DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspekrorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 29) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat perubahan tugas Inspektorat Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); jdih.kalteng.go.id
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspekrorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; jdih.kalteng.go.id
b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revieu, evaluasi pemantauan dam kegiatan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
d.penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g.pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
h.pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
i.pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4B

(1)Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tanpa menunggu penugasan dari Gubernur/Menteri.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 4C

(1)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri. jdih.kalteng.go.id
(2)Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat Provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Inspektorat terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
3. c.Inspektur Pembantu terdiri dari:
  1. 1.Inspektur Pembantu I;
  2. 2.Inspektur Pembantu II;
  3. 3.Inspektur Pembantu III;
  4. 4.Inspektur Pembantu Khusus,
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. e.Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayahnya.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: jdih.kalteng.go.id

a.penyusunan program dan rencana kerja pengawasan di wilayahnya;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
c.pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi menurut Perangkat Daerah di wilayahnya;
d.pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
e.pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, monitoring/pemantauan, pendampingan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayahnya;
f.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
g.pelaksanaan penilaian terhadap pelaporan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
h.penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan berbasis risiko;
i.koordinasi program pengawasan; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
1. 6.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
b.perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan/pengaduan masyarakat;
d.pemeriksaan untuk penjatuhan sanksi disiplin kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi;
e.pelaksanaan pengendalian dan monitoring kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi;
f.perencanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkup Pemerintah Provinsi;
g.pembinaan penegakan integritas di Kabupaten/Kota; jdih.kalteng.go.id
h.perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota;
i.koordinasi program pengawasan; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk penugasan kegiatan pengawasan bagi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus diatur lebih lanjut oleh Inspektur dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

8.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Untuk pembagian wilayah pengawasan Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

9.Ketentuan Paragraf 2 BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…