DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2023

Nomor: 30
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Prioritas Reformasi Birokrasi; b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan c. Monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023- 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6870);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, SALINAN jdih.kalteng.go.id Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); jdih.kalteng.go.id
12.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 jdih.kalteng.go.id Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6.Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah r encana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. jdih.kalteng.go.id

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Prioritas Reformasi Birokrasi;
b.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
c.Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

(1)Prioritas reformasi birokrasi meliputi:
1. a.pembenahan manajemen Pemerintah Daerah;
2. b.pelaksanaan SPBE, Kemiskinan, dan Investasi yang dicapai;
3. c.peningkatan pelayanan;
4. d.Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
5. e.Perangkat Daerah.
(2)Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
(3)Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
(4)Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan jdih.kalteng.go.id pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(5)Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
(6)Prioritas Perangkat Daerah sebagaima dimaksud pada ayat
(1)huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaima dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023.
(3)Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024.

Pasal 7

(1)RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yan g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id

Pasal 9

RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd NURYAKIN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MASKUR, S.H., M.H. NIP. 19691025 199603 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…