DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Maret 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

a. kepesertaan; b. tata cara pelaksanaan; c. kewajiban kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan; d. penahapan kepesertaan; e. pengawasan dan pemeriksanaan; dan f. sanksi admnistratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemberi kerja dan pekerjanya serta setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47);
17.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
19.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 18);
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
24.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah kepala pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5.Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang- undang untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
11.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia secara berkala.
12.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
14.Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
15.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16.Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga atau penyelenggara pemerintahan daerah yang memperkerjakan pegawai dengan membayar gajih, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19.Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
20.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 21.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan milik sendiri; dan
c.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau negara.
1. 22.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakkan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
2. 23.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
3. 24.Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap orang atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. 25.Penahapan kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS ketenagakerjaan.
5. 26.Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha/ perusahaan, kepada pengusaha, atau penyelenggara Pemerintah Daerah, dengan menerima upah, termasuk tenaga kerja harian lepas borongan.
6. 27.Pekerja bukan penerima upah selanjutnya disebut BPU adalah setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja, pada umumnya melakukan kegiatan atau usaha pada sektor ekonomi informal.
7. 28.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. 29.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
9. 30.Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. 31.Pengguna Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. 32.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
12. 33.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
13. 34.Nilai Kontrak kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
14. 35.Pekerjaan Jasa Kontruksi milik Pemerintah Daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.
15. 36.Pekerjaan Jasa Kontruksi milik swasta dan/ atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
16. 37.Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.
17. 38.Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. 39.Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
19. 40.Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan alas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
20. 41.Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja PKWT adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
21. 42.Perjanjian Kerja waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
a.Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara;
b.Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan
c.Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
1. 43.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
2. 44.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
3. 45.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
4. 46.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

a.kepesertaan;
b.tata cara pelaksanaan;
c.kewajiban kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan;
d.penahapan kepesertaan;
e.pengawasan dan pemeriksanaan; dan
f.sanksi admnistratif.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
1. a.Peserta penerima upah; dan
2. b.Peserta bukan penerima upah;
(3)Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a terdiri dari:
1. a.Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara pemerintahan daerah; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah.
(4)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelengara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a meliputi:
1. a.Pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
2. b.Pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
3. c.Pegawai non-aparatur sipil negara.
(5)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk:
1. a.Pekerja dalam masa percobaan;
2. b.Komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
3. c.Pengawas dan pengurus yang menerima upah.
(6)Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Pemberi kerja;
2. b.Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
3. c.Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima gaji atau upah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam proses pendaftaran pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap perusahaan wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.
(4)Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
(5)Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak iuran pertama dibayarkan dan formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

(1)Iuran JKK bagi Peserta penerima upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
1. a.Tingkat resiko sangat rendah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
2. b.Tingkat resiko rendah sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
3. c.Tingkat resiko sedang sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh Sembilan persen) dari upah sebulan;
4. d.Tingkat resiko tinggi sebesar 1,27% (Satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
5. e.Tingkat resiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
(2)Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berppedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
(3)Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja baik penyelenggara maupun bukan penyelenggara negara.

Pasal 7

(1)Iuran JKM bagi peserta penerima upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
(2)Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja baik penyelenggara maupun bukan penyelenggara negara.

Pasal 8

Iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja, sebesar 5,7% (lima koma tujuh) dari upah sebulan, dengan ketentuan:

a.2% (dua persen) ditanggungnya oleh pekerja; dan
b.3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja;

Pasal 9

(1)Iuran JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
(2)Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah dan peserta dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara pemerintah; dan
2. b.1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.

Pasal 10

(1)Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
(2)Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan berkenaan dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(3)Jika pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran sebelumnya.
(4)Pengusaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, apabila terjadi perubahan data tenaga kerja wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan berkenaan.
(5)Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…