalimantan Tengah, dapat disampaikan rekomendasi, sebagai berikut:
38. a.Bidang Prioritas Energi Perlu adanya co-firing dan penggunaan teknologi HELE atau CCT di Kalimantan Tengah serta pemasangan CEMS untuk pemantauan emisi merkuri secara real time.
39. b.Bidang Prioritas PESK Perlu update data secara berkala pada kegiatan PESK di semua Kabupaten/Kota, untuk menghasilkan baseline data yang lebih akurat, sehingga lebih memudahkan dalam mengatur strategi pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan. Mengingat besarnya jumlah pekerja pada sektor penambangan emas, yang hingga saat ini masih menggunakan merkuri yang merupakan bahan kimia yang berbahaya, sangat diperlukan upaya dan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi
40. c.Berdasarkan klasifikasi fasyankes berupa rumah sakit, puskesmas dan klinik, terdapat 72 fasyankes yang masih menggunakan alat kesehatan (alkes) 80 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
41. c.Bidang Prioritas Kesehatan Terkait data tentang fasyankes dan alkes bermerkuri di Kalimantan Tengah, diperlukan data secara menyeluruh pada semua jenis fasyankes, tidak hanya rumah sakit, puskesmas dan klinik. Begitu pula data terkait jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri pada fasilitas insinerator di rumah sakit. Perlu dilakukan penelusuran atau penelitian terkait kasus keracunan merkuri dan gangguan kesehatan akibat dari pajanan, juga kajian tentang merkuri dalam matriks tubuh manusia pada petugas fasyankes. masyarakat dalam menggunakan merkuri serta membuka lapangan kerja yang lebih aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan. 81 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Adijaya, M., & Yamashita, T. (2004). Mercury Pollutant in Kapuas River Basin : Current Status and Strategic Approaches. Annuals of Disaster Prevention Research Institute, 47(B). Block, M., Susilorini, B., Paul, B., & Tariq, U. (2013). Mitigating Mercury Emissions from Artisanal and Small Scale Gold Mining in Indonesia (Issue August). http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/FinalReportNarrative _June2014.pdf BPS Kalimantan Tengah. (2020). Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020. dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Castilhos, Z. C., Rodrigues-Filho, S., Rodrigues, A. P. C., Villas-Bôas, R. C., Siegel, S., Veiga, M. M., & Beinhoff, C. (2006). Mercury contamination in fish from gold mining areas in Indonesia and human health risk assessment. Science of The Total Environment, 368(1), 320–325. https://doi.org/https:// doi.org/10.1016/ j.scitotenv.2006.01.039 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. http://www.dinkes.kalteng.go.id/haldownload- 2.html Direktorat Kesehatan Lingkungan. (2021). Strategi Kementrian Kesehatan dalam Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasyankes. Dirjen Minerba Kementerian ESDM. (2005). Waspadai Limbah Merkuri Akibat Tambang Emas Liar. https://www.minerba.esdm.go.id/ berita/minerba/detil/ 20121013-waspadai-limbah-merkuri-akibat-tambang-emas-liar Disdukcapil Kalimantan Tengah. (2020). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan, Semester 1 Tahun 2020. https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/2382/back_2 Dishut Kalimantan Tengah. (2021). Letak, Batas dan Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. https://dishut.kalteng.go.id/page/87/letak-batas-dan-luas- wilayah Elvince, R., Inoue, T., Tsushima, K., Takayanagi, R., Ardianor, Darung, U., Gumiri, S., Dohong, S., Nagafuchi, O., Kawakami, T., & Yamada, T. (2008). Assessment of Mercury Contamination in the Kahayan River, Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Water and Environment Technology, 6(2), 103–112. https://doi.org/10.2965/jwet.2008.103 Energi Group PT. Eksploitasi Energi Indonesia. (2018). Paparan Publik. Firdaus, N. (2021). Analisis Pengolahan Limbah Padat Rumah Sakit Bhayangkara DAFTAR PUSTAKA 82 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Harianja, A. H., Saragih, G.S., Fauzi, R., Hidayat, M. Y., Syofyan, Y., Tapriziah, E. R.,
(2020). Mercury Exposure in Artisanal and Small-Scale Gold Mining Communities in Sukabumi, Indonesia. Journal of Health and Pollution, 10(28). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7731497/pdf/i2156-9614-10-28- 201209.pdf Hasibuan, O. P., Tjakraatmadja, J. H., & Sunitiyoso, Y. (2021). Integrated Strategy to Curtail Illegal Gold Mining: A Case Study in Central Kalimantan, Indonesia. The Asian Journal of Technology Management (AJTM), 14(1), 1–18. https://doi.org/10.12695/ajtm.2021.14.1.1 Inswiasri, I. (2011). Pengendalian Risiko Kesehatan Karena Pajanan Merkuri pada Kegiatan Tambang Emas Tradisional di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jurnal Ekologi Kesehatan; Vol 10, No 3 Sep (2011), 10(3), 128–143. http://ejournal.litbang. kemkes.go.id/index .php/jek/article/view/1704 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
(2019). RUPTL PLN 2019-2028. https://gatrik.esdm.go. id/assets/uploads/download _index/files/2c961-ruptl-pln-2019-2028.pdf Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktur Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2019). Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan. https://bapelkesjabar.diklat.id/wp-content/uploads/2019/09/MD.2- Kebijakan-Fasyankes-terkait-Kesling.pdf Kurasaki, M., Hartoto, D. I., Saito, T., Suzuki-Kurasaki, M., & Iwakuma, T. (2000). Metals in Water in the Central Kalimantan, Indonesia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 65(5), 591–597. https://doi.org/10.1007/ s0012800164 Masruddin, M., & Mulatsari, S. A. (2021). Gangguan Kesehatan Akibat Pencemaran Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Ilegal. Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal), 1(2). https://www.jurnalpoltekkesmaluku. com/index.php/JKT Neneng, L., & Gunawan, Y. (2018). The Role of Coenzymes on Mercury (Hg2+) Bioremediation by Isolates Pseudomonas aeruginosa KHY2 and Klebsiella pneumonia KHY3. Journal of Tropical Life Science, 8(1), 16 - 20. doi:http://dx.doi.org/10.11594/jtls.08.01.04 Neneng, L., Ardianoor, A., Usup, H. L. D., Adam, C., Zakaria, Z., Ghazella, A., Perangin-angin, S. B., & Alvianita, V. (2020). Potensi Chlorella sp. dan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Sultan Agung Fundamental Research Journal, 2(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/safrj.2.1.41-64 83 Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 https://doi.org/10.14710/jil.18.3.617-625 Stapper, D. (2011). Artisanal Gold Mining, Mercury and Sediment in Central Kalimantan, Indonesia. In ProQuest Dissertations and Theses. http://ezproxy.nottingham.ac.uk/login?url=http://search.proquest.com/docview/1 074791441?accountid=8018%5Cnhttp://sfx.nottingham.ac.uk/sfx_local/?url_ver =Z39.88004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+ %26+theses&sid=ProQ:ProQ Wilopo, W, Resili, R., & Putra, D. P. E. (2013). Effect of traditional gold mining to surface water quality in Murung Raya District, Central Kalimantan Province. Journal of Degraded and Mining Lands Management; Vol 1, No 1 (2013)DO - 10.15243/Jdmlm.2013.011.033https://jdmlm.ub.ac.id/index.php/jdmlm/article/vie w/10 Wilopo, Wahyu, Rahman, D., Eka Putra, D. P., & Warmada, I. W. (2015). Removal of mercury (Hg) from contaminated water at traditional gold mining area in Central Kalimantan. Journal of Applied Geology, 3(2). https://doi.org/10.22146/jag.7189 Yayasan Tambuhak Sinta. (2019). Rencana Aksi Kesehatan dan Pencemaran Provinsi Kalimantan Tengah; Akselerasi Pelaksanaan Aksi untuk Mengurangi Penyakit yang Disebabkan oleh Pencemaran Prioritas. https://gahp.net/wp- content/uploads/2020/11/1.-HPAP-Final-Report-Bahasapdf.pdf Pseudomonas sp. dari Areal Tambang Emas sebagai Mikroorganisme Potensial Pereduksi Merkuri. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(3), 617-625. LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

1.Target Capaian Penghapusan Merkuri: Bidang Prioritas Energi Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 B. Bidang Prioritas Energi Baseline Emisi (× 10 3 ton) 44,18 43,68 42,68 41,68 40,18 38,48 36,48 34,48 31,98 29,48 Penurunan Emisi (× 10 3 ton) 0,5 1 1 1,5 1,7 2 2 2,5 2,5 Persentase Penurunan (%) 33,2
2.Target Capaian Penghapusan Merkuri: Bidang Prioritas PESK Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2025 C. Bidang Prioritas PESK Penghapusan Penggunaan Merkuri dan Penambangan Ilegal Baseline:

a.Jumlah Kabupaten/kota yang seluruh PESK-nya telah mendapatkan ijin pertambangan/ IPR 3 4 6 8 9 10 Peningkatan Persentase PESK di Lokasi (Jumlah Kabupaten/Kota) yang telah mendapatkan ijin pertambangan/ IPR (%) 1,67 2,22 3,33 4,44 5 5,56
b.Jumlah lepasan merkuri ke tanah, air, dan udara, dalam kegiatan PESK Provinsi (kg/tahuni) 14.763 11.810 8.857 5.905 2.952 0 Persentase penurunan jumlah lepasan merkuri ke tanah, air, dan udara (%) 0 20 40 60 80 100
1. 3.Target Capaian Penghapusan Merkuri: Bidang Prioritas Kesehatan Capaian TAHUN 2021 2022 D. Bidang Prioritas Kesehatan Baseline  Termometer (unit)  Signometer/ Tensimeter (unit)  Dental amalgam (kg) 103 314 128 Target Capaian (Unit)  Termometer (unit)  Signometer/ Tensimeter (unit)  Dental amalgam (kg) 103 314 128 Persentase Penghapusan (%)  Termometer  Signometer/ Tensimeter  Dental amalgam 100 100 100 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) I. PENGURANGAN MERKURI
a.Bidang Prioritas Energi Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan lembaga lainnya a.1.1. Pengawasan penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler Berbahan Bakar Batubara Pada Pembangkit Listrik a.1.1.1. Terlaksana dan tersedianya laporan pengawasan penerapan Panduan BAT dan BEP pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan bakar batubara pada pembangkit listrik (PLTU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 2 3 4 6 14 14 14 14 14 a.2. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten a.2.1. Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala a.2.1.1. Terlaksana dan tersedianya laporan pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala tiap tahun di PLTU berbahan bakar batubara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 2 3 4 6 14 14 14 14 14 /kota a.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi a.3.1. Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi a.3.1.1. Terlaksana dan tersedianya laporan sosialisasi pengendalian emisi dan lepas an Merkuri dari sektor energi di PLTU berbahan bakar batubara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 II. PENGHAPUSAN MERKURI
a.Bidang Prioritas PESK Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2021 2022 2023 2024 2025 c.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait c.1.1. Penyusunan dan penguatan regulasi dan kebijakan c.1.1.1 Melakukan sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah di 10 Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5 5 c.1.1.2 Terselenggaranya monev Perangkat Daerah Perangkat Daerah Melakukan monev terhadap penerapan Kepmen Energi dan terhadap Pemerintah Daerah di 10 Kabupaten/Kota yang Membidangi Urusan Energi dan yang Membidangi Urusan Lingkungan 10 10 10 10 Sumber Daya Mineral tentang Sumber Daya Mineral Hidup Daerah Pelarangan Pengolahan Emas Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Menggunakan Amalgamasi Kalimantan Tengah Tengah c.2. Penguatan koordinasi dan Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah c.2.1. Penguatan kelembagaan daerah c.2.1.1 Mengembangkan peningkatan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terkait pertambangan rakyat berizin Terselenggarannya sosialisasi kepada aparatur pemerintah di 10 Kabupaten/ Kota daerah terkait pertambangan rakyat berizin Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5 5 c.2.2. c.2.2.1 Terlaksananya kerjasama Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pengembangan riset dan teknologi Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama secara terpadu yang Membidangi Urusan Lingkungan yang Membidangi Urusan Energi dan 1 1 1 1 pengurangan dan Hidup Daerah Provinsi Sumber Daya penghapusan penggunaan Kalimantan Tengah Mineral Daerah Merkuri serta penanggulangan Provinsi Kalimantan dampak Merkuri dengan Tengah organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor dan negara lain (bilateral) c.2.3. c.2.3.1 Terlaksananya pemantauan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemantauan status emisi dan lepasan Melakukan pemantauan kualitas lingkungan kualitas lingkungan tanah, air, dan udara, di sekitar PESK yang Membidangi Urusan Lingkungan yang Membidangi Urusan Energi dan 1 1 1 1 (multimedia) secara berkala Hidup Daerah Provinsi Sumber Daya Kalimantan Tengah Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.2.4 Penunjukan WPR dalam Wilayah Pertambangan c.2.4.1 Melakukan penunjukkan WPR dalam wilayah pertambangan Tersedianya WPR dalam Wilayah Pertambangan Gubernur Provinsi Kalimantan tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 2 1 1 1 c.3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri c.3.1. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan c.3.1.1 Pengembangan laboratorium penelitian dan pemantauan Merkuri di tingkat Provinsi 1) Meningkatnya kualitas 5 orang SDM laboratorium setiap tahun 2) Terlaksananya penelitian dan pemantauan Merkuri 3) Tersedianya peralatan laboratorium yang tepat untuk analisa Merkuri dari sampel udara, air, tanah, bahan pangan, sampel monitoring biologi/ biomarker, dan bahan lainnya. 4) Terlaksananya uji profisiensi parameter Merkuri. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.3.1.2 Pelaksanaan Riset Merkuri Terlaksananya Riset Merkuri Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 1 1 1 1 c.4. Pembentukkan sistem informasi c.4.1. Pengembangan basis data dan informasi c.4.1.1. Memetakan dampak emisi dan lepasan Merkuri terhadap lingkungan di sekitar lokasi PESK Tersedianya peta sebaran dampak Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.4.1.2. Melakukan identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (populaton at risk), dan populasi rentan (vurnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerjasama lintas sektoral Tersedianya peta wilayah dan populasi masyarakat rentan akibat pajanan Merkuri Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 1 1 1 1 c.4.1.6 Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. 1) Tersedianya data inventarisasi 2) Tersedianya peta Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah; 1 1 1 1 C5 Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi c.5.1 Kampanye gerakan STOP Merkuri c.5.1.1 Memasukkan bahaya penggunaan Merkuri pada pengolahan emas dalam muatan lokal Kurikulum pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Tengah Masuknya mata ajar bahaya Merkuri ke dalam muatan lokal kurikulum pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 1 c.5.1.2 Melakukan kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarusutamaan gender Terjalinnya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya dengan penerbitan minimal 1 (dua) artikel per bulan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2 2 2 2 c.5.1.4 Mengembangkan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan Terselenggaranya pendekatan di masyarakat dan munculnya kesadaran masyarakat disertai aksi kolektif masyarakat untuk tidak menggunakan Merkuri dan upaya mengurangi dampak merkuri terhadap kesehatan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.5.1.5 Terselenggaranya pendekatan partisipatif di 10 Perangkat Daerah yang Membidangi Perangkat Daerah yang Membidangi 2 2 3 3 Mengembangkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat pajanan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; c.5.1.6 Meningkatkan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pembinaan dan pengawasan kepada IPR Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.5.1.7 Sosialisasi pedoman pemulihan lahan terkontaminasi Merkuri Terlaksananya kegiatan sosialisasi pedoman pemulihan lahan terkontaminasi Merkuri Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.6 Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri c.6.1 Pengembangan Riset dan Teknologi c.6.1.1 Mengembangkan riset dan kajian alternatif teknologi pengolahan emas bebas Merkuri Tersedianya dokumen hasil riset dan kajian alternatif teknologi pengolahan emas bebas merkuri Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 c.6.1.2 Penyediaan peralatan pengolahan emas yang efektif, efisien, bebas merkuri bagi IPR Tersedianya alat pengolahan emas yang efektif, efisien, dan bebas merkuri bagi IPR Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4 4 4 4 c.6.1.3 Pengembangan teknologi pengolahan emas yang bebas Merkuri bagi PESK Terciptanya teknologi pengolahan emas yang efektif, efisien, dan bebas merkuri bagi PESK; Terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pekerja IPR Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 c.6.2 c.6.2.1 Melakukan pemulihan lahan terkontaminasi Merkuri dan Terpulihkannya lahan terkontaminasi Merkuri di 4 lokasi Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan 1 1 1 1 Pemulihan lahan terkontaminasi Merkuri dan rehabilitasi lahan rehabilitasi lahan akibat kegiatan pertambangan emas Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah; Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.6.3 Pembangunan fisik fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri terpadu c.6.3.1 Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) pengolahan emas tanpa Merkuri Tersedianya 2 dokumen FS dan DED di 2 lokasi Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 c.6.3.2 Pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri Terbangunnya 2 instalasi terpadu di 2 lokasi Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 c.6.4 Penguatan sistem pengelolaan lingkungan pada kegiatan PESK c.6.4.1 Sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan pada kegiatan PESK Tercapainya kesadaran masyarakat PESK untuk mengelola lingkungan PESK Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah - 1 - 1 - c.6.5 Penyediaan tempat pengelolaan limbah kegiatan pengolahan/pemurnian pada IPR c.6.5.1 Pembuatan tempat pengelolaan limbah kegiatan pengolahan/pemurnian pada IPR Tersedianya tempat pengelolaan limbah kegiatan pengolahan/pemurnian pada IPR Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah - 3 3 3 3 c.6.6 Pemantauan lingkungan pada kegiatan PESK c.6.6.1 Pemantauan kualitas dan fungsi lingkungan pada wilayah PESK Kualitas dan Fungsi Lingkungan pada wilayah PESK memenuhi baku mutu lingkungan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 2 2 2 2 c.7 Pengalihan mata pencaharian c.7.1 Melakukan pemetaan kondisi sosial dan c.7.1.1 Menyusun kajian sosial dampak penggunaan Merkuri pada kegiatan PESK Tersedianya 1 hasil kajian sosial Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan 1 masyarakat lokal/ tempatan ekonomi masyarakat penambang Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah c.7.1.2 Menyusun Kajian ekonomi dampak penggunaan Merkuri Tersedianya 1 hasil kajian ekonomi Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 1 c.7.2 Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di luar Wilayah Penambangan rakyat (WPR) c.7.2.1 Transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri Terciptanya 6 model usaha ekonomi produktif Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. 1 1 2 2 c.7.2.2 Pembinaan kesempatan berusaha Terbinanya masyarakat di 5 lokasi PESK per tahun Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. 5 5 5 5 c.7.2.3 Memfasilitasi penerbitan perizinan koperasi dan UKM Terbitnya penerbitan perizinan koperasi dan UKM di 5 lokasi PESK per tahun Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 5 5 5 5 C.8 Penguatan penegakan hukum c.8.1 Peningkatan pengawasan c.8.1.2 Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan Merkuri primer (pertambangan sinabar) tanpa izin/ilegal. Tidak terdapat pertambangan sinabar di Indonesia Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada c.8.2 Penindakan c.8.2.1 Penertiban PESK ilegal yang menggunakan Merkuri Tidak ada PESK ilegal yang menggunakan Merkuri Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
b.Bidang Prioritas Kesehatan Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2021 2022 c.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi c.1.1. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan c.1.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkat-an kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 14 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 14 c.2. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah c.2.1. Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri c.2.1.1. Terbentuknya jejaring kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/ penggantian Alkes yang mengandung Merkuri. Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 c.2.1.2. Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri. Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 c.3. Pembentukan sistem informasi c.3.1. Inventarisasi penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri c.3.1.1. Tersediannya data dan informasi mengenai penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan 1 14 c.4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi c.4.1. Pelaksanaan program penyuluhan dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan mengenai penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dan risiko pajanan Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. c.4.1.1. Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi di rumah sakit vertikal dan rumah sakit provinsi Dinas Kesehatan Instansi terkait 1 1 c.4.1.2. Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di 14 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Instansi terkait 1 14 c.4.2. Pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan penggunaan dan penanganan Merkuri. c.4.2.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan penggunaan dan penanganan Merkuri di 14 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 14 c.5. Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri c.5.1. Melaksanakan penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan c.5.1.1. Terlaksananya penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri menjadi non Merkuri (digital) di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di 14 kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 14 c.5.2. Pengawasan penyimpanan alat kesehatan mengandung Merkuri di storage depo yang tersedia di setiap provinsi c.5.2.1. Terlaksananya pengawasan penyimpanan alat kesehatan mengandung Merkuri di Storage Depo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan 1 14 c.5.3. Pengawasan pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. c.5.3.1. Terlaksananya pengawasan pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di 14 kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan 1 14 c.6. Penguatan penegakan hukum c.6.1. Pengawasan proses penarikan/ penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan c.6.1.1. Terlaksananya kegiatan penarikan/penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri di fasiltas layanan kesehatan di 14 kabupaten/kota Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 14 c.6.2. Pengawasan peredaran alat kesehatan mengandung Merkuri di distribusi/ pengecer alkes c.6.2.1. Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alat kesehatan mengandung Merkuri di 14 kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 14 c.6.3. Pengawasan dan penertiban tata niaga alat kesehatan mengandung Merkuri c.6.3.1. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban tata niaga alat kesehatan mengandung Merkuri di 14 kabupaten/kota. Kepolisian Daerah Instansi Terkait 1 14 c.6.4. Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes mengandung Merkuri c.6.4.1. Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran alkes mengandung Merkuri di 14 kabupaten/kota Kepolisian Daerah Instansi Terkait 1 14 c.6.5. Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes mengandung Merkuri. b.6.5.1. Terlaksananya penegakan dan penidakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan, dan penggunaan alkes mengandung Merkuri. Kepolisian Daerah Satpol PP 1 14 c.6.6. Mengawasi dan menindak peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri c.6.6.1. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap produk kosmetik mengandung Mekuri di 14 kabupaten/kota Kepolisian Daerah Satpol PP 1 14 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…