DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 33) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a.penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta perencanaan anggaran;
b.penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
c.pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e.pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
g.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyusun dan mensosialisasikan program kegiatan Pembiayaan Perumahan, mengembangkan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan, serta memfasilitasi, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pembiayaan perumahan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 4
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.mengembangkan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional atau syariah sesuai peraturan perundangan-undangan;
7. g.memfasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
8. h.menyusun dan melaksanakan kegiatan pembiayaan perumahan sesuai norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan yang telah ditetapkan Pemerintah;
9. i.mensosialisasikan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera), Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak), Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak (KPR Sejahtera Syariah Tapak), Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun (KPR Sejahtera Susun), Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun (KPR Sejahtera Syariah Susun), Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB), Pembiayaan Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin (KPR SSM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10. j.melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan KPR Sejahtera di lapangan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. k.melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
12. l.mengendalikan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
13. m.melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan. 5
  1. 3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
b.perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
c.pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
d.penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;
e.penyusunan rencana pembangunan, pemafaatan, pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman;
f.penyediaan dan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
g.penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
h.pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
i.penyediaan dan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
j.penyediaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi; dan
k.pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6
1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Seksi Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis dan penilaian kelayakan, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Permukiman.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan permukiman;
7. g.melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. h.melaksanakan penilaian kelayakan usulan rencana pelaksanaan penyelenggaranaan kawasan permukiman;
9. i.melaksanakan perencanaan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman;
10. i.menyiapkan dokumen perencaan penyelenggaraan kawasan permukiman;
11. j.menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;
12. k.menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
13. l.melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
14. m.melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
15. n.melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman; 7
16. o.melakukan Evaluasi dan Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
17. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan pembangunan Kawasan Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pembangunan kawasan permukiman secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya- upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaksanakan program penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
7. g.melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman;
8. h.melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman; 8
9. i.melakukan Evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan melakukan perawatan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman secara berkelanjutan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat provinsi;
7. g.melaksanakan pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pemanfaatan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan;
8. h.melakukan pengendalian dan pemanfaatan kawasan permukiman provinsi di tingkat provinsi;
9. i.melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis provinsi;
10. j.melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman provinsi;
11. k.mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi; 9
12. l.melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman provinsi;
13. m.melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
14. n.melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.
  1. 8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian permasalahan pertanahan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan subjek dan objek redistribusi tanah, pengaturan dan pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan bidang pertanahan.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi bidang pertanahan meliputi perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan Unit Kerja/lnstansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam bidang pertanahan;
c.penyelenggaraan fasilitasi penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
d.penyelenggaraan fasilitasi kajian pengadaan tanah dan kajian teknis izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
e.penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
f.penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota; 10
g.penetapan tanah adat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
h.penyelenggaraan Inventarisasi, perencanaan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah kosong/tanah terlantar lintas Daerah Kabupaten/Kota;
i.pengkajian bahan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanahan;
j.pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
1. 10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pendataan dan pengelolaan tanah, meliputi fasilitasi perencanaan pendataan tanah dan pengadaan tanah, kajian izin lokasi, penyusunan data penggadaan, dan pendataan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Provinsi, izin membuka tanah, penyusunan perencanaan dokumen data tanah, memberikan perencanaan penggunaan tanah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pendataan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Provinsi;
7. g.melaksanakan fasilitasi perencanaan pengadaan tanah dan tahapan persiapan pendataan tanah;
8. h.melaksanakan fasilitasi tahap pra persiapan pendataan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 11
9. i.melaksanakan penyusunan bahan kajian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
10. j.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan administrasi pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
11. k.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan persiapan penggadaan, dan pendataan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
12. l.melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional, bahan kebijakan dan strategi dalam penyediaan data pertanahan;
13. m.melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/lnstansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dibidang Perencanaan dan pendataan;
14. n.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pendataan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
15. o.melaksanakan penyusunan bahan perencanaan penggunaan tanah lintas daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
16. p.melaksanakan fasilitasi konsolidasi lahan untuk kepentingan umum;
17. q.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan pengadaan tanah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
18. r.melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pendataan dan perencanaan Tanah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.
  1. 11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…