DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024

Nomor: 35
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan: a. acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan b. pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 6.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 11.Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2020 Nomor 288);
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. 28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tngah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)RKPD disusun dengan mengacu pada RKP Tahun 2025.
(2)Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII

PENUTUP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan prinsip dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045.

Pasal 3

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:
1. a.acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
2. b.pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah RKPD ditetapkan.
(3)Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Juni 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 35 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL v BAB I PENDAHULUAN I.1 1.1 Latar Belakang I.1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.2 1.3 Hubungan antar Dokumen I.6 1.4 Maksud dan Tujuan I.7 1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.8 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II.1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II.1 2.1.1.1 Letak Astronomis, Letak Geografis dan Kondisi Fisik II.1 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II.7 2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana II.9 2.1.1.4 Demografi II.18 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.23 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II.23 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II.36 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II.50 2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II.51 2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia II.53 2.1.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Wilayah II.55 2.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi II.56 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II.56 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2024 TANGGAL 28 Juni 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 iii 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II.57 2.1.4.1.1 Pendidikan II.57 2.1.4.1.2 Kesehatan II.64 2.1.4.1.3 Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang II.75 2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II.78 2.1.4.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II.83 2.1.4.1.6 Sosial II.84 2.1.4.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II.86 2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II.88 2.1.4.2.1 Tenaga Kerja II.88 2.1.4.2.2 Pangan II.90 2.1.4.2.3 Pertanahan II.92 2.1.4.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II.95 2.1.4.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II.97 2.1.4.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II.99 2.1.4.2.7 Perhubungan II.100 2.1.4.2.8 Komunikasi dan Informatika II.106 2.1.4.2.9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II.108 2.1.4.2.10 Penanaman Modal II.108 2.1.4.2.11 Kepemudaan dan Olahraga II.109 2.1.4.2.12 Statistik II.109 2.1.4.2.13 Persandian II.110 iv 2.1.4.2.14 Kebudayaan II.110 2.1.4.2.15 Perpustakaan II.112 2.1.4.2.16 Kearsipan II.113 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan II.114 2.1.4.3.1 Kelautan dan Perikanan II.114 2.1.4.3.2 Pariwisata II.115 2.1.4.3.3 Pertanian II.116 2.1.4.3.4 Perindustrian II.121 2.1.4.3.5 Transmigrasi II.123 2.1.4.3.6 Energi II.125 2.1.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan II.126 2.1.4.4.1 Perumusan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah II.126 2.1.4.4.2 Pengawasan II.127 2.1.4.4.3 Perencanaan Pembangunan II.128 2.1.4.4.4 Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kepegawaian II.129 2.1.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan II.136 2.1.4.4.6 Keuangan II138 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD II.140 2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 II.140 2.3.1.1 Evaluasi terhadap sasaran pembangunan daerah II.140 2.3.1.2 Evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan pembangunan. II.141 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III.1 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III.1 3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijkanan Ekonomi Nasional Tahun 2023 dan 2024 (dari RKP) III.1 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024 III.3 v 3.1.3 Proyeksi dan Tantangan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 III.14 3.1.4 Arah Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 III.18 3.1.4.1 Tema Pembangunan III.18 3.2.1.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 III.22 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III.29 3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III.29 3.2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.30 3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah III.31 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III.35 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.38 3.2.5 Kebijakan Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 III.39 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2025 4.2.2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah 4.2.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah 4.2.4 Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Tengah 4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 4.2.6 Prioritas Penanganan Kewilayahan 4.2.7 Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Ekonomi 4.3 Inovasi Daerah BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5.1 Kebijakan Umum Arah Pengembangan Wilayah 5.1.1 Zona 1 (Wilayah Barat) vi 5.1.2 Zona 2 (Wilayah Tengah) 5.1.3 Zona 3 (Wilayah Timur) 5.2 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 5.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI.1 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan V.1 6.2 Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Prioritas Strategis Nasional VI.4 6.3 Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah VI.7 6.3.1 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD VI.7 6.3.2 Usulan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah VI.8 6.3.3 Rencana Program dan Kegiatan BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.1 Indikator Kinerja Utama 7.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah BAB VIII PENUTUP VIII.1 vii DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021 dan Target 2022 dan 2023.................................................................................... I-16 Tabel 3.2 Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017- 2024 (Juta Rupiah)..................... III-29 Tabel 3.3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022............................................................ III-30 Tabel 3.4 Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025................................................................................ III-39 Tabel 4.1 Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah........................ IV-5 Tabel 4.2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional.............................. IV-21 Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025..... IV-27 Tabel 4.4 Sasaran antara Target capaian Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.................................................................... IV-30 Tabel 4.5 Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah................. IV-34 Tabel 4.6 Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona............................ IV-48 Tabel 4.7 Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster.......................... IV-48 Tabel 4.8 Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/Big Push........ IV-50 Tabel 4.9 Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya............... IV-50 Tabel 4.10 Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok........................ IV-51 Tabel 4.11 Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh.............. IV-52 Tabel 4.12 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun................... IV-55 Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun.............................. IV-61 Tabel 4.14 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit............................... IV-62 Tabel 4.15 Sasaran Pembangunan Klaster Sampit......................................... IV-68 Tabel 4.16 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya..................... IV-70 Tabel 4.17 Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya............................... IV-77 Tabel 4.18 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas..................... IV-77 Tabel 4.19 Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas............................... IV-84 Tabel 4.20 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok.............................. IV-86 Tabel 4.21 Sasaran Pembangunan Klaster Buntok......................................... IV-92 Tabel 4.22 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara Teweh..................... IV-92 Tabel 4.23 Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh................................ IV-98 Tabel 4.24 SULAN KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.......... IV-123 Tabel 4.25 USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.......... IV-261 Tabel 5.1 Target Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah V-2 viii Tahun 2025................................................................................ Tabel 5.2 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 1 (Wilayah Barat) di Provinsi Kalimantan Tengah..................................................... V-7 Tabel 5.3 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025................................................................ V-8 Tabel 5.4 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 2 (Wilayah Tengah) di Provinsi Kalimantan Tengah........................................ V-12 Tabel 5.5 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025............................................................... V-13 Tabel 5.6 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Wilayah Timur) di Provinsi Kalimantan Tengah..................................................... V-16 Tabel 5.7 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025............................................................... V-17 Tabel 5.8 Arah Kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah...... V-20 Tabel 6.1 Usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2025................... VI-5 Tabel 6.2 Rekapitulasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025....... VI-8 Tabel 6.3 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025............................. VI-11 Tabel 7.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Tahun 2023............................ VII-2 Tabel 7.2 Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.................................................................... VII-3 Tabel 7.3 ingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023....................................... VII-3 Tabel 7.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023................................................... VII-4 Tabel 7.5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah..................... VII-5 Tabel 7.6 INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG 2024.......................................................... VII-6 Tabel 7.7 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026........................................ VII-48 Tabel 7.8 CAPAIAN DAN TARGET SPM PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025................................................................. VII-83 ix DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan....................................... I-8 Gambar 3.1 Tahapan RPJPN........................................................................... III-18 Gambar 3.2 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025......................................... III-20 Gambar 3.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025.............................................. III-22 Gambar 4.1 Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Klaster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan)............................................. IV-47 Gambar 4.2 Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona............................. IV-53 Gambar 4.3 Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat....................... IV-54 Gambar 4.4 Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah.................... IV-69 Gambar 4.5 Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur...................... IV-85 Gambar 4.6 Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah........ IV-99 Gambar 4.7 Peta Sebaran Pengangguran........................................................ IV-100 Gambar 4.8 Peta Sebaran Kondisi Ekonomi..................................................... IV-102 Gambar 4.9 Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah......... IV-103 Gambar 5.1 Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah....................................................................................... V-3 Gambar 5.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.............................. V-4 Gambar 5.3 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).................................... V-5 Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)......... V-6 Gambar 5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)......... V-6 Gambar 5.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.............................. V-9 Gambar 5.7 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)....................... V-10 Gambar 5.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (%)............................................................................................. V-10 Gambar 5.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).......... V-11 Gambar 5.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024............................... V-14 Gambar 5.11 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).................................... V-14 Gambar 5.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)......... V-15 x Gambar 5.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).......... V-16 Gambar 5.14 Tema Pembangunan Regional....................................................... V-18 Gambar 5.15 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan........................................... V-19 xi DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dibandingkan Nasional.. III-6 Grafik 3.2 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha................................................... III-9 Grafik 3.3 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Pengeluaran......................................................... III-10 I-1 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen tahunan telah menerapkan sistem melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas- bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up), holistik, tematik, integratif dan spasial. Selain pendekatan-pendekatan tersebut diatas untuk memprioritaskan dan efisiensikan anggaran berdasarkan tema pembangunan tahunan dan menselaraskan dengan prioritas perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kebijakan Money Follow Programs dengan memperhatikan pada 1) prioritas pembangunan pada tahun berjalan, 2) hasil evaluasi dan pengendalian, 3) perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah, 4) penguatan pendanaan pembangunan. Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan I-2 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan RKPD meliputi : Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dimana merupakan masa berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akan dilaksanakannya PILKADA Serentak pada Tahun 2024. RKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi baseline atau target awal dalam menentukan proyeksi kedepan sebagai acuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan antar perencanaan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. RKPD Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni “Memantabkan pembangunan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, menuju Kalteng unggul dan bermartabat”. Diharapkan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat tercapainya visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 ini adalah :

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran I-3 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); I-4 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelnggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); I-5 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelnggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
31.Tahun 2024 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505); I-6 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ……. Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor …….);
34.Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
35.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
36.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
37.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
38.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (6-224/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102) 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen I-7 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Pada skala nasional dikenal rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang berdimensi jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN berdimensi 5 tahun dan rencana kerja pemerintah berdimensi tahunan yang disingkat dengan RKP. Dokumen perencanaan RPJMN berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga (K/L) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-K/L) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKP dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-K/L) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKAK/L). Pada skala daerah, dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJPD, rencana jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dokumen perencanaan RPJMD berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah (PD) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-PD) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKPD dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-PD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-PD) Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. I-8 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 : UU Nomor 17 Tahun 2003 Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah sebagai :
1.Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja Perangkat Daerah Provinsi;
2.Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; RPJP Nasiona l RPJP Daerah Renstra KL RPJM Nasiona l RPJM Daerah Renstra SKPD Renja KL RKP RKP Daerah Renja SKPD RKA- KL RAPBN RAPBD RKA SKPD Rincian APBD APBD APBN Rincian APBN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pedo man Pedo man Pedo man Pedo man Dijabark an UU NO. 25 THN 2004 UU NO. 17 THN 2003 Pedo man Pedo man Pedo man Pedo man Pedo man Pedo man Dia cu Dia cu Dijabark an Dia cu Diperhati kan Diserasikan melalui Musrenbang I-9 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
4.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
5.Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6.Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan; dan
7.Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengh serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD. 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Sistematika penyusunan yang dipakai untuk menyusun sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut : 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3. Hubungan antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP, program strategis nasional. 1.4. Maksud dan Tujuan I-10 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. I-11 BAB I PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas Pembangunan Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD. 4.3. Inovasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah 4.4. Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2025 4.5. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan didaerah baik dari sisi ekonomi maupun social yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat. II-1 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. 2.1.1.1. Letak Astronomis, Letak Geografis dan Kondisi Fisik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Secara astronomis Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45’ Lintang Utara hingga 3°30’ Lintang Selatan dan 110°45’ Bujur II-2 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Timur hingga 115°51’ Bujur Timur. Luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564,5 Km² atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Batas selatan : Laut Jawa Batas barat : Kalimantan Barat Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota meliputi 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.576 desa/kelurahan. Tabel 2.1 berikut memaparkan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota tahun 2021. Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2) Persentase terhadap Luas Provinsi Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 1 Kotawaringin Barat 10.759 7,01 6 94 2 Kotawaringin Timur 16.796 10,94 17 185 3 Kapuas 14.999 9,77 17 233 4 Barito Selatan 8.830 5,75 6 93 5 Barito Utara 8.300 5,40 9 103 6 Katingan 17.500 11,40 13 161 7 Seruyan 16.404 10,68 10 100 8 Sukamara 3.827 2,49 5 32 9 Lamandau 6.414 4,18 8 90 10 Gunung Mas 10.804 7,03 12 128 11 Pulang Pisau 8.997 5,86 8 99 II-3 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2) Persentase terhadap Luas Provinsi Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 12 Murung Raya 23.700 15,43 10 125 13 Barito Timur 3.834 2,50 10 103 14 Kota Palangka Raya 2.399,5 1,56 5 30 Kalimantan Tengah 153.564,5 100 136 1.576 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024 Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah terbesar yaitu 15,43 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu seluas 23.700 km². Selanjutnya luas wolayah administrasi terkecil yaitu Kota Palangka Raya seluas 2.399,5 km² atau 1,56 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kapuas berjumlah 233 desa/kelurahan yang tersebar pada 17 kecamatan. Kemudian jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kota Palangka Raya sejumlah 30 desa/kelurahan dan terbagi dalam 5 kecamatan.

a.Kondisi Topografi dan Fisiologi Berdasarkan kondisi bentang alam, topografi Provinsi Kalimantan Tengah terbagi kedalam tiga satuan fisiografis yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Wilayah bagian utara terdiri dari rangkaian pegunungan. Titik tertinggi terletak di Gunung Batu Sambang yang mencapai 1.660 meter dpal. Wilayah bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan topografi landai. Semakin ke arah selatan, kemiringan lahan semakin datar. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah, rawa, dan paya-paya. Topografi wilayah Kalimantan Tengah terbagi dalam 5 kelas kemiringan meliputi datar, landau, agak curam, curam dan sangat curam. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah memiliki topografi datar dengan kemiringan 0 – 8 persen seluas 6.940.144,05 Ha. II-4 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.2 Luas dan Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah No. Kelas Lereng (%) Luas (Ha) Persentase
1. 1.0 – 8 (Datar) 6.940.144,05 46,12
2. 2.8 – 15 (Landai) 1.552.839,80 10,32
3. 3.15 – 25 (Agak Curam) 3.977.865,28 26,44
4. 4.25 – 40 (Curam) 1.694.814,85 11,26
5. 5.> 40 (Sangat Curam) 881.357,24 5,86 Sumber: website https://dishut.kalteng.go.id/ Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl Tabel 2.3 Luas Wilayah Fisiologi Provinsi Kalimantan Tengah No. Wilayah Luas (Km²)
6. 1.Daratan rendah pesisir 36.870
7. 2.Undak-undak pedalaman 37.310
8. 3.Daratan dan perbukitan pedalaman 57.124
9. 4.Pegunungan Schwaner 9.000
10. 5.Pegunungan Muller 11.000
11. 6.Pegunungan Meratus 2.300 Sumber: website https://dishut.kalteng.go.id/ II-5 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
b.Kondisi Geologi Struktur geologi Provinsi Kalimantan Tengah tidak terpisahkan dari struktur geologi Kalimantan secara umum. Stuktur geologi secara regional berupa patahan/sesar (fault), yaitu struktur yang terbentuk karena pergerakan lempeng di zona patahan. Sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik. Pada bagian tengah-utara, struktur geologi berupa patahan, lipatan dan kekar. Pada bagian selatan-barat daya, struktur geologi relatif stabil. Pembentukan sesar, lipatan dan kekar berhubungan dengan aktivitas tektonik pada Zaman Tersier. Struktur batuan di Kalimantan Tengah tersusun dari batuan berumur tua ke muda sebagai berikut:
1. 1.Batuan Malihan, batuan berumur Paleozoikum- Mesozoikum yang terdiri dari filit, sikis, genes, kuarsit, dan kristalin.
2. 2.Batuan Beku, batuan berumur Perm-Trias yang terdiri dari granit, granodiorit, diorit, tonalit, gabro, dan monzolit.
3. 3.Batuan Sedimen, terdiri dari sedimen klastik.
4. 4.Batuan Volkanik, terdiri dari breksi, aliran lava, batupasir tufaan, dan intrusi-intrusi kecil andesit basaltis.
5. 5.Alluvial, endapan berumur Pleistosen-Resen yang terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan lumpur.
c.Hidrologi Provinsi Kalimantan Tengah dialiri sebelas sungai yang berhulu di wilayah bagian utara. Anak-anak sungai dibagian hulu berpola dendritik dengan kemiringan yang tinggi. Sungai-sungai utama memiliki kemiringan rendah hingga ke wilayah tengah. Di wilayah tengah terdapat rawa gambut dan pada bagian hilir terdapat rawa pasang surut. Total terdapat 11 sungai besar dan II-6 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 33 sungai kecil atau anak sungai. Berikut rincian nama sungai di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 2.4 Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah No Nama Sungai Panjang (km) Dapat Dilayari (km) Kedalaman (meter) Lebar (meter) 1 Sungai Jelai 200 150 8 150 2 Sungai Arut 250 190 4 100 3 Sungai Lamandau 300 250 6 150 4 Sungai Kumai 175 100 6-9 250 5 Sungai Seruyan 350 300 5 250 6 Sungai Mentaya 400 270 6 350 7 Sungai Katingan 650 520 3-6 250 8 Sungai Sebangau 200 150 5 100 9 Sungai Kahayan 600 500 7 450 10 Sungai Kapuas 600 420 6 450 11 Sungai Barito 900 700 6-14 350-500 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024
d.Klimatologi Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi dan geofisika tahun 2023, rata- rata suhu udara tertinggi mencapai 37,3 derajat celcius dan rata-rata suhu udara terendah mencapai 20,07 derajat celcius. II-7 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.5 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023 Unsur iklim 2021 2022 2023 Suhu (⁰C) Minimum 21,0 19,8 20,07 Rata-rata 27,3 27,1 27,6 Maksimum 35,2 35,2 37,3 Kelembaban (%) Minimum 41,0 43,0 31 Rata-rata 87,1 84,0 80,7 Maksimum 100,0 100,0 100 Kecepatan Angin (m/det) Minimum CALM CALM CALM Rata-rata 3,3 3,5 3,72 Maksimum 23,0 24,0 25 Tekanan Udara (mbar) Minimum 1.000 1.000,8 1.000,5 Rata-rata 1.003,9 1.007,6 1.008,4 Maksimum 1.012,5 1.018,6 1.014,5 Jumlah Curah Hujan (mm) 2.908,2 3.259,1 2.626,2 Jumlah Hari Hujan (hari) 256 240 228 Penyinaran Matahari (%) 4,7 4,8 5 Catatan: Calm adalah kecepatan angina mendekati nol Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Menurut International Encyclopedia of Human Geography (2009), pengembangan wilayah merupakan komsep multidimensi dengan keragaman sosial ekonomi yang besar yang ditentukan oleh berbagai factor seperti kekayaaan sumber daya alam, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, ketersediaan dan akses modal, investasi produktif dan overhead, budaya dan sikap kewirausahaan, infrastruktur fisik, struktur sectoral, infrastruktur dan kemajuan teknologi, pikiran terbuka, sistem pendudukung public, dan lain sebagainya. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah pemerataan pengembangan antarwilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan mengelompokkan II-8 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH potensi pengembangan wilayah yang ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan terus dikembangkan berdasarkan pengelompokan pola ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) yakni pola penggunaan lahan kawasan hutan dan pola penggunaan lahan di luar kawasan hutan yang dapat dijabarkan dibawah ini
a.Pola Penggunaan Lahan Kawasan Hutan Kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bioregion hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9415/MENLHK- PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 serta Batas Daerah Versi Juli 2020, diketahui luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 12.268.570 Ha. Sejalan dengan wilayah yang masih dominan hutan, penggunaan lahan pun masih didominasi dengan kawasan hutan.
b.Pola Penggunaan Lahan diluar Kawasan Hutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 serta Batas Daerah Versi Juli 2020 diketahui jumlah luas area diluar kawasan hutan sebesar 3.258.028 Ha. Tutupan lahan tahun 2020 diluar kawasan hutan sebagian besar berupa lahan perkebunan 1.076.593 hektar, pertanian lahan kering campur semak 516.257 hektar, semak belukar rawa 439.068 hektar, semak belukar 318.741 hektar, pertanian lahan kering 245.595 hektar kemudian tutupan lahan lainnya seperti lahan terbuka, permukiman, pertambangan, rawa, sawah, hutan rawa sekunder. II-9 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber : Perda RTRWP Kalimantan Tengah Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Dalam Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Memperhatikan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kemungkinan bencana, baik yang dipicu oleh faktor alam, non alam maupun sosial. II-10 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat resiko bencana sedang dengan jenis ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu 1) kebakaran hutan dan lahan; 2) Banjir; 3) tanah longsor; 4) cuaca ekstrim; 5) kekeringan; 6) gelombang ekstrim/abrasi dan 7) gempa bumi. 1) Kebakaran Hutan dan Lahan Bencana kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Fenomena tersebut terjadi pada musim kemarau yaitu sekitar bulan Juli hingga bulan Oktober , dimana pada bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah hotspots di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya daerah yang mengandung gambut. Penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan antara disebabkan oleh:
a.Iklim, yaitu kemarau panjang yang sering terjadi bersamaan dengan pengaruh El Nino, Dipole Mode, Sirkulasi Monsun Asia-Australia, daerah pertemuan angin antar tropis, dan suhu permukaan laut yang merupakan faktor pendorong lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
b.Kondisi lahan berupa tanah gambut menjadi salah satu faktor pendorong menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dimana jenis tanah tersebut sangat mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.
c.Pembersihan lahan dengan cara membakar yang terjadi di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk membuka lahan pertanian atau untuk status kepemilikan. Dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini cukup luas. Kabut asap yang ditimbulkan mengganggu sektor transportasi , mengancam kesehatan masyarakat serta menghambat pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk musnahnya biodiversity (keanekaragaman hayati). II-11 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.6 Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah No. Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 Kotawaringin Barat 69.125 626.896 328.814 1.024.834 Tinggi 2 Kotawaringin Timur 285.461 811.998 530.013 1.627.472 Tinggi 3 Kapuas 472.478 500.411 470.885 1.443.774 Tinggi 4 Barito Selatan 95.716 516.800 240.260 852.776 Tinggi 5 Barito Utara 422.902 378.381 6.156 807.438 Sedang 6 Katingan 577.539 648.485 335.019 1.561.042 Tinggi 7 Seruyan 549.389 345.822 694.562 1.589.773 Tinggi 8 Sukamara 5.961 158.375 208.711 373.047 Tinggi 9 Lamandau 357.451 250.541 7.171 615.164 Sedang 10 Gunung Mas 546.248 451.319 7.152 1.004.719 Sedang 11 Pulang Pisau 5.710 278.600 577.246 861.557 Tinggi 12 Murung Raya 1.357.786 200.985 2.646 1.561.417 Sedang 13 Barito Timur 19.298 232.566 116.564 368.428 Tinggi B Kota 1 Palangka Raya 4.539 118.489 100.876 223.904 Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah 4.769.603 5.519.668 3.626.074 13.915.345 Tinggi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (KRB Kalteng 2022-2026) Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kelas potensi kebakaran hutan dan lahan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. 2) Banjir Banjir sebagai peristiwa atau keadaan ketika daerah atau daratan terendam akibat volume meningkat. Bencana banjir hampir setiap tahun terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 2 (dua) jenis banjir berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu banjir bandang dan bajir rob. Banjir bandang disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi di hulu sungai sehingga debit air sungai meluap. Wilayah Kalimantan Tengah yang dikelilingi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki potensi besar terjadinya banjir bandang. Dampaknya dapat mengakibatkan genangan pada permukiman penduduk yang berada di bantaran DAS dan melumpuhkan aktivitas masyarakat secara total. Potensi tersebut meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito utara, Kabupaten II-12 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kapuas bagian utara dan tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan tengah. Banjir Rob atau air pasang disebabkan oleh naiknya permukaan air sungai atau pesisir pantai sebagai akibat pasang laut atau meningginya gellombang laut oleh badai. Potensi tersebut mengancam wilayah yang berhadapan dengan Laut Jawa yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. 3) Tanah Longsor Tanah longsor diartikan sebagai gerakan massa tanah atau batuan, atau campuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Potensi tanah longsor berada di wilayah dengan morfologi relief kasar dengan lereng-lereng terjal dan topografi berbukit, pegunungan dan wilayah hulu DAS dengan tingkat kemiringan curam antara 8 – 25%. potensi ancaman tersebut di wilayah utara Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotawaringin Timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan Kabupaten Sukamara bagian utara. 4) Kekeringan Kekeringan terjadi pada musim kemarau dengan surah hujan dibawah normal. Kondisi tersebut dapat berpotensi di wilayah dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan atau pada daerah non pasang surut meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten barito Timur, kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotawaringin timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, kabupaten Seruyan bagian utara., Kabupaten Kapuas bagian selatan dan tengah, Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan dan tengah, Kabupaten Katingan bagian selatan dan tengah, serta II-13 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH bagian selatan Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Sukamara dan Kotawaringin Barat. 5) Cuaca Ekstrim Suatu kondisi cuaca yang kuat, masif serta memiliki potensi tinggi untuk rusak dan menimbulkan korban jiwa. Bencana yang termasuk ke dalam peristiwa ekstrem karena cuaca antara lain siklon tropis, hujan lebat, badai guruh, angin kencang, puting beliung, kemarau berkepanjangan. Ancaman paling sering terjadi di wilayah Kalimantan tengah berupa angin puting beliung yang sering terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Resiko tertinggi akan anacaman tersebut yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Gunung Mas, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, katingan, Kapuas dan Kota Palangka Raya. 6) Gelombang Ekstrim/Abrasi Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Kondisi tersebut ditandai dengan kecepatan angin tinggi diikuti peningkatan tinggi gelombang laut. Pengaruh musim barat dan timur (monsun) terhadap gelombang jelas terlihat di perairan Kalimantan Tengah bagian selatan yang menyebabkan abrari pantai. Tinggi gelombang bervariasi berkisar pada ± 0,75 - 2 meter. Abrasi merupakan pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Adanya pengikisan tersebut menyebabkan berkurangnya daerah pantai di wilayah yang dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan. Jika hal tersebut dibiarkan, memberikan dampak negatif seperti masalah kepemilikan hak tanah, berkurannya luas lahan tambak, kerusakan bangunan dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. II-14 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Bagian selatan Kalimantan Tengah dengan panjang garis pantai + 750 km berhadapan dengan Laut Jawa sangat rentan terdampak gelombang ekstrim dan abrasi seperti wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. 7) Gempa Bumi Gempa bumi sebagai getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan sesara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi maupun disebakan oleh letusan gunung berapi. Wilayah Kalimantan Tengah yang tidak memiliki gunung berapi aktif serta jauh dari zona pertemuan lempeng tektonik Indoaustralia dan Eurasia memberikan potensi ancaman sangat kecil dari kejadian gempa bumi. Meskipun terjadi getaran, akan tetapi getarannya terasa sangat rendah.
d.Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang saling mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana program dan kegiatan pembangunan membutuhkan suplai sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi alam dan kehidupan seperti peningkatan polusi dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi buruk tersebut berpotensi mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap masyarakat dan program-program II-15 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik demi sangat diperlukan guna keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara kompleks dan menyeluruh. Pengukuran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tinggi rendahnya nilai IKLH mampu mencerminkan sejauh mana upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH mencakup penilaian kondisi kualitas air (dikenal sebagai Indeks Kualitas Air-IKA), kondisi kualitas udara (dikenal sebagai Indeks Kualitas Udara- IKU), serta kondisi tutupan lahan (dikenal sebagai Indeks Kualitas Tutupan Lahan), dan kondisi kualitas air laut (IKAL). IKLH berfungsi sebagai ukuran performa pengelolaan lingkungan hidup dan menggambarkan secara substansial terkait kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data dan informasi penting dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat dijadikan sebagai indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat tiga indikator utama sebagai komponen untuk menghitung IKLH, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan berbagai parameter, yakni Derajat Keasaman (pH), Kadar Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Kadar Nitrat (NO3-N), Total Fosfat (T-Phosphat), dan Kandungan Fecal Coliform (Fecal Coli). II-16 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter NO₂, SO₂, dan PM₂,₅ yang diambil dari berbagai lokasi seperti area perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara itu, komponen indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan perhitungan luas tutupan lahan, tutupan vegetasi non-hutan termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah yang diamati. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat). Sebelum tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan perubahan rumus IKLH. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terbaru adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2011 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020 II-17 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72.74. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatnya pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan, sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan. Gambar .1.3 di bawah menunjukkan fluktuasi IKA, IKU, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan IKLH selama periode 2011–2022. Gambar 2.3 Perbandingan Nilai IKA, IKU, IKTL, dan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Adapun berikut merupakan perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional tahun 2016-2020. Selama periode lima tahun tersebut nilai IKLH Kalimantan Tengah secara konsisten berada di atas nilai IKLH nasional. II-18 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.4 Perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional Tahun 2016-2020
e.Potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Potensi sumber daya tidak terbarukan seperti batu bara dan gas alam. Potensi sumber daya terbarukan seperti energi surya, air, angin, biomassa dan biogas. Potensi energi terbarukan yang besar di Kalimantan Tengah perlu dikembangkan dan direalisasikan terutama untuk sebagai alternatif dari sumber daya tidak terbarukan sebagai pembangkit listrik. Wisata alam yang tersebar diseluruh kabupaten/kota menjadi salah satu keunggulan dan penggerak ekonomi di Kalimantan Tengah. Pengembangan pariwisata secara partisipatif mampu mendayagunakan masyarakat lokal, diantaranya dengan mengadakan pembinaan, menciptakan masyarakat yang sadar wisata, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga alam dan melestarikan budaya adat-istiadat. 2.1.1.4. Demografi
a.Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 2.741.000 jiwa yang II-19 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH terdiri atas 1.420.800 jiwa penduduk laki-laki dan 1.320.200 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami sedikit peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 mencapai 1,40%. Meskipun demikian, pada rentang tahun 2011 hingga 2023 terjadi beberapa fluktuasi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 4,42%. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -1,65%. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Secara detail, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011- 2024 Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Laju Pertumbuhan (%) 2011 2.249.146 1.173.070 1.076.076 1,28 2012 2.283.687 1.191.086 1.092.601 1,54 2013 2.384.700 1.243.800 1.140.900 4,42 2014 2.439.858 1.273.302 1.166.556 2,31 2015 2.495.035 1.302.796 1.192.239 2,26 2016 2.550.192 1.332.274 1.217.918 2,21 2017 2.605.274 1.361.715 1.243.559 2,16 2018 2.660.200 1.391.000 1.269.200 2,11 2019 2.714.900 1.420.300 1.294.600 2,05 2020 2.670.000 1.385.900 1.284.100 -1,65 2021 2.702.400 1.401.600 1.300.800 1,21 II-20 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022 2.741.000 1.420.800 1.320.200 1,44 2023 2.773.747 1.434.119 1.339.628 1,40 Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024 Berdasarkan hasil dari Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sejumlah 443.359 jiwa atau 15.98 persen dari total penduduk Kalimantan Tengah. Selanjutnya Kabupaten Sukamara memiliki jumlah penduduk paling sedikit sejumlah 66.633 jiwa atau 2,4 persen. Sebaran penduduk Kalimantan Tengah masih terkonsentrasi di kabupaten/kota besar seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Total penduduk yang tinggal di keempat kabupaten/kota tersebut sebanyak 52,35 persen dari keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah. Tabel 2.8 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km²) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Kotawaringin Barat 10.759 279.740 30 Kotawaringin Timur 16.796 443.359 29 Kapuas 14.999 423.210 25 Barito Selatan 8.830 134.698 22 Barito Utara 8.300 160.605 16 Sukamara 3.827 66.633 20 Lamandau 6.414 102.103 13 Seruyan 16.404 171.304 11 Katingan 17.500 169.355 8 Pulang Pisau 8.997 138.199 14 Gunung Mas 10.804 142.835 15 Barito Timur 3.834 117.312 37 Murung Raya 23.700 116.621 5 Palangka Raya 2.400 305.797 107 KALIMANTAN TENGAH 153.564 2.773.747 18 Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data SP 2023 kepadatan penduduk Kalimantan Tengah yaitu 18 jiwa/km². Kota Palangka Raya memiliki kepadatan II-21 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH penduduk tertinggi yaitu 107 jiwa/km² dan Kabupaten Murung Raya dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 5 jiwa/km².
b.Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah Sex Ratio diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk laki- laki dengan jumlah penduduk perempuan, dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Tabel 2. 9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, 2023, dan 2024 No. Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelamin Penduduk 20201 20232 20242 1 Kotawaringin Barat 108 107 107 2 Kotawaringin Timur 108 107 107 3 Kapuas 107 106 106 4 Barito Selatan 105 104 104 5 Barito Utara 108 108 107 6 Sukamara 111 110 109 7 Lamandau 115 114 114 8 Seruyan 112 112 112 9 Katingan 108 107 107 10 Pulang Pisau 109 108 108 11 Gunung Mas 112 111 111 12 Barito Timur 105 105 105 13 Murung Raya 108 108 107 14 Palangka Raya 104 102 101 Kalimantan Tengah 108 107 107 Catatan: 1 Hasil Sensus Penduduk 2 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023 Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024 Berdasarkan data di atas, rasio jenis kelamin Kalimantan Tengah tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 107. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 107 penduduk laki-laki.
c.Komposisi dan Jumlah Penduduk Selain ditinjau berdasarkan jenis kelamin, kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau berdasarkan komposisi umur penduduk. Jumlah penduduk pada kelompok umur 0 – 4 II-22 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mencapai 221.900 jiwa pada tahun 2022. Nilai tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data tahun 2020 yang mencapai 220.400 jiwa dan tahun 2021 yang mencapai 220.800 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021 mencapai 1.903.400 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1.936.100 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65+ tahun) pada tahun 2022 mencapai 134.200 jiwa. Jumlah penduduk lanjut usia tersebut mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat apabila dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2011 sebesar 65.267 jiwa. Secara rinci, komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2022 Kelomp ok Umur Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 - 4 236.698 240.333 244.500 247.029 250.685 252.035 253.192 254.300 254.900 220.40 0 220.800 221.900 5 - 9 242.939 246.669 232.600 234.705 235.056 237.277 239.490 242.000 244.100 221.50 0 219.800 219.500 10 - 14 216.303 219.397 222.100 224.294 227.268 229.271 231.695 234.300 236.200 234.60 0 232.000 229.300 15 - 19 201.388 204.529 218.100 219.092 220.281 222.595 224.219 226.000 228.100 237.90 0 236.700 236.300 20 - 24 211.259 214.567 220.900 222.452 223.214 224.219 225.429 226.700 227.500 240.50 0 241.200 241.700 25 - 29 231.725 235.345 222.600 225.353 228.209 230.628 232.892 235.400 236.900 236.40 0 237.800 240.000 30 - 34 208.788 212.016 220.100 224.124 227.570 231.169 234.275 236.900 239.600 232.20 0 233.600 235.100 35 - 39 183.807 186.650 206.300 213.134 218.071 222.178 226.618 230.900 235.100 218.00 0 221.100 224.900 40 - 44 149.109 151.405 171.000 178.901 188.226 197.389 205.720 213.200 220.400 202.40 0 205.700 209.100 45 - 49 116.127 117.913 135.200 142.539 150.057 157.866 165.839 173.600 181.900 175.50 0 180.600 186.000 50 - 54 87.903 89.254 102.200 108.103 114.446 120.737 127.408 134.200 141.700 141.60 0 147.200 153.200 55 - 59 57.301 58.184 72.200 77.287 82.319 87.773 93.187 98.500 104.400 111.10 0 116.000 121.100 60 - 64 40.532 41.155 47.000 50.324 54.043 58.039 62.453 67.000 71.900 78.600 83.500 88.700 65+ 65.267 66.270 69.900 72.521 75.590 79.016 82.857 87.200 92.200 119.30 0 126.400 134.200 Jumla h 2.249.1 46 2.283.6 87 2.384.7 00 2.439.8 58 2.495.0 35 2.550.1 92 2.605.2 74 2.660.2 00 2.714.9 00 2.670 .000 2.702.4 00 2.741.0 00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) Data komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan dalam bentuk piramida penduduk. Sebagai contoh, data komposisi penduduk tahun 2022 yang disajikan pada gambar berikut menggambarkan jenis piramida penduduk stasioner awal. Jenis piramida tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia II-23 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH produktif yang masif, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup yang mulai membaik.
d.Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah Berdasarkan distribusi penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Tengah secara umum terkonsentrasi pada empat daerah dengan persentase penduduk diatas 10%. Adapun keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten dengan persentase penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dengan nilai 15,98%. Sementara itu, Kabupaten Sukamara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk terendah dengan nilai 2,40% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.11 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase Penduduk (%) Kotawaringin Barat 279.740 10,08 Kotawaringin Timur 443.359 15,98 Kapuas 425.186 15,33 Barito Selatan 134.698 4,86 Barito Utara 160.605 5,79 Sukamara 66.633 2,40 Lamandau 102.103 3,68 Seruyan 171.304 6,17 Katingan 169.355 6,10 Pulang Pisau 138.199 4,98 Gunung Mas 142.835 5,15 Barito Timur 117.312 4,23 Murung Raya 116.621 4,20 Palangka Raya 305.797 11,02 KALIMANTAN TENGAH 2.773.747 100,00 Sumber: Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah, BPS, 2024 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Analisis aspek kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi II-24 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sosial ekonomi kemasyarakatan di suatu wilayah. Aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga. 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi Aspek kesejahteraan ekonomi menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi ekonomi dan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju inflasi, kemiskinan, dan rasio gini.
a.Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, akan semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakatnya. Indikator yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rata-rata 3,83% per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 6,45% atau naik 2,86% dari tahun 2021. Sementara, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menurun -1,4%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2010-2023 secara lebih terperinci dapat dilihat pada gambar berikut. II-25 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Berdasarkan data Kalimantan Tengah pada tahun 2019–2023, diketahui bahwa terjadi tren peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 5 tahun disertai dengan fluktuasi kecil berupa penurunan pada tahun 2020. Pada awal periode, PDRB ADHK menunjukkan nilai sebesar Rp64.649,2 miliar yang kemudian meningkat secara stabil hingga tahun 2022. Meskipun Kembali terjadi penurunan di tahun 2023 Masa Normal Baru di tahun 2021–2022 menunjukkan adanya upaya adaptasi untuk memulihkan kondisi ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB ADHK.
b.Struktur Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beragam kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur perekonomian daerah. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi 6,12 -1,41 3,59 6,45 4,41 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase (%) II-26 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a) Lapangan Usaha Primer Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. b) Lapangan Usaha Sekunder Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi. c) Lapangan Usaha Tersier Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; II-27 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh lapangan usaha sekunder di awal periode. Pada tahun 2014 terjadi pergeseran dominasi oleh lapangan usaha tersier hingga tahun 2021. Pada akhir periode diketahui bahwa lapangan usaha sekunder mendominasi struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, rincian struktur ekonomi berdasarkan jenis lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.12. Tabel 2.12 Proporsi Per Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 A Pertanian, Kehutanan, dan 12.54 % 12.37% 12.85% 12.63% 12.26% 11.82% Gambar 2.6 Perbandingan Struktur Ekonomi Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha di provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022 II-28 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying 7.64% 7.36% 7.37% 7.39% 7.33% 7.40% C Industri Pengolahan/ Manufacturing 21.04 % 20.79% 20.61% 20.55% 20.47% 20.39% D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 1.03% 1.02% 1.01% 1.03% 1.05% 1.04% E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% F Konstruksi/ Construction 10.05 % 10.12% 10.00% 9.91% 9.60% 9.59% G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 13.21 % 13.15% 12.92% 13.04% 13.07% 13.04% H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage 4.18% 4.23% 3.67% 3.65% 4.16% 4.51% I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommo dation and Food Service 3.02% 3.04% 2.79% 2.79% 2.97% 3.11% J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 5.17% 5.38% 6.08% 6.26% 6.41% 6.56% K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financi al and Insurance Activities 3.99% 4.05% 4.27% 4.18% 4.04% 4.03% L Real Estat/ Real Estate Activities 2.87% 2.89% 3.02% 3.00% 2.90% 2.80% II-29 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
c.PDRB Per Kapita Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Dari gambar 2.2.6 dapat diketahui bahwa PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. M ,N Jasa Perusahaan/ Business Activities 1.80% 1.89% 1.82% 1.77% 1.83% 1.89% O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public 3.35% 3.34% 3.41% 3.28% 3.19% 3.08% P Jasa Pendidikan/ Education 3.08% 3.12% 3.27% 3.15% 3.01% 2.92% Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities 1.13% 1.16% 1.33% 1.41% 1.38% 1.37% R, S, T, U Jasa lainnya/ Other Services Activities 1.78% 1.87% 1.83% 1.81% 1.88% 1.97% II-30 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.7 Nilai PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2012-2022
d.Laju Inflasi Terdapat keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, maka akan menekan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Oleh sebab itu inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), permintaan (demand pull inflation), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya demand pull inflation disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10–30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari II-31 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 100 persen per tahun. Berdasarkan data pada Gambar 2.2.5 diketahui bahwa inflasi di Kalimantan Tengah sangat fluktuatif. Adapun perubahannya masih tergolong ringan dengan laju kurang dari 10 persen per tahun. Gambar 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022
e.Kemiskinan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tren peningkatan pada periode 2019-2023. Angka kemiskinan terendah pada periode tersebut adalah 4,82% pada tahun 2020, sedangkan angka kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2022, yaitu 5,28%. Jumlah penduduk miskin tertinggi adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 145.100 jiwa. Peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya. II-32 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.9 Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Selain angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan sebaliknya. Tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi pada periode 2019-2023 dengan tren peningkatan. Tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi pada tahun 2022, yaitu 0,91. II-33 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.10 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024 Tingkat keparahan kemiskinan (P2) adalah sebaran pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi nilai berarti semakin timpang pengeluaran antarpenduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran antarpenduduk miskin semakin timpang dari tahun ke tahun. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah tertinggi pada tahun 2022 (0,27).
f.Rasio Gini Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis mengunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio II-34 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmeratan rendah. Pada tahun 2019-2023, ketimpangan di Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun yang dibuktikan dengan terus menurunnya indeks gini pada periode tersebut. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menurun 0,019 poin atau 5,65% dari tahun 2019. Gambar 2.11 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024
g.Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengacu pada tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah dalam periode tertentu. LPE menjadi suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam sautu periode waktu. LPE dihitung sebagai persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi positif yang akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Beberapa faktor yang memengaruhi LPE meliputi investasi, konsumsi, ekspor-impor, dan produktivitas tenaga kerja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stabilitas politik, kebijakan 0,336 0,329 0,323 0,319 0,317 0,305 0,31 0,315 0,32 0,325 0,33 0,335 0,34 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Gini II-35 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ekonomi yang baik, dan lingkungan usaha yang kondusif juga berperan penting dalam LPE. Dampak LPE terhadap pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah signifikan untuk menentukan arah pembangunan. Apabila LPE tinggi, maka Kalimantan Tengah dapat mengalami peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini bisa memacu pembangunan infrastruktur dan industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan bijak, memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, serta mengupayakan inklusi ekonomi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, perlu mempertimbangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu agar dapat mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Grafik di bawah menunjukkan LPE Provinsi Kalimantan Tengah sejak 2011 hingga triwulan IV tahun 2022. Terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Lainnya sebesar 4,36 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,20 persen yang diikuti dengan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 8,12 persen dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di Ekonomi Kalimantan Tengah. Selain itu, LPE Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2015- 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami perlambatan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun LPE Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 lebih kecil sebesar 0,85 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 7,01 persen. Tidak hanya itu, kondisi LPE pada tahun 2022 sebesar 5,7 II-36 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH merupakan penurunan dari LPE di tahun sebelumnya sebesar 1,91 dan bernilai lebih rendah dibanding pada kondisinya di tahun 2011. Adanya tren penurunan dan pelambatan laju pertumbuhan di Kalimantan Tengah selama 11 tahun perlu menjadi perhatian khusus untuk pembangunan daerah. Selain Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan LPE, beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah juga pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi nya mengalami penurunan, diantaranya Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Katingan, Barito Timur dan Kota Palangkaraya. Secara detail, fluktuasi LPE Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya Fokus kesejahteraan sosial budaya menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan literasi dan numerasi, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Harapan Lama Sekolah, Standar Kompetensi Pendidik, Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
a.Kemampuan Literasi dan Numerasi Kemampuan literasi dan numerasi adalah kecakapan terkait penggunaan angka dan simbol dalam matematika dasar dalam memecahkan masalah praktis dikehidupan sehari-hari. Penilaian II-37 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kemampuan literasi dan numerasi menggunakan indikator rata- rata kemampuan berdasarkan asesmen nasional.
b.Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf merupakan indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2022. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 97,75%. Nilai ini semakin meningkat per tahunnya, hingga berada pada titik tertinggi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan Angka Melek Huruf, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%. Meskipun demikian, Angka Melek Huruf kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%. Tren perubahan Angka Melek Huruf dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar Error! No text of specified style in document..13 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
c.Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah merupakan gambaran atas rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan terakhir. Kondisi rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan II-38 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tengah mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga 2022. Data tahun 2011 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7,62 tahun. Nilai tersebut mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2022 nilai rata-rata lama sekolah mencapai 8,68 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikan hingga semester 2 kelas 3 SMP. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah masih memerlukan dorongan agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara detail, tren peningkatan Rata-rata Lama Sekolah disajikan pada gambar berikut. Gambar Error! No text of specified style in document..14 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
d.Angka Pertisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang menggambarkan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, terutama bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah terdiri atas dua jenis, yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/sederajat pada II-39 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tahun 2011 mencapai 104,47% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 114,76% pada tahun 2015. Namun, nilai tersebut kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/sederajat pada tahun 2011 mencapai 90,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi hanya sebesar 79,2%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/sederajat pada tahun 2011 sebesar 58,32% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 60,65%. Penurunan nilai APK untuk jenjang SMA/sederajat terjadi pada tahun 2013 dan 2018. Nilai APK jenjang SMA/sederajat pada tahun 2022 sebesar 83,97%. Secara lengkap, nilai APK jenjang SD/sederajat hingga SMA/sederajat disajikan pada gambar berikut. Gambar Error! No text of specified style in document..15 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai APM jenjang SD/sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah II-40 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pada tahun 2011 mencapai 92,15%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/sederajat mengalami peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/sederajat pada tahun 2011 sebesar 75,76% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/sederajat yang mengalami peningkatan dari 44,99% pada tahun 2011 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Secara detail, nilai APM di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar .2.16 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
e.Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas dengan asumsi bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa HLS di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011 ke tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data tahun 2011 II-41 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH menunjukkan angka HLS mencapai 11,15 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/sederajat. Sementara itu, data tahun 2022 menunjukkan angka HLS mencapai 12,8 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus pendidikan jenjang SMA/sederajat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Angka HLS Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar berikut. Gambar .2.17 Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
f.Standar Kompetensi Pendidik Salah satu komponen integral dalam penilaian keberhasilan seseorang dalam pekerjaan adalah kompetensi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui identifikasi kompetensi pendidik, diharapkan keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat diukur dengan lebih valid. Kompetensi pendidik dapat diukur dengan dua indikator, yakni persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat selama periode 2018-2022 cenderung mengalami II-42 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH peningkatan. Untuk jenjang SD/sederajat, persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada tahun 2018 mencapai 82,5%. Nilai tersebut meningkat menjadi 94,78% pada tahun 2022. Persentase guru pada jenjang SMP/sederajat dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV adalah sebesar 92,82% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 97,76% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase guru untuk jenjang SMA dan SMK mengalami fluktuasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV untuk kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 97,03% untuk SMA dan 95,4% untuk SMK menjadi 98,02% untuk SMA dan 95,56% untuk SMK. Namun, persentase guru pada kedua jenjang tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, yakni menjadi 89,14% untuk SMA dan 86,11% untuk SMK. Nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV kembali mengalami peningkatan pasca tahun 2020, dengan nilai 99,15% untuk SMA dan 97,37% untuk SMK pada tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan salah satunya oleh banyaknya jumlah guru yang purna tugas pada tahun tersebut yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru baru. Secara rinci, nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV disajikan pada gambar berikut. Gambar Error! No text of specified style in document..18 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) II-43 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Indikator kedua yang dapat digunakan untuk mengukur standar kompetensi pendidik adalah persentase guru yang tersertifikasi. Sertifikasi yang diberikan terhadap guru merupakan sebuah bentuk pengakuan bagi para guru yang telah memenuhi standar kelayakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018- 2022, persentase guru yang tersertifikasi cenderung mengalami fluktuasi. Persentase guru pada jenjang SD/sederajat yang tersertifikasi tahun 2018 adalah sebesar 43,30%. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,80%. Namun, pada tiga tahun berikutnya, Persentase guru yang tersertifikasi pada jenjang SD/sederajat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 36,30% pada tahun 2022. Fenomena serupa juga terjadi pada guru jenjang SMP/sederajat, dengan persentase tahun 2018 sebesar 36,40% dan tahun 2022 sebesar 30,00%. Meskipun juga mengalami fluktuasi, persentase guru pada jenjang SMA, SMK, maupun SLB secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Persentase guru jenjang SMA yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebesar 41,50% dan mengalami peningkatan menjadi 69,85% pada tahun 2022. Persentase guru jenjang SMK yang tersertifikasi adalah sebesar 33,50% pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan menjadi 74,21% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase guru jenjang SLB yang tersertifikasi adalah sebesar 21,80% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 61,22% pada tahun 2022. Detail perubahan persentase guru yang tersertifikasi dapat dilihat pada gambar berikut. II-44 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar Error! No text of specified style in document..19 Persentase Guru yang Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
g.Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2011 hingga 2022. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mencapai 69,09 tahun, dan meningkat menjadi 70,04 tahun pada 2022. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional. II-45 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.20 Usia Harapan Hidup Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011- 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
h.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup penduduk. Nilai IPM diperoleh dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM, yakni Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita. Selama periode 2011-2022, nilai IPM beserta empat komponen indikatornya di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan nilai IPM menandakan keberhasilan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan indikator komponen IPM di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.13 Indikator Komponen IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 N o. Indikato r IPM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. 1.Usia Harapan Hidup (Tahun) 69,09 69,18 69,29 69,39 69,54 69,57 69,59 69,64 69,69 69,74 69,79 70,04
2. 2.Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11,15 11,22 11,71 11,93 12,22 12,33 12,45 12,55 12,57 12,66 12,74 12,8 II-46 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH N o. Indikato r IPM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3. 3.Rata- rata Lama Sekolah (Tahun) 7,62 7,68 7,73 7,79 7,82 8,03 8,13 8,29 8,37 8,51 8,59 8,68
4. 4.Pengelu aran per Kapita (Rp) 7.882 .800, 00 8.517 .288, 00 9.641 .640, 00 10.59 7.728 ,00 11.04 9.432 ,00 12.53 7.240 ,00
5. 5.IPM 66,38 66,66 67,41 67,77 68,53 69,13 69,79 70,42 70,91 71,05 71,25 71,63 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2015-2022 masih berada di bawah nilai rata-rata IPM nasional. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 68,53%, sedangkan rata-rata IPM nasional pada tahun yang sama mencapai 69,55%. Kondisi ini tidak berubah jauh pada tahun 2022, dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,63% dan rata-rata IPM nasional sebesar 72,91%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu didorong agar dapat melampaui rata-rata nasional. Secara rinci, perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rata-rata IPM nasional disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.21 Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata IPM Nasional Tahun 2015-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
i.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-47 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan sebuah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, termasuk pula yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja di suatu wilayah apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2018- 2022 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data tahun 2018, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 70,03%. Angka ini berada di atas rata-rata TPAK nasional, dengan nilai hanya sebesar 67,31%. Selama tiga tahun berikutnya, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas rata-rata TPAK nasional. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 67,23% dan rata-rata TPAK nasional berada pada angka 68,63%. Perubahan nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata TPAK nasional dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.22 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2018-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
j.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami II-48 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH fluktuasi selama periode 2011 hingga 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebesar 2,55%. Nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 4,82%. Kemudian, nilai TPT mengalami penurunan hingga mencapai 3,91% pada tahun
1. 2018.Peningkatan nilai TPT kembali terjadi pada periode dua tahun berikutnya hingga mencapai 4,58% pada tahun 2020. Pasca tahun 2020, nilai TPT berangsur mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 nilai TPT mencapai 4,26%. Fenomena peningkatan TPT menandakan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap semua penduduk angkatan kerja. Detail lengkap fluktuasi nilai TPT di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar Error! No text of specified style in document..23 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011- 2022 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
k.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu sasaran pembangunan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui implementasi TPB, II-49 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH diharapkan pada tahun 2030 penduduk akan merasakan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sekitar. Terdapat 17 tujuan yang diakomodasi ke dalam TPB, meliputi: 1) Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan; 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan; 3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia; 4) Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat; 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 6) Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan; 7) Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja; 9) Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi; 10) Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara; 11) Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan; 12) Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 13) Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan; 15) Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan; 16) Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif; serta 17) Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. TPB menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan II-50 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH urusan dan kewenangannya, sebanyak 235 indikator TPB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, angka tersebut masih dapat disesuaikan dengan kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator pada dokumen perencanaan. Provinsi Kalimantan Tengah mengemban sebanyak 204 indikator yang menjadi kewenangannya. Rincian jumlah indikator berdasarkan tujuan TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.14 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Relevan di Provinsi Kalimantan Tengah No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jumlah Indikator
1. 1.Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan 23
2. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan 11
3. 3.Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia 33
4. 4.Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat 10
5. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan 15
6. 6.Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 19
7. 7.Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan 3
8. 8.Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja 19
9. 9.Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi 10
10. 10.Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara 5
11. 11.Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan 10
12. 12.Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 3
13. 13.Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 3
14. 14.Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan 5
15. 15.Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan 6
16. 16.Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif 16
17. 17.Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 13 Total 204 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah II-51 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH Pemahaman yang kuat tentang daya saing daerah dan penerapan strategi yang efektif dalam setiap fokus ini dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Daya saing daerah memang memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Indikator yang terangkum dan dikelompokkan dalam aspek daya saing daerah dikelompokkan pada tiga (3) fokus besar yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. 2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah Pengeluaran per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah salah satu indikator yang penting dalam mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ini mengindikasikan seberapa besar rata-rata pengeluaran yang dapat diakses oleh setiap anggota rumah tangga dalam suatu wilayah dan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Teori Hukum Engel, hubungan antara proporsi pengeluaran makanan dan non makanan dalam pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel menyatakan bahwa ketika pendapatan rumah tangga meningkat, maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non makanan (seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi) akan cenderung meningkat. Persentase pengeluaran makanan dan non makanan merupakan salah satu indikator dalam II-52 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pemahaman kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih di bawah garis kemiskinan, apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Grafik di bawah merupakan rerata pengeluaran per kapita di Kalimantan Tengah selama periode 2015–2022 yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain peningkatan yang terjadi, terdapat penurunan pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid- 19. Gambar 2.24 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022 Secara lebih rinci, Tabel 2.4.1 menunjukkan pengeluaran per kapita bulanan menurut kelompok makanan dan non makanan di Provinsi Kalimantan Tengah selama tujuh tahun pada periode 2015–2021. Meskipun terjadi peningkatan nilai pengeluaran pada golongan makanan, namun tren sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2017 hingga 2019 yang merupakan indikasi positif, akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada dua tahun berikutnya hingga berkontribusi sebesar 51,09 persen pada total pengeluaran per kapita dalam sebulan di tahun 2021. Di sisi lain, pada golongan makanan II-53 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH terjadi peningkatan nilai pengeluaran diiringi dengan tren peningkatan persentase konsumsi juga. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi konsumsi. Tabel 2.15 Pengeluaran per Kapita Bulanan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahunn 2015-2021. Golongan/Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Makanan 53,74 52,29 54,77 51,66 50,56 50,7 51,09 494858 546306 621622 632493 650759 675948 713145 Non Makanan 46,26 47,71 45,23 48,34 49,44 49,3 48,91 425928 498464 513358 591814 636442 657370 682681 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) diukur sebagai rasio antara harga yang diterima oleh petani (HT) dan harga yang dibayar oleh petani (HB). Jika NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus, hal ini berarti harga yang mereka terima untuk produk pertanian lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, maka petani mendapatkan harga yang lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, sehingga dapat mengakibatkan pendapatan petani yang lebih kecil dari pengeluaran mereka. Perencanaan dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam NTP. Adapun grafik di bawah menunjukkan fluktuasi NTP di Kalimantan Tengah selama tujuh (7) tahun sejak 2015 hingga 2022. Pada tahun 2019, NTP Kalimantan Tengah mencapai angka 102,66 yang menandai capaian pertama untuk NTP di atas 100, hal ini berarti petani menerima harga produk yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga. Kenaikan NTP secara pesat terjadi dua tahun kemudian di tahun 2021 dengan NTP yang mencapai 118,53 dan pada tahun 2022 menjadi 121,61. Adapun stabilitas dan kenaikan NTP harapannya akan didorong oleh hasil kinerja pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. II-54 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.25 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021 2.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Manusia berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Pembangunan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan. Semakin tinggi kualitas SDM dapat berdampak positif dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPM Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, artinya kualitas SDM juga semakin baik. Akan tetapi, nilai ini masih dibawah nilai IPM nasional. Pada tahun 2022, IPM Kalimantan Tengah mencapai 71,63 sedangkan IPM nasional sebesar 72,91. Indikator lainnya untuk melihat pembangunan SDM adalah tingkat ketergantungan penduduk. Melalui angka ketergantungan penduduk, dapat 98,66 97,59 98,6 96,76 102,66 103,55 118,53 121,61 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Tukar Petani II-55 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dilihat rasio penduduk non produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka ketergantungan sebesar 50,4; menurun menjadi 46,2 pada tahun 2015; dan menurun menjadi 43,3 pada tahun 2020. Diproyeksikan akan tetap menurun hingga mencapai 41,4 ditahun
18. 2025.Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah penduduk usia non produktif dan bertambahnya penduduk usia produktif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif sebesar 1.936.100 jiwa sedangkan jumlah penduduk non produktif sebesar 804.900. Jumlah produktif yang tinggi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak positif dan optimal apabila dimanfaatkan dengan sebaiik- baiknya. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan masalah kependudukan kedepannya. 2.1.3.3. Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Wilayah Perencanaan pembangunan wilayah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam proses pembangunan. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan logistik (pergerakan barang) yang mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin baik kuantitas dan kualitas kondisi infrastruktur di wilayah tersebut maka potensi perkembangan wilayahnya semakin tinggi. Oleh karenanya, fokus fasilitas infrastruktur wilayah erat kaitannya dengan urusan pekerjaan umum, II-56 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, serta pertanahan dan aspek infrastruktur lainnya. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah pada urusan pekerjaan umum adalah aspek konektivitas, layanan air minum, dan pemenuhan layanan irigasi. Infrastruktur jalan merupakan syarat utama dalam peningkatan konektivitas, namun berdasarkan data yang tersedia, persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama enam tahun terakhir (2015- 2020) justru menunjukkan trend penurunan, yakni dari 53,35% pada tahun 2015 menjadi 39,53% pada tahun 2020. 2.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi Fokus ini membahas mengenai kondisi iklim investasi yang sesuai di suatu daerah. Dalam berinvestasi, tentu dibutuhkan iklim kondusif yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Hal ini turut menjadi pertimbangan bagi para investor selain faktor lain seperti sarana dan prasarana wilayah. Untuk mengukur kondisi iklim investasi yang aman bisa menggunakan data kriminalitas dan demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Semakin tinggi angka kriminalitas atau jumlah kejahatan, menunjukkan semakin rendahnya rasa aman yang dirasakan masyarakat termasuk investor di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah demo di Kalimantan Tengah bertambah pada tahun 2022, begitu pula dengan angka kejahatan yang meningkat di tahun 2020. Tidak ada data yang menyampaikan lebih rinci terkait jenis demonstrasi dan jenis kejadian II-57 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kejahatan. Oleh karena itu, penting menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengurangi angka kejahatan serta demonstrasi yang terjadi; serta menyediakan akses bagi masyarakat umum untuk mengetahui frekuensi kejahatan di Kalimantan Tengah. 2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM Analisis aspek pelayanan umum dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di suatu wilayah. Aspek pelayanan umum di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan pemerintahan pilihan, serta fokus layanan fungsi penunjang dan administrasi pemerintahan. 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator- indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2.1.4.1.1 Pendidikan Gambaran umum terkait kondisi layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diamati dari beberapa indikator. Indikator tersebut yakni Angka Kesiapan Sekolah, Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Putus Sekolah, dan Fasilitas Pendidikan. II-58 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Secara lengkap, indikator kinerja bidang pendidikan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.16 Kondisi Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022
19. 1.Angka Kesiapan Sekolah % 77,16 77,2 79,17 78,67 77,14
20. 2.Angka Melek Huruf % 99,21 99,22 99,2 99,1 99,12
21. 3.Harapan Lama Sekolah Tahun 12,55 12,57 12,66 12,74 12,8
22. 4.Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,29 8,37 8,51 8,59 8,68
23. 5.Angka Partisipasi Murni APM SD/sederajat % 99,08 99,14 99,11 99,01 99,11 APM SMP/sederajat % 76,7 77,71 78,45 78,8 78,75 APM SMA/sederajat % 53,67 53,82 54,08 54,25 55,69
24. 6.Angka Partisipasi Kasar APK SD/sederajat % 110,02 110,05 108,49 108,21 107,39 APK SMP/sederajat % 95,79 88,74 90,61 91,07 89,7 APK SMA/sederajat % 74,83 82,27 82,29 83,07 83,97
25. 7.Angka Putus Sekolah APS SD/sederajat % 0,25 0,12 0,28 0,15 0,2 APS SMP/sederajat % 0,7 0,34 0,39 0,2 0,21 APS SMA/sederajat % 1,32 0,57 0,45 0,22 0,22
26. 8.Fasilitas Pendidikan Ruang kelas pendidikan SD/MI dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan % 91,48 92,27 92,85 100 70,57 Ruang kelas pendidikan SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan % 90,98 92,81 94,26 100 78,14 Ruang kelas pendidikan SMA/SMK/ MA dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan % 97,89 97,74 98,04 100 88,64 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) Indikator pertama yang menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah II-59 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini merepresentasikan yang digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Kesiapan sekolah merupakan tahapan perkembangan di mana anak sudah memiliki kesiapan mengikuti perubahan/transisi kegiatan dari rumah ke sekolah, dan didukung oleh layanan pendidikan pra-sekolah (KB/TK/PAUD). Nilai AKS di Provinsi Kalimatan Tengah secara umum mengalami peningkatan dan penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 77,16% penduduk yang bersekolah di kelas 1 SD tercatat memiliki kesiapan sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 dan 2020, hingga mencapai 79,17% pada tahun 2020. Namun, nilai AKS mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, sehingga nilainya menjadi 77,14% pada tahun 2022. Fenomena naik turunnya nilai AKS mencerminkan bahwa layanan pendidikan pra-sekolah masih perlu dioptimalkan untuk mendukung tingkat kesiapan sekolah bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang SD/sederajat. Angka Melek Huruf (AMH) menjadi indikator kondisi pendidikan berikutnya. Indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi AMH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi minor selama periode 2018-
27. 2022.Data tahun 2018 menunjukkan bahwa AMH di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 99,21%. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, sehingga nilai AMH menjadi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan AMH, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%. II-60 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Meskipun demikian, AMH kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Nilai APM jenjang SD/sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 99,08%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/sederajat mengalami peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/sederajat pada tahun 2018 sebesar 76,70% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/sederajat yang mengalami peningkatan dari 53.67% pada tahun 2018 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/sederajat pada tahun 2018 mencapai 110,02% dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/sederajat dan II-61 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SMA/sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/sederajat pada tahun 2018 mencapai 95.79%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/sederajat pada tahun 2018 sebesar 74,63%. Nilai APK jenjang SMA/sederajat juga mengalami fluktuasi, sehingga nilai APK jenjang SMA/sederajat pada tahun 2022 menjadi sebesar 83,97%. Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Angka Putus Sekolah (APS). Indikator ini merepresentasikan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan yang ditempuh karena berbagai faktor. Nilai APS jenjang SD/sederajat pada tahun 2018 sebesar 0,25%. Nilai tersebut kemudian mengalami fluktuasi dengan tren menurun, sehingga nilai APS jenjang SD/sederajat pada tahun 2022 mencapai 0,20%. Fenomena serupa juga terjadi pada jenjang SMP/sederajat, dengan nilai APS tahun 2018 sebesar 0,70% dan tahun 2022 sebesar 0,21%. Nilai APS pada kedua jenjang tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan memaksa pelajar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Implementasi kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan sarana pembelajaran akan menyulitkan sebagian kalangan, sehingga memilih untuk putus sekolah. Nilai APS jenjang SMA/sederajat memiliki tren penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 1,32% penduduk usia SMA/sederajat II-62 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengalami putus sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022 nilainya menjadi 0,22%. Indikator terakhir yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kondisi bangunan ruang kelas pendidikan. Sebagai salah satu prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, kondisi bangunan ruang kelas yang baik akan mendorong kekondusifan para siswa dalam melakukan pembelajaran. Secara umum, kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Bangunan ruang kelas jenjang SD/sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 91,48%. Bangunan ruang kelas jenjang SMP/sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 90,98%. Bangunan ruang kelas jenjang SMA/sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 97,89%. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan telah mencapai 100%. Namun, berdasarkan audit terbaru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk semua jenjang mengalami penurunan cukup signifikan. Tercatat persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk jenjang SD/sederajat sebesar 70,57%, untuk SMP/sederajat sebesar 78,14%, dan untuk SMA/sederajat sebesar 88,64%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku II-63 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kepentingan, agar para siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dengan nyaman dan kondusif. Tabel 2.17 Capaian dan Target - Provinsi Kalteng No INDIKATOR Capaian 2023 Target 2023 Target 2024 Adjust Target 2024 Target 2025 1 Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 66,32 100,00 100,00 BAD 100,00 2 Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) 62,60 100,00 100,00 BAD 100,00 3 Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 67,01 67,48 69,38 72,03 4 Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 56,34 54,03 56,11 57,06 57,77 5 Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 67,01 66,98 68,22 BAD 70,65 6 Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 55,83 53,23 55,27 56,57 57,30 7 Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 66,29 64,88 67,97 BAD 69,97 8 Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 53,33 64,49 64,49 BAD 64,99 9 Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 60,14 68,76 68,76 BAD 69,26 10 Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 60,41 63,02 65,45 63,27 65,95 11 Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 56,86 60,97 61,97 61,47 62,97 12 Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 55,56 57,77 57,77 BAD 61,71 13 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 88,72 94,00 94,00 BAD 94,61 II-64 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 14 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK 68,37 76,00 76,90 BAD 77,51 15 Indeks Iklim Keamanan SMA 72,26 79,20 81,20 BAD 83,20 16 Indeks Iklim Kebinekaan SMA 74,65 70,77 73,14 76,09 77,52 17 Indeks Inklusivitas SMA 57,96 59,19 62,19 BAD 64,95 18 Indeks Iklim Keamanan SMK 70,97 78,70 80,70 BAD 81,20 19 Indeks Iklim Kebinekaan SMK 72,86 69,02 71,42 74,12 75,37 20 Indeks Inklusivitas SMK 57,05 57,06 59,22 BAD 61,24 21 Indeks Iklim Keamanan SDLB 74,55 83,83 83,83 BAD 84,33 22 Indeks Iklim Kebinekaan SDLB 68,76 70,47 72,63 73,63 23 Indeks Inklusivitas SDLB 54,14 61,90 63,90 62,40 64,90 24 Indeks Iklim Keamanan SMPLB 70,89 80,84 81,84 81,34 82,84 25 Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB 66,39 66,81 69,04 BAD 72,65 26 Indeks Inklusivitas SMPLB 69,67 63,17 66,47 70,71 71,75 27 Indeks Iklim Keamanan SMALB 72,06 83,28 85,28 BAD 86,28 28 Indeks Iklim Kebinekaan SMALB 68,10 66,43 68,61 BAD 70,27 29 Indeks Inklusivitas SMALB 66,70 63,87 67,23 BAD 70,09 2.1.4.1.2 Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warganegara, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warganegara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.18 Kondisi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023 II-65 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Usia Harapan Hidup Tahun 69,64 69,69 73,10 73,14 73,34 73,54 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 lahir hidup 7,6 6,2 6,6 9,2 8,6 12,69 3. Angka Kematian Balita Per 1.000 lahir hidup 8,3 6,6 7 9,8 9 TAD 4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 lahir hidup 165 166 140 212 148 179,3
28. 5.Stunting % 34,04 32,30 16,70 27,4 26,9 23,5
29. 6.Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 84,73 84,49 80,36 88,14 88,45 TAD
30. 7.Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah % 80,12 82,59 79,27 79,28 49,52 TAD
31. 8.Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan % 44,11 50,48 52,98 55,98 55,26 TAD
32. 9.Angka Pengobatan Lengkap TBC % TAD 84 55,4 79 81 TAD
33. 10.Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk % TAD 60 0,7 7 31,5 TAD
34. 11.Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % TAD 64,79 65,52 66,58 67,72 TAD
35. 12.Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio 1 : 102.316 1 : 104.418 1 : 102.692 1 : 100.081 1 : 97.896 TAD
36. 13.Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio 29,9 31,5 35,1 45,4 38,2 TAD
37. 14.Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk Rasio 0,3 0,3 0,38 0,41 0,41 TAD
38. 15.Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk Rasio 238,3 193,0 197,6 202,4 149,2 TAD Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah) II-66 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2018 hingga 2023. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 69,64 tahun, dan meningkat menjadi 73,54 tahun pada 2023. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional. Indikator layanan bidang kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 3 Target 2, yang ingin mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi AKB di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2023 mengalami fluktuasi. Nilai AKB pada tahun 2018 sebesar 7,6 bayi meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang II-67 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKB mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, nilai AKB di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat mencapai 12,69 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Fenomena serupa dengan AKB juga terjadi pada indikator Angka Kematian Balita (AKABA). AKABA menggambarkan jumlah balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini berkaitan langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKABA kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Kondisi AKABA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2020 mengalami fluktuasi. Nilai AKABA pada tahun 2018 sebesar 8,3 balita meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKABA mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Nilai AKABA pada tahun 2022 tercatat sebesar 9 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Indikator berikutnya yang menggambarkan kondisi kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan sebuah indikator yang merepresentasikan derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk II-68 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan setiap 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai AKI selama periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan. Nilai AKI pada tahun 2018 sebesar 165 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 166 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 140 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai AKI kembali mengalami lonjakan pada tahun 2021 hingga menjadi 212 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 148 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada TPB Tujuan 3 Target 1, nilai AKI Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas target tersebut, yakni di bawah 70 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan makro yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara global. Penurunan AKI menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan perempuan di kalangan masyarakat. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antargenerasi. Secara umum, permasalahan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun selama periode 2018-2020. Data tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 34,04%. Nilai tersebut menurun menjadi 32,30% pada tahun 2019 dan 16,70% pada tahun 2020. Sebagai catatan, untuk data tahun 2020 II-69 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH diambil dari aplikasi EPPBGM dengan tingkat keterisian sebesar 59,9%. Nilai prevalensi stunting yang masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan gizi dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak. Dua indikator berikutnya berkaitan dengan ibu hamil, yakni cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dan persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menggambarkan persentase ibu hamil yang melakukan paling sedikit empat kali kunjungan selama masa kehamilan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Melalui analisis cakupan kunjungan ibu hamil K4 diharapkan dapat mengetahui gambaran tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan kemampuan manajemen program kesehatan ibu dan anak (KIA). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi tiap tahun. Sebanyak 84,73% ibu hamil melakukan kunjungan K4 pada tahun 2018. Nilai tersebut kemudian anjlok pada tahun 2020 menjadi 80,36% akibat pandemi Covid-
39. 19.Periode tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya peningkatan kembali cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga mencapai 88,45% pada tahun 2022. Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah menggambarkan upaya layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. II-70 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ibu hamil memerlukan setidaknya 90 tablet tambah darah untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2022 cenderung menurun. Sebanyak 80,12% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 82,59%. Namun, pasca pandemi Covid-19, persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah mengalami penurunan drastis, hingga puncaknya pada tahun 2022 hanya sebanyak 49,52% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Penurunan signifikan ini perlu menjadi perhatian serius, karena anemia pada ibu hamil memiliki dampak yang signifikan bagi ibu dan anak yang dikandung. Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak usia <6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Sebanyak 44,11% ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai usia 6 bulan pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 55,98%. Namun, persentase tersebut mengalami sedikit II-71 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 55,26%. Persentase pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan ini cenderung masih rendah, sehingga diperlukan upaya preemtif dan penyuluhan bagi ibu hamil dan melahirkan terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak usia <6 bulan. Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Salah satu kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru yang sasarannya pada penderita adalah pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien mengalami fluktuasi selama periode 2019-
40. 2022.Sebanyak 84,00% pasien menerima pemberian pengobatan lengkap TB pada tahun
41. 2019.Akibat pandemi, pemberian pengobatan lengkap TB mengalami penurunan hingga menjadi 55,40%. Pemberian pengobatan lengkap TB pasca pandemi kembali mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 persentasenya menjadi 81,00%. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk berjenis Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kejadian DBD adalah angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena penyakit DBD. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa angka kesakitan DBD mengalami fluktuasi yang berkorelasi dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 60 orang yang II-72 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengeluhkan mengalami DBD. Hal ini berkorelasi dengan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami KLB DBD pada tahun tersebut. Angka kesakitan DBD menurun drastis pada dua tahun berikutnya, dengan nilai sebesar 0,7 dari 100.000 penduduk pada tahun 2020 dan 7 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Adapun angka kesakitan DBD pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 31,5 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD yang mengalami fluktuasi menandakan bahwa potensi terjadinya KLB DBD masih sangat besar, sehingga memerlukan upaya preventif dan kesiapsiagaan untuk menangani kejadian tersebut. Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Campak merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus Morbillivirus dari keluarga Paramyxoviridae dan sering menyerang anak-anak. Apabila tidak ditangani serius, campak akan menyebabkan munculnya komplikasi penyakit seperti pneumonia, kerusakan pada mata, dan gangguan sistem pencernaan. Salah satu bentuk pencegahan penyakit campak adalah dengan pemberian imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan pertama kali pada saat anak berusia 9 bulan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan. Data tahun 2019 menunjukkan sebanyak 64,79% anak usia 1 tahun telah menerima imunisasi campak. Nilai tersebut mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 mencapai 67,72%. Mengingat persentase II-73 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tersebut masih jauh dari 100%, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengikuti imunisasi campak agar mampu menjamin kesehatan anak. Selain memperhatikan kondisi pelayanan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana kesehatan juga perlu untuk dianalisis. Terdapat setidaknya empat indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 75.000 penduduk, dan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan jumlah beban layanan yang ditanggung oleh rumah sakit. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami fluktuasi. Jumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar 26 unit. Masing- masing unit rumah sakit tersebut rata-rata melayani sebanyak 102.316 penduduk. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio sebanyak 1:104.418. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 menyebabkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 1:102.692. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya penambahan jumlah rumah sakit yang tersedia, dengan nilai 1:100.081 pada tahun 2021 dan 1:97.896 pada tahun 2022. Penurunan beban layanan rumah sakit diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan rumah sakit. II-74 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rasio dokter per 100.000 penduduk menggambarkan beban yang dimiliki oleh seorang dokter untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter per 100.000 penduduk. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 29 hingga 30 dokter, dengan rasio sebesar 29,88. Beban dokter mengalami penurunan, sehingga rasio dokter per 100.000 penduduk menjadi 45,44 pada tahun 2021, yang diartikan tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 45 dokter. Namun, beban dokter kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan rasio 38,23 atau tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 38 dokter. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni 100 dokter untuk tiap 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk menggambarkan beban kerja seorang dokter gigi untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter gigi yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter gigi per 75.000 penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio dokter gigi per 75.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3,02. Angka tersebut menandakan bahwa tiap 75.000 penduduk dilayani oleh sekitar 3 dokter gigi. Nilai tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, hingga pada tahun 2022 rasio dokter gigi per 75.000 penduduk sebesar 4,08 atau tiap 75.000 penduduk dilayani oleh 4 dokter gigi. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal WHO, yakni 1 dokter hanya melayani 2.000 penduduk. Beban layanan dokter II-75 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH gigi yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menggambarkan beban kerja seorang tenaga kesehatan untuk melayani penduduk. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2018 sebesar 238,31, atau tiap tenaga kesehatan melayani 238 penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga menjadi 193,01 sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2021 sebesar 202,43 atau tiap tenaga kesehatan melayani sekitar 202 penduduk. Sementara itu, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 149,22. Apabila dibandingkan dengan rasio ideal tenaga kesehatan per satuan penduduk yang ditetapkan WHO, yakni 2,5 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk atau 1 tenaga kesehatan per 400 penduduk, maka rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sudah berada pada kondisi ideal. 2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam suatu proses pembangunan, selain itu kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Bina Marga Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk mempermudah mobilitas penduduk dan pergerakan logistik barang. Jalan dan jembatan II-76 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH merupakan prasarana utama yang mampu menembus keterisolasian wilayah sehingga wilayah satu dengan yang lain dapat terkoneksi membentuk suatu jaringan struktur ruang yang mampu mempercepat kegiatan dan laju ekonomi suatu wilayah. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Panjang jalan provinsi menurut kualitas kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Gambar 2.26 Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah) Total keseluruhan panjang jalan provinsi provinsi pada tahun 2022 adalah 1.272,06 km di mana dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan tren kenaikan total jalan provinsi dalam kondisi baik. Total jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat dalam tiga tahun terakhir juga telah mengalami tren penyusutan sehingga infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kalimantan Tengah tergolong baik dan berpotensi positif terhadap perencanaan pembangunan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa persentase 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KM Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022 Kondisi baik Kondisi sedang Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat II-77 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama lima tahun terakhir masih berada di bawah 50% yakni 37,24% pada tahun 2017 dan menjadi 32,99% pada tahun
42. 2021.Namun, pada tahun 2022 tercatat kondisi jalan provinsi dalam kondisi baik mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 67,87%. Gambar 2.27 Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Terhadap Keseluruhan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah) Cipta Karya Akses terhadap air minum layak merupakan sarana dasar yang tidak kalah penting dari aspek pelayanan umum wajib lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2022) mengalami tren peningkatan yang konsisten terkait rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang mengindikasikan adanya pembangunan yang positif terhadap aspek layanan air minum. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mengalami peningkatan dari 56,02% pada tahun 2014 meningkat menjadi 77,01% persen tahun
43. 2022.Namun, meskipun mengalami tren peningkatan yang konsisten pada tiap tahunnya, ternyata capaian angka akses air minum layak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 masih jauh di bawah capaian nasional. Persentase 53,35 50,57 37,24 33,64 40,04 39,53 32,99 67,87 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persen Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Terhadap Keseluruhan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2022 II-78 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 91,05%. Bahkan secara nasional, Kalimantan Tengah masih menduduki urutan ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia. Gambar 2.28 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang mengindikasikan masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Data tersebut dihitung berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia tahun 2023 sebesar 63,15%. Oleh karenanya capaian RLH di Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir (2019-2023) masih berada di bawah capaian nasional. 56,02 57,01 61,26 63,9 65,38 73,27 74,91 77,05 77,01 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persen Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak II-79 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.29 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 201-2029 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) Berdasarkan data pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah cukup fluktuatif. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencapai 325.892 unit (45,93%) pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 312.409 unit (44,66%). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,51%. Secara keseluruhan jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019. 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 2020 2021 2022 2023 Kalimantan Tengah Nasional II-80 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.30 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023 Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tumbuh secara spontan di suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan dalam lingkungan yang kurang sehat dan kurang didukung oleh Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang memadai seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan jalan akses darurat. Persentase rumah tangga kumuh di kawasan perkotaan memiliki trend cenderung meningkat mencapai 15,46% di tahun 2019. Berdasarkan data dari BPS Nasional, tingkat persentase rumah tangga kumuh kawasan perkotaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) masih berada di atas persentase nasional yang mengindikasikan bahwa luasan kawasan kumuh di area perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi salah satu fokus pembangunan agar pertumbuhan kawasan kumuh cenderung menurun. 0 10 20 30 40 50 60 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 2018 2019 2020 2021 2022 2023 II-81 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.31 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat bahwa hingga tahun 2022, tingkat kesesuaian pembangunan dalam pemanfaatan ruang (RTRW) mencapai 90,00%. Angka ini terus mengalami peningkatan stabil di enam tahun terkahir, meningkat secara konsisten dari 85% di tahun 2017 menjadi 90% di tahun 2022. Oleh karenanya, kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah masih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga penggunaan ruang masih sesuai pada kapasitas dan daya dukung yang tersedia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah dan masyarakat berhasil mengimplementasikan aturan yang terkmaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berhasil mengendalikan tata ruang. Nilai kesesuaian ruang ini merupakan hasil dari kombinasi dari keterwujudan dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang, yang pada dasarnya terdiri dari aspek struktur dan pola ruang. 12,47 9,57 9,78 8,88 15,46 9,21 8,3 7,62 7,42 13,86 0 5 10 15 20 2015 2016 2017 2018 2019 Persen Perbandingan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 Kalimantan Tengah Indonesia II-82 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.32 Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah) Berkaitan dengan akses sanitasi layak di kawasan permukiman, persentase rumah tangga yang memiliki memiliki akses sanitasi layak cenderung memiliki trend naik/meningkat. Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2017-2022) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri/bersama, kloset leher angka dan TPAT tangka septik/IPAL. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 50,97% pada tahun 2017 meningkat menjadi 74,33% persen tahun 2022. Namun, capaian angka akses sanitasi layak Kalimantan Tengah tahun 2022 ternyata masih jauh di batas nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 80,92%. Bahkan 85 86 87 88 89 90 75 80 85 90 95 100 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persen Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020 II-83 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kalimantan Tengah menduduki urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. Gambar 2.33 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 2.1.4.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bidang ini membahas permasalahan yang menyangkut ketertiban umum serta upaya perlindungan yang dilakukan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan, dengan total terdapat 2.629 kasus. Semakin banyak kejahatan yang terjadi menimbulkan rasa tidak aman dan cemas bagi masyarakat. Penyelesaian kejahatan belum mencapai 100% dan juga menurun daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian kejahatan mencapai 87,19% sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 78,89%. Angka ini menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dilaporkan, serta memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan. Penurunan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum juga dilihat dari berkurangnya jumlah Linmas atau petugas perlindungan masyarakat. 32,16 35,88 50,97 45,46 52,55 69,23 72,31 73,77 74,33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persen Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak II-84 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Linmas berperan dalam memelihara kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta turut terlibat dalam penanganan bencana. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah demo pada tahun
44. 2022.Demo terjadi karena belum terselesaikannya permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah; belum terakomodirnya hak-hak politik masyarakat; serta sebagai media penyampaian tuntutan atas kekurangan dalam kinerja pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tabel 2.19 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah kejahatan yang dilaporkan 5.699 2.444 2.629 TAD TAD Rasio penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk 138 94 62 TAD TAD Persentase penyelesaian kejahatan 72,19 87,19 78,89 TAD TAD Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk TAD TAD 267:598 270:619 274:621 Jumlah Linmas 49.101 56.032 55.648 58.856 52.032 Cakupan patroli petugas Satpol PP TAD 20 20 25 30 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 13062 15212 14858 15904 14122 Jumlah Demo TAD 5 5 7 10 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 71,27 81,16 74,91 73,17 79,3 Sumber: Badan Pusat Statistik, Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 2.1.4.1.6 Sosial Penanganan urusan sosial berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Amanat ini sesuai disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga II-85 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Ada 20 jenis PMKS yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu korban bencana alam, korban bencana sosial, gembel dan pengemis (gepeng), penderita HIV/AIDS, pecandu narkoba, fakir miskin, anak terlantar, anak korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat, anak korban kekerasan seksual, lansia terlantar, komunitas adat terpencil, penyandang tuna netra, penyandang tuna wicara-rungu, penyandang tuna daksa, penyandang tuna grahita, penyandang cacat fisik, tuna susila, bekas narapidana, dan korban penyalahgunaan NAPZA. Tabel 2.20 Capaian Indikator Bidang Sosial Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 144.777 167.607 226.903 226.518 420.553 Persentase PMKS yang tertangani 52,25 96,05 106,15 47,64 61,71 Rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan 100 100 100 100 100 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 52,25 96,05 106,15 47,64 61,71 Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 420.553 PMKS, sementara pada tahun 2021 berjumlah 226.518 PMKS. Akan tetapi, dari keseluruhan PMKS tersebut, belum sepenuhnya tertangani oleh II-86 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pemerintah. Persentase PMKS yang tertangani juga cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021 yang menurun menjadi 47,64%. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 61,71%. Grafik persentase PMKS yang tertangani dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.34 Persentase PMKS yang Tertangani Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Provinsi Kalimantan Tengah juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjabarkan target pada masing-masing jenis pelayanan SPM bidang sosial. Terdapat lima jenis pelayanan SPM bidang sosial, yaitu:
45. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
46. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
47. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
48. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di dalam panti
49. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. II-87 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1.4.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki- laki. Pada tahun 2019-2023, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, IPG menurun dari tahun
50. 2019.Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. IPG pada tahun 2023 adalah 89,49. Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019-2023, IKG mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2023, terjadi peningkatan IKG dari tahun sebelumnya. IKG pada tahun 2023 adalah 0,541 yang sama dengan IKG pada tahun 2019. Sementara, indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan partisipasi atau peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 81,98, turun poin dari tahun 2019. Tabel 2.21 Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,09 89,03 88,79 89,2 89,49 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,541 0,547 0,537 0,526 0,541 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 83,2 82,41 82,08 82 81,98 Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024 II-88 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender. IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas- struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. IKK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 3,4 menjadi 75,67. Nilai tersebut berada di bawah nilai IKK nasional, yaitu 77,28. Gambar 2.35 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 72,18 73,7 75,67 70,93 73,84 77,28 66 68 70 72 74 76 78 2020 2021 2022 IKK Provinsi IKK Nasional II-89 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya. IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019- 2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019. Gambar 2.36 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 dan 2022 2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan umum non-dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni ketenagakerjaan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. 59,79 61,41 57,68 59,56 66,26 66,89 61,38 63,3 50 55 60 65 70 75 2019 2020 2021 2022 Persentase (%) Chart Title IPA Provinsi IPA Nasional II-90 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1.4.2.1 Tenaga Kerja Penduduk usia produktif adalah kelompok usia yang menjadi penggerak ekonomi wilayah. Semakin tingginya penduduk usia produktif yang bekerja, akan meningkat produktivitas suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, TPAK Provisi Kalimantan Tengah mencapai 69,98% kemudian menjadi 67,18% pada tahun 2023. Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami tren peningkatan pada tahun 2019-2023. Peningkatan TPT secara cukup drastis terjadi pada tahun 2020 yang merupakan akibat dari pandemi Covid-19 menjadi 4,58%. Pada tahun 2021-2023, TPT terus menurun walaupun belum menurun hingga kondisi awal sebelum pandemi Covid-19. Gambar 2.37 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019- 2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 2.1.4.2.2 Pangan Kebijakan pangan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan II-91 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH masyarakat menunjukkan komitmen Kalimantan Tengah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Tengah yang masih terus berfluktuasi selama periode 2015-2022 menunjukkan perlunya peningkatan ketersediaan konsumsi pangan penduduk. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, dan peningkatan skor PPH menunjukkan adanya peningkatan dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk memastikan gizi yang seimbang. Ketersediaan dan keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah defisiensi gizi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pangan berkelanjutan dan mengurangi masalah kelaparan dan malnutrisi. Belum stabilnya peningkatan skor PPH mengindikasikan perlunya komitmen pemerintah provinsi terhadap pemenuhan pangan disertai diversifikasinya. Menurut RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021–2026, konsumsi beras masih tinggi di masyarakat yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada satu jenis sumber pangan dasar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan diversifikasi pangan pada periode jangka panjang selanjutnya. Dinamika skor PPH disajikan pada gambar berikut II-92 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.38 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 2.1.4.2.3 Pertanahan Berdasarkan amanat dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagai kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah provinsi memiliki 9 kewenangan dalam urusan bidang pertanahan, yakni izin lokasi, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sembilan kewenangan dalam urusan bidang pertanahan dijelaskan sebagai berikut:
51. 1.Izin Lokasi Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang bahwa Izin Lokasi digantikan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Namun, II-93 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam hal izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya yang diterbitkan lebih dahulu sebelum ditetapkannya peraturan hukum ini, maka izin lokasi dan atau IPR lainnya dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota kepada pelaku usaha/perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatan lainnya. Setiap pelaku usaha/perusahaan yang telah memperoleh persetujuan/izin prinsip penanaman modal wajib memperoleh izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal. Ketentuan mengenai objek dan subjek KKPR, tata cara pemberian dan jangka waktu hak dan kewajiban pemegang KKPR, dan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Tabel 2.22 Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2020 N o Jenis Perizinan Luas (Ha) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Hak Guna Usaha 1.093.605, 1 1.104.305, 82 1.115.111, 25 1.126.022, 4 1.137.040, 33 1.173.419, 82 2 Perkemban gan Perizinan (arahan lokasi, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dan status 2.942.325, 86 2.969.047, 29 2.996.011, 39 3.023.220, 38 3.050.676, 47 3.390.764, 78 II-94 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH N o Jenis Perizinan Luas (Ha) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kawasan (pelepasan kawasan hutan) serta hak kepemilikan atas tanah (hak guna usaha) perkebunan besar) Sumber: Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
52. 2.Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan definisi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya dibutuhkan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda- benda di atasnya yang dilakukan melalui skema atau proses penyelenggaraan tahapannya.
53. 3.Sengketa Tanah Garapan Berdasarakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menggantikan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang II-95 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada pasal 1 disebutkan bahwa sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 110-2111 tanggal 28 September 2003 disebutkan bahwa tanah garapan merupakan sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan atau tanpa persetujuan tertulis dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan. Sengketa tanah garapan dapat muncul akibat pengaduan masyarakat maupun inventarisasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat tanpa harus dilanjutkan sampai ke lembaga pengadilan. 2.1.4.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Indikator pertama yang dapat menggambarkan capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang tersedia, persentase anak usia 0-17 tahun II-96 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sepanjang periode 2015-2022. Tercatat hanya sebanyak 68,63% anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Nilai tersebut kemudian mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2022 nilai persentase indikator tersebut mencapai 85,62%. Akta kelahiran menjadi penting bagi seseorang, mengingat dokumen tersebut diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan umum. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran, secara de jure dapat dianggap tidak ada. Gambar 2.39 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2015-2022 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Indikator ini menjelaskan mengenai jumlah penduduk wajib KTP (mulai usia 17 tahun 1 hari) yang telah memiliki KTP. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio kepemilikan KTP di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Data tahun 2020 menunjukkan sebanyak 71,97% penduduk wajib KTP telah memiliki II-97 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KTP. Rendahnya rasio kepemilikan KTP pada tahun ini disebabkan oleh adanya pengurangan kapasitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, data tahun 2021 dan 2022 memiliki capaian yang lebih baik, dengan nilai masing-masing berada di atas 97% sebagai hasil dari pemulihan layanan pasca pandemi Covid-19. Secara detail, perkembangan rasio kepemilikan KTP dan NIK disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.40 Rasio Kepemilikan KTP 2.1.4.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran. Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa digunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (kemendesa.go.id). Berdasarkan gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan nilai Indeks Desa II-98 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Membangun setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai IDM mencapai 0,678 atau diklasifikasikan kedalam desa berkembang. Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong dalam desa tertinggal yang kemudian mulai bergeser menjadi desa berkembang pada tahun 2020. Gambar 2.41 Grafik Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022 Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah) Selain menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), pembangunan masyarakat dan desa dapat dilihat menggunakan indikator pada Tabel 2.3.7. Data tahun 2020 hingga 2022 belum tersedia, sehingga pada gambaran ini hanya kondisi sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi beberapa penurunan persentase, yaitu pada lembaga desa yang dibina, pelayanan sosial dasar masyarakat, serta pembentukan kelembagaan posyantek. Penurunan pada indikator tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan desa yang digerakkan oleh lembaga desa, inovasi teknologi tepat guna, serta menurunnya pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan masyarakat dan desa, perlu meningkatkan capaian persentase indikator berikut hingga sampai kondisi 100%. II-99 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.23 Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 45,43 46,25 46,82 59 TAD Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa 5,44 8,16 8,53 6,3 TAD Persentase tingkat perkembangan desa 24,68 25,12 25,33 64 TAD Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa 2,9 2,92 2,92 2 TAD Persentase jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk 16,85 30,53 32,86 42 TAD Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga 0,01 0,02 0,03 0,06 TAD Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk 13,75 21,48 26 20 TAD Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, (diolah) 2.1.4.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui program Keluarga Berencana. Keberhasilan program KB dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, dan cakupan peserta unmeet need. Rasio akseptor KB menunjukkan tingkat partisipasi program Keluarga Berencana (KB) oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Rasio akseptor KB di Provinsi Kalimantan Tengah II-100 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cenderung pada nilai stagnan. Pada tahun 2017, rasio akseptor KB sebesar 79,2 yang kemudian menurun menjadi 79,15 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 79,85 dan stagnan pada angka yang sama pada tahun 2020. Tabel 2.24 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rata-rata jumlah anak per keluarga 0,58 0,66 2,24 2,24 Rasio akseptor KB 79,2 79,15 79,85 79,85 - - Cakupan peserta KB aktif 67,21 65,56 65,06 65,97 63,13 62,84 Cakupan Unmet Need KB 6,3 - - - 12,4 11,8 Angka kelahiran remaja (15-19 tahun) per 1000 perempuan (ASFR 15-19) 83 - - 63,13 36,2 36,2 Rata-rata usia kawin pertama wanita - - - - 19,7 19,7 Persentase penduduk umur 15- 19 tahun berstatus kawin/pernah kawin - - - - 62,82 60,89 Sumber: DP3APPKB Kalimantan Tengah Unmet Need merupakan kebutuhan KB yang belum terpenuhi yang dilihat dari persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2017, nilai unmet need di Kalimantan Tengah sebesar 6,3. Data tidak tersedia pada tahun 2018-2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah unmet need meningkat cukup besar menjadi 12,4. Semakin tinggi angka unmet need maka diperlukan penguatan program keluarga berencana. Pada tahun 2022, nilai unmet need mulai menurun menjadi 11,8 yang artinya semakin meningkat jumlah keluarga yang mampu mengakses alat kontrasepsi. 2.1.4.2.7 Perhubungan Sistem transportasi (darat, sungai/laut, dan udara) serta lalu lintas merupakan unsur penting dan krusial dalam mendukung keberhasilan progres II-101 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pembangunan, terutama dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi masyarakat dan evolusi wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain yaitu pembangunan infrastruktur jaringan transportasi. Aksesbilitas antar wilayah dalam keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi kuat kaitannya dalam pemerataan pembangunan wilayah. Untuk mengatasi kesenjangan jarak antara tempat asal dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas. Berdasarkan data pada grafik dibawah ini, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah arus penumpang angkutan umum memiliki tren yang fluktuatif. Pandemi Covid-19 turut memengaruhi tren penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya tren menunjukkan adanya kenaikan jumlah arus penumpang seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan oleh pemerintah. II-102 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.42 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perhubungan (diolah) Berbicara mengenai urusan perhubungan, tentu tidak akan lepas kaitannya dengan mobilisasi orang dan barang (logistik). Lebih lanjut mengenai mobilisasi orang di dalam suatu wilayah dapat dijelaskan dengan indikator load factor. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), load factor merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Load factor angkutan umum disetiap rutenya berkisar mulai dari 30% sampai 100%. Load factor angkutan jalan dari tahun 2015-2020 memiliki tren meningkat, dari angka 71% di tahun 2015 meningkat menjadi 74% di tahun 2020. Namun, perlu menjadi catatan bahwa belum terdapat data lebih lanjut mengenai variasi kendaraan pada angka ini, apakah didominasi oleh angkutan umum atau kendaraan pribadi. Tren yang meningkat pada lima tahun terakhir ini tentu menjadi kesempatan bagus untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan pergerakan orang dan barang di wilayahnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah. 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah (Jiwa) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2018- 2022 II-103 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.43 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perhubungan (diolah) Banyaknya sungai yang melewati wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi potensi pengembangan wilayah dalam urusan perhubungan. Pembangunan pelabuhan laut menjadi salah satu fokus pembangunan urusan perhubungan di Provinsi Kalimantan Tengah. A. Pelabuhan Laut Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun lokal) yang terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan baru, dan pelabuhan perikanan.
a.Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah:
1. 1.Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (diusulkan menjadi 71 72 72 73 73 74 69 70 71 72 73 74 75 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persen Load Factor Angkutan Jalan II-104 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pelabuhan Utama di Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur)
2. 2.Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. 3.Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
4. 4.Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
5. 5.Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;
6. 6.Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau;
7. 7.Pelabuhan PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan; dan
8. 8.Pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.
b.Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah:
1. 1.Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan;
2. 2.Pelabuhan Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan.
c.Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal adalah :
1. 1.Pelabuhan Kereng Bangkirai di kota Palangkaraya;
2. 2.Pelabuhan Pangkalan Bun di kabupaten Kotawaringin Barat;
3. 3.Pelabuhan Samuda di kabupaten Kotawaringin Timur; dan
4. 4.Pelabuhan Kuala Jelai di kabupaten Sukamara;
5. 5.Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan
d.Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah : II-105 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. 1.Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. 2.Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. 3.Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
4. 4.Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.
e.Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah:
1. 1.PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
2. 2.PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;
3. 3.PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;
4. 4.PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;
5. 5.PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. 6.PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; dan
7. 7.PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain berbagai pelabuhan yang disebutkan di atas, Kalimantan Tengah juga memiliki alur pelayaran internasional dan nasional. Alur pelayaran internasional dan nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:
a.Alur pelayaran Internasional: Sampit – luar negeri.
b.Alur pelayaran Nasional: Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit-Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun - Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya; Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; II-106 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Batanjung – Semarang; Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; dan Pulang Pisau – Jakarta. 2.1.4.2.8 Komunikasi dan Informatika Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan tengah, serta pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya persebaran informasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur telekomunikasi juga semakin tinggi. Terlebih kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan menguasai teknologi komunikasi dan informatika terus meningkat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai regulator dan pelaku dalam pembangunan yang mengatur dan mengendalikan infrastruktur komunikasi dan informasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1517 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kabupaten/kota, diketahui sejumlah 1228 desa/kelurahan sudah terlayani layanan telekomunikasi pada tahun 2022. Sisanya yakni sejumlah 343 desa/kelurahan belum terlayani layanan telekomunikasi atau termasuk dalam area blankspot. II-107 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.44 Jumlah Jaringan Telepon Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meraih skor indeks SPBE 2,76 (kategori baik) pada tahun 2018 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nilai indeks predikat dengan rincian skor: Kurang (<1,8); Cukup (1,8 - 2,6); Baik (2,6 - 3,5); Sangat Baik (3,5 - 4,2); dan Memuaskan (4,2 – 5,0). Namun, dalam empat tahun terakhir angkat tersebut justru mengalami penurunan yang berakhir pada 1,9 pada tahun 2022. 625 625 625 637 637 637 637 706 660 761 754 754 500 550 600 650 700 750 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Jaringan Telepon II-108 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.45 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah) Salah satu indikator penting lainnya dalam perencanaan pembangunan di dalam urusan komunikasi dan informasi adalah Indeks Literasi Digital. Pengukuran literasi digital dilakukan dengan menghitung sub indikator di bawahnya yang terdiri dari 4 kategori sub-indeks. Keempat kategori sub- indeks tersebut yaitu informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, kemanan, dan kemampuan teknologi. Masing-masing sub-indeks ini selanjutnya diukur dari 7 aspek yang bersifat lebih mikro yang telah disepakati secara nasional. Pilar tersebut digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang kemampuan menggunakan teknologi, pengetahuan tentang keamanan pribadi, kemampuan berpikir kritis, pengetahuan keamanan perangkat, informasi dan literasi data, kemampuan berkomunikasi, serta etika dalam menggunakan teknologi. Skor Indeks Literasi Digital berkisar 1-5. Semakin besar skor, semakin tinggi literasi digital suatu wilayah. Indeks Literasi Digital Provimsi Kalimantan dalam tiga tahun terakhir sudah berada di atas rata-rata Indeks Literasi Digital Nasional, terakhir pada tahun 2022 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 3,6. 2,76 1,49 1,49 1 1,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) II-109 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.46 Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah) 2.1.4.2.9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sementara itu, usaha Mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perseorangan maupun badan usaha, dengan kekayaan paling banyak 50 juta dan omzet usaha mikro paling banyak 300 juta setahun dengan fasilitas minim dan terbatasnya jumlah karyawan. 2.1.4.2.10 Penanaman Modal Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk meninjau tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah investasi atau penanaman modal. Hal tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari kehadiran investasi, yakni peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan optimalisasi sarana produksi untuk menghasilkan luaran dan nilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 2.1.4.2.11 Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan penerus bangsa sehingga aspek kepemudaan perlu diperhatikan dalam pembangunan 3,68 3,52 3,6 3,47 3,49 3,54 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 2020 2021 2022 Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022 Kalimantan Tengah Indonesia II-110 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sebagai penyiapan kualitas penerus pembangunan. Indeks pembangunan pemuda (IPP) memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Lapisan tersebut terdiri atas pembangunan individu, pembangunan kesejahteraan, dan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Aspek-aspek pembangunan pemuda dalam IPP dikelompokkan menjadi lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Selama periode tersebut, IPP Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah IPP nasional. IPP tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada tahun 2020, yaitu 50,67. Pada tahun 2023, IPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah 50, yang mengalami peningkatan 0,83 poin dari IPP tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan nilai, IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut berada di peringkat dua terendah nasional. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023, nilai domain IPP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 selain domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya. Pada domain pendidikan, masalah yang terjadi adalah kepesertaan pada pendidikan tinggi yang masih rendah. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, persentase wirausaha pemuda juga masih rendah (0,17). Partisipasi dan kepemimpinan pemuda memiliki masalah rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan. Sementara, pada domain gender dan diskriminasi, partisipasi pendidikan menengah dan atas pemuda perempuan dan rendahnya partisipasi pemuda II-111 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH perempuan dalam sektor formal. Selain itu, perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Tengah juga masih tinggi (14,72). Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2023 Pembangunan dibidang olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia dibidang kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan olahraga menggunakan Sport Development Index (SDI). Pengukuran SDI menggunakan sembilan dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, performa, dan partisipasi (kemenpora.go.id). Pengukuran SDI mulai dilakukan pada tahun 2021. Nilai SDI Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 44% dan menurun menjadi 32,4% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan SDI bisa dilakukan melalui intervensi kebijakan dan pengadaan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Tabel 2.25 Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah organisasi kepemudaan 62 66 66 66 66 66 Jumlah kegiatan kepemudaan 35 13 11 12 8 32 49,17 50,67 49 50 52,67 52,67 51 53,33 45 47 49 51 53 55 57 59 2019 2020 2021 2022 Indeks IPP Provinsi IPP Nasional II-112 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah organisasi olahraga 42 42 42 42 36 36 Jumlah klub olahraga 46 46 46 46 46 46 Jumlah lapangan olahraga 289 1214 1214 1214 3070 3070 Jumlah gedung olahraga 16 16 16 16 16 16 Sport Development Index - - - - 44% 32,4% Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah) 2.1.4.2.12 Statistik Urusan pemerintahan daerah bidang statistik diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Urusan statistik daerah difokuskan kepada data statistik sektoral yang berperan penting dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 2.1.4.2.13 Persandian Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang persandian bertujuan untuk memastikan keamanan arus informasi yang dimiliki oleh daerah. Informasi menjadi suatu aset berharga bagi daerah karena karakteristiknya, meliputi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. 2.1.4.2.14 Kebudayaan Kebudayaan selain sebagai identitas wilayah juga menjadi modal pembangunan secara ekonomi, pembangunan komunitas, pendidikan maupun lainnya. Pembangunan kebudayaan di Indonesia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. IPK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 II-113 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mencapai 58,09, naik 2,33 poin dari tahun 2019. Pada tahun tersebut, capaian dimensi ekonomi budaya memiliki nilai terendah dibandingkan dimensi- dimensi lainnya. Selama tahun 2019-2022, IPK Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi daripada IPK nasional, kecuali pada tahun 2019. Gambar 2.48 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022 Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023 Pada tahun 2021, imbas dari adanya Covid-19 terjadi rasionalisasi anggaran sehingga mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Namun masih terdapat kegiatan gelar seni budaya yang diselenggarakan Taman Budaya yang sumbernya dari DAK yang menjadi magnet menarik kunjungan wisatawan lokal untuk berkunjung dan menyaksikan pertunjukan seni yang diselenggarakan saat itu, seperti pertunjukan tari, teater dan pameran lukisan. Tabel 2.26 Capaian Kinerja Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022 No Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah cagar budaya yang terpelihara 3 buah 32 cagar budaya /situs 3 buah 3 buah 3 buah II-114 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2 Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara 50 koleksi 115 koleksi 328 koleksi 650 koleksi 361 3 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 festival /gelar seni 15 festival/ gelar seni 10 festival/ gelar seni 14 festival/ gelar seni 12 festival/ gelar seni Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2023 Cagar budaya yang dipelihara pada tahun 2021 yaitu berupa pengelolaan/perbaikan 3 (tiga) Rumah Betang, yaitu Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Betang Tumbang Malahoi dan Betang Tumbang Kurik di Kabupaten Gunung Mas. Koleksi benda museum yang dipelihara pada tahun 2021 yaitu koleksi yang ada pada Museum Balanga yang dananya berasal dari DAK non fisik museum. Koleksi yang dapat dipelihara/dirawat yaitu sebanyak 650 koleksi dari 4.524 koleksi keseluruhan Museum Balanga. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) didapat dari data cagar budaya yang telah terdaftar di Registrasi Nasional Cagar Budaya sesuai UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya , sedangkan Cagar Budaya di TA 2022 yang telah dilaksanakan revitalisasi Huma Hai Loendjoe di Kabupaten Kapuas. 2.1.4.2.15 Perpustakaan Pembangunan dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dilakukan untuk mewujudkan peran perpustakaan sebagai penyedia informasi dalam rangka meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat, meningkatkan pelayanan berbasis IT, dan meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Membaca (IPLM), yaitu kajian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Nilai IPM Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari II-115 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tahun ke tahun. Pada tahun 2018 nilai IPLM sebesar 27,6. Kemudian meningkat menjadi 30,8 pada tahun 2021 dan 46,2 pada tahun 2022. Walaupun menunjukkan tren meningkat, nilai IPLM Kalimantan Tengah masih berada dibawah nilai IPLM nasional. Berikut grafik perbandingan IPLM Kalimantan Tengah dan IPLM nasional. Gambar 2.49 Grafik IPLM Nasional dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (diolah) Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Keterangan 2019 2020 2021 2022 Jumlah pengunjung perpustakaan 22.150 11.215 20.556 26.675 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan 28 35 37,4 42,19 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 33 33 30 28 Jumlah anggota perpustakaan 4179 2174 TAD TAD Jumlah koleksi buku perpustakaan 3.022 31.195 30.000 32.000 Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan 88.223 39.916 TAD TAD Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 2.1.4.2.16 Kearsipan Urusan kearsipan digunakan sebagai bahan untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih II-116 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan transparan. Capaian indikator urusan kearsipan cenderung stagnan seperti pada indikator jumlah SOPD yang menerapkan kearsipan secara baku dan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Tabel 2.28 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan 46 46 46 - - Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 60 65 85 85 85 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 11 13 14 19 15 Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) 43,7 35,11 42,35 41,2 21,29 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.1.4.3.1 Kelautan dan Perikanan Berdasarkan kondisi geografis, terdapat tujuh

(7)kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki atau berbatasan dengan wilayah laut. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingin, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Besarnya sumber daya kemaritiman di wilayah Kalimantan Tengah sayangnya masih dihadapkan pada tingginya eksploitasi yang menyebabkan degradasi lingkungan. Adapun aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya berada di laut, namun di hulu sungai, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, permukiman, dan deforestasi hutan yang kemudian berdampak pada hilir sungai. Ditinjau dari potensi perikanannya, Tabel berikut menunjukkan II-117 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH jumlah produksi perikanan (ton/tahun), baik perikanan tangkap maupun budidaya, selama periode enam tahun (2016–2021). Tabel 2.29 Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya Tahun 2016–2021 Jenis Budidaya Jumlah Produksi (Ton) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tangkap 151.276,5 113.194,52 132.483,99 150.437,93 153.426,16 151.510,52 Budidaya 77.724,54 94.346,27 98.151,88 101.857,32 116.729,4 120.935,64 Produksi perikanan tangkap mencakup volume (ton) dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum daratan. Selama tujuh tahun terjadi fluktuasi volume tangkapan yang mana jumlah tangkapan pada 2017 hingga 2019 belum dapat melebihi tangkapan di tahun 2016. Di sisi lain, peningkatan terus terjadi selama tujuh tahun pada produksi perikanan budidaya hingga mencapai 120.935,64 ton di tahun 2021. Jumlah ini menunjukkan peningkatan volume hingga 43.211,1 ton dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan positif tersebut dapat mengindikasikan keberhasilan program dan fasilitasi produksi sektor perikanan serta peningkatan kualitas SDM dalam mengelola budidaya perikanan. 2.1.4.3.2 Pariwisata Pembangunan pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menghasilkan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan sektor ini akan mempromosikan budaya, seni, dan warisan alam Kalimantan Tengah, meningkatkan pemahaman akan keanekaragaman lingkungan, serta memperkuat kesadaran lingkungan. Selain itu, pembangunan pariwisata dapat II-118 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mendukung infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, seperti jalan, bandara, dan sanitasi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengembangan pariwisata juga membuka peluang investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, menciptakan dampak positif dalam diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor lainnya. Namun, pembangunan pariwisata harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan yang bijaksana untuk melindungi sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk Kalimantan Tengah dalam jangka panjang. Salah satu destinasi wisata andalan Kalimantan Tengah ialah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan yang menjadi kawasan perlindungan flora dan fauna, khususnya orang utan. Destinasi ini umumnya menarik lebih banyak turis mancanegara dibanding turis lokal, terutama pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Sebagai penunjang pariwisata diadakanlah pameran tahunan sebagai media bagi setiap daerah di Kalimantan Tengah untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Tengah selama empat tahun. II-119 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.30 Jumlah Total Kunjungan Wisatawan di Kalimantan Tengah Tahun 2018–2023 Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Wisatawan Nusantara 1.495.009 783.100 589.098 1.667.830 1.786.610 Jumlah Wisatawan Mancanegara 61.479 2.365 579 21.932 17.134 Jumlah Wisatawan 1.556.488 785.465 589.677 1.689.762 1.803.744 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah) 2.1.4.3.3 Pertanian Pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Pembangunan pertanian dan perkebunan juga berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan pasokan makanan yang stabil untuk penduduk. Selain itu, sektor ini membantu dalam diversifikasi ekonomi, dengan menghasilkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya. Momentum tersebut membuka peluang untuk investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan juga mendukung pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, serta menghindari kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang. II-120 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.31 Luas Panen Setiap Komoditas Luas Panen 2019 2020 Padi 146.145,00 143.275 Jagung 19.631,00 26.893 Kedelai 88 94 Kacang Tanah 213 265 Kacang Hijau 16 23 Ubi Kayu 2.889 2.277 Ubi Jalar 488 512 Sumber: BPS (Diolah) Ditinjau dari data produktivitas pertanian pada tabel di bawah, terdapat peningkatan produkivitas pada komoditas padi, kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Peningkatan tertinggi ada pada komoditas ubi kayu sebesar 10,02 kuintal per hektar. Adapun penurunan produktivitas tertinggi terjadi pada komoditas ubi jalar dengan penurunan sebesar 11,46 kuintal per hektar. Adanya peningkatan produktivitas komoditas selain padi mengindikasikan peningkatan variasi sumber pangan daerah, namun terjadinya penurunan pada komoditas tertentu perlu menjadi perhatian untuk dilihat penyebabnya dan memetakan pengembangan ke depan dengan berbasis pada data series yang lebih panjang. Tabel 2.32 Produktivitas Pertanian Produktivitas 2019 2020 Padi 30,35 33,58 Jagung 50,54 48,28 Kedelai 14,99 15,65 Kacang Tanah 12,59 9,05 Kacang Hijau 4,63 10,04 Ubi Kayu 263,77 273,79 Ubi Jalar 126,6 115,14 Sumber: BPS (Diolah) Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan menjadi lumbung pangan melalui pengembangan food estate. Secara lebih khusus, data mengenai komoditas padi selama II-121 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH periode 2019–2022 menunjukkan peningkatan produktivitas meski cenderung berfluktuasi. Diperlukan komitmen pemerintah provinsi dan pusat dalam mewujudkan keberlanjutan pangan di Kalimantan Tengah yang tidak hanya untuk padi, namun juga sumber pangan lain sebagai upaya diversifikasi pangan. Tabel 2.33 Padi 2019 2020 2021 2022 Luas Panen 146145,00 143275 125870,1 109756,2 Produksi 443.561 403.023 381.190 353.865 Produktivitas 30,35 33,58 30,28 32,24 Sumber: BPS (Diolah) Perdagangan memainkan peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan sektor perdagangan meningkatkan konektivitas antar daerah, menghadirkan peluang bisnis baru, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal. Dampak tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan sektor perdagangan memungkinkan akses lebih baik terhadap barang dan jasa, memfasilitasi investasi, serta mendukung pengembangan infrastruktur logistik yang lebih baik, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah. Kesiapan dalam perdagangan ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasaran. Adanya sarana dan prasarana berpengaruh pada kelancaran dan distribusi barang yang kemudian memengaruhi harga barang. Berdasarkan tabel di bawah, terdapat fluktuasi dengan tren penurunan pada jumlah pasar rakyat. Pasar rakyat yang mulanya berjumlah 410 di tahun 2016 kemudian turun menjadi 406 pada tahun II-122 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022 meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Adapun pasar modern mengalami perkembangan jumlah secara umum dari 120 unit pada tahun 2016 kemudian menjadi 335 unit pada tahun 2022. Ditinjau dari rata-rata laju perubahannya, diperkirakan pasar modern dapat bertambah hingga lebih 1030 unit pada tahun 2045 dan pasar rakyat hanya bertambah sampai 500 unit. Transisi preferensi masyarakat selama periode 2016–2022 yang memengaruhi jumlah kedua jenis pasar di atas dapat menjadi dasar pertimbangan regulasi terkait pemasaran, logistik barang, dan pemberdayaan. Tabel 2.34 Jumlah Pasar No. Jenis Pasar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Pasar Rakyat 410 421 429 507 507 419 406 2 Pasar Modern 120 202 219 183 183 331 335 Jumlah 530 623 648 690 690 741 741 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di sisi lain, terkait dengan aktivitas ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat peningkatan jumlah eksportir dari 24 eksportir di tahun 2018 menjadi 39 eksportir di tahun 2022. Akan tetapi, terjadi penurunan pada jumlah SKA atau Surat Keterangan Asal. SKA sendiri juga disebut sebagai Certificate of Origin (COO) yang merupakan sertifikasi asal barang yang menunjukkan bukti bahwa suatu barang atau komoditas yang diekspor memang berasal dari daerah atau negara pengekspor. Selain itu, terjadi peningkatan FOB dalam kurun waktu lima tahun selama periode 2018 hingga 2022. FOB atau Free On Board adalah harga barang yang digunakan sebagai dasar pembebasan atau II-123 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH de minis value, apabila suatu barang bernilai kurang dari batas pembebasan maka tidak dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impor. Tabel 2.35 Aktivitas Ekspor di Kalimantan Tengah No. Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 1 Eksportir 24 24 30 24 39 2 SKA 795 643 878 815 218 3 FOB (USD) 248.753.095 2.244.156.025 1.039.841.228 631.939.889,8 88.7242.196,5 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, sektor perdagangan memainkan peran kunci dalam mengirimkan komoditas pertanian dan perkebunan ke pasar nasional dan internasional. Hal ini membantu diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Namun, pembangunan sektor perdagangan harus diimbangi dengan regulasi yang efisien dan perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. 2.1.4.3.4 Perindustrian Industri merupakan pilar penting dalam memicu transformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun melalui pengembangan industri lokal, maka daerah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Langkah tersebut juga dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan II-124 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengurangi tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, perindustrian mendukung pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi teknologi, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih maju. Industri yang berkembang kemudian mampu menciptakan pasar untuk produk- produk lokal dan meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam yang ada. Pada pelaksanaan pengembangannya, penting memerhatikan pengelolaan yang berkelanjutan disertai pemantauan yang ketat sesuai dengan regulasi berlaku guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Tabel 2.3.21 menunjukkan jumlah industri besar dan tenaga kerja di bidang industri besar selama periode 2017 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah industri dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2045 sebanyak 185 industri besar. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan adanya penurunan jumlah tenaga kerja di bidang industri besar yang mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri bukan merupakan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila terjadi hal demikian, maka diperlukan intervensi regulasi yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membersamai pertumbuhan pada sektor industri dan manufaktur sebagai industri pengolahan yang nantinya berimplikasi pada peningkatan nilai ekonomi provinsi. II-125 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.36 Jumlah Industri Besar Beserta Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Industri 115 102 102 141 142 148 Jumlah Tenaga Kerja 41.851 20.380 20.380 20.824 Tidak ada data Tidak ada data Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di sisi lain, industri kecil di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif, baik dari jumlah industri maupun tenaga kerja yang diserap. Tabel 2.3.22 di bawah menunjukkan perkembangan angka keduanya selama periode tahun 2017 hingga 2021. Adapun Gambar. di bawah menunjukkan grafik proyeksi (BAU) dari jumlah industri kecil beserta tenaga kerja industri kecil. Dari grafik tersebut diketahui bahwa peningkatan akan terus terjadi secara stabil pada sektor industri kecil. Tabel 2.37 Jumlah Industri Kecil beserta Tenaga Kerja Industri Kecil 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Industri 5164 7953 8633 8724 9653 Jumlah Tenaga Kerja 21269 27516 29410 26289 31255 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian II-126 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 2.50 Grafik Proyeksi Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diolah) Pengembangan industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Perekonomian daerah pun dapat berkembang disertai dengan diversifikasi ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global. Investasi dalam infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan daerah dari pajak bisa membantu pembiayaan pembangunan lanjutan. Perlu menjadi catatan bahwa pengawasan lingkungan harus tetap diutamakan dan penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas disertai dengan peningkatan kualitas SDM. 2.1.4.3.5 Transmigrasi Indikator pada bidang transmigrasi berikut merujuk pada dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Terdapat penurunan jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat pada tahun 2019. Pada 5164 10950 12534 14790 16582 18098 19427 21269 32771 34969 38332 40843 42875 44594 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil (BAU) Jumlah Industri Kecil Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil II-127 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tahun 2018 sebanyak 609 lahan tersertifikasi, dan bertambah 750 pada tahun 2019. Akan tetapi, jumlah ini belum bisa digunakan untuk menghitung ketercapaian penerbitan sertifikat lahan karena belum ditemukan data jumlah lahan transmigrasi keseluruhan (sudah dan belum mendapatkan sertifikat). Pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi menggunakan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang menunjukkan peningkatan mulai tahun 2020 hingga 2022. Nilai indeks pada tahun 2020 sebesar 22,7, kemudian meningkat menjadi 39,6 pada tahun 2021 dan mencapai 41,18 pada tahun 2022. Angka ini masih bisa ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat proyek prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi yang salah satunya berlokasi di Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau. Pengembangan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pengembangan pangan dalam bentuk food estate. Diperlukan data lebih rinci untuk mengetahui keberhasilan proyek revitalisasi kawasan transmigrasi ini. Tabel 2.38 Capaian Indikator Bidang Transmigrasi Indikator 20 17 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat 13 60 609 750 TAD TAD TAD Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung 0 25 143 TAD TAD TAD Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan 4 4 0 TAD TAD TAD Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional TA D TAD 20,8 22,7 39,6 41,18 II-128 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng (Diolah) 2.1.4.3.6 Energi Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah selama sebelas tahun terakhir (2011- 2022) terus memgalami peningkatan tetapi masih di bawah garis nasional. Tercatat pada tahun 2011 persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 65,49% dan terus meningkat menjadi 85,36% di tahun 2022. Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun sudah mencapai angka 85,36%, rata-rata nasional sudah mencapai 97,73% sehingga masih jauh di bawah rata-rata nasioanl, bahkan berada pada urutan ke 34 dari 36 provinsi di Indonesia. Gambar 2.51 Grafik Perbandingan Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan jumlah pengguna (rumah tangga) yang memiliki sumber penerangan listrik baik listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan seluruh jumlah rumah tangga yang ada. Rasio Elektrifikasi tahun 2015 sebesar 70,71% dan tahun 2020 Rasio 65,49 68,49 72,79 73,74 77,81 76,93 81,75 82,79 84,45 85,73 83,52 85,36 90,51 92,13 93,17 93,97 94,44 94,93 95,99 96,52 96,73 96,95 97,26 97,73 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persen Perbandingan Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional tahun 2011-2022 Kalimantan Tengah Indonesia II-129 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Elektrifikasi sebesar 86,69%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 15,69% pada lima tahun terakhir. Gambar 2.52 Grafik Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015- 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 2.1.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 2.1.4.4.1 Perumusan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang urusan ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan monitoring bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana, menemukan kesalahan sedini mungkin dalam pelaksanaan rencana, serta melakukan penyesuaian implementasi kebijakan dengan melihat kondisi lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan termasuk untuk mengukur output atau hasil, dampak kebijakan, serta penyimpangan yang terjadi. Terkait urusan ini belum tersedia data yang dapat diakses. 70,71 75,9 75,89 85,72 86,67 86,62 50 60 70 80 90 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persen Rasio Elektrifikasi II-130 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1.4.4.2 Pengawasan Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan yang dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah dijalankan olehl Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng menunjukkan level yang stabil pada tahun 2020 dan 2021, yaitu pada level 3. Tingkat leveling APIP ini masih bisa ditingkatkan hingga mencapai nilai maksimal, yaitu level 5. Opini hasil pemeriksaan eksternal terhadap urusan pemerintahan daerah juga sudah baik, yaitu opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Penurunan terjadi pada persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai BPK/RI, Itjen Kemendagri/teknis lainnya, dan inspektorat. Kinerja pemerintah juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengukuran indeks ini menggunakan indikator indeks perilaku anti korupsi, nilai SAKIP, opini BPK, indeks kelembagaan, indeks SPBE, indeks profesionalisme ASN, dan indeks II-131 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pelayanan publik. Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya walaupun peningkatan tersebut cukup kecil. Tabel 2.39 Capaian Indikator Bidang Pengawasan Indikator 2018 2019 2020 2021 Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal WTP WTP WTP WTP Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalteng TAD Level 3 Level 3 Level 3 Persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai: - BPK RI 84,14 78,49 88 50 - ITJEN Kemendagri/teknis lainnya 87,7 52,24 90 50 - Inspektorat 89,49 90,8 93 70 Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan 22,97 52,78 10 50 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Provinsi (SAKIP) Kalimantan Tengah 62,86 63,05 62,05 62,44 Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "B" TAD TAD TAD 50 Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP 44 58 60 TAD Indeks Reformasi Birokrasi 59,28 59,59 TAD 59,73 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah) 2.1.4.4.3 Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menentukan arah kebijakan suatu daerah di masa depan. Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang dapat dipenuhi kedepannya. Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator-indikator seperti II-132 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kesesuaian antar dokumen perencanaan, persentase ketercapaian target indikator RPJMD, serta jumlah perangkat daerah yang telah berhasil mencapai target. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, diketahui bahwa beberapa indikator seperti kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD serta Renja PD dengan Renstra PD mengalami penurunan pada tahun 2020. Artinya terdapat peningkatan ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan tersebut. Selain itu juga terjadi penurunan ketercapaian target indikator RPJMD. Penurunan-penurunan ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Tabel 2.40 Capaian Indikator Bidang Perencanaan Indikator 2017 2018 2019 2020 Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 100 89,74 96,67 78,28 Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RKP tahun n+1 (2020) 100 100 100 100 Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 89,7 86,24 95,7 92,83 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 86,1 80,94 94,29 66,38 Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD 91,2 94,78 95,86 95,86 Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) 36 36 37 38 Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target 51 45,7 47,45 36,52 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah) II-133 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1.4.4.4 Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kepegawaian Kinerja bidang kepegawaian dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal, serta jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Indikator jumlah PNS menggambarkan kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal menggambarkan jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan lanjut. Sementara itu, jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat menggambarkan upaya pembinaan dan penegakan disiplin terhadap para aparatur sipil yang melakukan pelanggaran. Secara rinci, kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.41 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.Jumlah PNS Prov. Kalteng 4.915 10.382 10.019 10.059 9.653 9.596 9.271
2.Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal 1,02% 0,96% 1,49% 1,25% 0,88% 0,82% 1,24% II-134 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu 76 18 28 14 28 TAD TAD Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Jumlah PNS pada tahun 2016 sebesar 4.915 pegawai. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi 10.382 pegawai. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 10.059 pegawai. Peningkatan yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni pengadaan seleksi CPNS dan pendataan jumlah pegawai yang diperbaharui. Sementara itu, penurunan jumlah PNS terjadi pada tahun 2018, 2020, 2021, dan
2022.Penurunan yang terjadi umumnya disebabkan oleh keberadaan PNS yang memasuki masa purnatugas, mutasi keluar, maupun kematian. Indikator kedua yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas PNS adalah dengan menyediakan jalur tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar merupakan penugasan kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan II-135 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH izin belajar merupakan pemberian izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan pembiayaan mandiri. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase PNS yang mengikuti program tugas belajar dan izin belajar di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Nilai tertinggi persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal berada pada tahun 2018, yakni sebesar 1,49% dari total PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, persentase terendah PNS yang melanjutkan pendidikan formal terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,82%. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi perangkat daerah yang mengurusi kepegawaian, mengingat pendidikan lanjut dapat menunjang karier PNS dengan meningkatkan pola pikir, perilaku, dan kemampuan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Sebagai abdi negara, seorang PNS terikat terhadap kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. PNS harus menjaga ucapan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Berdasarkan data yang tersedia, secara II-136 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH umum jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu mengalami penurunan. Tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu tertinggi, yakni sebanyak 76 kasus. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019 dengan jumlah kasus secara berturut-turut 18 kasus dan 14 kasus. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani secara tepat waktu mengalami peningkatan, hingga mencapai masing- masing sejumlah 28 kasus. Penurunan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat dimaknai bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada tataran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, sehingga penanganan kasus pelanggaran disiplin juga mengalami penurunan. Pendidikan dan Pelatihan Kinerja bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat teknis yang lulus post test, dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus post test. Secara rinci, kondisi indikator bidang diklat di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut. II-137 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.42 Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan 92,94 92,98 0 96 99 0 2. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan 98,75 85,34 56,81 88 100 0 3. Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test 100 88,34 126,67 99 79 68,6 4. Pesertase peserta diklat fungsional yang lulus post test 100 0 31,75 98 72 113,27 Sumber: Badan Pengembangan SDM Kalteng Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum tingkat kelulusan diklat di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Terkait peserta diklat prajabatan, persentase kelulusan dengan predikat memuaskan telah berada di atas 90%. Nilai tertinggi persentase kelulusan diklat prajabatan dengan predikat memuaskan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 99%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 92,94%. Diklat prajabatan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. II-138 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kemudian, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami tren penurunan selama periode 2015-2017 dan mengalami peningkatan pada periode 2018-2019. Sebanyak 98,75% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2015 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Persentase tersebut mengalami penurunan, hingga pada tahun 2017 mencapai titik terendah sebesar 56,81%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kurikulum diklat kepemimpinan yang dianggap terlalu sulit, sehingga perlu adanya perbaikan. Pasca tahun 2017, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan kembali mengalami peningkatan. Sebanyak 88% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2018 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Sementara itu, pada tahun 2019 seluruh peserta berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Fluktuasi juga terjadi pada indikator persentase peserta diklat teknis yang lulus post test dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus post test. Diklat teknis merupakan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS, sedangkan diklat fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi jenjang jabatan fungsional. II-139 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test pada tahun 2015 mencapai 100%. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga mencapai 88,34%, sebelum akhirnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 hingga mencapai 126,67%. Namun, persentase peserta diklat teknis yang lulus post test kembali mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 68,6%. Persentase peserta diklat fungsional yang lulus post test pada tahun 2015 mencapai 100%. Terjadi penurunan persentase peserta diklat fungsional yang lulus post test pada tahun 2017, yakni hanya sebesar 31,75%. Peningkatan terjadi pada tahun 2018, dengan persentase kelulusan peserta diklat fungsional mencapai 98%. Meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 hingga mencapai 72%, persentase kelulusan post test peserta diklat fungsional meningkat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 113,27%. 2.1.4.4.5 Penelitan dan Pengembangan Salah satu elemen penting untuk memastikan kualitas kebijakan yang disusun dalam sebuah perencanaan pembangunan adalah keberadaan hasil penelitian dan pengembangan yang mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis di suatu wilayah kajian. Melalui penyediaan masukan dan rekomendasi dari sebuah hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, diharapkan proses pengambilan kebijakan II-140 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH strategis dapat dilakukan dengan lebih baik dan memiliki landasan yang lebih kuat. Kinerja pada unsur penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan dengan indikator persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa selama periode tahun 2017-2022, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah mencapai 100% pada empat tahun, yakni tahun 2017, 2018, 2021, dan 2022. Beberapa kajian yang dilakukan selama periode tersebut diantaranya adalah kajian aspek teknis dan sosial ekonomi program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, kajian optimalisasi fiskal daerah dan potensi penerimaan dan penggunaannya, kajian pemetaan kluster potensi pariwisata, kajian pengembangan UMKM, dan kajian lingkungan hidup strategis. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan kajian atau penelitian yang berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut. II-141 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 2.43 Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 No Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah 100 100 0 0 100 100 Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Renja Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 2.1.4.4.6 Keuangan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga indikator utama, yakni Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Daerah, Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Selama periode 2015-2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Opini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. SILPA merupakan indikator yang menggambarkan sejumlah dana yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah II-142 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam melakukan pelayanan masyarakat pada tahun tersebut. SILPA dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pembiayaan daerah. Berdasarkan data yang tersedia pada periode 2015-2022, persentase SILPA terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Nilai terendah SILPA terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 1,33% dari APBD tahun berjalan, sedangkan nilai tertinggi SILPA terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 18,19%. Persentase SILPA yang masih tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengindikasikan realisasi penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum optimal. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan masing-masing daerah yang diperoleh melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Indeks ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui IKFD di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2015-2022. Nilai IKFD pada tahun 2015 adalah sebesar 1,35. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan, hingga pada tahun 2019 nilainya menjadi 0,437. Meskipun II-143 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,776, nilai IKFD kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga nilainya menjadi 0,392. Nilai IKFD mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 hingga menjadi 2,314. Semakin tinggi nilai IKFD, maka kemampuan suatu daerah dalam menjalankan program-program pelayanan wajib menggunakan anggaran yang tersedia akan semakin baik. Secara rinci, perkembangan ketiga indikator tersebut selama periode 2015-2022 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.44 Capaian Indikator Bidang Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2.Persentase SILPA terhadap APBD 6,88% 1,33% 11,71% 18,19% 18,15% 14,17% 6,89% 18,13%
3.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 1,35 1,17 0,61 0,464 0,437 0,776 0,392 2,314 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2.2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 Tahun 2023 merupakan tahun peralihan dari masa RPJMD 2016- 2021 dan masa RPJMD 2021-2026, dimana tahun 2022 RPJMD periode 2021-2026 masih dalam tahap penyusunan sehingga penetapan tujuan pembangunan RKPD tahun 2023 belum bisa mengacu pada RPJMD karena RPJMD masih proses penyusunan dan tidak termuat secara gamblang tujuan dan indikator tujuan pembangunan daerah pada dokumen RKPD ini. 2.2.1.1 Evaluasi terhadap sasaran pembangunan daerah. II-144 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penganggguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio. Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.45 Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 ditargetkan 5,7 persen, dan capaian tahun 2023 sebesarnya 4,14. Dengan demikian target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 belum tercapai. Begitu juga untuk indicator Tingkat kemiskinan, dan Gini Rasio juga belum tercapai berturut turut sebesar 5,11 persen dan 0,317. Sedangkan untuk indicator dengan interpretasi tercapai ada pada Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,10, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,73. Pada tahun 2023 kondisi perekonomian Kalimantan Tengah, dilihat dari target indikator sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2023 banyak tidak tercapai. No Indikator Sasaran Pembangunan Target RKPD 2023 Capaian Tahun 2023 Evaluasi/Penilaian Tingkat Ketercapaian 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,70 4,14 Belum Tercapai 72,63% 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%) 4 4,10 Tercapai 100% 3 Tingkat Kemiskinan (%) 4,18 5,11 Belum Tercapai 4,75% 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,89% 73,73 Tercapai 100% 5 Gini Rasio (Indeks) 0,222 0,317 Belum Tercapai -0,21% 6 Indeks Modal Manusi - - Indikator baru hasil penyelarasan 7 Intensitas Penurunan Emisi GRK - - Indikator baru hasil penyelarasan II-145 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.2.1.2 Evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan pembangunan. Evaluasi terhadap indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada 3 (tiga) aspek indikator kinerja Pemerintah daerah difokuskan hanya pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan;kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial. Dalam mengevaluasi indikator kinerja pemerintah daerah ini tetap menggunakan gap analisis, tapi untuk tingkat capaian tidak dihitung berdasarkan rasio antara capaian dan target tetapi dengan menghitung jumlah target evaluasi atau penilaiannya melampui dan tercapai. Hal ini dikarenakan banyak data capaian yang masih belum ada. Tabel 2.46 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Target 2023 Capaian 2023 Interpretasi Tingkat Capaia n (%) PD Penanggung Jawab A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pendapatan 1.1 Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%) 100 103,55 tercapai 100,00 Bappenda 1.2 Rasio kemandirian keuangan daerah (%) 42,3 60,84 tercapai 100,00 Bappenda 1.3 Indeks kepuasan pelayanan (%) 91,2 86,04 belum tercapai 94,34 Bappenda II. Kesejahteraan Sosial 2 Pendidikan 2.1 Angka Harapan Lama Sekolah 14,6 12,76 belum tercapai 87,40 Disdik 2.2 Rata-rata Lama Sekolah 10 8,73 belum tercapai 87,30 Disdik 2.3 Angka Melek Huruf 99,82 99,03 belum tercapai 99,21 Disdik 3 Kesehatan 3.1 Umur Harapan Hidup (tahun) 70,19 73,54 melampaui 100,00 Dinkes (BPS) 3.2 Persentase Balita Wasting 7,5 5,5 tercapai 7,77 Dinkes (Bidang Kesmas)3.3 Persentase Balita Stunting (%) 18,4 12,1 belum tercapai 18,74 Dinkes (Bidang Kesmas) 3.4 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks) 6,9 6 tercapai 7,03 Dinkes (Bidang Kesmas) II-146 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.5 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (indeks) 131 211 belum tercapai 130,39 Dinkes (Bidang Kesmas) 4 Ketenagakerjaan 4.1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 96,00 96,10 tercapai 100,00 Disnakertrans 5 Kesejahteraan Rakyat 5.1 Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola 210 210 tercapai 100,00 Biro Kesra 5.2 Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina 85 95 tercapai 100,00 Biro Kesra 5.3 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 12 3 belum tercapai 25,00 Biro Kesra III. Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup) 380 492 melampaui 100,00 Disbudpar 1.2 Jumlah pemanfaatan Gedung (kali) 35 75 melampaui 100,00 Disbudpar 2 Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah Klub olahraga (buah) 145 136 belum tercapai 93,79 Dispora 2.2 Jumlah gedung olahraga (unit) 4 4 tercapai 100,00 Dispora Rata Rata Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat 80,96 B ASPEK PELAYANAN UMUM I. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Menengah 1.1.1 Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4 99 99,71 tercapai 100,00 Disdik 1.1.2 Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi 66,50 71,23 tercapai 100,00 Disdik 1,1,3 Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) 72,13 69,96 belum tercapai 96,99 Disdik 1.1.4 Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%) 73,7 61,15 belum tercapai 82,97 Disdik 1.1.5 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 68,17 70,36 tercapai 100,00 Disdik II-147 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.1.6 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK 85,5 88,28 tercapai 100,00 Disdik 1.1.7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK 0,58 0 melampaui 1,58 Disdik 1.1.8 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK 90,42 66,32 belum tercapai 73,35 Disdik 1.1.9 Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkatagori Mahir 49,5 % 24,54 belum tercapai 49,58 Disdik 1.1.10 Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkatagori Minimal Dasar 85 % 47,52 % belum tercapai 55,91 Disdik 2 Kesehatan 2.1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi 100 81,46 belum tercapai 81,46 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 100 65,57 belum tercapai 65,57 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.3 Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV) 0,148 0,24 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.4 Insidensi TB (per 100,000 penduduk) 51,1 51 belum tercapai 99,80 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.5 Eliminasi malaria (kab/kota) 12 12 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.6 Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pddk 1,09 1,4 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang SDK) 2.7 Rasio dokter per satuan penduduk (per 100,000 penduduk) (%) (45/100,000) 29,5 29,3 belum tercapai 99,32 Dinkes (Bidang SDK) 2.8 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 nakes) Persentase puskesmas dengan Persentase puskesmas dengan Persentase puskesmas dengan Persent ase puskes mas dengan Persentase puskesmas dengan II-148 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.9 Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi 100 60 belum tercapai 60,00 Dinkes (Bidang Yankes) 2.10 Persentase rumah sakit terakreditasi 100 100 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang Yankes) 2.11 Cakupan kepesertaan JKN (persen) 93,4 98,38 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang Yankes) 2.12 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen) 92 88,55 belum tercapai 96,25 Dinkes (Bidang SDK) 2.13 Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) 45 45 tercapai 100,00 Dinkes (Bidang Kesmas) 2.14 Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas 11 14 melampaui 100,00 Dinkes (Bidang P2) 2.15 Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 20 0 belum tercapai 0,00 Dinkes (Bidang SDK)3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik 0,43 0,4296 tercapai 99,91 DPUPR 3.2 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) 85,61 85,599 tercapai 99,99 DPUPR 3.3 Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 43,20 42,31 belum tercapai 97,94 DPUPR 3.4 Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air 63,46 BAD belum bisa dinilai 0,00 DPUPR 3.5 Persentase rumah tinggal bersanitasi 76 86,91 melampaui 100,00 DPUPR 3.6 Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik 77,56 77,45 belum tercapai 99,86 DPUPR 3.7 Rasio Jaringan Irigasi 24,49 23,85 belum tercapai 97,39 DPUPR 3.8 Persentase penduduk berakses air minum 95,28 77,72 belum tercapai 81,57 DPUPR 3.9 Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit) 8 6 belum tercapai 75,00 DPUPR 3.10 Drainase yang dibangun ditingkatkan (meter) 3,000 2.287 belum tercapai 100,00 DPUPR II-149 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.11 Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang) 1,080 1.248 tercapai 100,00 DPUPR 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.1 Persentase Rumah layak huni (%) 65,46 54,07% tercapai 100,00 Dinas Perkimtan 4.2 Rasio rumah layak huni 1 : 5,83 1 : 7,15 belum tercapai 99,80 Dinas Perkimtan 4.3 Persentase areal Kawasan kumuh (%) 0,0511 0,0510 belum tercapai 99,80 Dinas Perkimtan 4.4 Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%) 3,571 2,381 belum tercapai 66,68 Dinas Perkimtan 4,5 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%) 9,091 6,061 belum tercapai 66,67 Dinas Perkimtan 4.6 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 100 100 tercapai 100,00 Dinas Perkimtan 4.7 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%) 100 100 tercapai 100,00 Dinas Perkimtan 5 Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 5.1 Capaian pembinaan Terhadap Ormas,LSM aktif (Prosentase) 75 117,87 melampaui 100,00 Kesbangpol 5.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai) 75,50 79,30 melampaui 100,00 Kesbangpol 5.3 Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang) 200 1300 melampaui 100,00 Kesbangpol 5.4 Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yangtelah ditangani (persentase kasus) 80 72,00% belum tercapai 90,00 Kesbangpol 5.5 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk (Orang) 9:10000 8:10000 belum tercapai 88,00 SatpolPP 5.6 Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang) 70 1956 melampaui 100 Satpol PP 5.7 Penegakan Perda (kali) 19 6 belum tercapai 31,58 SatpolPP 5.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali) 836 237 belum tercapai 28,35 SatpolPP 5.9 Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali) 2,159 12287 melampaui 100 SatpolPP II-150 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5.10 Pengawalan Pejabat atau Tamu VVIP (kali) 125 26 belum tercapai 28,80 SatpolPP 5.11 Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan) 16 BAD belum bisa dinilai 0 SatpolPP 5.12 Persentase Penanganan Pra Bencana 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 5.13 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 5.14 Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 5.15 Persentase pendampingan penanganan pasca bencana 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 5,16 Terselenggaranya fungsi kelembagaan 12 12 tercapai 100,00 BPBPK 5.17 Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompoten 10 10 tercapai 100,00 BPBPK 5.18 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 5.19 Persentase pendampingan elayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 100 tercapai 100,00 BPBPK 6 Sosial 6.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit) 67 67 tercapai 100,00 Dinsos 6.2 PPKS yang memperoleh antuan sosial (Orang) 1,000 1,000 tercapai 100,00 Dinsos 6.3 Jumlah penanganan kasus enyandang masalah Kesejahteraan sosial (Kasus) 100 100 tercapai 100,00 Dinsos 6.4 Potensi dan Sumber Kesos (PSKS ) yang mendapat Pembinaan 3,100 3,100 tercapai 100,00 Dinsos 6.5 Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK) 150 150 tercapai 100,00 Dinsos 6.6 Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inclusivitas di dalam panti (orang) 300 300 tercapai 100,00 Dinsos II Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-151 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 Tenaga Kerja 1.1 Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 96,00 18,75 belum tercapai 19,55 Disnakertrans 1,2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,50 67,18 belum tercapai 92,66 Disnakertrans 1.3 Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) 2750 1831 belum tercapai 66,58 Disnakertrans 1.4 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,00 4,10 belum tercapai 3,98 Disnakertrans 1.5 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 80,00 72,94 belum tercapai 91,18 Disnakertrans 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 81,92 81,98 melampaui 100,00 DP3AP2KB 2.2 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 3,50 1,64 belum tercapai 46,86 DP3AP2KB 2.3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 87,5 114,3 melampaui 100,00 DP3AP2KB 2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 63,68 59,56 belum tercapai 93,53 DP3AP2KB 2.5 Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 55 100 melampaui 100,00 DP3AP2KB 3 Pangan 3.1 Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%) 90,4 91,2 melampaui 100,00 DKP 3.2 Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) 34,167 51,087 melampaui 100,00 DKP 3.3 Penguatan Cadangan Pangan (%) 60,5 100 melampaui 100,00 DKP 3.4 Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 2 2,32 melampaui 100,00 DKP 3.5 Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%) 90,5 90,0 tercapai 99,45 DKP 4 Pertanahan 4.1 Persentase luas lahan bersertifikat (%) 1,12 1,766 melampaui 100,00 Dinas Perkimtan 4.2 Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%) 20,3 66,6 melampaui 100,00 Dinas Perkimtan 5 Lingkungan Hidup 5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,53 75,17 melampaui 100,00 DLH II-152 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5.2 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) 77 39,20 belum tercapai 50,91 DLH 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen) 824,105 822,022 belum tercapai 99,75 Disdukcapil 6.2 Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) 98,7 97,76 belum tercapai 99,05 Disdukcapil 6.3 Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%) 45 50,39 tercapai 100,00 Disdukcapil 6.4 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s,d,17 Tahun (%) 98,50 98,93 belum tercapai 100,00 Disdukcapil 6,5 Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (% 75,5 98,33 belum tercapai 100,00 Disdukcapil 6.6 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%) 42 45,84 belum tercapai 100,00 Disdukcapil 6.7 Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna) 5 4 belum tercapai 80,00 Disdukcapil 6.8 Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%) 100 100 tercapai 100,00 Disdukcapil 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Jumlah Aparatur Desa Terlatih 1010 1184 tercapai 100,00 Dinas PMD 7.2 Jumlah Desa Mandiri 65 194 tercapai 100,00 Dinas PMD 7.3 Jumlah Desa Berkembang 797 704 belum tercapai 88,33 Dinas PMD 7.4 Jumlah Desa Tertinggal 300 143 melampaui 47,67 Dinas PMD 7.5 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang 730 642 belum tercapai 87,95 Dinas PMD 7.6 Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang akif 1740 3686 tercapai 100,00 Dinas PMD II-153 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 62,44 54,25 belum tercapai 86,88 DP3AP2KB 8.2 Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) 2,06 2,29 tercapai 100,00 DP3AP2KB 8.3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/moderm Contraceptive (mPCR) 73,68 74,38 tercapai 100,00 DP3AP2KB 8.4 Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5,18 8,58 tercapai 100,00 DP3AP2KB 8.5 Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) 20 20 tercapai 100,00 DP3AP2KB 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) 1,638,000 686,186 belum tercapai 41,89 Dishub 9.2 Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) 400 360 belum tercapai 90,00 Dishub 9.3 Rasio Izin Trayek 0,000078 0,0000004 belum tercapai 0,51 Dishub 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus 3 1 belum tercapai 33,33 Dishub 9,5 Persentase Layanan Angkutan Darat (%) 63 63 tercapai 100,00 Dishub 9.6 Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum 88 80 belum tercapai 90,91 Dishub 9.7 Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat (%) 100 100 tercapai 100,00 Dishub 9.8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,014 0,014 tercapai 100,00 Dishub 9.9 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang) 220,000 / 240,000 111,704 tercapai 100,00 Dishub 9.10 Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun 2,200,000 orang/32,3 50,000 ton 798,890 orang/8598 765 ton tercapai 100,00 Dishub 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) 68 60 belum tercapai 88,24 Diskominfosa ntik 10.2 Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/elektronik 650 600 belum tercapai 92,31 Diskominfosa ntik II-154 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 10.3 Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan 48 43 belum tercapai 89,58 Diskominfosa ntik 10.4 Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 52 43 belum tercapai 82,69 Diskominfosa ntik 10.5 Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah 540 500 belum tercapai 92,59 Diskominfosa ntik 10.6 Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co- location/hosting) 33 30 belum tercapai 90,91 Diskominfosa ntik 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.1 Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) 12,35 39,47 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.2 Jumlah Wirausaha (Unit) 78,644 121.458 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit) 57,800 121.149 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.4 Persentase Pertumbuhan Wirausaha 9,99 69,88 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.5 Persentase Rasio Kewirausahaan 5,52 8,61 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.6 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit) 4,242 3.672 belum tercapai 87,00 Diskop,UKM 11.7 Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit) 480 449 belum tercapai 93,54 Diskop,UKM 11.8 Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP- Kop/KJKS) (Unit) 2,584 2.594 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.9 Persentase koperasi aktif (%) 83,71 80,96 belum tercapai 96,71 Diskop,UKM 11.10 Pertumbuhan Koperasi (Unit) 50 140 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.11 Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%) 19,00 18,03 belum tercapai 94,89 Diskop,UKM 11.12 Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit) 12 0 belum tercapai 0,00 Diskop,UKM 11.13 Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang) 240 240 tercapai 100,00 Diskop,UKM 11.14 Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%) 2,00 11,52 melampaui 100,00 Diskop,UKM 11.15 Koperasi Modern (Unit) 2 6 melampaui 100,00 Diskop,UKM II-155 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11.16 Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) 1,65 3,29 melampaui 100,00 Diskop,UKM 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) 700 2.267 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah) 8,300,000 19.104.525, 23 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.3 PMDN (dalam Juta Rupiah) 5,810,000 8.779.502,7 0 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.4 PMA (dalam US $ Ribu) 170,547,95 697.636,70 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%) 4,01 32,44 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%) 81 84,64 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.7 Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu 595 690 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.8 Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan 4 6 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.9 Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik 5 10 melampaui 100,00 DPMPTSP 12.10 Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi 2 5 melampaui 100,00 DPMPTSP 13 Kepemudaan dan Olahraga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 84,21% 80,00% belum tercapai 95,00 Dispora 13.2 Persentase Wirausaha Muda 41,50% 32,00% belum tercapai 77,11 Dispora 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga 85,71% 66,67% belum tercapai 77,79 Dispora 13.4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat 45,45% 45,45% tercapai 100,00 Dispora 13.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 13.6 Jumlah Atlet Berprestasi 13.7 Jumlah Prestasi Olahraga 14 Statistik 14.1 Buku ” Kalimantan Tengah Dalam Angka” Ada Ada tercapai 100,00 Diskominfosa ntik 14.2 Buku ”PDRB Kalimantan Tengah” Ada Ada tercapai 100,00 Diskominfosa ntik II-156 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 14.3 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada tercapai 100,00 Diskominfosa ntik 15 Persandian 15.1 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) 402 447 tercapai 100,00 Diskominfosa ntik 16 Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festivalseni dan budaya (kali) 4 4 tercapai 100,00 Disbudpar 16.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) 651 743 tercapai 100,00 Disbudpar 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks) 147,000 37560 belum tercapai 100,00 DPAD 17.2 Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan 27,675 9015 belum tercapai 100,00 DPAD 17.3 Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peprustakaan Berbasis Inklkusi Sosial 24 8 belum tercapai 33,33 DPAD 17.4 Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan (%) 95,00 83 belum tercapai 87,37 DPAD 17.5 Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustaklaan (judul) 35,000 11300 belum tercapai 100,00 DPAD 17.6 Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah) 2 0 belum tercapai 0,00 DPAD 18 Kearsipan 18.1 Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan 100% 97 belum tercapai 97,00 DPAD III. Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) 136140,63 136164,09 tercapai 100,00 Dislutkan 1.2 Produksi Perikanan Tangkap 137130,72 160127,81 tercapai 100,00 Dislutkan 1.3 Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) 57,62 56,67 belum tercapai 98,35 Dislutkan 1.4 Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor) 72,010 72824 tercapai 100,00 Dislutkan 1.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) 109,5 109,9 tercapai 100,00 Dislutkan 1.6 Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) 3,30 2,80 belum tercapai 84,85 Dislutkan II-157 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.7 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) 85 88,89 tercapai 100,00 Dislutkan 1.8 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) 48 204 tercapai 100,00 Dislutkan 1.9 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi) 4 4 tercapai 100,00 Dislutkan 1.10 Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) 35073,68 35528,94 tercapai 100,00 Dislutkan 2 Pertanian dan Peternakan 2.1. Luas panen tanaman pangan 2.1.1 Padi (Ha) : 170,824 101.093 belum tercapai 59,18 DPTPHP 2.1.2 Jagung (Ha) 28,231 7.500 belum tercapai 26,57 DPTPHP 2.1.3 Kedelai(Ha) 99,2 108,8 tercapai 100,00 DPTPHP 2.1.4 Ubi Kayu (Ha) 3,516 1.252 belum tercapai 35,61 DPTPHP 2.2. Produktivitas tanaman pangan 2.2.1 Padi (ku/Ha) 4,10 3,13 belum tercapai 76,34 DPTPHP 2.2.2 Jagung (Kwintal/Ha) 5,89 3,75 belum tercapai 63,67 DPTPHP 2.2.3 Kedelai (Kwintal/Ha) 1,59 1,96 tercapai 100,00 DPTPHP 2.2.4 Ubi Kayu (Kwintal/Ha) 27,65 27,21 belum tercapai 98,41 DPTPHP 2.3. Produksi tanaman pangan 2.3.1 Padi (Ton) 663,617 334.733 belum tercapai 50,44 DPTPHP 2.3.2 Jagung (Ton) 47,858,14 26.856,24 belum tercapai 56,12 DPTPHP 2.3.3 Kedelai (Ton) 155,21 165,39 tercapai 100,00 DPTPHP 2.3.4 Ubi Kayu (Ton) 109,866,38 33.494,55 belum tercapai 30,49 DPTPHP 2.4 Luas Panen Tanaman Hortikultura 2.4.1 Buah-Buahan (Ku)

a.Jeruk (Ha) 586 297 belum tercapai 50,68 DPTPHP
b.Durian (Ha) 1,059 1.334 tercapai 100,00 DPTPHP
c.Rambutan (Ha) 2,765 2.696 tercapai 100,00 DPTPHP
d.Nanas (Ha) 493 110 belum tercapai 22,31 DPTPHP
e.Pisang (Ha) 2,019 623 belum tercapai 30,86 DPTPHP 2.4.2 Sayuran (Ku)
a.Bawang Merah (Ha) 1,046 17 belum tercapai 1,63 DPTPHP
b.Cabai Besar (Ha) 1,053 209 belum tercapai 19,85 DPTPHP II-158 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
c.Cabai Rawit (Ha) 2,343 915 belum tercapai 39,05 DPTPHP
d.Kacang Panjang (Ha) 2,060 748 belum tercapai 3,63 DPTPHP 2.4.3. Tanaman Hias (Tangkai)
a.Anggrek 1,831 1,531 belum tercapai 83,62 DPTPHP
b.Mawar 885 865 belum tercapai 97,74 DPTPHP 2.4.4 Tanaman Obat (Kg)
a.Jahe 381,286 380,986 belum tercapai 99,92 DPTPHP
b.Kunyit 194,609 194,509 belum tercapai 99,95 DPTPHP 2.5. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura 2.5.1 Buah-Buahan (Ku)
a.Jeruk (Ton) 13,893 4.394 belum tercapai 31,63 DPTPHP
b.Durian (Ton) 7,695 11.365 tercapai 100,00 DPTPHP
c.Rambutan (Ton) 9,760 20.147 tercapai 100,00 DPTPHP
d.Nanas (Ton) 14,064 10.994 belum tercapai 78,17 DPTPHP
e.Pisang (Ton) 33,815 40.546 tercapai 100,00 DPTPHP 2.5.2 Sayuran (Ku)
a.Bawang Merah (Ton) 7,988 72 belum tercapai 0,90 DPTPHP
b.Cabai Besar (Ton) 6,416 999 belum tercapai 15,57 DPTPHP
c.Cabai Rawit (Ton) 8,161 6.969 belum tercapai 85,39 DPTPHP
d.Kacang Panjang (Ton) 7,615 4.004 belum tercapai 52,58 DPTPHP 2.5.3 Tanaman Hias (Tangkai)
a.Anggrek 12,990 1.795 tercapai 100,00 DPTPHP
b.Mawar 6,884 4.459 belum tercapai 64,77 DPTPHP 2.5.4 Tanaman Obat (Kg)
a.Jahe 766,798 438.843 belum tercapai 57,23 DPTPHP
b.Kunyit 333,277 249.778 belum tercapai 74,95 DPTPHP 2.6 Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura 2.6.1 Buah-Buahan (Ku)
a.Jeruk (Ton) 18,86 14,81 tercapai 100,00 DPTPHP
b.Durian (Ton) 6,51 8,52 tercapai 100,00 DPTPHP
c.Rambutan (Ton) 4,73 7,47 tercapai 100,00 DPTPHP
d.Nanas (Ton) 94,67 100,32 tercapai 100,00 DPTPHP
e.Pisang (Ton) 20,11 65,08 belum tercapai 30,90 DPTPHP 2.6.2 Sayuran (Ku)
a.Bawang Merah (Ton) 7,07 58,91 tercapai 100,00 DPTPHP
b.Cabai Besar (Ton) 6,15 4,78 belum tercapai 77,72 DPTPHP II-159 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
c.Cabai Rawit (Ton) 6,26 7,61 tercapai 100,00 DPTPHP
d.Kacang Panjang (Ton) 2,53 5,35 tercapai 100,00 DPTPHP 2.6.3 Tanaman Hias (Tangkai)
a.Anggrek 5,65 1,65 belum tercapai 29,20 DPTPHP
b.Mawar 3,47 10,93 tercapai 100,00 DPTPHP 2.6.4 Tanaman Obat (Kg)
a.Jahe 2,20 2,35 tercapai 100,00 DPTPHP
b.Kunyit 1,94 1,95 tercapai 100,00 DPTPHP 2.7 Populasi Ternak 2.7.1 Sapi Potong (Ekor) 105,459 73.936 belum tercapai 70,11 DPTPHP 2.7.2 Kerbau (Ekor) 14,490 11.588 belum tercapai 79,97 DPTPHP 2.7.3 Kambing (Ekor) 56,498 45.957 belum tercapai 81,34 DPTPHP 2.7.4 Babi (Ekor) 275,390 101.857 belum tercapai 36,99 DPTPHP 2.7.5 Ayam Buras (Ekor) 3,347,926 2.843.942 belum tercapai 84,95 DPTPHP 2.7.6 Ayam Ras Petelur (Ekor) 520,580 617.863 tercapai 100,00 DPTPHP 2.7.7 Ayam Ras Pedaging (Ekor) 27,524,246 26.653.685 belum tercapai 96,84 DPTPHP 2.7.8 Itik (Ekor) 349,725 256.689 belum tercapai 73,40 DPTPHP 2.8 Jumlah Produksi Daging Ternak 2.8.1 Sapi Potong (Ton) 5,386 4.026,73 belum tercapai 74,76 DPTPHP 2.8.2 Kerbau (Ton) 98 48,75 belum tercapai 49,74 DPTPHP 2.8.3 Kambing (Ton) 254 33,65 belum tercapai 13,25 DPTPHP 2.8.4 Babi (Ton) 2,041 1.949,35 belum tercapai 95,51 DPTPHP 2.8.5 Ayam Buras (Ton) 2,805 2.543,78 belum tercapai 90,69 DPTPHP 2.8.6 Ayam Ras Petelur (Ton) 44 411,50 tercapai 100,00 DPTPHP 2.8.7 Ayam Ras Pedaging (Ton)42,652 39.440,16 belum tercapai 92,47 DPTPHP 2.8.8 Itik (Ton) 215 242,43 tercapai 100,00 DPTPHP 2.9 Telur 2.9.1 Ayam Buras (Kg) 2,596,096 2.417.351 belum tercapai 93,11 DPTPHP 2.9.2 Ayam Ras Petelur (Kg) 7,136,250 5.573.705 belum tercapai 78,10 DPTPHP 2.9.3 Itik (Kg) 1,827,790 1.509.203 belum tercapai 82,57 DPTPHP 2.10 Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%) 7,16 4,62 belum tercapai 64,53 DPTPHP 2,11 Kontribusi sub sector tanaman pangan terhadap PDRB (%) 1,5 1,23 belum tercapai 82,00 DPTPHP II-160 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.12 Kontribusi sub sector peternakan terhadap PDRB (%) 2,57 0,48 belum tercapai 18,68 DPTPHP 2.13 Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%) 3,09 1,46 belum tercapai 47,25 DPTPHP 3 Pariwisata 3.1 Jumlah wisatawan (orang) 845,070 1.803.744 melampaui 100,00 Disbudpar 4 Perdagangan 4.1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 7,35 6.72 belum tercapai 91,43 Disdagperin 4.2 Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%) 13,60 11,86 belum tercapai 87,21 Disdagperin 4.3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US $) 1,785 4916,97 tercapai 100,00 Disdagperin 4.4 Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) 5,25 -14,37 belum tercapai 0 Disdagperin 4.5 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%) 5,00 6,7 belum tercapai 100,00 Disdagperin 4.6 Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%) 100,00 100 tercapai 100,00 Disdagperin 4.7 Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu 11,55 11,68 tercapai 100,00 Disdagperin 5 Kehutanan 5.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen) 90 93,40 tercapai 100,00 Dishut 5.2 Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar) 40,000 39835 belum tercapai 99,59 Dishut 5.3 Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar) 1,100 806 belum tercapai 73,27 Dishut 5.4 Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar) 285,000 90812,96 tercapai 100,00 Dishut 5.5 Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar) 385,000 372991,45 belum tercapai 96,88 Dishut 5.6 Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen) 100 70 belum tercapai 70,00 Dishut II-161 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5.7 Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar) 58,501 58,113 belum tercapai 0,10 Dishut 5.8 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas old/silver (unit) 200 509 tercapai 254,50 Dishut 5.9 Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%) 0,94 0,97 tercapai 103,19 Dishut 5.10 Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen) 1 1 tercapai 100,00 Dishut 6 Perkebunan 6.1 Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT) 75% 75 tercapai 100,00 Disbun 6.2 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) 53 53 tercapai 100,00 Disbun 6.3 Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) 55% 33,8 belum tercapai 61,45 Disbun 6.4 Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) 80% 80 tercapai 100,00 Disbun 6.5 Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 500 500 tercapai 100,00 Disbun 6.6 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%) 14,00 14,67 tercapai 100,00 Disbun 6.7 Persentase Peningkatan NTP sub sektor Perkebunan 0,08 0,20 tercapai 100,00 Disbun 6.8 Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan 0,14% 2 tercapai 100,00 Disbun 7 Perindustrian 7.1 Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%) 16,10 15,49 belum tercapai 96,21 Disdagperin 7.2 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 6,05 6,10 tercapai 100,00 Disdagperin 8 Ketransmigrasian 8.1 Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan 8 6 belum tercapai 75 Disnakertrans II-162 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 9 Energi Dan Sumber Daya Mineral 9.1 Rasio Elektrifikasi (%) 93,39 93,38 belum tercapai 99,99 DESDM 9.2 Rasio desa berlistrik (%) 96,27 86,51 belum tercapai 89,86 DESDM 9.3 Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)(%) 12 13 tercapai 100,00 DESDM IV FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 1 1 tercapai 100,00 Bappedalitba ng 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 1 1 tercapai 100,00 Bappedalitba ng 2 Penelitian Dan Pengembangan 2.1 Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%) 97 100 melampaui 100,00 Bappedalitba ng 3 Setda (Administrasi Pemerintahan) 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 88 81,85 belum tercapai 93,01 Biro Organisasi 3.2 Nilai SAKIP BB B belum tercapai 87,50 Biro Organisasi 3.3 Predikat Indeks Reformasi Birokrasi B B tercapai 100,00 Biro Organisasi 3.4 Perda Kelembagaan Organisasi Daerah 1 Perda, 5 Pergub 4 Pergub belum tercapai 80,00 Biro Organisasi 3.5 Pengadaan Tepat Waktu (%) 50 100 tercapai 100,00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.6 Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%) 100 99,99 tercapai 99,99 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.7 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/K ot a serta pembangunan fisik prasarana se- Kalimantan Tengah 100% 100 tercapai 100,00 Biro Administrasi Pembangunan II-163 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.8 Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah 100% 100 tercapai 100,00 Biro Administrasi Pembangunan 3.9 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 95% 89,14 belum tercapai 93,83 Biro Administrasi Pembanguna n 3.10 Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan) 10 9 belum tercapai 90,00 Biro Hukum 3.11 Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) 50 63 melampaui 100,00 Biro Hukum 3.12 Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) 750 619 belum tercapai 82,53 Biro Hukum 3.13 Jumlah rancangan produk hukum daerah Kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda) 191 51 belum tercapai 26,70 Biro Hukum 3.14 Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif (produk hukum) 107 530 melampaui 100,00 Biro Hukum 3.15 Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten,kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda) 296 530 melampaui 100,00 Biro Hukum 3.16 Jumlah dokumen gugatan perkara hukum ligitasi yang ditandatangani (perkara) 12 30 melampaui 100,00 Biro Hukum 3.17 Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus) 12 12 tercapai 100,00 Biro Hukum 3.18 Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen) 3 3 tercapai 100,00 Biro Hukum II-164 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.19 Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku) 550 0 belum tercapai 0,00 Biro Hukum 3.20 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik 83% 100 tercapai 100,00 Biro Umum 3.21 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana 2,10% 100 tercapai 100,00 Biro Umum 3.22 Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH 150 Kali 311 tercapai 100,00 Biro Umum 3.23 Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda 125 Kali 170 melampaui 100,00 Biro Umum 3.24 Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan 230 Surat 251 tercapai 100,00 Biro Umum 3.25 Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional 85 Kali 142 tercapai 100,00 Biro Umum 3.26 Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula 165 Kali 207 tercapai 100,00 Biro Umum 3.27 Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen) 2 dokumen 2 tercapai 100,00 Biro Administrasi Pimpinan 3.28 Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen) 300 dokumen 63 belum tercapai 21,00 Biro Administrasi Pimpinan 3.29 Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas) 700 Kegiatan 484 belum tercapai 69,14 Biro Administrasi Pimpinan 4 Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan 4.1 Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date 90% 95 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.2 Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi 75% 77 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.3 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 70% 100 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 54 51 belum tercapai 94,44 Badan Kepegawaian Daerah II-165 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4.5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 1010 3189 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 6200 6846 melampaui 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.7 Indeks Profesionalitas ASN 76,00 71,86 belum tercapai 94,55 Badan Kepegawaian Daerah 4.8 Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN 0,10% 0,10 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.9 Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 85% 90 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.10 Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN 72% 98 tercapai 100,00 Badan Kepegawaian Daerah 5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.1 Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan 85% 100 tercapai 100,00 BPSDM 5.2 Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test 85% 146 tercapai 100,00 BPSDM 5.3 Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test 80% 55 belum tercapai 68,75 BPSDM 5,4 Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat 85% 33 belum tercapai 38,82 BPSDM 6 Keuangan 6.1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP WTP tercapai 100,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.2 Persentase SILPA terhadap APBD 6,33% 14 belum tercapai 5,12 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.3 Persentase belanja pendidikan (20%) 30,96% 14 belum tercapai 31,51 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.4 Persentase belanja Kesehatan (10%) 10,03% 9 belum tercapai 10,13 Badan Keuangan dan Aset Daerah II-166 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6,5 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 7,00% 14 Kabupaten/ Kot a belum bisa dinilai berbeda satuan antara target dengan capaian 0 Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.6 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu tercapai 100 Badan Keuangan dan Aset Daerah 7 Penghubung 7.1 Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung 2100 BAD belum bisa dinilai 0 Badan Penghubung 7.2 Jumlah layanan informasi dan promosi 100 BAD belum bisa dinilai 0 Badan Penghubung 8 Pengawasan 8.1 Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Level 3 Level 3 tercapai 100,00 Inspektorat 8.2 Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal WTP WTP tercapai 100,00 Inspektorat 8.3 Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat 3 Tingkat 3 tercapai 100,00 Inspektorat 8.4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai - BPK RI 65 % 76,39 % tercapai 100,00 Inspektorat - ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya 65 % 67,61 % tercapai 100,00 Inspektorat - Inspektorat 75 % 85,02% tercapai 100,00 Inspektorat 8.5 Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan, 40 % 30,77 belum tercapai 76,93 Inspektorat 8,6 Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Mininal “B” 70 % 76,31 % tercapai 100,00 Inspektorat Rata Rata Capaian Kinerja Pelayanan Umum 84,05 C ASPEK DAYA SAING DAERAH I. Kemampuan Ekonomi 1 Pertanian 1.1 Nilai Tukar Petani/ NTP (%) 108,6 118,57 tercapai 100,00 DPTPHP 1.2 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan 102,1 98,85 belum tercapai 96,82 DPTPHP 1.3 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura 101,9 110,14 tercapai 100,00 DPTPHP II-167 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.4 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan 106,4 103,40 belum tercapai 97,18 DPTPHP 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.1 Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama 70 BAD belum bisa dinilai 0 Biro Pemerintahan dan Otda II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1 Penataan Ruang 1.1 Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada) 9 9 tercapai 100,00 DPUPR 1.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota) 14 14 tercapai 100,00 DPUPR 1.3 Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%) 70,00 70 tercapai 100,00 DPUPR 1.4 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%) 55,00 55 tercapai 100,00 DPUPR 1.5 Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi) 60,00 60 tercapai 100,00 DPUPR 2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 2.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit) 315 220 belum tercapai 69,84 Biro Perekonomian 2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit) 56 40 belum tercapai 71,43 Biro Perekonomian 2.3 Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah) 275 2330 melampaui 100,00 Disbudpar 2.4 Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah) 15 88 melampaui 100,00 Disbudpar III. Iklim Berinvestasi 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat 1.1 Angka kriminalitas 9,78 11,75 belum tercapai 9,58 Kesbangpol IV. Sumber Daya Manusia 1 Ketenagakerjaan 1.1 Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat kompetensi 100 119 melampaui 100,00 Disnakertrans II-168 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rata Rata Capaian Kinerja Aspek Daya Saing 84,05 Sumber : Data Capaian: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan OPD Provinsi Kalimantan Tengah Terkait, Data Tingkat Capaian : diolah, 2024. BAD : belum ada data Evaluasi Hasil terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Rata rata capaian kinerja indikator tujuan pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 67, 38% dengan predikat kinerja Sedang.
2. 2.Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Rata rata capaian kinerja indikator sasaran pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84,96 % dengan predikat kinerja Tinggi.
3. 3.Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 65,10% dengan predikat kinerja Rendah.
4. 4.Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) • Aspek Kesejahteraan Rakyat Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), pada Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 67,38% dengan predikat kinerja Sedang. • Aspek Pelayanan Umum Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), untuk Aspek Pelayanan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84.05% dengan predikat kinerja Tinggi. II-169 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH • Aspek Daya Saing Daerah Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), di Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84.05% dengan predikat kinerja Tinggi.
5. 5.Beberapa urusan yang perlu perhatian Beberapa urusan yang perlu perharian karena banyak belum tercapai kinerjanya adalah pada Aspek Kesejahteraan Rakyat adalah Pendidikan dan Kesehatan, Pemuda olahraga. Pada Aspek Pelayanan Umum adalah Pertanian dan Peternakan, Tenaga Kerja, Perumahan Permukiman Pendidikan dan Kesehatan. Pada Aspek Daya Saing Daerah adalah Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya Manusia. III-1 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 memuat kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional nasional, kondisi ekonomi yang berkembang tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijkanan Ekonomi Nasional Tahun 2023 dan 2024 (dari RKP) Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2024 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni menjadi Upper-Middle Income Country. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk III-2 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengejar trajectory pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan megatrend global ke depan. Stabilitas ekonomi makro tahun 2O24 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-l9 serta tetap menjaga kinerja baik indikator makro untuk menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp 14.90O-Rp 15.900 per US$. Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembanguna jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045, dimana fokus kebijakan Makro Tahun 2024 adalah : III-3 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6. 1.Percepatan Transformasi Ekonomi Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
7. 2.Pembangunan Inklusif Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. 3.Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembaagunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
9. 4.Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif. III-4 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024
10. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2023, perekonomian Kalimantan Tengah mencatatkan pertumbuhan 4,14% (yoy), melemah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang tumbuh 6,45% (yoy). Pertumbuhan ekonomi mendorong konsumsi sektor rumah tangga yang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga didorong oleh sektor investasi yang mampu tumbuh 5,33% (yoy) setelah terkontraksi di tahun 2022 sebesar 2,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertahan oleh penurunan ekspor sektor pertambangan sebesar 0,54% (yoy) setelah berakhirnya masa Commodity Boom. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah didorong oleh sektor pertanian yang meningkat 4,41% (yoy) atau lebih tinggi dari tahun 2022 akibat panen TBS yang meningkat. Sektor industri pengolahan juga mampu tumbuh 5,87% (yoy) akibat kenaikan produksi olahan CPO yaitu komoditas minyak goreng. Sementara itu, sektor pertambangan menahan laju pertumbuhan ekonomi Kalteng dimana sektor ini mengalami kontraksi 5,55%(yoy) yang disebabkan oleh pelarangan ekspor bauksit dan pelemahan harga acuan batu bara. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 11,18 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,45 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,41 persen dan 5,87 persen. Sedangkan Pertambangan dan Penggalian mengalami konstraksi sebesar 5,55 persen. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak jauh berbeda dari III-5 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,50 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan 15,56 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,62 persen; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,50 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 62,18 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil paling besar (0,93 persen) yang diikuti Industri Pengolahan (0,91 persen) serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,80 persen). Sedangkan dilihat dari struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 54,17 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 38,26 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 37,26 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,14 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,49 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,11 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 32,21 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 2023, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,95 persen, diikuti pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT) sebesar 1,11 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,77 persen. III-6 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Grafik 3.1 Ket * data triwulan I tahun 2024 (yoy) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024 Sedangkan perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,01%, kedua tertinggi di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Timur. Perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2024 akan mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, perlambatan ditopang oleh kinerja investasi yang tumbuh melambat disebabkan oleh ketidakpastian politik dalam kegiatan Pemilu 2024. Kinerja sektor konstruksi yang melambat sejalan dengan masuknya tahun politik mengakibatkan realokasi anggaran Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, masuknya tahun politik menyebabkan pelaku usaha cenderung bersikap wait and-see dalam melakukan investasi. Namun demikian, pesta demokrasi tersebut memberikan dampak positif pada konsumsi pemerintah maupun konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga. Hal ini sejalan dengan maraknya belanja kampanye menjelang Pemilu dan Pilkada. Sejalan dengan konsumsi -2,07 3,7 5,31 5,05 5,11 -1,4 3,59 6,45 4,14 5,01 -4 -2 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 *2024 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dibandingkan Nasional Nasional Kalimantan Tengah III-7 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pemerintah, berlangsungnya beberapa perayaan HBKN seperti Imlek di bulan Februari dan Nyepi di bulan Maret, serta memasuki periode awal Ramadhan pada triwulan berjalan juga turut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor diprakirakan turut meningkat seiring dengan prakiraan peningkatan kinerja produksi batu bara, disaat yang sama prakiraan kebutuhan minyak goreng juga akan meningkat utamanya jelang perayaan HBKN Ramadhan. Dari sisi penawaran, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi diprakirakan melambat. Sektor pertanian diprakirakan tumbuh melambat karena keterlambatan panen akibat kemunduran jadwal penanaman padi karena El Nino. El Nino mendorong keterlambatan penanaman, sehingga panen awal yang seharusnya bisa dilakukan di bulan Februari mengalami menjadi bulan maret dan puncak panen padi terjadi di triwulan depan. El Nino juga memberikan dampak terhadap penurunan hasil panen TBS. Sejalan dengan menurunnya input TBS, sektor industri pengolahan diprakirakan melambat. Curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun ini menyebabkan kematangan buah sawit menjadi kurang optimal seiring bertambahnya kadar air pada tandan buah. Selain itu, intensitas curah hujan tersebut juga menghambat proses distribusi hasil panen dikarenakan medan jalan yang terendam air sehingga menyulitkan akses truk pengangkut. Selanjutnya, sektor konstruksi diprakirakan tumbuh melambat akibat perilaku investor yang masih melakukan wait and see untuk melakukan pembangunan. Kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan tumbuh terbatas, kinerja pertambangan masih tumbuh cukup perkasa. Pertumbuhan investasi belum cukup kuat. Konsumsi rumah tangga cenderung meningkat (pada TW I-2024 didorong oleh liburan hingga awal tahun, hari raya Imlek, Nyepi, Paskah dan bulan Ramadhan). Ekspansi fiskal pemerintah cukup gencar, sehingga mengangkat performa pengeluaran pemerintah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, ekonomi Kalimantan Tengah akan tetap tumbuh kuat dimana prakiraan perbaikan sektor pertambangan dan III-8 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH perdagangan karena permintaan global relatif masih tinggi dan pemenuhan kebutuhan domestik yang tetap terjaga, meskipun terdapat tantangan ketidakpastian global. Perbaikan kinerja sektor pertambangan memberikan dampak positif terhadap kinerja perdagangan dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat mendorong perdagangan ritel Kalteng. Sektor Pertanian berpotensi meningkat seiring perbaikan infrastruktur pertanian dan perluasan lahan. Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diprakirakan tumbuh kuat pada kisaran 4,70% - 5,70% (yoy) Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah :
a.Optimalisasi lahan rawa terus berlanjut pada tahun 2024, diharapkan mendorong peningkatan panen pada periode panen September-Oktober 2024.
b.Kondisi cuaca yang lebih ideal serta prakiraan perluasan lahan seiring maraknya konversi lahan karet menjadi sawit mendorong peningkatan produksi kelapa sawit.
c.Mulai beroperasinya smelter Freeport Gresik pada tahun 2024 dapat meningkatkan permintaan domestik batu bara kalori tinggi.
d.Target DMO batu bara tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023. Produksi batu bara China tahun 2024 diperkirakan turun akibat pembatasan produksi yang disebabkan oleh lonjakan kecelakaan kerja pada tahun 2023.
e.Adanya program pengembangan energi terbarukan pada tahun 2024
f.Konsumsi LNPRT dan konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat pada masa tahun politik 2024 Faktor penahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah
a.Pada musim kemarau, terdapat risiko terbatas terjadinya fenomena La Nina
b.Realisasi investasi swasta diprakirakan melambat, karena investor cenderung wait-and-see kepastian politik. III-9 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
c.Adanya peningkatan alokasi kuota untuk penyaluran biodiesel B35 berdampak pada pengurangan pasokan CPO di pasar global sehingga kinerja ekspor CPO diprakirakan stagnan.
d.Permintaan baja yang melemah terutama dari sektor konstruksi dan otomotif di Jepang berpotensi menurunkan permintaan batu bara ke Indonesia. 2) Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,13 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,48 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 63,29 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,82 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,60 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,54 persen. Grafik 3.2 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024 III-10 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,81 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,51 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,16 persen. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 didominasi oleh Komponen Ekspor yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 55,53 persen; diikuti oleh komponen PK-RT sebesar 39,06 persen; Komponen PMTB sebesar 37,32 persen; Komponen PK-P sebesar 10,10 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 44,16 persen. Grafik 3.3 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Pengeluaran Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024 3) Inflasi Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Tingkat inflasi adalah kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga III-11 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH konsumen atau indeks harga lainnya. Kenaikan harga ketika inflasi sulit untuk turun kembali, di mana kenaikan harga ini mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat memperlihatkan tingkat harga suatu barang dan jasa yang dibeli masyarakat. IHK bermanfaat untuk mengetahui tingkat kenaikan pendapatan, harga, juga dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi dan tolak ukur besarnya biaya produksi. Inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,64% (yoy) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,32% (yoy). Pencapaian kinerja inflasi 2023 yang sangat baik ini ditopang oleh terkendalinya harga pangan karena berbagai kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui giat operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif, peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal sampai dengan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sepanjang tahun 2023. Secara triwulanan, tekanan inflasi sepanjang tahun 2023 terutama terjadi di triwulan I 2023 sebesar 5,63% (yoy) dan triwulan II yang inflasinya sebesar 3,55% (yoy). Tekanan inflasi triwulan I 2023 didorong oleh keterbatasan stok komoditas pangan akibat hama tungro dan banjir. Komoditas beras dan rokok kretek filter masih menjadi penyumbang inflasi Kalimantan Tengah terbesar sepanjang tahun 2023. Peningkatan harga beras disebabkan oleh terbatasnya pasokan ditengah mundurnya masa tanam pada bulan November dan Desember karena El-Nino. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut sepanjang tahun 2023. Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Peningkatan tekanan inflasi gabungan seiring dengan penambahan kota IHK baru yaitu Kabupaten Sukamara dan Kapuas. Strategi komoditi pangan yang diprakirakan mengalami kenaikan harga antara lain beras, aneka cabai, aneka bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras ditengah naiknya permintaan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. III-12 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pada April 2024, Kalteng mencatatkan Inflasi gabungan sebesar 0,73% (mtm), meningkat dibandingkan Maret 2024 yang inflasi sebesar 0,66% (mtm). Peningkatan inflasi didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama peningkatan harga daging ayam ras seiring dengan terbatasnya pasokan karena sedikitnya ayam siap panen pasca HBKN Idul Fitri. Sementara itu, inflasi juga didorong oleh kelompok transportasi seiring dengan tingginya mobilitas pada HBKN Idul Fitri dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama kenaikan harga emas perhiasan karena ketegangan geopolitik yang meningkat sehingga meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven. Sumber : BPS, Berita Resmi Pusat Statistik 2024 Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi inflasi di tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 6,32% (yoy). Inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) yang sebesar 2,64 persen disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (6,36 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,00 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (2,41 persen), kelompok pendidikan (1,87 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 4,52 2,45 1,03 3,32 6,32 2,64 2,99 0 1 2 3 4 5 6 7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 *2024 INFLASI INFLASI III-13 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1,60 persen), kelompok transportasi (1,43 persen), kelompok kesehatan (1,37 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,84 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,36 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,26 persen), dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,02 persen). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat selama Desember 2023, tercatat telah terjadi inflasi sebesar 0,30 persen atau mengalami peningkatan indeks harga konsumen dari 118,34 pada November 2023 menjadi 118,69 pada Desember 2023. Inflasi pada Desember 2023 (0,30 persen) ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,20 persen). Kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran tidak mengalami perubahan. Kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mendominasi kenaikan indeks harga baik di Palangka Raya maupun di Sampit. Proteksionisme pangan juga bertransmisi pada harga komoditas global secara umum. Di dalam negeri, penyesuaian harga oleh pemerintah, keterbatasan pasokan akibat peningkatan harga bahan baku (antara lain pupuk, harga pakan), pencabutan subsidi dan harga enceran tertinggi (HET) migor, penyesuaian cukai rokok dan berakhirnya musim panen turut mendorong peningkatan harga beberapa komoditas. Inflasi pada periode tengah tahun 2024 jelang semester baru dan Idul Adha cenderung berfluktuasi. Namun demikian, terdapat III-14 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH beberapa komoditas rutin penyumbang inflasi diantaranya daging ayam ras, biaya sekolah akademi & SMA, serta cabai rawit. Tahun ini secara khusus terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai dalam pencapaian target inflasi tahun 2024 adalah : daging ayam ras (peningkatan permintaan pada periode HBKN); cabai rawit dan bawang merah (berlalunya musim panen); daging sapi (penyakit Mulut dan Kuku, terbatasnya pasokan dan peningkatan permintaan); minyak goreng (dinamika global, pencabutan subsidi minyak curah); dan energi (harga energi bertahan tinggi akibat kondisi global) Untuk itu pada tahun 2024 ini dalam rangka penguatan stabilisasi harga serta pencapaian target inflasi, pada jangka pendek dapat diselenggarakan operasi pasar untuk minyak goreng bersama PKS dan komoditas lainnya bersama BULOG. Komunikasi belanja bijak juga perlu terus dilaksanakan. Di samping itu untuk tetap menjaga stabilitas administered proce (AP) di tingkat daerah. Pada jangka panjang, perlu didorong pergerakan struktural ke arah peningkatan pasokan. Hal ini dapat diwujudkan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama daerah sentra penghasil komoditas pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan. Selain itu, juga dapat didorong pendirian sentra-sentra komoditas yang persisten menyumbang inflasi khususnya pada kelompok Volatile Food (Pangan Bergejolak). 3.1.3 Proyeksi dan Tantangan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Tantangan Perekonomian 2025 Proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6-6,2 dan inflasi pada kisaran 2,0 - 4,0. Pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh dengan asumsi sebagai berikut :
1. 1.Perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2025 diprakirakan masih terus berlanjut, aktivitas ekonomi diprakirakan secara bertahap mulai kembali pulih, daya beli masyarakat diprakirakan akan tetap terjaga sejalan dengan normalisasi dunia III-15 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah akan didorong untuk mengejar pembangunan yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.
2. 2.Perdagangan antar negara diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas arus barang dan manusia serta pemulihan ekonomi negara mitra dagang.
3. 3.Sementara itu, upaya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk mendorong hilirisasi dan kemandirian lokal melalui pembangunan smelter agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah mulai dapat dirasakan. Smelter timbal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai dioperasikan di akhir 2021 diyakini mulai memberikan hasil bagi perekonomian lokal. Ke depan, pembangunan smelter seng dan bauksit yang saat ini masih dalam proses pembangunan akan semakin meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. 4.Inflasi Provinsi Kalimantan Tegah Tahun 2024 di prakirakan masih akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi diprediksi akan meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sebagai dampak dari pemulihan ekonomi yang terus berlangsung akan mendorong pola konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi perkembangan harga pada inflasi inti. Dari sisi penawaran ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih menjadi risiko pendorong peningkatan inflasi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan ekonomi domestik yang diprakirakan akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas yang menjadi bagian dari imported inflation. Namun demikian faktor cuaca pada tahun depan diprakirakan lebih baik dan mampu meredam tekanan inflasi pada tahun-tahun selanjutnya. III-16 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 3.3 Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021 dan Target 2022 dan 2023 No Indikator Makro Target dan Realisasi Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 TARGET Target Realisasi Target Target Realisasi Target Realisasi Target 2024 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,65 - 1,40 5,5- 6,5 5,65 - 1,40 5,5-6,5 4,14 5,70 5,80 5,60 2 Laju Inflasi 4,1-4,2 1,03 2,5-3 4,1-4,2 1,03 2,5-3 2,64 2,0-4,0² - - 3 Angka Kemiskinan ( %) 4,75 5,26 4,44 4,75 5,26 4,44 5,11 4,81 4,66 4,11 - 4,61 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,7 4,58 4 3,7 4,58 4 4,10 4 3,90 3,32 - 3,91
5. 5.IPM - 71,05 73,5 71,25 72 71,63 73,73 72,89 73,42 -
6. 6.IMM - - - - - - - - - 0,54
7. 7.Intensitas Emisi GRK (%) - - - - - - - - - 76 Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024, Berita Resmi Pusat Statistik 2023, Dengan melihat kondisi dan proyeksi Ekonomi Kalimantan Tengah yang ada maka pada tahun 2025, perlu dilakukan Penguatan Sektor Primer dan Stabilisasi Harga Sebagai Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Yang Sehat Di samping itu perlu dilakukan upaya yang tepat dengan skala prioritas dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan antara lain :
8. 1.Pengembangan sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, dengan meningkatkan (a) sektor hulu (perluasan lahan, ketersediaan benih, pupuk bersubsidi, infrastruktur pertanian dan teknologi mesin; (b) sektor hilir (pergudangan, infrastruktur pascapanen dan pemasaran dan distribusi; (c) kelembagaan (penguatan BUMD pangan, petani milenial, pembinaan, insentif, kompetisi usaha tani generasi muda)
9. 2.Mendorong industri pengolahan hasil tambang dan pertanian/perkebunan dengan mendorong investasi (PMA/PMDN) melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif (peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, pelabuhan, III-17 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mencegah konflik sosial) serta penyiapan SDM Kalimantan Tengah untuk penguasaan skill industri
10. 3.Pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri kreatif serta UMKM melalui peningkatan akses transportasi udara, laut, darat; terus mengembangkan calender of events yang sudah bagus; mendorong investasi hotel bintang 4 dan 5 serta mendukung MICE; mendorong UMKM dan industri kreatif, inventarisasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, adopsi digital, onboarding, interlinkage UMKM dan pariwisata
11. 4.Penguatan ekonomi lokal di wilayah kabupaten melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan untuk menggerakan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan.
12. 5.Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
13. 6.Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan- kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga
14. 7.Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
15. 8.Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
16. 9.Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
17. 10.Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
18. 11.Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. III-18 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
19. 12.Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
20. 13.Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. 3.1.4 Arah Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 3.1.4.1 Tema Pembangunan RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut : III-19 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen- komponen sebagai berikut :
21. 1.Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui
a.penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
b.restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
c.penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
d.penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
e.peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas;
f.pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual- system; serta
g.penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
1. 2.Infrastruktur Berkualitas melalui
a.penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
b.penguatan infrastruktur digital,
c.pengembangan infrastruktur transisi energi,
d.percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
e.penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
1. 3.Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui
a.penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b.pengembangan skema graduasi bantuan sosial; III-20 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
c.peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
d.peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
e.peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
f.percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
g.peningkatan produksi industri pengolahan;
h.dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
i.penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 III-21 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya telah dilakukan penyelarasan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025- 2045. Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 kemudian dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut : Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dengan tema Penguatan Pondasi Transformasi, arah Pembangunan Wilayah Kalimantan ditetapkan dengan tema Superhub Ekonomi Nusantara dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah tema yang ditetapkan adalah Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Sebagaimana halnya RKP Tahun 2025, perencanaan tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 juga disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2021- 2026 ke 2025-2029). Dengan demikian RKPD Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda Penguatan Pondasi Transformasi. III-22 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul Dan Bermartabat. 3.1.4.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan dan pembangunan yang ramah lingkungan. Gambar 2.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 5,60 3.32-3.91 4.11 - 4.61 0.311-0.315 0.54 76 III-23 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. 1.Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 3.32-3.91 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0.311-0.315. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,54 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 4,11– 4,61 persen, yang akan diupayakan melalui pembangunan yang ramah lingkungan dengan indikasi penurunan intensitas emisi GRK mencapai 76%.
2. 2.Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Kalimantan ditargetkan sebesar 4,0–4,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan akan berada pada kisaran 3.32-3.91 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional serta melihat trend dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta peningkatan kepersertaan sistem perlindungan sosial. III-24 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3. 3.Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan berada di kisaran 4.11 - 4.61 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya serta upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing- masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas. Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat.
4. 4.Arah Kebijakan Rasio Gini III-25 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rasio Gini pada tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan berada di kisaran 0.311-0.315. Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat terutama ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Arah Kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Arah kebijakan tersebut di atas diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan. Strategi yang dijalankan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat.
5. 5.Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia abilitas, dan kelompok rentan lainnya. III-26 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Indeks Modal Manusia merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bank Dunia, yang terdiri dari penilaian capaian aspek kesehatan (prevalensi balita tidak stunting, peluang bertahan hidup balita dan peluang bertahan hidup usia produktif) dan pendidikan (harapan lama sekolah dan harmonized test scores). Perbedaan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM) adalah bahwa IMM mampu mengukur Learning Experience sehingga dapat melihat dari segi kualitas pendidikan di suatu wilayah. IMM juga menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi pembangunan manusia sehingga diharapkan mampu meningkatkan investasi yang lebih banyak pada modal manusia untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Pada tahun 2020, nilai Indeks Modal Manusia Indonesia adalah sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan hanya akan mencapai 54 persen potensi produktivitas maksimumnya saat ia berusia 18 tahun jika mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini secara penuh. Agar dapat dilakukan pemantauan secara rutin mempertimbangkan ketersediaan dan keterwakilan data, telah dilakukan penyesuaian metodologi perhitungan Indeks Modal Manusia. Berdasarkan hasil penyesuaian metodologi tersebut, didapatkan capaian Indeks Modal Manusia Indonesia sebesar 0,53 pada tahun 2023. Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai nilai 0,56. Sedangkan Indeks Modal Manusia untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan pada nilai 0,54, yang akan dicapai melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;

(2)pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra- III-27 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

6.Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca secara nasional ditargetkan mencapai 38,6 persen. Sedangkan untuk provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar 76 %. Tingginya target penurunan emisi gas rumah kaca untuk Provinsi Kalimantan Tengah dirasakan bertolak belakang dengan tema pembangunan wilayah yang ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Intenasional, apalagi mengingat bahwa pengembangan pertanian untuk kawasan food estate justru menyasar lahan gambut yang semestinya dilindungi dan dikembalikan ekosistemnya sebagai lahan basah terrestrial agar tidak menyumbang/melepas emisi gas rumah kaca, terlebih mengingat bahwa lahan gambut kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. III-28 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Peningkatan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sangat terkait dengan aktivitas pembangunan yang bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu (1) Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, (2) Efisiensi Energi, (3) Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, (4) Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (5) Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan Gambut, (6) Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon, (7) Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru, (8) Pengembangan Industri Hijau, serta (9) Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular. 3.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Rendah” (2019 & 2021) dan sempat mengalami kenaikan menjadi “Sedang” (2020). Sementara itu, IKFD mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori “Rendah” (2019 – 2020) dan naik menjadi “Sedang” (2021). Perkembangan DOFD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2017-2024, dapat dilihat pada tabel berikut : III-29 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 3.5 Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017- 2024 (Juta Rupiah) Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah ( ) 2017 1.342.330,62 4.098.485,31 32,75 2018 1.616.749,84 4.678.157,67 34,56 2019 1.783.139,62 4.990.195,45 35,73 2020 1.554.979,95 4.750.038,01 32,74 2021 1.737.027,33 4.963.495,02 35,00 2022 2.424.298,00 5.389.985,74 44,98 2023 2.431.155,00 6.539.548,00 37,17 2024 2.684.640,00 7.634.089,00 35,17 Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023 3.2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh badan keuangan daerah sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh Badan keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam pengelolan belanja daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. III-30 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 3.6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 Tahun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2023 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sumber : BKAD Provinsi Kalimantan Tegah 2024 Dalam hal pelaporan dan pengawasan laporan keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017- 2023 hasil pelaporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu wajar tanpa pengecualian secara konsisten. 3.2.2. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2.Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. III-31 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi- asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :
1.Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
2.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara on-line (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3.Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4.Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah. III-32 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.Mendorong iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
6.Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang – peluang bisnis yang menguntungkan .
7.Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
8.Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air pemukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Melaksanakan (Elektrik Samsat Online Nasional) E-Samolnas untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pemungutan khususnya dalam Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor. Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :
1.Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2.Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3.Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
4.Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekruitment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi
5.Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air pemukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang III-33 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD
7.Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah
8.Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
9.Menciptakan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan Memaksimalkan Industri Hilirisasi, 1 Desa 1 Produk Unggulan Baik Sektor Wisata atau Produk Unggulan lainnya serta menumbuhkan Ekonomi-ekonomi Keratif dan UMKM yang produktif. III-34 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
1.belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2.Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3.Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4.Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun 2022 Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara agregat masih didominasi oleh Belanja Operasional (65,25%) sedangkan Proporsi belanja modal masih jauh lebih kecil (19,7%). Sumber : Kementerian Keuangan, diolah (2023) III-35 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1.Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 Proyeksi belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami perubahan pada tahun 2025 menjadi Rp. 8.799.913.521.188,00 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terdiri dari:

a.Belanja Operasi, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 4.882.242.912.228,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen dibandingkan APBD tahun 2024 Rp.4.859.275.843.411,00.
b.Belanja Modal, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.752.632.383.466,00 dan mengalami kenaikan 3,47 persen dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 2.657.199.486.683,00.
c.Belanja Tidak Terduga, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 31.600.034.400,00 dan mengalami penurunan sebesar 376,68 persen dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar 150.000.000.000,00 .
d.Belanja Transfer, pada RKPD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.133.438.191.094,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD tahun 2024.
1. 2.Arah Kebijkan Belanja Daerah Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:
a.Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
b.Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
c.Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
d.Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
e.Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:
a.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. III-36 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
b.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
c.Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d.Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
e.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
f.Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
g.Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan); 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
h.Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk III-37 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
i.Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
j.Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian. 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah., dengan penjabaran sebagai berikut :
a.Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. III-38 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
b.Penerimaan Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran. Pada rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 ini diperkirakan terjadi surplus anggaran, dimana jumlah Pendapatan daerah lebih besar dari jumlah belanja daerah. Defisit anggaran, yakni Rp. 298.968.649.693. 3.2.5. Kebijakan Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Tahun 2025 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,37% dari tahun 2024 atau sebesar Rp. 979.730.975.363,00 dari pagu APBD Murni TA.2024 sebesar Rp.7.634.086.167.260,00 menjadi Rp. 8.613.820.142.623,00 di Tahun 2025. Proyeksi kenaikan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Transper Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Dana Bagi Hasil Yang digunakan hanya DBH untuk Tahun 2024 saja, namun untuk penerimaan pajak mengalami kenaikan berdasarkan tren pada tahun sebelumnya di bidang perindustrian, perkebunan maupun pertambangan yang bisa menghasilkan kontribusi yang maksimal juga ikut berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari segi Pajak Daerah dan pendapatan secara keseluruhan. Terkait belanja daerah dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian anggaran dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah. Untuk lebih jelasnya terkait kerangka Struktur Pendanaan APBD dapat pada tabel 3.13 dibawah ini. III-39 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tabel 3. 12 Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 No. URAIAN APBD 2024 RANHIR RKPD 2025 Selisih % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/4*100
1. 1.PENDAPATAN DAERAH 7.634.089.167.260,00 8.613.820.142.623,00 979.730.975.363,00 11,37 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.684.640.636.260,00 2.595.978.876.260,00 (88.661.760.000,00) (3,42) 1.1.1. Pajak Daerah 2.203.674.709.512,00 2.203.674.709.512,00 - - 1.1.2. Retribusi Daerah 21.924.472.000,00 9.262.712.000,00 (12.661.760.000,00) (136,70) 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27.115.202.590,00 27.115.202.590,00 - - 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 431.926.252.158,00 355.926.252.158,00 (76.000.000.000,00) (21,35) 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 4.948.383.281.000,00 6.016.776.016.363,00 1.068.392.735.363,00 17,76 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 4.944.953.281.000,00 6.016.776.016.363,00 1.068.392.735.363,00 17,77 1.2.2 Transfer Antar Daerah 3.430.000.000,00 3.430.000.000,00 - - 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.065.250.000,00 1.065.250.000,00 - - 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.065.250.000,00 1.065.250.000,00 - -
2. 2.BELANJA DAERAH 8.799.913.521.188,00 8.799.913.521.188,00 (1.955.517.464.235,00) (28,57) 2.1 BELANJA OPERASI 4.859.275.843.411,00 4.882.242.912.228,00 22.967.068.817,00 0,47 2.1.1 Belanja Pegawai 1.579.991.913.144,00 1.530.087.443.144,00 (49.904.470.000,00) (3,26) 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.204.619.618.715,00 2.284.279.690.811,00 79.660.072.096,00 3,49 2.1.4 Belanja Subsidi 205.000.000,00 205.000.000,00 - - 2.1.5 Belanja Hibah 966.758.362.131,00 838.751.190.736,00 (128.007.171.395,00) (15,26) 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 107.700.949.421,00 228.919.587.537,00 121.218.638.116,00 52,95 2.2 BELANJA MODAL 2.657.199.486.683,00 2.752.632.383.466,00 95.432.896.783,00 3,47 2.2.1 Belanja Modal 2.657.199.486.683,00 2.752.632.383.466,00 95.432.896.783,00 3,47 III-40 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. URAIAN APBD 2024 RANHIR RKPD 2025 Selisih % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/4*100 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 150.000.000.000,00 31.600.034.400,00 (118.399.965.600,00) (374,68) 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 150.000.000.000,00 31.600.034.400,00 (118.399.965.600,00) (374,68) 2.4 BELANJA TRANSFER 1.133.438.191.094,00 1.133.438.191.094,00 - - 2.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.119.788.191.094,00 1.119.788.191.094,00 - - 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 13.650.000.000,00 13.650.000.000,00 - - JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 8.799.913.521.188,00 8.799.913.521.188,00 - - SURPLUS / (DEFISIT) (1.165.824.353.928,16) (186.093.378.565,00) 979.730.975.363,16 (526,47)
3. 3.PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.465.824.353.928,16 900.000.000.000,00 (565.824.353.928,16) (62,87) 3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1.285.824.353.928,16 900.000.000.000,00 (385.824.353.928,16) (42,87) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 180.000.000.000,00 - (180.000.000.000,00) 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 300.000.000.000,00 - (300.000.000.000,00) 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal (Insvestasi) Pemerintah Derah 300.000.000.000,00 - (300.000.000.000,00) PEMBIAYAAN NETTO 1.165.824.353.928,16 900.000.000.000,00 (265.824.353.928,16) (29,54) SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) 0,00 713.906.621.435,00 713.906.621.435,00 100,00 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kebijakan Alokasi Anggaran Pada tahapan Rancangan Akhir RKPD ini masih menggunakan asumsi realistis sesuai RPJMD dan RKPD Tahun 2024 dimana pendapatan daerah masih di angka 7 Triliun selanjutkan akan disempurnakan dan dihitung kembali terhadap sector apa saja yang dapat mengkatkan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 agar dapat mencapai diangka 9-10 Triliun. kapasitas kemampuan keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya dialokasian kedalam 3 (tiga) prioritas. yaitu: a) Prioritas pertama Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perudang-undangan. antara lain:
a.Belanja Fungsi Pendidikan. bahwa anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b.Belanja Fungsi Kesehatan. bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi. kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c.Belanja Infrastruktur. penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum. diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%. sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI; Sedangkan belanja mengikat atau mandatory expenditure digunakan untuk belanja pegawai Belanja dan belanja RSUD BLUD. b) Prioritas kedua Prioritas kedua ini dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. c) Prioritas ketiga Prioritas ketiga merupakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendukung ketercapainya kinerja Kepala Daerah. IV-1 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. 1.BERMARTABAT : Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.
2. 2.ELOK : Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. 3.RELIGIUS : Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4. 4.KUAT : Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.
5. 5.AMANAH : Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6. 6.HARMONIS : Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama. Untuk mendukung visi tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain :
7. 1.Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut: a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif; b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya; IV-2 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk; d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA); e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan; f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotorism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng; g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut; h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng; i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;
8. 2.Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut: a) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat; b) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan. c) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.
9. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut: a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatna teknologi yang berdampak positif IV-3 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government); b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public; c) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public; d) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas. e) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nila-nilai agama dan kearifan local; f) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global g) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
10. 4.Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut: a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui dukungan bantuan sosial fungsi pendidikan untuk warga Provinsi kalimantan Tengah; b) Menyediakan layanan pendidikan prioritas bagi wilayah terisolir dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai; IV-4 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi; d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat; e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja; f) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.
11. 5.Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut: a) Pengembangan rumah ibadah dan pusat-pusat kebudayaan; b) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal palsafah Huma Betang (Rumah Besar); c) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasila dan cinta damai; d) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender; e) Memperluas partisipasi perempuan yang berorientasi kesetaraan gender; f) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan. Berdasarkan misi tersebut diatas dan penjabarannya dalam mewujudkan perencanaan yang tepat sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan prioritas pembangunan menggunakan pendekatan money follows program dan dalam mengurangi masalah sosial dan mengatasi ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan mandatory spending dalam pengelolaan belanja daerah, IV-5 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selain itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang tematik dengan memanfaatkan protensi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, daerah menetapkan tema pembangunan untuk Tahun 2025 yakni “Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”. Dimana tema ini akan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan memfokuskan pada peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerah disertai dengan peningkatan kualitas SDM. 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1.1. Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan berserta targetnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel. Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah NO VISI MISI TUJUAN INDIKATOR KONDIS I AWAL

(2021)TARGET 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) 1 1 Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 3,57 % 5,80 % 5,60 % (BA Forum Pemuta khiran IMD) 1.1.2 Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson) 0,16 % 0,138 % 0,132 % 1.1.3 Indeks Gini 0.329 Angka 0.316 Angka 0.311- 0.315 Angka (BA Forum Pemuta khiran IMD) IV-6 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO VISI MISI TUJUAN INDIKATOR KONDIS I AWAL
(2021)TARGET 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 1.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,74 Poin 74,75 Poin 74,97 Poin 2 2 Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipas i Perubahan Global 2.1 Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat 2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (ID) 74,91 % 76,00 % 76,50 % 2.1.2 Prosentase Penduduk Miskin 5,16 % 4,66 % 4,11- 4,61 % (BA Forum Pemuta khiran IMD) 2.2 Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan 2.2.1 Indeks Resiko Bencana 131 Angka 128 Angka 127 Angka 3 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi 3.1 Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif 3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi CC Nilai BB Nila i BB Nilai 4 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing 4.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 4.1.1 Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) 71,05 % 73,42 % 73,95 % Indeks Modal Manusia 0.54 (BA Forum Pemuta khiran IMD) 4.1.2 Tingkat Penganggura n Terbuka 4,58 % 3,90 % 3.32- 3.91 % (BA Forum Pemuta khiran IMD) 5 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender 5.1 Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat 5.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama 77,82 % 78,07 % 78,12 % IV-7 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO VISI MISI TUJUAN INDIKATOR KONDIS I AWAL
(2021)TARGET 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5.2 Meningkatkan Kesetaraan Gender. 5.2.1 Indeks Pembanguna n Gender (IPG) 89,03 % 89,11 % 89,13 % 6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 76.00 (BA Forum Pemuta khiran IMD) 4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah IV-8 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) 1 Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah Pertumbuhan Ekonomi 3,57 % 5,80 % 5,60 % (BA Forum Pemutakhira n IMD) Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson) 0,16 % 0,138 % 0,132 % Indeks Gini 0.329 Angka 0.316 Angka 0.311-0.315 Angka (BA Forum Pemutakhira n IMD) Meningkatnya Ketercukupan Energi Rasio Elektrifikasi 86,82 Angka 95,58 Angka 97,77 Angka Meningkatnya Ketercukupan Energi Rasio Desa Berlistrik 92,55 Angka 97,51 Angka 98,75 Angka Meningkatnya Ketercukupan Energi Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 15 % 18 % IV-9 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya Konektivitas Wilayah Rasio Konektivitas Jalan Provinsi 0,34 Angka 0,38 Angka 0,39 Angka Meningkatnya Konektivitas Wilayah Rasio konektivitas sektor transportasi 0,85 Angka 0,88 Angka 0,89 Angka Meningkatnya Konektivitas Wilayah Persentase Desa Bersinyal 67% 87 % 92 % Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat 270004 Ha 425.000 Ha 465.000 Ha Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver 81 Unit 260 Unit 330 Unit Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 15,96% 16,20 % 16,30 % Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB 21,80% 25,2 % 26,1 % IV-10 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Mendorong Masuknya Investasi Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB 13,22% 15,00 % 16,00 % Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Jumlah kunjungan wisatawan 773359 Orang 870.422 Orang 896.535 Orang Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Realisasi penanaman modal (dalam juta) 6267959 Juta 8.650.00 0 Juta 9.100.000 Juta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI) 107 Angka 110,75 Angka 112 Angka Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 13,19% 13,70 % 13,80 % IV-11 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,74 Poin 74,75 Poin 74,97 Poin Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 53,61% 59,70 % 59,80 % Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,84% 87,34 % 87,44 % Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas lahan (IKL) 72,33% 74,99 % 75,66 % Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 65,04 71,67 % 72,28 % Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW 78% 84 % 86 % 2 Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Indeks Demokrasi Indonesia (ID) 74,91 % 76 % 76,50 % IV-12 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) pengurangan Kemiskinan Masyarakat Prosentase Penduduk Miskin 5,16% 4,66% 4.11-4.61% (BA Forum Pemutakhira n IMD) Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 7:10.000 per 1.000 penduduk 10:10.00 0 per 1.000 penduduk 10:10.00 0 per 1.000 penduduk Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi 80% 82 % 83 % Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan Persentase penduduk miskin pedesaan 5,38% 5,20 % 5,10 % Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan Persentase penduduk miskin perkotaan 4,86% 4,70 % 4,65 % Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Persentase rumah layak huni 54,41% 70,98 % 71,28 % Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Persentase akses air minum layak 85,85% 100 % 100 % IV-13 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Persentase akses sanitasi layak 69% 80 % 85 % Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan Indeks Resiko Bencana 131 Angka 128 Angka 127 Angka Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif Indeks Reformasi Birokrasi CC Nilai BB Nilai BB Nilai IV-14 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 85% 90 % 92 % Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Indeks Profesionalisme ASN 74,69% 78 % 78 % Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan 63,50% 74,79 % 78,69 % Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Jumlah Kajian Kelitbangan 2 Kajian 4 Kajian 4 Kajian Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Indeks Inovasi Digital Daerah 64,53% 81,11 % 83,27 % Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel Nilai SAKIP B Predikat BB Predikat A Predikat Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel Opini BPK WTP Nilai WTP Nilai WTP Nilai IV-15 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,05 % 73,42 % 73,95 % Indeks Modal Manusia - - 0,311-0,315 (indikator Baru berdasarkan penyelarasan) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,58 % 3,90 % 3.32-3.91 % (BA Forum Pemutakhira n IMD) Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan Indeks Pendidikan 0,638 Indeks 0,682 Indeks 0,687 Indeks Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan Indeks kesehatan 0,765 Indeks 0,776 Indeks 0,781 Indeks Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 74,06 Angka Indeks 81 Angka Indeks 82 Angka Indeks IV-16 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama 77,82 % 78,07 % 78,12 % Meningkatnya Kualitas Beribadah Nilai Toleransi 76,52 Angka 76,8 Angka 76,9 Angka Meningkatnya Kualitas Beribadah Nilai Kesetaraan 78,37 Angka 78,61 Angka 78,67 Angka Meningkatnya Kualitas Beribadah Nilai Kerjasama 78,57 Angka 78,85 Angka 78,92 Angka Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan 55,76% 58,76 % 58,26 % Meningkatkan Kesetaraan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,03 % 89,11 % 89,13 % IV-17 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Visi & Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal (2021) Target 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya pemberdayaan perempuan Indeks Pemberdayaan Gender 79,67% 81,94 % 81,98 % IV-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2025 RKPD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada arah pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah Jangka Panjang (2025-2045) dan Jangka Menengah Daerah (2025-2029), tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan RKP Tahun 2025 yang bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, tema RKP ini untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai “Game Changer” untuk menuju Indonesia maju dengan Prioritas Nasional :

1.Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2.Prioritas Nasinal 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3.Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. IV-19 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7.Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8.Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan RKP Tahun 2025 diatas, maka RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang bertemakan “Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”, tema RKPD ini mengusung Prioritas Provinsi :
1.Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing;
2.Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah; IV-20 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
4.Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
5.Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
6.Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
7.Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan;
8.Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10.Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
11.Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
12.Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan fokus kegiatan dan lokasi prioritas antara lain : IV-21 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Industri Surya Borneo dan Kawasan Industri Batanjung
2.Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Palangka Raya
3.Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi yang difokuskan pada 9 kawasan transmigrasi, 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate, dan 11 KPPN. Adapun sasaran Pembangunan RKP yang harus dicapai pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah Antara Kementerian/Lembaga Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bappenas Bulan Mei 2024, antara lain:
1.Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,60 %
2.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.32-3.91 %
3.Tingkat Kemiskinan sebesar 4.11 - 4.61%
4.Rasio Gini sebesar 0,311-0,315
5.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 76,00
6.Indeks Modal Manusia sebesar 0,54. 4.2.2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 6 (Enam) isu strategis yang harus diselesaikan dalam mencapai suatu tujuan, isu strategis tersebut berkaitan dengan Prioritas Nasional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4. 2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
1.Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan :

a.Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan; PN 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, IV-22 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Tengah maupun untuk kepentingan nasional,
b.Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;
c.Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
d.Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
e.Pengelolaan Sumber Daya Air;
f.Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW;
g.Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim;
h.Peningkatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut;
i.Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
j.Pengurangan laju deforestasi. Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan :
a.Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu;
b.Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
c.Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa;
d.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T: Tertinggal, Terluar, Terdalam);
e.Meningkatkan pembangunan, Pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa. mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
1. 2.Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan :
a.Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal; PN 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan IV-23 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
b.Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat;
c.Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial;
d.Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS;
e.Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum;
f.Pembangunan infrastruktur sanitasi;
g.Pengembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni; kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1. 3.Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat;
c.Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
d.Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
e.Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan;
f.Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
g.Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi; PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan IV-24 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
h.Peningkatan penanganan Complaint Handling System;
i.Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan pekerjaan penduduk, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi;
b.Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan;
c.Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;
d.Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan;
e.Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan;
f.Peningkatan rata-rata lama sekolah;
g.Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
h.Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
i.Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif;
j.Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC);
1. 4.Peningkatan upaya mitigasi bencana Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi;
b.Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. PN 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
1. 5.Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan : PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya IV-25 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
a.Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;
b.Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pegembangan potensi setempat;
c.Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
d.Peningkatan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat. alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
1. 6.Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global Meningkatkan kualitas pelayanan, kesehatan, dengan arah kebijakan :
a.Meningkatkan status kesehatan keluarga;
b.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
c.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita;
d.Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas;
e.Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan;
f.Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal;
g.Peningkatan RSU, RS Khusus dan RSUD Rujukan; Mengembangkan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan :
a.Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial;
b.Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal serta Pengembangan sektor Pariwisata;
c.Pengarusutamaan gender;
d.Peningkatan kualitas hidup perempuan. PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
1. 7.Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan
2. 8.Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0, dengan arah kebijakan :
a.Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan; PN 3 Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan IV-26 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Isu Strategis Provinsi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
b.Peningkatan penggunaan teknologi industri;
c.Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri;
d.Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri;
e.Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan;
f.Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan;
g.Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;
h.Pengembangan destinasi dan promosi wisata;
i.Pengingkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata;
j.Peningkatan Akselerasi dan integrasi industry kepariwisataan;
k.Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
l.Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi;
m.Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi. Akan mendukung dan meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteran masyarakat PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4.2.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Selain hubungan antara tujuan, sararan, dan indikator sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah perlu juga diketahui bagaimana keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dengan tujuan untuk diintegrasikan dengan prioritas nasional dengan tetap mencerminkan karakteristik daerah sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman keterkaitan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, dijelaskan pada tabel 4.4 IV-27 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 4. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Prioritas Pembangunan Nasional Program Prioritas Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
1. 1.Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
2. 2.Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. 3.Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. 4.Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter Prioritas 1 Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing. Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5. 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6. 2.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
7. 3.Pembangunan Rendah Karbon
8. 4.Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
9. 5.Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
10. 6.Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
11. 7.Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
12. 8.Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi Prioritas 5 : Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah Prioritas 6 : Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
13. 1.Pembangunan Wilayah Sumatera
14. 2.Pengembangan Wilayah Jawa- Bali
15. 3.Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Prioritas 2 : Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam IV-28 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas Pembangunan Nasional Program Prioritas Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16. 4.Pembangunan Wilayah Kalimantan
17. 5.Pembangunan Wilayah Sulawesi
18. 6.Pembangunan Wilayah Maluku
19. 7.Pengembangan Wilayah Papua rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Prioritas 4: Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
20. 1.Infrastruktur Pelayanan Dasar
21. 2.Infrastruktur Ekonomi
22. 3.Infrastruktur Perkotaan
23. 4.Energi dan Ketenagalistrikan
24. 5.Transformasi Digital Prioritas 7: Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Prioritas 10: Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
25. 1.Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
26. 2.Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Prioritas 3 : Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
27. 1.Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi Prioritas 12 : Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, IV-29 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas Pembangunan Nasional Program Prioritas Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
28. 1.Konsolidasi Demokrasi
29. 2.Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
30. 3.Penegakan Hukum Nasional
31. 4.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
32. 5.Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Prioritas 8: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
33. 1.Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
34. 2.Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
35. 3.Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
36. 4.Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
37. 5.Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
38. 6.Pengentasan Kemiskinan
39. 7.Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Prioritas 8: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Prioritas 9: Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan Prioritas 11: Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah 4.2.4 Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Tengah Sehubungan dengan sasaran, tujuan dan prioritas pembangunan tersebut, diharapkan pada awal tahun 2025, pembangunan Wilayah di Pulau Kalimantan semakin meningkat dengan mendukung tema RKP untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. IV-30 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan diatas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah maka target pembangunan yang merupakan prioritas nasional serta prioritas daerah terdapat lima sasaran yang tersaji pada tabel berikut. Tabel 4. 4 Sasaran antara Target capaian Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 No Target RKPD 2025 Indikator Pembangunan Nasional
40. 1.Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3-5,6 5,60
41. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,5-5,0 3,32-3,91
42. 3.Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 4,11 – 4,61
43. 4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - 73,95
44. 5.Indeks Modal Manusia 0,56 0,54
45. 6.Gini Rasio (Indeks) - 0,311-0,315
46. 7.Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 76,00 Sumber : Paparan Ranwal RKP Tahun 2025 dan Kesepakatan Indikator Makro Daerah 2025 Jika dibandingkan, target sasaran secara nasional tidak jauh berbeda dengan sasaran pada RKPD tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan angka 5,60 pada tahun 2025 lebih tinggi atau sama dengan target nasional dengan asumsi tumbuh dari 5 (lima) sektor utama Kalimantan Tengah antara lain : Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri, Sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan. Pada aspek tingkat pengangguran terbuka, target RKPD pada tahun 2025 diproyeksi 3,32-3,91 % lebih rendah dari target nasional yakni 4,5-5,0 %. Target Indeks pembangunan manusia (IPM) di tahun 2025 berubah menjadi IV-31 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Indeks Modal Manusia pada 0,56. Gini Rasio yang 2024 secara nasional adalah 0,379 – 0,382 lebih tinggi dibanding dengan target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,311-0,315. Dalam menyusun RKPD Kalimantan Tengah tahun 2025 ini selain harus berpedoman pada dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. 4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Pembangunan Tahun 2025 merupakan masa Awal Pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Pelaksanaan PILKADA Serentak pada Tahun 2024. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke- empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2025 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengarah pada “Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Manuju Kalteng Unggul Bermartabat” Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 dan Penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan diharapkan Juga selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan disusun oleh kepala Daerah Terpilih nantinya antara lain :
47. 1.Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat; IV-32 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
48. 2.Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
49. 3.Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
50. 4.Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
51. 5.Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni. 4.2.5.1. Program prioritas I: Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:
52. 1.Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
53. 2.Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
54. 3.Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
55. 4.Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
56. 5.Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi IV-33 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4.2.5.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM. Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021- 2026 yaitu: Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis. Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. BERKAH merupakan intisari dari semangat dan Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Perangkat Daerah pendukung yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini. IV-34 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 4.5 Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Berkah #1: Kalteng Bermartabat. Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang Prioritas Pembangunan
57. 1.Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir. Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program penyelenggaraan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan Program Pengelolaan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Program Pengembangan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi IV-35 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berkah #2: Kalteng Elok. Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah Prioritas Pembangunan
58. 2.Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau; Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3) Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH Dinas Lingkungan Hidup IV-36 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dinas Kehutanan Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata IV-37 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Program pengelolaan hutan Dinas Kehutanan Program konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dinas Kehutanan Berkah #3 Kalteng Religius. Masyarakat berkarakter Religius Prioritas Pembangunan
59. 3.Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Program Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, IV-38 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India Program Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Berkah #4 Kalteng Kuat. Produktif, Sehat dan Cerdas Prioritas Pembangunan
60. 4.Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local; Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengendalian Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian IV-39 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan IV-40 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana; Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengembangan Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman IV-41 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Pangan, Hortikultura dan Peternakan Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Perekonomian Dan Pembangunan Biro Perekonomian Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (Scalling Up) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV-42 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Koperasi dan UMKM Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan; Program Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei IV-43 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Berkah #5: Kalteng Amanah. Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif Prioritas Pembangunan
61. 5.Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat. Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Penghubung Badan Penghubung Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Program Penataan Organisasi Biro Organisasi Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Biro Hukum Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya; Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Program Administrasi Umum Biro Umum IV-44 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Mengoptimalkan penerapan e- government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program Pengembangan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengelolaan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan IV-45 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas. Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berkah #6 Kalteng Harmoni. Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun. Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV-46 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Berkah/ Prioritas Program ICON Program Nomenklatur PD PD Prioritas Pembangunan
62. 6.Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni budayawan dan tokoh-tokoh adat; Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal. Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengelolaan Permuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelestarian Koleksi NAsional dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 IV-47 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.2.6 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Arah kebijakan pembangunan kewilayahan RKPD tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPJPD 2025-2045. Pada bagian ini disusun arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan pembagian zona dan klaster. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan ini melengkapi arah kebijakan yang juga disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pada bagian ini diharapkan arah kebijakan yang disusun dapat menjawab tantangan utamanya perubahan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah. Berikut merupakan penjabaran dari target dari kondisi kontribusi PDRB yang ingin dicapai di masing-masing klaster. Target Pertumbuhan Ekonomi Klaster Guna mencapai pertumbuhan ekonomi provinsi yang compliance dengan target pembangunan regional serta mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah maka laju pertumbuhan ekonomi perlu direkayasa guna mendukung shifting zona timur. Guna untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengejar ketertinggalan di zona Timur (kluster Buntok dan MuaraTeweh) maka dibutuhkan intervensi >30% lebih tinggi daripada zona Tengah dan Barat. Secara lebih detail laju pertumbuhan ekonomi masing masing klaster terdapat dalam gambar berikut. Gambar IV.1. Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Klaster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan) IV-48 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam grafik proyeksi di atas untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat dua strategi utama. Strategi pertama adalah meningkatkan LPE di klaster zona timur (Buntok dan Muara Teweh) menjadi hingga 9,9% pada periode kedua RPJPD. Pada sisi lain dilakukan pula strategi kedua yakni menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi klaster lain di angka 4-5% per tahun. Proyeksi Kontribusi PDRB Masing-Masing Klaster Kontribusi PDRB menjadi penting untuk mempertimbangkan bagaimana kontribusi yang perlu dicapai dari masing-masing zona pembangunan. Pertimbangan dalam menyusun kontribusi PDRB masing- masing zona dan klaster disusun berdasarkan konsep utnuk melakukan pemerataan pembangunan di masing-masing zona pembangunan. Berdasarkan proyeksi PDRB dengan asumsi Bussiness As Usual didapatkan bahwa kontribusi masing-masing zona pembangunan adalah sebagai berikut: Tabel IV.6. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Terlihat bahwa kontribusi PDRB zona barat diproyeksikan menjadi penyumbang paling mendominasi terhadap PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi besar ini disumbang dari berbagai aktivitas ekonomi di Zona Barat dan konsentrasi fasilitas sarana prasarana utama dan orde tinggi yang terkonsentrasi di zona ini. Kontribusi zona kemudian dibagi berdasarkan klaster yang menyusun zona. Secara lebih mendetail angka kontribusi dari masing-masing kluster dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel IV.7. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster Kluster Baseline 2025 2029 2034 2039 2045 Zona Baseline 2022 2025 2029 2034 2039 2045 Zona Barat 43,91% 43,76% 43,90% 44,04% 44,14% 44,23% Zona Tengah 33,89% 34,23% 34,43% 34,61% 34,75% 34,88% Zona Timur 22,21% 22,01% 21,66% 21,35% 21,11% 20,88% IV-49 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2022 Zona Barat Pangkalan Bun 20,14% 20,13% 20,22 % 20,34% 20,44 % 20,51% Sampit 23,77% 23,63% 23,68 % 23,70% 23,70 % 23,73% Zona Tengah Palangkaraya 19,36% 19,70% 19,77 % 19,83% 19,87 % 19,91% Kuala Kapuas 14,53% 14,53% 14,66 % 14,79% 14,88 % 14,97% Zona Timur Buntok 9,40% 9,00% 8,86% 8,73% 8,63% 8,54% Muara Teweh 12,81% 13,02% 12,81 % 12,62% 12,48 % 12,35% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Terdapat informasi bahwa angka kontribusi terbesar yang mendominasi terdapat dalam klaster pembangunan di zona Barat. Klaster yang memiliki kontribusi besar yakni Klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit dan kemudian disusul oleh klaster pembangunan di zona tengah yakni Klaster Palangkaraya dan Kuala Kapuas. Hal ini cukup besar ditopang oleh konsentrasi industri di kedua kluster di zona Barat. Namun, masih menjadi catatan di mana zona timur belum memiliki andil yang sesignifikan dengan zona barat dan tengah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, di mana terdapat 2 klaster pembangunan di zona timur, yakni, Klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Klaster Buntok merupakan klaster dengan kontribusi paling kecil berjarak cukup jauh hingga >10% daripada klaster dengan kontribusi terbesar menandakan masih ada pekerjaan ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyrakat dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan daerah. Selain itu, Kluster Palangkaraya yang berada di Zona Tengah juga patut menjadi perhatian karena berpotensi mengalami penurunan kontribusi jika tidak diberikan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel proyeksi kontribusi masing-masing kluster Non Bussiness As Usual yang diharapkan mampu menjawab tantangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah selama dua puluh tahun mendatang. IV-50 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel IV.8. Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/Big Push Kluster Baseline 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Zona Barat Pangkalan Bun 20,14% 20,13% 19,92% 19,55% 19,04% 18,25% Sampit 23,77% 23,63% 23,32% 22,77% 22,08% 21,12% Zona Tengah Palangkaraya 19,36% 19,70% 19,47% 19,05% 18,51% 17,72% Kuala Kapuas 14,53% 14,53% 14,44% 14,21% 13,87% 13,33% Zona Timur Buntok 9,40% 9,00% 9,76% 11,01% 12,57% 14,88% Muara Teweh 12,81% 13,02% 13,09% 13,41% 13,93% 14,70% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Dapat diinformasikan bahwa dengan asumsi Non Bussiness As Usual Klaster Palangkara Raya (Zona Tengah) serta Klaster Buntok dan Muara Teweh (Zona Timur) memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi Non Bussiness As Usual ini dapat diciptakan dengan memberikan big push untuk masing-masing kluster pembangunan, di mana idealnya Klaster Palangkara Raya diberikan target 10% lebih tinggi, Klaster Buntok diberikan target 15% lebih tinggi, dan Klaster Muara Teweh diberikan target 5% lebih tinggi daripada target-target yang telah ditetapkan untuk kluster lainnya. Tabel IV.9. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya Palangkaraya 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14,05% 13,24% 12,88% 12,65% 12,50% 12,38% Pertambangan dan Penggalian 4,52% 4,22% 4,04% 3,92% 3,84% 3,79% Industri Pengolahan 10,97% 10,84% 10,63% 10,50% 10,41% 10,34% Pengadaan Listrik dan Gas 0,26% 0,27% 0,28% 0,28% 0,29% 0,29% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% Konstruksi 12,01% 11,85% 11,82% 11,80% 11,78% 11,77% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,80% 13,69% 13,56% 13,47% 13,42% 13,37% Transportasi dan Pergudangan 7,77% 7,56% 7,52% 7,49% 7,48% 7,46% IV-51 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Palangkaraya 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,59% 3,46% 3,44% 3,43% 3,42% 3,41% Informasi dan Komunikasi 1,41% 1,49% 1,57% 1,62% 1,65% 1,67% Jasa Keuangan dan Asuransi 4,63% 4,94% 5,28% 5,50% 5,65% 5,76% Real Estat 2,85% 2,86% 2,85% 2,85% 2,84% 2,84% Jasa Perusahaan 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,22% 13,84% 13,62% 13,48% 13,38% 13,31% Jasa Pendidikan 6,38% 6,74% 7,07% 7,29% 7,44% 7,55% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,27% 3,71% 4,17% 4,46% 4,66% 4,81% Jasa lainnya 1,10% 1,15% 1,12% 1,11% 1,10% 1,09% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Klaster Palangkara Raya dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor tersier yang berkaitan dengan jasa seperti pengembangan jasa keuangan dan asuransi, kegiatan administasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, sert jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Tabel IV.10. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok Buntok 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15,13% 14,92% 14,86% 14,83% 14,80% 14,78% Pertambangan dan Penggalian 37,88% 35,95% 33,90% 32,46% 31,40% 30,57% Industri Pengolahan 5,80% 5,94% 6,16% 6,31% 6,42% 6,51% Pengadaan Listrik dan Gas 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% Konstruksi 6,01% 6,51% 6,80% 7,01% 7,16% 7,28% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,42% 6,71% 7,06% 7,31% 7,49% 7,64% Transportasi dan Pergudangan 6,83% 7,26% 7,63% 7,90% 8,09% 8,24% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,43% 1,55% 1,63% 1,68% 1,72% 1,76% Informasi dan Komunikasi 1,20% 1,27% 1,36% 1,42% 1,47% 1,51% Jasa Keuangan dan Asuransi 2,68% 2,84% 2,98% 3,08% 3,15% 3,21% Real Estat 2,07% 2,15% 2,25% 2,32% 2,38% 2,42% Jasa Perusahaan 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,88% 4,76% 4,65% 4,57% 4,51% 4,47% Jasa Pendidikan 5,75% 5,99% 6,32% 6,56% 6,73% 6,87% IV-52 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Buntok 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,78% 2,91% 3,09% 3,23% 3,32% 3,40% Jasa lainnya 0,97% 1,06% 1,09% 1,11% 1,12% 1,13% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Klaster Buntok dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Tabel Error! No text of specified style in document. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh Muara Teweh 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,21% 8,12% 8,01% 7,94% 7,88% 7,84% Pertambangan dan Penggalian 52,48% 50,15% 47,39% 45,49% 44,10% 43,04% Industri Pengolahan 5,23% 5,38% 5,57% 5,70% 5,80% 5,87% Pengadaan Listrik dan Gas 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% Konstruksi 6,02% 6,63% 7,34% 7,84% 8,20% 8,47% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,02% 5,17% 5,35% 5,48% 5,57% 5,64% Transportasi dan Pergudangan 5,22% 6,08% 7,09% 7,79% 8,30% 8,69% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,98% 1,01% 1,05% 1,08% 1,10% 1,12% Informasi dan Komunikasi 1,11% 1,11% 1,16% 1,20% 1,22% 1,24% Jasa Keuangan dan Asuransi 1,15% 1,15% 1,19% 1,22% 1,24% 1,26% Real Estat 1,32% 1,34% 1,37% 1,39% 1,40% 1,41% Jasa Perusahaan 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,68% 4,95% 5,24% 5,43% 5,57% 5,68% Jasa Pendidikan 4,39% 4,48% 4,59% 4,66% 4,72% 4,76% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,72% 2,86% 3,02% 3,13% 3,21% 3,28% Jasa lainnya 1,32% 1,41% 1,45% 1,49% 1,51% 1,53% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Serupa dengan Klaster Buntok, Klaster Muara Teweh juga dapat difokuskan pada sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Arah IV-53 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH kebijakan yang mampu mengakomodir tren pergeseran kontribusi ekonomi dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dibutuhkan di masing- masing klaster di masa mendatang agar mampu saling melengkapi dan komplementari. Tema Zona Pembangunan Kalteng Sebagai tindak lanjut arah kebijakan kewilayahan disusunlah tema zona Pembangunan Provinsi. Secara umum tiap zona pembangunan Kalimantan Tengah memiliki Tema Pembangunan yang berbeda. Hal ini sebagai wujud pemerataan serta pembagian peran antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pembagian tema per zona adalah sebagai berikut Gambar IVError! No text of specified style in document..2. Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona IV-54 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH A. Zona Barat Zona Barat Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam dan kawasan hub perdagangan besar serta konservasi taman nasional berkelanjutan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling tinggi namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah. Gambar IV.3. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Barat Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: KLASTER PANGKALAN BUN Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pusat dari kegiatan pada klaster IV-55 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ini terletak di PKW Pangkalan Bun yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara tematik pembangunan Klaster Pangkalan Bun memiliki tema Konservasi taman nasional berkelanjutan, Hilirisasi Sumber Daya Alam, dan Sentra perikanan terintegrasi. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut: Tabel IV.12. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
63. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
64. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor
65. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
66. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
67. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
68. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
69. 7.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
70. 8.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
71. 9.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah
72. 10.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
73. 11.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan IV-56 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
74. 12.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
75. 13.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
76. 14.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
77. 15.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
78. 16.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
79. 17.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
80. 18.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
81. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
82. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
83. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
84. 4.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting.
85. 5.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. IV-57 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
86. 6.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
87. 7.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
88. 8.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
89. 9.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
90. 10.Peningkatan produktivitas BUMD.
91. 11.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
92. 12.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
93. 13.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
94. 14.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
95. 15.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) IV-58 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. 3 Reformasi Tata Kelola
96. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
97. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
98. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
99. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
100. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
101. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
102. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
103. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
104. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
105. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
106. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
107. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
108. 5.Penguatan integritas partai politik. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
109. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
110. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
111. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
112. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. IV-59 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
113. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
114. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
115. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.
116. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
117. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
118. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
119. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
120. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
121. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
122. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
123. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
124. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
125. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
126. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
127. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
128. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
129. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
130. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
131. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. IV-60 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan Implementasi Transformasi
132. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
133. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.
134. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
135. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
136. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
137. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
138. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
139. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
140. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
141. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
142. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
143. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
144. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
145. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
146. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
147. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
148. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
149. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
150. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku IV-61 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
151. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
152. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
153. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
154. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
155. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
156. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
157. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
158. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
159. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
160. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut: Tabel IV.13. Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,04 5,60 5,63 5,68 5,73 2 Share PDRB Klaster 20,14% 19,92% 19,55% 19,04% 18,25% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 KLASTER SAMPIT Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten IV-62 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Kotawaringin Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Sampit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut: Tabel IV.14. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
161. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
162. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor
163. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
164. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
165. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
166. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
167. 7.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
168. 8.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
169. 9.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah
170. 10.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
171. 11.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah IV-63 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
172. 12.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
173. 13.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
174. 14.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
175. 15.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
176. 16.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
177. 17.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
178. 18.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
179. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
180. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
181. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
182. 4.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting.
183. 5.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
184. 6.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
185. 7.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. IV-64 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
186. 8.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
187. 9.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
188. 10.Peningkatan produktivitas BUMD.
189. 11.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
190. 12.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
191. 13.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
192. 14.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
193. 15.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. IV-65 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan 3 Reformasi Tata Kelola
194. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
195. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
196. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
197. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
198. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
199. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
200. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
201. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
202. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
203. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
204. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
205. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
206. 5.Penguatan integritas partai politik. 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
207. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
208. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
209. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
210. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.
211. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
212. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
213. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. IV-66 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
214. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
215. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
216. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
217. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
218. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
219. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
220. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
221. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
222. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
223. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
224. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
225. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
226. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
227. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
228. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
229. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 6 Implementasi Transformasi
230. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
231. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. IV-67 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
232. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
233. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
234. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
235. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
236. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
237. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
238. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
239. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
240. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
241. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
242. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
243. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
244. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
245. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
246. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
247. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
248. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. IV-68 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
249. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
250. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
251. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
252. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
253. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
254. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
255. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
256. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
257. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
258. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut: Tabel IV.15. Sasaran Pembangunan Klaster Sampit No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,83 5,60 5,63 5,68 5,73 2 Share PDRB Klaster 23,77% 23,32% 22,77% 22,08% 21,12% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 IV-69 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH B. ZONA TENGAH Zona Tengah Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Palangkaraya dan Klaster Kuala Kapuas. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai hub pusat perdagangan dan jasa. pengembangan sentra pertanian terintegrasi serta pusat riset dan pendidikan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB kedua di Kalimantan Tengah namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah. Gambar IV.4. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Tengah Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: KLASTER PALANGKARAYA Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di IV-70 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PKN Palangkaraya yang terletak di Kota Palangkaraya. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut: Tabel Error! No text of specified style in document.. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
259. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
260. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor
261. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
262. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
263. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
264. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
265. 7.Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.
266. 8.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
267. 9.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
268. 10.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah IV-71 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
269. 11.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
270. 12.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
271. 13.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
272. 14.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
273. 15.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
274. 16.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
275. 17.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
276. 18.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
277. 19.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
278. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
279. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
280. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
281. 4.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk IV-72 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
282. 5.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau.
283. 6.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
284. 7.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
285. 8.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangkaraya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
286. 9.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
287. 10.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
288. 11.Peningkatan produktivitas BUMD.
289. 12.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
290. 13.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
291. 14.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
292. 15.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan IV-73 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
293. 16.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. 3 Reformasi Tata Kelola
294. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
295. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
296. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
297. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
298. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
299. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
300. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
301. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
302. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
303. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), IV-74 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
304. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
305. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
306. 5.Penguatan integritas partai politik. 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
307. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
308. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
309. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
310. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.
311. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
312. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
313. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.
314. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
315. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
316. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
317. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
318. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
319. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
320. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
321. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
322. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan IV-75 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
323. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
324. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
325. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
326. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
327. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
328. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
329. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 6 Implementasi Transformasi
330. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
331. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.
332. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
333. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
334. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
335. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
336. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
337. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
338. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
339. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
340. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
341. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. IV-76 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
342. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
343. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
344. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
345. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
346. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
347. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
348. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
349. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
350. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
351. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
352. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
353. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
354. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
355. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
356. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
357. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
358. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 IV-77 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut: Tabel IError! No text of specified style in document..1. Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,12 5,60 5,63 5,68 5,73 2 Share PDRB Klaster 19,36% 19,47% 19,05% 18,51% 17,72% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 KLASTER KUALA KAPUAS Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Kuala Kapuas yang terletak di Kabupaten Kapuas. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut: Tabel IV.2. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
359. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
360. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor IV-78 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
361. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
362. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
363. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
364. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
365. 7.Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.
366. 8.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
367. 9.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
368. 10.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah
369. 11.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
370. 12.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
371. 13.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
372. 14.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
373. 15.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang IV-79 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
374. 16.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
375. 17.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
376. 18.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
377. 19.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
378. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
379. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
380. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
381. 4.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
382. 5.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau.
383. 6.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
384. 7.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
385. 8.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
386. 9.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
387. 10.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
388. 11.Peningkatan produktivitas BUMD. IV-80 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
389. 12.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
390. 13.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
391. 14.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
392. 15.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
393. 16.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. 3 Reformasi Tata Kelola
394. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
395. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. IV-81 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
396. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
397. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
398. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
399. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
400. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
401. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
402. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
403. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
404. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
405. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
406. 5.Penguatan integritas partai politik. 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
407. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
408. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
409. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
410. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.
411. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
412. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
413. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.
414. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
415. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang IV-82 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
416. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
417. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
418. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
419. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
420. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
421. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
422. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
423. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
424. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
425. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
426. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
427. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
428. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
429. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 6 Implementasi Transformasi
430. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
431. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. IV-83 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
432. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
433. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
434. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
435. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
436. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
437. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
438. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
439. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
440. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
441. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
442. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
443. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
444. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
445. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
446. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
447. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
448. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. IV-84 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH No Aspek Arah Kebijakan
449. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
450. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
451. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
452. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
453. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
454. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
455. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
456. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
457. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
458. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut: Tabel IV.3. Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,47 5,60 5,63 5,68 5,73 2 Share PDRB Klaster 14,53% 14,44% 14,21% 13,87% 13,33% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 IV-260 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH C. ZONA TIMUR Zona Timur Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling rendah sehingga perlu big push dalam pembangunan guna mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah. Gambar IV.5. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Timur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: KLASTER BUNTOK Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Buntok yang terletak di Kabupaten Barito Selatan. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. IV-86 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut: Tabel IV.4. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
459. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
460. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor
461. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
462. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
463. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
464. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
465. 7.Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi.
466. 8.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
467. 9.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
468. 10.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah
469. 11.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
470. 12.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. IV-87 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan
471. 13.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
472. 14.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
473. 15.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
474. 16.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
475. 17.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
476. 18.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
477. 19.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
478. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
479. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
480. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
481. 4.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
482. 5.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam.
483. 6.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
484. 7.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
485. 8.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
486. 9.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
487. 10.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber IV-88 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
488. 11.Peningkatan produktivitas BUMD.
489. 12.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
490. 13.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
491. 14.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
492. 15.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
493. 16.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. 3 Reformasi Tata Kelola
494. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
495. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
496. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
497. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal IV-89 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
498. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
499. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
500. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
501. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
502. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
503. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
504. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
505. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
506. 5.Penguatan integritas partai politik. 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
507. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
508. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
509. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
510. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.
511. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
512. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
513. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.
514. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
515. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
516. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
517. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, IV-90 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
518. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
519. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
520. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
521. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
522. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
523. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
524. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
525. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.
526. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
527. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
528. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
529. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 6 Implementasi Transformasi
530. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
531. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.
532. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
533. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
534. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
535. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
536. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
537. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. IV-91 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan
538. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
539. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
540. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
541. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
542. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
543. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
544. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
545. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
546. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
547. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
548. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
549. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
550. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
551. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
552. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
553. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
554. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
555. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
556. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
557. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
558. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 IV-92 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut: Tabel IV.5. Sasaran Pembangunan Klaster Buntok No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,16 5,60 6,35 9,90 8,90 2 Share PDRB Klaster 9,40% 9,76% 11,01% 12,57% 14,88% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 KLASTER MUARA TEWEH Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Muara Teweh yang terletak di Kabupaten Barito Utara. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut: Tabel IV.6. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara Teweh No Aspek Arah Kebijakan 1 Transformasi Sosial
559. 1.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
560. 2.Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor
561. 3.Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
562. 4.Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.
563. 5.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). IV-93 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan
564. 6.Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
565. 7.Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi.
566. 8.Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.
567. 9.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.
568. 10.Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah
569. 11.Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.
570. 12.Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
571. 13.Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
572. 14.Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
573. 15.Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
574. 16.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
575. 17.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
576. 18.Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
577. 19.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. 2 Transformasi Ekonomi
578. 1.Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota IV-94 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
579. 2.Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
580. 3.Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.
581. 4.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
582. 5.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam.
583. 6.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
584. 7.Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.
585. 8.Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
586. 9.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
587. 10.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
588. 11.Peningkatan produktivitas BUMD.
589. 12.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
590. 13.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
591. 14.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
592. 15.Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; IV-95 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
593. 16.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. 3 Reformasi Tata Kelola
594. 1.Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.
595. 2.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
596. 3.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
597. 4.Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
598. 5.Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
599. 6.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
600. 7.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
601. 8.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
602. 1.Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian.
603. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
604. 3.Penguatan pengendalian inflasi daerah.
605. 4.Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. IV-96 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan
606. 5.Penguatan integritas partai politik. 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
607. 1.Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
608. 2.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
609. 3.Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.
610. 4.Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.
611. 5.Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
612. 6.Pengembangan diversifikasi pangan.
613. 7.Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.
614. 8.Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.
615. 9.Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
616. 10.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.
617. 11.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
618. 12.Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
619. 13.Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.
620. 14.Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
621. 15.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
622. 16.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
623. 17.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
624. 18.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
625. 19.Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. IV-97 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan
626. 20.Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
627. 21.Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.
628. 22.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
629. 23.Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 6 Implementasi Transformasi
630. 1.Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.
631. 2.Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.
632. 3.Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
633. 4.Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
634. 5.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
635. 6.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.
636. 7.Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
637. 8.Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
638. 9.Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
639. 10.Pengembangan transportasi umum perkotaan.
640. 11.Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
641. 12.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
642. 13.Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
643. 14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
644. 15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
645. 16.Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
646. 17.Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
647. 18.Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di IV-98 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Aspek Arah Kebijakan fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
648. 19.Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
649. 20.Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
650. 21.Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
651. 22.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
652. 23.Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
653. 24.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
654. 25.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
655. 26.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
656. 27.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
657. 28.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
658. 29.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut. Tabel IVError! No text of specified style in document..7. Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh No Sasaran Pokok Baseline 2022 Target 2029 Target 2034 Target 2039 Target 2045 1 LPE 6,60 5,60 6,30 9,90 8,90 2 Share PDRB Klaster 12,81% 13,09% 13,41% 13,93% 14,70% Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 4.2.7 Prioritas Penanganan Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pengurangan IV-99 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus pada tiga permasalahan antara lain : A. Prioritas Penanganan Kemiskinan Kemiskinan menjadi salah satu prioritas permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah permasalahan kemiskinan diprioritaskan untuk daerah berikut: Gambar 4.6 Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Prioritas Pertama:
659. 1.Kabupaten Seruyan
660. 2.Kabupaten Barito TimurKabupaten Murung Raya
661. 3.Kabupaten Kotawaringin Timur
662. 4.Kabupaten Barito utara Prioritas Kedua:
663. 1.Kabupaten Kapuas
664. 2.Kabupaten Katingan
665. 3.Kabupaten Gunung Mas
666. 4.Kabupaten Barito Selatan
667. 5.Kabupaten Pulang Pisau Prioritas Ketiga:
668. 1.Kabupaten Kotawaringin Barat
669. 2.Kota Palangka Raya
670. 3.Kabupaten Sukamara IV-100 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
671. 4.Kabupaten Lamandau Pada wilayah dengan prioritas pertama dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
672. 1.Meningkatkan kemampuan pendapatan Maysarakat Miskin melalui peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi potensial.
673. 2.Pengendalian harga dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
674. 3.Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan.
675. 4.Optimalisasi updating data DTKS guna meningkatkan ketepatan pemberian bantuan social
676. 5.Peningkatan program perlindungan sosial (pendidikan dan Kesehatan)
677. 6.Penguatan Kelembagaan Tim TKPK. B. Prioritas Penanganan Pengangguran Permasalahan pembangunan daerah yang juga turut diperhatikan adalah kondisi pengangguran. Dimana multiplier effect yang ditimbulkan oleh pengangguran sangat banyak mulai masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli, mendorong masyarakat masuk dalam jurang kemiskinan hingga mendorong peningkatan permasalahan sosial lainnya seperti meningkatkan kriminalitas serta konflik social lainnya. Prioritas wilayah penanganan pengangguran di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: Gambar 4.7 Peta Sebaran Pengangguran IV-101 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah Prioritas Pertama:
678. 1.Kota Palangka Raya
679. 2.Kabupaten Katingan
680. 3.Kabupaten Kapuas
681. 4.Kabupaten Sukamara
682. 5.Kabupaten Seruyan Prioritas Kedua:
683. 1.Kabupaten Waringin Timur
684. 2.Kabupaten Barito Selatan
685. 3.Kabupaten Barito Utara
686. 4.Kabupaten Murung Raya
687. 5.Kabupaten Barito Timur Prioritas Ketiga
688. 1.Kabupaten Gunung Mas
689. 2.Kabupaten Kotawaringin Barat
690. 3.Kabupaten Lamandau
691. 4.Kabupaten Pulang Pisau Upaya untuk mengatasi permasalah pengangguran daerah pada wilayah prioritas dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:
692. 1.Pengembangan sektor prioritas yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar.
693. 2.Optimalisasi program pengembangan UMKM potensial
694. 3.Pengembangan ekonomi kreatif
695. 4.Optimalisasi pelatihan kerja dengan pengembangan balai latihan kerja.
696. 5.Optimalisasi kurikulum berbasis kewirausahaan serta sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja. C. Prioritas Penanganan Pembangunan Ekonomi Tahun 2024 pembangunan ekonomi semakin meningkat dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 2 tahun ini fokus untuk melakukan stabilisasi dan pemulihan ekonomi dalam program kerjanya. Wilayah yang dapat menjadi prioritas dalam penanganan Pembangunan ekonomi adalah wilayah berikut: IV-102 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gambar 4.8 Peta Sebaran Kondisi Ekonomi Prioritas Pertama:
697. 1.Kabupaten Katingan
698. 2.Kabupaten Kotawaringin Timur
699. 3.Kabupaten Barito Selatan
700. 4.Kabupaten Barito Timur
701. 5.Kota Palangka Raya Prioritas Kedua:
702. 1.Kabupaten Murung Raya
703. 2.Kabupaten Barito Utara
704. 3.Kabupaten Seruyan
705. 4.Kabupaten Kapuas
706. 5.Kabupaten Kotawaringin Barat Prioritas Ketiga:
707. 1.Kabupaten Lamandau
708. 2.Kabupaten Sukamara
709. 3.Kabupaten Pulang Pisau
710. 4.Kabupaten Gunung Mas IV-103 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Wilayah-wilayah prioritas utama dalam penanganan pembangunan ekonomi adalah Kabupaten atau Kota yang saat ini kondisi perekonomian mengalami kontraksi cukup dalam. Upaya penanganan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya :
711. 1.Pemulihan konsumsi masyarakat dengan jalan meningkatkan pemberian dan ketepatan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak.
712. 2.Pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha potensial yang menjadi motor penggerak ekonomi. Berupa keringanan bunga pinjaman serta stimulus keringanan pajak untuk mendorong peningkatan investasi.
713. 3.Meningkatkan belanja pemerintah khusunya belanja modal dan jasa.
714. 4.Stimulus ekspor baik antar daerah maupun luarnegeri untuk memperbaiki kondisi net eskpor daerah. Gambar 4.9 Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan pemetaan tingkat kondisi Kemiskinan, Pengangguran, serta kodisi pertumbuhan ekonomi dari kabupaten dan kota di provinsi IV-104 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kalimantan Tengah dengan membagi dalam tiga kategori didapatkan prioritas pembangunan ekonomi adalah di wilayah berikut: Prioritas pertama
715. 1.Kota Palangka Raya
716. 2.Kabupaten Barito Timur
717. 3.Kabupaten Katingan
718. 4.Kabupaten Kotawaringi Timur
719. 5.Kabupaten Seruyan Prioritas Kedua
720. 1.Kabupaten Kapuas
721. 2.Kabupaten Barito Selatan
722. 3.Kabupaten Barito Utara
723. 4.Kabupaten Gunung Mas
724. 5.Kabupaten Murung Raya Prioritas Ketiga
725. 1.Kabupaten Kotawaringin Barat
726. 2.Kabupaten Sukamara
727. 3.Kabupaten Lamandau
728. 4.Kabupaten Pulang Pisau 4.2.8 Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Ekonomi Kawasan strategis adalah kawasan budidaya yang berperan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional dan daerah. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pulau kalimantan ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang terdiri dari: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung IV-105 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kalimantan (Heart of Borneo) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga- Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur). Untuk mewujudkan pengembangan KSN secara efisien dan efektif, diperlukan suatu proses perencanaan untuk setiap KSN secara baik dan benar. Selanjutnya, Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi berfungsi: Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Penetapan kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan yaitu: pertumbuhan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan stategis yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito dan Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Uraian masing-masing kawasan strategis di Kalimantan Tengah sebagai berikut:
729. 1.Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri atas:
a.Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya; IV-106 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
b.Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya
c.Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;
d.Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
e.Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
f.Kawasan pengembangaan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;
g.Kawasan perikanan dan kelautan pengembangan shrimp estate di 6 (enam) kabupaten pesisir, dengan fokus utama di Kabupaten sukamara
h.Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
i.Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; IV-107 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
j.Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan
k.Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan.
1. 2.Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi:
a.Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas;
b.Kawasan Strategis sekitar Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;
c.Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
d.Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. 3.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi: Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. 4.Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas: IV-108 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
a.Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: - Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; - Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan - Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
b.Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
c.Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.
1. 5.Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:
a.Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya;
b.Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;
d.Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara;
e.Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
f.Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;
g.Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau;
a.Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang di Kabupaten Katingan;
b.Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
c.Konservasi Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur; j. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;
d.Danau Burung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan
e.Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya IV-109 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. 6.Kawasan Strategis Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Area)
a.Kawasan Lindung (kawasan yang menyediakan fungsi pendukung keanekaragaman hayati untuk kawasan lindung atau konservasi) di seluruh kabupaten/kota kecuali Barito Timur dan sebagian besar terkonsentrasi di kawasan gambut dan rawa campuran di bagian selatan dan relatif kecil di sepanjang bagian utara pada hutan lahan kering (berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Timur).
b.Lanskap alamiah yang luas (lanskap alamiah dengan kapasitas untuk memelihara proses dan dinamika ekologi alamiah) berada di dua benteng utama yaitu: - Bagian utara khususnya Kabupaten Murung Raya dan melebar ke bagian barat daerah pegunungan di Kabupaten Katingan - Bagian tengah dan selatan yang mencakup kawasan gambut dan rawa campuran, termasuk kawasan konservasi (khususnya Kabupaten Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau)
c.Ekosistem transisi (kawasan yang terdiri dari dua atau lebih ekosistem berdekatan) - Transisi elevansi pada kawasan pegunungan di bagian utara - Keranggas ke non kernggas pada bagian tengah dan bagian utara - Rawa ke non rawa pada bagian tengah dan selatan
d.Ekosistem langka dan terancam pada umumnya di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan yang merupakan kawasan dengan tingkat deforestasi yang cukup besar namun ekosistem masih terjaga. Di kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Barito Utara, serta di Kabupaten Murung Raya dengan deforestasi yang masih terbatas.
e.Jasa lingkungan tertentu (Kawasan penting untuk perlindungan terhadap erosi dan sedimentasi) tingkat kemiringan yang tinggi dan solum tanah yang dangkal yang tersebar di hamper seluruh kawasan Kalimantan Tengah dengan resiko tertinggi di bagian utara. IV-110 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4.3. KEGIATAN STRATEGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 Provinsi Kalimantan Tengah saat ini merupakan provinsi terluas di Indonesia, dengan luas 153.443 km2 atau sekitar 1,5 kali luas Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 2,773 juta jiwa, dan kepadatan penduduk 18 jiwa/km2, terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, dan 1.576 desa/kelurahan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Visi pembangunan Kalimantan Tengah adalah ”Kalteng Makin BERKAH” (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi. Mengacu pada Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Tema atau Agenda Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah ”MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENUJU KALTENG UNGGUL DAN BERMARTABAT” dengan prioritas pembangunan fokus pada: A. Sektor Pendidikan (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia) B. Sektor Kesehatan (Penurunan Angka Stunting dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan) C. Infrastruktur D. Perekonomian dalam arti luas (hilirisasi hasil pertambangan, hasil perikanan/kelautan dan hasil pertanian mencakup perkebunan dan tanaman pangan), pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, serta bidang/sektor strategis lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
1. 1.Isu strategis pada RKPD Provinsi Kalteng tahun 2025 yaitu:
a.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional
b.Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam
c.Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas IV-111 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
d.Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah
e.Peningkatan upaya mitigasi bencana,
f.Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan
g.Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan
1. 2.Zonasi Pembangunan Kalimantan Tengah Pembangunan Kalimantan Tengah 20 tahun ke depan di bagi ke dalam 3 Zonasi Wilayah Pembangunan, yaitu Zona Barat meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan dan Lamandau; Zona Tengah meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas dan Palangka Raya; serta Zona Timur meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya. Setiap Zona dibagi menjadi dua klaster dengan pusat kegiatan yang ditentukan berdasarkan status Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Provinsi.
a.Zona Timur meliputi klaster PKW Muara Teweh (Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara) dan Klaster PKW Buntok (Barito Selatan dan Barito Timur).
b.Zona Tengah meliputi klaster PKN Palangka Raya (Kota Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan) dan Klaster PKW Kapus (Kapuas dan Pulang Pisau).
c.Zona Barat meliputi klaster PKW Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau) dan Klaster PKW Sampit (Kotim dan Seruyan)
1. 3.Kegiatan Strategis Kalimantan Tengah Selain Pemenuhan Mandatory Spending anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada juga penganggaran untuk Program Strategis Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan dan Konservasi Internasional, antara lain:
a.Pengembangan Kawasan Food Estate
b.Pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi
c.Pembangunan Universitas Unggulan IV-112 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
d.Pembangunan RS Rujukan
e.Pengembangan Industri Hilirisasi (pertambangan, industri, pertanian dan perikanan(Shrimp Estate)
f.Peningkatan Infrastruktur (Jalan, Bandara, Pelabuhan dan Bendaungan)
g.Pengembangan PLTA Muara Joloi dan PLTA Lainnya di Kalimantan Tengah
h.Pengembangan wisata alam (Segintung, Sebangau, Bukit Raya/Bukit Baka dan wisata lainnya) dan Wisata-wisata lainnya
i.Peningkatan UMKM dan 1 Desa 1 Produk Unggulan atau 1 Kawasan Strategis
j.Penurunan Stunting di Kalteng
k.Penurunan Angka Kemiskinan
l.Pemenuhan Desa berlistrik 2025
m.Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) dll 4.4. INOVASI DAERAH Pelaksanaan Good Governance harus didukung oleh sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Implementasi dari konsep e-government pada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi tersebut ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan guna mengatur hal-hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi. Untuk meningkatkan perencanaan dan pelayanan prima dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta memudahkan pimpinan dalam mengontrol pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah dibutuhkan inovasi yang dapat mendukung itu semua.
1. 1.Inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
a.Geoportal ”LAUT BERKAH” Beberapa permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yaitu tumpang tindih pemanfaatan ruang, pemanfaatan tak seimbang, dampak aktivitas manusia, dan pencemaran wilayah di pesisir dan laut. Konsep pemanfaatan ruang perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam sektor kegiatan dan IV-113 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH antar level pemerintahan. Sementara itu, batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Upaya penanggulangan permasalahan dibuat acuan pengelolaan dan pemanfaatan yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Lambatnya implementasi RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka pelayanan informasi dan data base perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dibentuk aplikasi Geoportal “Laut Berkah”. Geoportal "LAUT BERKAH" merupakan sebuah aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses pemanfaatan ruang laut di perairan Provinsi Kalimantan Tengah, berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dikembangkan dengan maksud membuat terobosan berupa aplikasi proses perizinan yang diharapkan bisa mewujudkan proses perizinan yang efektif, terbuka dan efisien serta akuntabel, yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan lanjutannya. Pada awal tahun 2021, dilakukan pengembangan website yaitu berupa penambahan Menu/Konten DOKUMEN yang berfungsi untuk sharing document milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa E-Book, Dokumen Kerja Sama, Dokumen Pengelolaan, Artikel. Selain itu dibuat aplikasi pendukung untuk Admin Web untuk melihat Statisti kunjungan websita sehingga data tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya. OPD berkomitmen untuk terus mengembangkan Website Geoportal "LAUT BERKAH" sesuai denga perubahan regulasi, konektifiktas dengan aplikasi DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan pengkayaan menu. Metodologi dan Pendekatan yang dipergunakan dalam Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilakukan dengan memperhatikan teknologi terbaru yang berkembang saat ini. Pada pengembangannya IV-114 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH digunakan model prototype, dimulai dengan pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat terhadap fasilitas, pembentukan prototype, valuasi end user terhadap prototype dan produk akhir. Komponen Sistem yang digunakan adalah: 1) Arsitektur Sistem : berbasis web application menggunakan framework OctoberCMS dan Laravel yang mendukung pengembangan metode prototyping serta leaflet dan OpenStreetMap untuk loading terhadap pemetaan secara online. 2) Database : MySQL / MariaDB 3) Server : Berbasis Linux 4) Client : berbasis web browser 5) Digital Map Source : Google Map / OpenStreetMap
a.Tujuan Aplikasi Website Geoportal "LAUT BERKAH" adalah: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan justifikasi terkait permohonan KKPRL melalui overlay titik koordinat; 2) Menyediakan peta online RZWP-3-K Provinsi Kalteng sebagai informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha/calon investor; 3) Memberikan akses kepada pelaku usaha dalam proses KKPRL; 4) Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para pelaku usaha terkait KKPRL; 5) Sebagai Pustaka digital pengelolaan KKPRL, dokumen, informasi dan berita yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis; 6) Memudahkan bagi pelaku usaha/calon investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.
b.Manfaat yang diperoleh Memberikan kemudahan dan kejelasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses KKPRL Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana website Geoportal "LAUT BERKAH" dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, apalagi di IV-115 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH zaman pandemi Covid-19 sangat membantu karena mengurangi mobilitas pengguna. Dan data dan infomasi yang diperoleh pengguna melalui website Geoportal "LAUT BERKAH" tidak dikenakan biaya.
b.SIBAJAKAH (SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH KALIMANTAN TENGAH BERKAH) Lebih dari 91 % populasi siswa dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena Pandemi Covid – 19 (UNESCO). Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Belajar dari Rumah melalui Pembelajaran Jarak Jauh. Edaran ini mengacu kepada 4 (empat) hal, yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai Pandemi Covid – 19, meberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing – masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah, serta memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran secara online ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran ditahun ajaran baru 2020-2021 ditengah pandemic Covid-19 ini. Bagi Sekolah yang berada pada zona selain hijau, wajib melaksanakan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh (PJJ). Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Dalam jaringan (Daring). PJJ atau Daring merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan dengan perangkat komputer atau gadget dimana guru dan siswa berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi. IV-116 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Semenjak April 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan membentuk Tim Pengelola Daring untuk mengelola Pelayanan Pendidikan via Sinkronus Learning. Layanan yang diberikan adalah KIBAR atau Kita Berbagi Daring yang merupakan kelas dalam jaringan, dimana guru dapat berbagi ilmu dengan sesama guru, praktisi atau narasumber lainnya. Selanjutnya pada triwulan ketiga, layanan yang diberikan dikembangkan ke dalam sebuah sistem informasi menggunakan LMS atau Learning Management System, yang dinamakan SI- BAJAKAH atau Sistem Informasi Belajar Jarak Jauh Kalimantan Tengah Berkah. SI-BAJAKAH dibuat dengan filosofi BAJAKAH yaitu sebagai obat. Melalui SI BAJAKAH ini diharapkan dapat membantu para pengajar dan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajar – mengajar walaupun di tengah Pandemi Covid-19. SI BAJAKAH hadir sebagai alternative sistem daring yang dapat digunakan oleh guru – guru selain rumah belajar, google classroom dan lainnya.
a.Tujuan Inovasi Daerah Membangun sistem informasi berbasis LMS berupa platform pembelajaran jarak jauh yang dapat untuk mengelola proses pembelajaran jarak jauh, membuat dan menjalankan kelas online serta interaksi dengan siswa secara asinkronus. Dengan demikian akan memberikan alternative platform PJJ bagi guru – guru yang dapat diakses secara gratis, mudah, cepat, dan dikelola sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
b.Manfaat Inovasi Daerah Manfaat utama dari SIBAJAKAH adalah sebagai alat untuk mengelola proses PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dengan ruang lingkup manfaat meliputi : 1) Membuat kelas online 2) Interaksi dengan siswa
c.Hasil Inovasi Daerah Hasil inovasi ini adalah menyediakan kebutuhan informasi minimum sebagai berikut : o Mengelola profil IV-117 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1) Membuat kelas/kursus online 2) Menambahkan sumber belajar / konten dalam kelas 3) Berinteraksi dengan siswa 4) Data tersimpan di database sehingga pencarian data mudah dan cepat
c.SISTEM APLIKASI TERAMPIL DAN TANGGUH (SITAGUH) Sistem Aplikasi Tangguh yang selanjutnya disingkat SiTaguh adalah kumpulan proses yang algoritmik, basis data, alur kerjadan interaksi manusia dengan menggunaakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untukdapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara online, akurat dan real time berkaitan dengan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nantinya mengasillkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Dalam suatu pemutakhiran data yang merupakan kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.Sehingga dengan adanya SiTAGUH ini dapat digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dapat memutakhiran datanya sendiri secara sendiri Kehadiran SiTaguh sebagai implementasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh layanan kepegawaian yang akan mengurangi intensitas pertemuan antar Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan usulan kepegawaian, hal ini akan mengurangi resiko terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya sistem tersebut setiap layanan kepegawaian tidak akan memakan kertas untuk mengusul dan mencetak surat keputusan. Dalam aplikasi dilapangan Sitaguh dirancang untuk mampu menerjemahkan segala kebutuhan dari sistem layanan kepegawaian yang selama ini telah berjalan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya IV-118 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1) Memilliki import data menggunakan file excel dari system aplikasi Kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara, untuk menjamin keakuratan data Pegawai Negeri Sipil; 2) Memiliki menu layanan yang telah di bagi menjadi dua kategori, yaitu
i.Layanan Mandiri yang merupakan layanan kepegawaian yang penetapannya menjadi wewenang penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi ijin belajar, tugas belajar, keputusan pengakuan gelar akademik, keputusan pengangkatan kedalam jabatan fungsional, pendaftaran mengikuti ujian dinas, pendaftaran mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, usul cuti, dan keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. ii. Layanan usul merupakan Layanan kepegawaian yang penetapannya dapat di lakukan setelah mendapat persetujuan dari instansi vertical meliputi usulan kenaikan pangkat/golongan, usulan mutasi, usulan pensiun, usulan penyesuaian masa kerja, usulan pencantuman gelar akademik, usulan kartu istri/kartu suami, dan usulan perbaikan Basis Data Kepegawaian 3) Memiliki barcode yang dapat digunakan untuk memvalidasi dan menjamin keaslian dari setiap hasil layanan kepegawaian; 4) Memiliki tandatangan digital di setiap hasil layanan kepegawaian; 5) Memiliki sistem pemberitahuan informasi layanan menggunakan pengiriman email secara otomatis yang dilakukan oleh system informasi; 6) Memiliki kedinamisan dalam mengubah atau mengganti template untuk mencetak hasil dari layanan kepegawaian; 7) Memiliki fungsi unggah dan unduh berkas PDF/JPG; 8) Mempunyai kedinamisan website dimana system informasi dapat digunakan berbagai perangkat komputer dan ponsel pintar Penambahan Menu Baru Sistem Informasi Pensiun Pada SistemAplikasi Sitaguh Implementasi rencana aksi perubahan dilakukan dengan mengembangkan sebuah Sistem Informasi daring yang dapat IV-119 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH memfasilitasi layanan informasi dan pensiun di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan Sistem Informasi merupakan bentuk upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pengusulan pensiun Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem Informasi yang telah dikembangkan mentransformasi metode pengusulan, perencanaan dan pencatatan yang selama ini dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer menjadi otomatis dan terkomputerisasi. Transformasi layanan pensiun akan menjadikan layanan pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. adapun Fungsi dan menu dari Sistem Informasi yang telah dirancang dan dibangun diantaranya. 1) Menghitung Usia ASN; 2) Menghitung TMT Tahun Pensiun; 3) Melakukan filter dan sorting Tahun tertentu; 4) Melakukan filter dan sorting Unit Kerja; 5) Melakukan sorting Usia ASN; 6) Melakukan Pencarian / Searching berdasarkan objektertentu (Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja. 7) Visualisasi Grafik data Usia Aparatur Sipil Negara; 8) Menu Layanan pensiun yang terintegrasi langsung denganAplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH); 9) Menu Layanan Whatsapp, dimana user dapat langsung berkonsultasi dengan Operator 10) Pelayanan KepegawaianBadan Kepegawaian Daerah. Sistem Informasi yang telah dikembangkan juga memilikikelebihan, diantaranya : 1) Melakukan query dengan sistem server-side query; 2) Web-Based, dapat diakses oleh beragam device (Komputer, Smartphone dan Tablet); 3) Dynamic UI, dimana sistem informasi tetap nyaman untukdiakses di berbagai jenis layar alat komunikasi. IV-120 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
a.Tujuan Inovasi Daerah - Mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian - Menyediakan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat, transparan, mandiri, adil, akuntabel, real time serta tanpa adanya KKN - Rapat koordinasi enternal - Rapat koordinasi efektif - Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder; - Penambahan menu baru sistem informasi pensiun pada AplikasiSitaguh R - Rapat pembahasan sosialisasi; - Sosialisasi penggunaan menu baru (basis data ASN yang memasuki usia pensiun) pada aplikasi SITAGUH; - Penyempurnaan Menu Baru Basis Data ASN yang MencapaiBUP; - Penginputan database ASN yang akan memasuki BUP - Pengembangan penambahan menu baru sistem informasipensiun pada Aplikasi Sitaguh yang ditegrasikan ke Aplikasi Sitaguh - Tersedianya surat persetujuan dari ketua tim anggaran untuk tambahan menu database pada aplikasi SITAGUH
b.Manfaat Inovasi Daerah - Mewujudkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi dan tanpa adanya KKN - Menjaga integritas petugas pelayanan - Dengan terwujudnya aksi perubahan ini akan membantu meningkatkan Efektifitas dan efisensi pelaksanaan Kinerja menjadi Terukur dalam mengemban tugas memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan ASN. - Mempermudah pengelola kepegawaian Perangkat Daerah untuk mengecek data PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). - Terselesainya SK pensiun bagi PNS tepat waktu - Masyarakat akan memperoleh pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan kompeten serta profesional sesuai dengan visi misi danmotto pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah. IV-121 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - Sebagai sarana Pembelajaran Menambah wawasan dan pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas,kreatif, inovatif, dan mempunyai loyalitas tinggi, serta dapat sebagai role model dalam membangun organisasi
c.Hasil Inovasi Daerah - Merupakan sistem informasi yang menyediakan layanan kepegawaian berbasis berkas elektronik. Dengan Sitaguh dapat melakukan cetak SK secara mandiri dan melakukan usulan layanan kepegawaian jarak jauh melalui berkas digital, serta dapat digunakan dimana dan kapan saja - Optimalisasi proses pengusulan pensiun bagi Apratur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga meningkatkan kinerja pelayanan BKD Prov. Kalteng serta memudahkan PNS yang mau pensiun untuk mengakses data, mempercepat waktu pengurusan pensiun, mempermudah dalam mengakses database pensiun ASN oleh masing-masing pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah juga efesien dalam anggaran. 4.5. USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan DPRD tersebut memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan DPRD tersebut akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Usulan program/kegiaran pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diinput melalui aplikasi SIPD dengan alamat SIPD.RI dan paling lambat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat IV-122 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH seminggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2025 ini usulan yang berasal dari pokok pikiran sesuai tabel 4.23 Pokok-Pokok pikiran DPRD. NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Pembangunan Kantor Desa Harapan Baru Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditolak Untuk pembangunan kantor desa,kewenangan berada di pemerintah kabupaten. Karena pada Tahun 2015, pernah dilakukan pembangunan kantor desa oleh pemerintah provinsi dan menjadi temuan disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Untuk pembangunan kantor desa,kewenangan berada di pemerintah kabupaten. Karena pada Tahun 2015, pernah dilakukan pembangunan kantor desa oleh pemerintah provinsi dan menjadi temuan. - 1 unit - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Bantuan Pembangunan/Pen gerasan Jalan dan Pengaspalan Jl. Pelita 1 - 3 Desa Mentaren II Desa Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Perbaikan dan Peningkatan Pengaspalan Jalan Umum Penghubung Antar Desa di Wilayah Desa Harapan Baru Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 4 Ir. ARTABAN, MH perbaikan jalan provinsi pelantaran - parenggean desa pelantaran- kec parenggean, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan TABEL 4.23 USULAN KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 IV - 123 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 5 Ir. ARTABAN, MH perbaikan ruas parenggean - tumbang sangai kec parenggean - kec Telaga antang , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 25 km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 6 Ir. ARTABAN, MH perbaikan ruas jalan Tumbang Sangai - Antang Kalang kec parenggean - kec telaga antang , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 30 km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 7 Ir. ARTABAN, MH Pembangunan Jalan Handel Sahari RT 02 Desa Bagendang Hulu desa bagendang hulu, jalan handel sahari Rt 02, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 8 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan Jalan di Wilayah RT II Jalan Sumber Makmur (Jalan poros Trans) Desa Bagendang Hulu Wilayah RT II Jalan Sumber Makmur (Jalan poros Trans) Desa Bagendang Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 9 Ir. ARTABAN, MH Usulan Pembangunan Siring Sungai pada jalan menuju kantor desa Bapanggang Raya jalan menuju kantor desa Bapanggang Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 10 Ir. ARTABAN, MH Permohonan Pembangunan Jalan BBU desa Bapeang Jalan BBU desa Bapeang , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 3 km - - IV - 124 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 11 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan Gg mawar RT 02 Kelurahan Baamang Tengah Gg mawar RT 02 Kelurahan Baamang Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 12 Ir. ARTABAN, MH peningkatan Gg Batang Kampung sepanjang 200 meter Kelurahan Tanah Mas Gg Batang Kampung Kelurahan Tanah Mas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 13 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan Jalan Kutung Mistur RT.12-RT.009 desa Patai alan Kutung Mistur RT.12- RT.009 desa Patai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 14 Ir. ARTABAN, MH Jalan Poros Desa Bandar Agung Jalan Poros Desa Bandar Agung , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 15 Ir. ARTABAN, MH Pembangunan Drainase RT.08, RT.12 desa sumber makmur RT.08, RT.12 desa sumber makmur , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 16 Ir. ARTABAN, MH Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani desa Karang Tunggal desa Karang Tunggal, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 17 Ir. ARTABAN, MH Permohonan Drainase Jalan Lingkungan RT 08/RW VII Kelurahan Pasir Putih Jalan Lingkungan RT 08/RW VII Kelurahan Pasir Putih , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 125 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 18 Ir. YULILIS Permohonan Kursi plastic dan Tenda Gereja Katolik SANTO FRANSISKUS ASISI Stasi Benangin Jln Lintas Provinsi (Benangin Muara Teweh )RT. 04 Desa Benangin I Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 PAKET - - 19 Ir. YULILIS Bantuan Penanganan Kerawanan Pangan (desa lokus stunting) Kelompok Tani Maju Bersama Desa dirung lingkin kecamatan tanah siang Selatan Kabupaten Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Dapat di akomodir dengan menyesuaikan dana anggaran Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 10.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 20 Ir. YULILIS Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Bolum Pio Desa Dirung Kec. Murung , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 21 Ir. YULILIS Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Makmur Jaya Desa Muara Tupuh Kec. Laung Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 22 Ir. YULILIS Proposal Rumah Pendeta (Pastori) Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalteng No. 42 Tahun 2021, Bahwa usulan yang disampaikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi melalui Proposal yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Up. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 UNIT - - IV - 126 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 23 Ir. YULILIS Perlengkapan Alat Gereja Jemaat Smirna Desa Konut, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 24 Ir. YULILIS Penataan Halaman dan Pagar Gereja GPDi Jemaat Smirna Desa Konut Kec. Tanah Siang , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 25 Ir. YULILIS Usulan Perbaikan Jalan Simpang sayang – Maliau Desa Patas 1 Kec. Gunung Bintang Awai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 20 km - - 26 Ir. YULILIS Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah layak Huni RT 1 Desa mahanyan, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Tidak termasuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Unit Rumah - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 27 Ir. YULILIS Pembangunan Gereja GPDi Jemaat Kristus Desa Oreng, Kec. Tanah Siang , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 127 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 28 Ir. YULILIS Pengadaan Alat Gereja GPDi Jemaat Kristus Desa Oreng, Kec. Tanah Siang , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 29 Ir. YULILIS Penataan Halaman dan Pagar Gereja GPDi Jemaat Kristus Desa Oreng, Kec. Tanah Siang Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 30 Ir. YULILIS Pengadaan Alat Musik Gereja GPdI Agape Desa Tumbang Ulu, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 31 Ir. YULILIS Sarana Prasarana Gereja GPdI Mahanaim Desa Mantiat Pari, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 32 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Kelanjutan Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 unit - - IV - 128 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 33 HERI SANTOSO, ST peningkatan Desa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 34 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan esa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 35 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Camar 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 36 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Camar 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 37 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Parkit 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 38 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Parkit 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 39 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Sriti 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 129 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 40 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Sriti 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Beo 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 42 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Beo 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 09, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 43 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. PrenjakDesa Lada Mandala Jaya, RT 21, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 44 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. PelajarDesa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 45 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. ElangDesa Lada Mandala Jaya, RT 21, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 46 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. BeringinDesa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 130 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 47 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Nuri Desa Lada Mandala Jaya, RT 22, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 48 HERI SANTOSO, ST Peningkatan jalan Jl. Perkutut 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 23, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 49 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Perkutut 2 (Pasar)Desa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 50 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Podang 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 23, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 51 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Podang 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 52 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Kutilang 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 20, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 53 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Kutilang 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 131 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 54 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Jalak 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 20, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 55 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Jalak 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 56 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Merpati 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 16, RW 04, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 57 HERI SANTOSO, ST peningkatan jalan Jl. Merpati 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 15, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 58 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok Tani Sri Agung Desa Lada Mandala Jaya RT. 1, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 59 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Maju MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 2, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 60 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tri LaksonoDesa Lada Mandala Jaya RT. 3, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 132 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 61 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Rukun JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 4, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 62 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Margo MulyoDesa Lada Mandala Jaya RT. 5, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 63 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tri SaktiDesa Lada Mandala Jaya RT. 6, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 64 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sido MulyoDesa Lada Mandala Jaya RT. 7, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 65 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sido MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 8, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 66 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sido MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 9, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 133 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 67 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tunggal JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 10, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 68 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tunas JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 11, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 69 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Harapan JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 12, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 70 HERI SANTOSO, ST Kelompok tani Tani MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 13 Kelompok tani Tani MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 13, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 71 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tani MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 14, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 72 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Bangun KaryoDesa Lada Mandala Jaya RT. 15, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 134 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 73 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Jaya BaktiDesa Lada Mandala Jaya RT. 16, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 74 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Pantun Tani MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 17, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 75 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Karya UsahaDesa Lada Mandala Jaya RT. 18, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 76 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Usaha TaniDesa Lada Mandala Jaya RT. 19, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 77 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Kidang KenconoDesa Lada Mandala Jaya RT. 20, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 78 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sawung GalingDesa Lada Mandala Jaya RT. 21, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 135 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 79 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Mugi MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 22, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 80 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sido MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 23, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 81 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Putra MandalaDesa Lada Mandala Jaya RT. 24, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 82 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Sidodadi BDesa Persiapan Pangkalan Lad, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 83 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Karya Tunggal ADesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 84 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Karya Tunggal BDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 136 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 85 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Margo MulyoDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 86 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Harapan Desa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 87 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Tunggal JayaDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 88 HERI SANTOSO, ST ternak Sapi Kelompok tani Bantul BaruDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 89 HERI SANTOSO, ST Sound Sistem dan Alat Musik PAGUYUBAN LAMAJA PUTRADesa Lada Mandala Jaya, RT 17, RW 04 Kec. Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 90 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Roudlotul Masjid Roudlotul , PANGKALAN DURINHuda SUKARMANTO08 21-4153-9511, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - IV - 137 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 91 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Nurul Hidayah SUNGAI RANGIT JAYA Masjid Nurul Hidayah, Khumaidi

(081545085687), Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 92 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid BAITUR ROHIM SUMBER AGUNG, Masjid BAITUR ROHIM, M. SALAMAUN(0821 56934964), Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 93 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi MASJID BAITUL MU'MIN SUNGAI MELAWEN, MASJID BAITUL MU'MIN, DWI WIDODO
(082256333413), Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 94 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Al-Falah PURBASARI, Masjid Al-Falah, Arkham( 085249057721 ), Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 95 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Al-Iftah PURBASARI ; Masjid Al-Iftah, Warsito(0821583 00511), Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - IV - 138 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 96 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid An Nur: PERSIAPAN PANGKALAN LADA, Masjid An Nur: Ahmad Bakri0895306458 29, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 97 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Musholla At Taqwa PERSIAPAN PANGKALAN LAD,A Musholla At Taqwa, Sugito085643351 335 , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 98 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Musholla Al Mu'min PERSIAPAN PANGKALAN LADA; Musholla Al Mu'min Surya Budi Utama081328770 348, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 99 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Al Istiqomah KADIPI ATAS, Masjid Al Istiqomah SUGIYANTO0853 49944325 , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 100 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Al Mukminun LADA MANDALA JAYA, Masjid Al Mukminun Moh Nohtoha, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - IV - 139 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 101 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid Al Amin LADA MANDALA JAYA,Masjid Al Amin Samuji, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 102 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Al Khoiriyah LADA MANDALA JAYA,Mushola Al Khoiriyah Ali Nurdin , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 103 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Al Ikhlas LADA MANDALA JAYA, Mushola Al Ikhlas Nino Poniran, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 104 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Miftahul Jannah LADA MANDALA JAYA, Mushola Miftahul Jannah, Mujayin, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 105 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Al Barokah LADA MANDALA JAYAMushola Al Barokah Tohat, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - IV - 140 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 106 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Nurul Iman LADA MANDALA JAYA, Mushola Nurul Iman Giaman, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 107 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Al Azhar LADA MANDALA JAYA, Mushola Al Azhar Misngad, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 108 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Mushola Al- Hidayah LADA MANDALA JAYA, Mushola Al- Hidayah, Naryanto , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 109 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Gereja Bethel Indonesia LADA MANDALA JAYA, Gereja Bethel Indonesia , Yohanes Luther M. , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 110 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi MASJID DARUSSALAM MAKARTI JAYAMASJID DARUSSALAM SEFTIYO HARI WAHYONO08125 167193 , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - IV - 141 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 111 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi DARUL MUTTAQIN PANGKALAN DEWA, DARUL MUTTAQIN RT 16 RW04, ABDUL GOPUR,0813- 4939-2268 , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 112 HERI SANTOSO, ST Rehabilitasi Masjid BAITUL A'LA PANGKALAN TIGA, Masjid BAITUL A'LA, NUR KHOLIS0858- 4569-2953, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 1 - - 113 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke Kabupaten Gunung Mas sebagian besar masih dalam kondisi rusak sehingga sering menimbulkan antrean dan memperpanjang waktu tempuh, sehingga memerlukan penanganan perbaikan sesegera mungkin Jalan Lintas Palangka Raya ke Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 114 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Adanya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - IV - 142 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 115 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Keagamaan, Kelembagaan dan Organisasi KemasyarakatanA danya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 116 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Keagamaan, Kelembagaan dan Organisasi KemasyarakatanA danya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 117 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya peralatan evakuasi masyarakat terdampak bencana berupa motor boat di daerah rawan bencana Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Unit 500.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 143 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 118 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya bantuan permodalan bagi komunitas pemuda dan pembinaan kepemudaan di bidang perekonomian Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Tidak sesuai kewenangan, Permodalan usaha ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1 Kegiatan - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 119 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 120 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 121 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 122 WIYATNO., S.P Alih fungsi lahan pertanian tradisional/rakyat menjadi perkebun jl. diponegoro, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Ha 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 144 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 123 FAJAR HARIADY UNIT SEKOLAH BARU SMA KARENA JARAK TEMPUH DENGAN SEKOLAH TERLAMPAU JAUH DENGAN SISTEM ZONASI BANYAK CALON SISWA TIDAK DI TERIMA DI SEKOLAH NEGERI YANG TERKONSENTRASI DI KOTA SAMPIT DESA BENGKUANG MAKMUR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui

1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan USB akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan dan sumber dana. Dan tentunya dengan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 UNIT 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 124 HERI SANTOSO, ST Ternak Sapi Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR Desa : Berambai Makmur Kec : Pangkalan Banteng, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 125 FAJAR HARIADY HIBAH LPM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK LENTERA KARTINI SAMPIT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SAMPIT, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perli ndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ditolak Belum direkomendasikan karena bukan merupakan kewenangan dan tugas fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Belum direkomendasikan untuk Tahun 2025, Hibah Kabupaten/Kota belum merupakan kewenangan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng - 1 Unit - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 126 FAJAR HARIADY PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN DESA BENGKUANG MAKMUR INDUK KE DESA BENGKUANG MAKMUR BAWAH- DINAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 UNIT - - 127 FAJAR HARIADY SIRING,DRAINASE, SARANA PRASARANA PERTANIAN JALAN LABORATORIUM PHP SAMPIT DESA BAPEANG KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 350.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 145 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 128 Hj. MARYANI SABRAN pemeliharaan saluran induk pengendali banjir pangkalan bun - kotawaringin lama, mendawai seberang, Kec Arut Selatan Mendawai Sebreang, kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Bukan Kewenangan Provinsi disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Bukan Kewenagan Provinsi - 25 km - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 129 Hj. MARYANI SABRAN Perlunya bantuan bibit ternak, Sapi, Kambing, Babi dan Unggas Untuk masyarakat Peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 130 H. SUDARSONO Perlu bantuan hibah hand tracktor untuk petani, di Kabupaten Kotim dan Seruyan Kotawaringin Timur, Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 unit 400.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 131 H. SUDARSONO Perlu bantuan kolam iksn biofloc untuk masyarakat Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail 4 Buah 30.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 132 H. SUDARSONO Perlunya bantuan bibit ternak kambing untuk masyarakat kecamatan seruyan hilir timur, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 200 ekor 250.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 133 H. SUDARSONO Perlunya bantuan bibit ternak kambing untuk masyarakat Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 200 Ekor 250.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 146 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 134 Hj. MARYANI SABRAN Perlu bantuan mesin pengolahaan es batu kristal dan kelengkapannya (frezer, mesin RO, Tandon dan lain- lain) untuk masyarakat pelaku industri kecil Jl, Mahir Mahar, Rajawali Ujung , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi data dukung (proposal, data penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 Paket 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 135 H. ACHMAD RASYID Bantuan permesinan industri kecil untuk masyarakat Buntok, Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukng : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. lengkapi data dukung : e proposal 10 unit 20.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 136 H. ACHMAD RASYID Perlu bantuan pengadaan kolam dan keramba untuk masyarakat pembudidaya ikan Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail 20 paket 20.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 137 H. ACHMAD RASYID Perlu bantuan sarana prasarana perbengkelan mesin Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 Paket 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 138 HERI SANTOSO, ST Ternak Sapi Poktan jaya mandiri Ds. Pangkalan durin kab, kotawaringin barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 139 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 147 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 140 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 141 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 142 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Perlunya pemberdayaan komunitas adat di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan adat, agar masyarakat adat dapat memiliki inovasi dalam promosi kebudayaan dan khas daerah serta pengembangan perkebunan wisata (pelatihan peningkatan komptensi komunitas adat) sehingga usaha yang dilakukan masyarakat adat tidak hanya bergantung kepada hasil hutan Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Merupakan kewenangan Kabupaten direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 143 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Perlunya peningkan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 kegiatan 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 148 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 144 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah Kecamatan Manuhing Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 145 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Perlunya peningkatan jalan keweangan provinsi yang menghubungkan Tumbang Tukau dan Tumbang Samba sepanjang 130 km Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 kegiatan - - 146 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih banyak program pertanian masyarakat terkendala minimnya tenaga teknis, permodalan dan infrastruktur pertanian seperti jembatan gantung yang menghubungkan beberapa desa menjadi kendala pemasaran hasil pertanian Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 kegiatan - - 147 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani di daerah Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 350.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 149 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 148 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Masih banyak program pertanian masyarakat terkendala minimnya tenaga teknis, permodalan dan infrastruktur pertanian seperti jembatan gantung yang menghubungkan beberapa desa menjadi kendala pemasaran hasil pertanian Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 149 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya Apresiasi dan penghargaan bagi atlet penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Dalam bentuk hibah ke NPC Kalteng Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 tahun 300.000.000 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 150 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan Kecamatan Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail 1 kegiatan 15.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 151 FERRY KHAIDIR Akses Jalan Desa Cempaka Baru Rusak Parah sehingga butuh peningkatan agar dapat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan maupun peningkatan ekonomi Desa Cempaka Baru, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 12 KM - - 152 WIYATNO., S.P reahabilitasi saluran kecamatan pandih batu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 153 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran kecamatan maliku, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 150 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 154 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran kecamatan tamban catur, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 155 WIYATNO., S.P peningkatan jalan menuju pemakaman kecamatan basarang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 2,5E+09 Rupiah - - 156 WIYATNO., S.P peningkatan jalan desa mulyasari kecamatan pandih batu , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 5E+09 Rupiah - - 157 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran kecamatan mantangai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 158 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Hibah untuk PMI Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 kegiatan - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 159 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Perlunya bantuan dana hibah untuk melanjutkan pembangunan renovasi atap Masjid AL-ABROR Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 160 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Perlunya penyelesaian pembangunan gedung kantor SMA Negeri 3 Muara Teweh Jl. Nusa Indah No. 7 Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan sumber dana yang tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU IV - 151 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 161 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Perlunya revitalisasi objek diduga/cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pemajuan kebudayaan Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Belum merupakan sasaran prioritas di TA 2025 direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Pelindungan Cagar Budaya 162 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Bantuan Dana Hibah untuk Yayasan Azzahra Nugraha Jl. Pendreh No 07 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 163 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Lanjutan pembangunan jembatan gantung untuk keperluan warga lintas desa dan kecamatan Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 Kegiatan - - 164 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Perlunya bantuan dana hibah untuk Yayasan Insan Cendikia guna pembangunan ruang belajar santri Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 165 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Perlu bantuan operasional penyelenggara DAK satuan PAUD "SETIA" PAUD Anak Bekebutuhan Khusus Jl. A. Yani RT 16B No. 117 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan dapat diusulkan sebagai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana sekolah Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 150.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat IV - 152 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 166 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Bantuan Dana Hibah untuk Renovasi Total GEdung Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Kandui Jl. Janit RT 1 Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 167 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Pembangunan Pagar Sekolah SLB Negeri 1 Muara Teweh Jl. Panti Ajar V, Kelurahan Lanjas, Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 168 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Bantuan Hibah untuk Renovasi Bangunan Pasar Desa Trahean Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembali kan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, terkait pembangunan dan pengelolaan pasar menjadi kewenangan kabupaten/kota, bukan kewenangan provinsi. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 169 Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE Bantuan Dana Hibah untuk Komunitas Rombongan Seni Reog Ponorogo KRIDA BUDAYA Desa Trahean Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 170 HENRY, SE, MH Pembangunan Kandang ayam Petelur kecamatan murung , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 171 HENRY, SE, MH Pembangunan Kandang ayam Petelur kecamatan laung Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 153 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 172 HENRY, SE, MH Pembangunan Kandang ayam Buras kecamatan laung tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 173 HENRY, SE, MH Pengadaan Pakan Ayam Buras murung raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 174 Drs. DUWEL RAWING Pembangunan Unit sekolah baru SMK di Desa Hampalam kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Desa Hampalam kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 PAKET 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 175 Drs. DUWEL RAWING Pembangun SMK baru di Desa tbg Dakei, kec. Marikit Kab. Katingan Desa tbg Dakei, kec. Marikit Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar jurusannya memperhatikan potensi lapangan pekerjaan agar link n match 1 PAKET 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 176 Drs. DUWEL RAWING Usulan pendirian Unit Sekolah Baru SMK baru di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar jurusannya memperhatikan potensi lapangan pekerjaan agar link n match 1 PAKET 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) IV - 154 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 177 Drs. DUWEL RAWING pembangunan bak penampungan air bersih dan pipa untuk distribusi ke rumah masyrakat Kelurahan Tehang, ibukota kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas, KAB. GUNUNG MAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 178 Drs. DUWEL RAWING "Akses angkutan hasil produksi sawit (CPO) untuk 8 PBS di Kab GUnung Mas menuju Pelabuhan Kereng Pakahi (Kab. Katingan) atau Pelabuhan Bagendang (Kab. Kotim) Jarak tempuh Â± 150Km" (Jalan lintas kabupaten antara Desa Bereng Jun/UPT SP 4 (Kab Gunung Mas) Menuju Desa Tewang Rangkang (Kab. Katingan), KAB. KATINGAN) (Jalan lintas kabupaten antara Desa Bereng Jun/UPT SP 4 (Kab Gunung Mas) Menuju Desa Tewang Rangkang (Kab. Katingan), KAB. KATINGAN), Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui Lengkapi data dukung Infrastruktur Jalan Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - 1 PAKET - Rekonstruksi Jalan 179 Drs. DUWEL RAWING "Rehabilitasi jalan Kabupaten dari Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman" Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 180 HENRY, SE, MH Pengadaan pakan Ayam Petelur murung raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 181 HENRY, SE, MH Pengadaan Bibit Ayam Buras kecamatan murung, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 155 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 182 Drs. DUWEL RAWING "Jalan lintas Kabupaten antara Desa Penda Tanggaring (Kab.Katingan) Menuju Desa Tbg Gagu ( Kab. Kotim) ±7 Km sebagai Akses jalan menuju situs cagar budaya/objek wisata Betang Antang Kalang" Desa Penda Tanggaring (Kab.Katingan) Menuju Desa Tbg Gagu (Kab. Kotim) , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 183 Drs. DUWEL RAWING Pemasangan jaringan dan distribusi PLN dari Tbg Talaken- Kelurahan Tehang (Kec. Manuhing Raya) Tbg Talaken- Kelurahan Tehang (Kec. Manuhing Raya) , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ditolak pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - 184 Drs. DUWEL RAWING Pemasangan Jaringan listrik PLN dari desa Telangkah menuju Desa Tewang Baringin, Hampalam, Tewang Rangas dan Bangkuang desa Telangkah menuju Desa Tewang Baringin, Hampalam, Tewang Rangas dan Bangkuang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ditolak pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - 185 Drs. DUWEL RAWING Rehabilitasi jalan Kabupaten di Desa Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman Desa Tbg Lahang- Tbg Samba-Tbg Kaman , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Bukan Kewenangan Disperkimtan - - PAKET - Pembangunan Jalan 186 Drs. DUWEL RAWING Pembangunan Jembatan penghubung diatas sungai Hiran, penghubung desa Tbg Hiran dan Desa Rangan surai desa Tbg Hiran dan Desa Rangan surai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - IV - 156 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 187 Drs. DUWEL RAWING Pembangunan Rice Milling Unit dapat meningkatkan Ketahan Pangan Mendukung Program Ketahanan Pangan Kab. Gunung Mas dengan 4 lokasi (Tbg Miri, Tewah, Gohong rawai, hambuyung) sebagai penunjang Teknis dan memacu minat masyarakat untuk berladang Tbg Miri, Tewah, Gohong rawai, hambuyung), Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 500.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 188 Drs. DUWEL RAWING Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Balai Kaharingan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran Balai Kaharingan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 189 Drs. DUWEL RAWING Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Gereja Shinta di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran Rp.200jt Gereja Shinta di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 190 Drs. DUWEL RAWING Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Masjid di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran Rp.25jt Masjid di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas., Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - IV - 157 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 191 Drs. DUWEL RAWING Bantuan pembangunan rumah ibadah/Gereja GKE Tbg Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan. Anggaran Rp.150jt Gereja GKE Tbg Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 192 Drs. DUWEL RAWING Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian masyrakat, perlu upaya Peningkatan jalan usaha tani untuk membantu aktifitas usaha tani yang dikelola kelompok tani di Desa Dahian Tunggal, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan. Sepanjang 5 Km. Desa Dahian Tunggal, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 500.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 193 Drs. DUWEL RAWING Peningkatan Jaringan Listrik PLN Tbg Samba - Tbg Hiran-Tbg Sanamang Tbg Samba -Tbg Hiran-Tbg Sanamang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ditolak pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 paket - - 194 H. SUHARDI, S.Ag Rehab total Pembangunan SMA NU Palangka Raya SMA NU Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindak lanjuti sesuai kemampuan anggaran, lengkap proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 375.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 195 H. SUHARDI, S.Ag Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Hayanah, Palangka Raya Masjid Al- Hayanah, Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 158 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 196 H. SUHARDI, S.Ag Pembangunan serana dan prasarana Pendidikan di yayasan Alma'arif NU Palangka Raya yayasan Alma'arif NU Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro kesra Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 PAKET 350.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 197 HENRY, SE, MH Pengadaan Bibit Ayam Petelur mura, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 198 HENRY, SE, MH Pembangunan Jalan Perkebunan mura, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Dikembali kan
1.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan disetujui Lengkapi data dukung Infrastruktur Jalan Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - 500 juta - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 199 HENRY, SE, MH Jalan Usaha Tani Kota Palangka Raya palangka, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 500.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 200 HENRY, SE, MH Jalan Usaha Tani kabupaten Murung Raya mura, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 juta 500.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 201 HENRY, SE, MH Pengadaan Alat Exavator Mini (Unit) Kab. Murung Raya mura, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1,2 milyard 1.200.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 159 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 202 HENRY, SE, MH Hibah pengadaan 1 unit mobil pick up roda empat utk gereja GKE elioteria kabupaten murung raya , kec. Murung, kelurahan beriwit, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 UNIT - - 203 HENRY, SE, MH hibah pengadaan satu unit mobil operasional roda empat utk yayasan pendidikan filia gracia kab. Murung raya yayasan pendidikan filia gracia kec. Murung, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 UNIT - - 204 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan Jalan Denok Kota Palangka Raya kelurahan menteng, kecamatan jekan raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 205 INA PRAYAWATI Pembangunan Ruang Kantor Kepala Sekolah SMKN 2 BATAGUH Kapuas 1 Ruang, Rp 900.000.000 SMKN 2 BATAGUH Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 RUANG 900.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 206 INA PRAYAWATI Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 2 BATAGUH Kapuas 2 Ruang, Rp 700.000.000 SMKN 2 BATAGUH Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 RUANG 700.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 207 INA PRAYAWATI Penataan dan Penimbunan Halaman Sekolah SMKN 1 KAPUAS MURUNG Kapuas 1 Paket Rp 900.000.000 SMKN 1 KAPUAS MURUNG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 PAKET 900.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 160 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 208 INA PRAYAWATI Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 KAPUAS KUALA Kapuas 1 Paket Rp 500.000.000 SMKN 1 KAPUAS KUALA , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 PAKET 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 209 INA PRAYAWATI Pembangunan Toilet dan sanitasi SMKN 1 PULANG PISAU, Pulang Pisau 2 Ruang Rp 250.000.000 SMKN 1 PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 RUANG 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 210 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Jembatan kewenangan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke Kabupaten Gunung Mas sebagian besar masih dalam kondisi rusak sehingga sering menimbulkan antrean dan memperpanjang waktu tempuh, sehingga memerlukan penanganan perbaikan sesegera mungkin Jalan Lintas Palangka Raya ke Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 Kegiatan - - 211 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Pentingnya kesetaraan dan keseluruhan pencapaian dalam berbagai aspek literasi. Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.lengkapi data dukung
2.menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 5.000.000.000 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik IV - 161 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 212 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Penyediaan pelatihan intensif dan bimbingan bagi para guru. Melalui kolaborasi antar guru, baik dalam bentuk forum diskusi atau program sharing best practice, akan memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengalaman Kalteng, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 500.000.000 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 213 INA PRAYAWATI Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman SMKN 1 PULANG PISAU, Pulang SMKN 1 PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 214 INA PRAYAWATI Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 5 PALANGKA RAYA SMKN 5 PALANGKA RAYA , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 ruang 500.000.000 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik 215 INA PRAYAWATI Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 KUALA KURUN, Gunung Mas SMKN 1 KUALA KURUN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 216 JAINUDIN KARIM, SE Lanjutan peningkatan Jalan Rambutan dan sekitarnya Jl. Rambutan, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 1,450,000,000 Jl. Rambutan, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 217 JAINUDIN KARIM, SE Peningkatan Jalan Martapura 2 dan sekitarnya Kel. Baamang Hilir, Kec. Baaamang, Kab. Kotim Rp 400,000,000 Jalan Martapura 2 Kel. Baamang Hilir, Kec. Baaamang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 162 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 218 JAINUDIN KARIM, SE Lanjutan peningkatan Jalan Desa Luwuk Ranggan Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim Rp 300,000,000 Jalan Desa Luwuk Ranggan Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 219 JAINUDIN KARIM, SE Peningkatan Jalan Barito Jl. Barito, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 300,000,000 Jl. Barito, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 220 JAINUDIN KARIM, SE Lanjutan Peningkatan Jalan Teratai 5, Jalur 5 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 200,000,000 Jalan Teratai 5, Jalur 5 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 221 JAINUDIN KARIM, SE Peningkatan Jalan Garuda No 2 menuju Padepokan PSHT Pimpinan Dr Sigit Kel. Kelampangan, Kec.Sebangau, Kota Palangka Raya Rp 200,000,000 Jalan Garuda No 2, Kel. Kelampangan, Kec.Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 222 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan alat Mesin Sablon dan Mesin Cetak Serta Komputer Lengkap untuk Kelompok SUKSES di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 400,000,000 untuk Kelompok SUKSES di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 163 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 223 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan Alat Cetak Batako Lengkap untuk Kelompok di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 150,000,000 untuk Kelompok di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Menyesuaikan Anggaran Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 224 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan Ayam Pulet Petelur dan Obat-obatan untuk Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim Rp 400,000,000 Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 400.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 225 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan Sapi untuk Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim Rp 300,000,000 Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 226 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan Bibit Jahe Merah, Pupuk, Obat- obatan, dan Pengolahan Lahan untuk Kelompok Tani di Desa Karang Tunggal Desa Karang Tunggal, Kec. Parenggean, Kab. Kotim Rp 400,000,000 Kelompok Tani di Desa Karang Tunggal, Kec. Parenggean, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 400.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 164 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 227 JAINUDIN KARIM, SE Pengadaan Bibit Ikan Patin, Gurami, Bawal, Pakan, obat-obatan untuk Kelompok Perikanan Pokdakan Bawi Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim Rp 200,000,000 Kelompok Perikanan Pokdakan Bawi Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 PAKET 40.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 228 JAINUDIN KARIM, SE Hibah Dana untuk Pesantren Ma'had Islam Tarbiyatu Sibyan Jl. Bumi Ayu Barat, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 50,000,000 Pesantren Ma'had Islam Tarbiyatu Sibyan Jl. Bumi Ayu Barat, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 229 JAINUDIN KARIM, SE Hibah Dana untuk Pesantren Telaga Kautsar Desa Telaga Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab.Kotim Rp 50,000,000 Pesantren Telaga Kautsar Desa Telaga Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab.Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 230 JAINUDIN KARIM, SE Hibah Dana untuk Pesantren Nurul Hidayah Sabilillah Jl. Kenan Sandan, Gg Nurul Hidayah, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim Rp 100,000,000 Pesantren Nurul Hidayah Sabilillah Jl. Kenan Sandan, Gg Nurul Hidayah, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 165 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 231 JAINUDIN KARIM, SE Hibah Dana untuk Masjid Jami Babusalam Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim Rp 100,000,000 Masjid Jami Babusalam Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 232 SENGKON, SE sulitnya para petani menuju lokasi tanah garapan tumbang miwan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 500.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 233 SENGKON, SE sulitnya para petani menuju lokasi tanah garapan katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 500.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 234 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG MANYANGEN RP.200.000.000 Desa Tawang Manyangen, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik - - 1 paket - - 235 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA GERAGU, TUMBANG TUNGKU, KATINGAN RP.220.000.000 Desa Geragu Tumbang Tungku Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik - - 1 paket - - 236 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG GERAGU-TEWANG PAJARI, KATINGAN RP.220.000.000 Desa Tewang Derayu-Tewang Pajari, Kab Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik - - 1 paket - - 237 SENGKON, SE Sulitnya masyarakat memperoleh bibit untuk dikembang biakkan Desa Tewang Menyangen, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 166 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 238 SENGKON, SE sulitnya memenuhi air minum yang layak di desa samba danum desa samba danum, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 239 NATALIA, ST Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Rp 200,000,000 Kelompok Tani di Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 240 NATALIA, ST Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Palangka Raya Rp 200,000,000 Kelompok Tani di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 241 NATALIA, ST Bantuan 1 Set alat percetakan digital (Komputer, mesin printing, tinta, dll) untuk kelompok di Palangka Raya Rp 400,000,000 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 40.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 242 NATALIA, ST Bantuan mesin obras untuk kelompok di Palangka Raya Rp 200,000,000 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e Proposal 1 PAKET 6.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 243 NATALIA, ST Bantuan mesin jahit untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e Proposal 1 PAKET 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 244 NATALIA, ST Bantuan Vacum Sealer untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 5.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 167 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 245 NATALIA, ST Bantuan 2 set mesin kopi untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 150,000,000 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 2 PAKET 20.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 246 NATALIA, ST Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Rp 200,000,000 KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 247 NATALIA, ST Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Palangka Raya Rp 200,000,000 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 248 NATALIA, ST Bantuan alat pertukangan untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000 Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 249 NATALIA, ST Bantuan bibit untuk gereja Efrata di desa Batu Badinding, Kab. Katingan (Kesra) Rp 150,000,000 desa Batu Badinding, Kab. Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 250 NATALIA, ST Bantuan hibah untuk yayasan Al- Datih Darul Ilmi Palangka Raya (Kesra) Rp 100,000,000 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 168 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 251 NATALIA, ST Bantuan hibah untuk TPQ Al- Quran Raudhatul Quran desa Petak Bahandang Kab. Katingan (Kesra) Rp 100,000,000 desa Petak Bahandang Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 252 NATALIA, ST Hibah untuk DPW KSBN Prov. Kalteng (Disbudpar) Rp 200,000,000 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 253 NATALIA, ST Pembangunan teater tertutup di Taman Budaya Palangka Raya, Rp 5,000,000,000 palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 10.000.000.000 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 254 NATALIA, ST Bantuan mesin cetak batako untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000 palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran 1 paket 45.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 255 NATALIA, ST Bantuan untuk perlengkapan Salon Melati di Palangka Raya di Palangka Raya (Disperindag) Rp 150,000,000 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 paket - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 256 H. PURMAN JAYA, S.Sos bantuan pengadaan bibit sawit barito utara , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 169 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 257 H. PURMAN JAYA, S.Sos pengadaan bibit jagung barito utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 258 H. PURMAN JAYA, S.Sos peningkatan jalan usaha tani barito utara , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 250.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 259 H. PURMAN JAYA, S.Sos peningkatan jalan kelurahan tumpung laung menuju arah palangkaraya kecamatan montallat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 260 H. PURMAN JAYA, S.Sos lanjutan jalan munardi kelurahan tumpung Laung II kecamatan montallat kelurahan tumpung laung II kecamatan montallat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 261 H. PURMAN JAYA, S.Sos pengadaan bibit sapi barut , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 262 NATALIA, ST BANTUAN BOX FREEZER UNTUK KELOMPOK DI PALANGKA RAYA PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 5.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 170 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 263 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Peningkatan jalan Lingkungan Handil Alai, Desa Kupang Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Rp.1.000.000.000 Desa Kupang Kec. Bataguh, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 264 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Peningkatan jalan Lingkungan Handil Dumanap, Rp.1000.000.000. Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 265 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Peningkatan jalan Lingkungan Handil Suarga, Rp.1.000.000.000 Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 266 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Peningkatan jalan Lingkungan/peleba ran Dusun Sampui, Rp.750.000.000 Desa Baranggau, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 267 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Peningkatan Jalan Lingkungan Majelis Talim Asmaul Husna Rp.500.000.000 Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 268 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pembuatan Turap jalan lingkungan Rp.250.000.000 Desa Sei Hanyu, Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 269 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan alat percetakan terpadu yayasan (14 unit) Rp400.000.000 Jalan Melati No. 13 Kuala Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. lengakapi data dukung : e proosal 1 paket 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 171 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 270 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan gerobak kelompok pedagang kecil 12 bh Rp.75.000.000 Kec. Selat dan Kec Kapuas Timur, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 12 paket - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 271 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pembangunan Pasar Desa 1 unit Rp1.000.000.000 Desa Kanamit, Kec.Maliku, Kab. Pulang Pisau , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ditolak berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pembangunan pasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, bukan provinsi. usulan dapat disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. disetujui Lengkapi data dakung - - 1 paket - - 272 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan alat cukur rambut 15 unit Rp.90.000.000 Kec. Selat dan Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 15 paket - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 273 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan alat press cetak batako (1 unit) Rp.100.000.000 Desa Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 paket 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 172 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 274 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan benih kecambah sawit untuk yayasan sebanyak 20 rb Rp.25.000.000 Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - paket 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 275 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan hand Traktor 2 unit Rp.125.000.000 Desa Pulau Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 125.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 276 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan power threser 4 unit Rp.60.000.000 Desa Pulau Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 4 Unit 60.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 277 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan combine 1 unit Rp.650.000.000 Desa Terusan, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 650.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 278 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Benih bibit sayur, polibag, tanah subur Rp.20.000.000 Kelurahan Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 20.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 279 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. bantuan hibah untuk yayasan pendidikan Islam Madrasyah Darus Inayah (12 Unit) Rp.200.000.000 Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 12 paket - - IV - 173 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 280 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah Masjid Al Muhajirin Nor Rp150.000.000 Desa Maju Bersama, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 281 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah Masjid Nurul Huda Rp.150.000.000 Desa Sei Dusun, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 282 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah Masjid Al Kautshar Rp.200.000.000 Desa Kaladan, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 283 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah Masjid Al Qoyyum Rp.50.000.000 Desa Rantau jaya (A5) Kec. Mantangai, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 284 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah yayasan Islam Betang Qur'an Rp.100.000.000 Kec. Selat, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - IV - 174 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 285 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Pengadaan alat olah raga untuk yayasan Islam Betang Qur'an Rp.25.000.000 Kec. Selat, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 10.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 286 Ir. H. MUHAJIRIN, M.P. Bantuan Hibah rumah ibadah umat kaharingan Balai Basarah (1 unit) Rp.200.000.000 Desa Sei tatas Kec. Pulau petak Hilir, Kab. Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 287 H. SUDARSONO Sulitnya ekonomi masyarakat untuk mendapatkan bibit sapi seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 paket - - 288 H. SUDARSONO minimnya permodalan masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak kambing seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 paket - - 289 H. SUDARSONO daya beli masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak itik seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 paket - - 290 H. SUDARSONO masyarakat kesulitan untuk sarpras perikanan bioflok serruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 15.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 175 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 291 H. SUDARSONO mesin ces 6,5 HP membantu mobilitas ,masyarakat perairan seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 40.000.000 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 292 H. SUDARSONO membantunmasyar akat mmendapatkan bibit ternak sapi seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 250.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 293 H. SUDARSONO masyarakat kesulitan mendapatkan bibit buah-buahan seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 paket - - 294 H. SUDARSONO bantuan masyarakat untuk mesin jahit dan mesin obras seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 paket - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 295 H. SUDARSONO bantuan alat cetak batako hydrolik seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukng usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proosal 1 paket 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 296 H. SUDARSONO Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 paket - - 297 H. SUDARSONO lingkungan masyarakat belum teraliri listrik untuk usaha kandang ayam seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 paket 200.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT IV - 176 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 298 H. SUDARSONO kondisi Jalan Lingkungan Jl. Grya Prima Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau Panjang 300 mtr / Lebar 5 mtr rusak berlubang Jl. Grya Prima Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 299 H. SUDARSONO perlunya perbaikan RKB SMK Miftahussalam Desa Paren Kec. Danau Sembukuh desa paren kecamatan danau sembukuh, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 500.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 300 Hj. RUSITA IRMA, S.Pi Rehab saluran sekunder paduran 3 desa paduran mulya 20km desa paduran mulya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Bukan Kewenangan Provinsi disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Bukan Kewenagan Provinsi - 1 PAKET - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 301 Hj. RUSITA IRMA, S.Pi Rehab saluran tanggul banjir paduran 2 desa sebangau jaya 20 km desa sebangau jaya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dialihkan - - PAKET - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 302 Hj. RUSITA IRMA, S.Pi Rehab saluran desa sebangau mulya 10 km desa sebangau mulya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - PAKET - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 303 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Lanjutan peningkatan jalan Puruk Cahu - Muara Bumban RP.1.500.000.000 Desa Muara Bumban Kab. Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 304 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Lanjutan peningkatan jalan baru Desa Juking Pajang RP.3.000.000.000 Desa Juking Pajang Kab. Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 305 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan Cendrawasih dalam Kelurahan Puruk Cahu RP.500.000.000 jalan Cendrawasih dalam Kelurahan Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 177 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 306 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan dalam Kelurahan Puruk Cahu - Muara Sumpoi RP.1.500.000.000 Kelurahan Puruk Cahu - Muara Sumpoi, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 307 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan Veteran dalam Kelurahan Muara Laung I RP.1.000.000.000 jalan Veteran dalam Kelurahan Muara Laung I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 308 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan cor beton jalan Isran AS 3x1,250 meter Kelurahan Muara Tuhup RP.1.000.000.000 jalan Isran, Kelurahan Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 309 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan dari Jalan Negara menuju Desa Batu Putih 4 KM RP.2.000.000.000 Desa Batu Putih , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 310 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid Nurul Fajar Jl. Ibunda 1 Kota Buntok RP.250.000.000 Jl. Ibunda 1 Kota Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 311 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Penambahan ruang kelas Pondok Pesantren Bina Insan Pangkalanbun RP.250.000.000 Pondok Pesantren Bina Insan Pangkalanbun , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 250.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 312 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan kelurahan dalam Kelurahan Batu Bua I RP.1.000.000.000 Kelurahan Batu Bua I, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 178 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 313 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Jembatan Gantung Batu Bua I dan Batu Bua II RP.3.000.000.000 Batu Bua I dan Batu Bua II, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - 314 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid Desa Batu Karang RP.250.000.000 Desa Batu Karang , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 315 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Menara dan Teras Masjid Jami Mujahidin di Desa Ketab. RP.250.000.000 Masjid Jami Mujahidin di Desa Ketab., Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 316 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid desa Magantis RP.250.000.000 Masjid desa Magantis, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 317 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pengadaan tanah Pemakaman Umum Kelurahan Tumbang Lahung RP.200.000.000 Kelurahan Tumbang Lahung, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ditolak Merupakan Kewenangan Kabupaten disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Merupakan Kewenangan Kabupaten - - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 318 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembuatan sumur bor 3 titik di Desa Sungai Bakanon RP.300.000.000 Desa Sungai Bakanon, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ditolak, bukan kewenangan - 3 PAKET - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IV - 179 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 319 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom pembangunan jalan Batu Bua - Desa Tumbang Bondang RP,1.000.000.000 jalan Batu Bua - Desa Tumbang Bondang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 320 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Bantuan sarana ibadah Desa Tahujan Laung RP.100.000.000 Desa Tahujan Laung, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 321 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan tembus Desa Muara Tupuh - Puruk Cahu RP.1.000.000.000 Desa Muara Tupuh - Puruk Cahu , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 322 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Masjid Desa Bumban Tuhup RP.500.000.000 Masjid Desa Bumban Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 323 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pengadaan sarana Air Bersih Desa Makunjung RP.500.000.000 Desa Makunjung, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 500.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 324 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pelebaran pembangunan bahu jalan negara di Desa Pamait RP.1.000.000.000 Desa Pamait, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 325 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Siring Beton Jalan Umum Kel. Rantau Kujang Kec. Jenamas RP.500.000.000 Kel. Rantau Kujang Kec. Jenamas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 180 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 326 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid dan Halaman Masjid Desa Babai RP.500.000.000 Masjid Desa Babai, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 327 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab masjid Talio RP.500.000.000 masjid Talio, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 328 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Perbaikan Jalan antar Desa dari Murung Paken - Desa Danau Masura. RP.500.000.000 Desa dari Murung Paken - Desa Danau Masura., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 329 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Masjid Baru yang berada di pinggir jalan Negara Desa Kalahien RP.500.000.000 Desa Kalahien, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 330 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembentukan sekolah Satu Atap untuk SMA di Desa Muara Plantau. RP.500.000.000 Desa Muara Plantau., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan USB akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan dan sumber dana. Dan tentunya dengan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 PAKET 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 331 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab dan perbaikan jalan jembatan Baruh Desa Muara Plantau yang menuju kearah Desa Dayu. RP.500.000.000 Desa Muara Plantau yang menuju kearah Desa Dayu., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 181 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 332 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Penggantian jembatan kayu dengan beton Kelurahan Jambu RT 1A R.1.000.000.000 Kelurahan Jambu RT 1A, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 333 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pengaspalan jalan ± 10.km dan perbaikan jembatan kearah Desa Sabuh yang masih sangat rusak. RP.1.000.000.000 Desa Sabuh , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 334 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan Jalan Pelajar dalam Kelurahan Tumbang Lahung RP.1.000.000.000 Kelurahan Tumbang Lahung, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 335 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan Jalan lingkungan Desa Tumbang Mulut RP.1.000.000.000 Desa Tumbang Mulut, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 336 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pengadaan tarbang Hadrah desa Tumbang Masao RP.25.000.000 desa Tumbang Masao, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 337 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan dalam Desa Tumbang masao RP.1.000.000.000 Desa Tumbang masao, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 338 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan tembus antar desa Kalapeh Baru hingga ibu kota kecamatan Permata Intan RP.2.000.000.000 desa Kalapeh Baru hingga ibu kota kecamatan Permata Intan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 182 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 339 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan dalam Desa Pantai Laga RP.1.000.000.000 Desa Pantai Laga, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 340 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Masjid Desa Pantai Laga RP.500.000.000 Masjid Desa Pantai Laga, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 341 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom rehab Masjid Desa Baratu RP.300.000.000 Masjid Desa Baratu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Ditolak, bukan kewenangan ( diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng) - 1 PAKET - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 342 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Jembatan Sukang Desa Juking Sopan Rp2.000.000.000 Desa Juking Sopan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - 343 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Langgar Al Hikmah Desa Juking Sopan Rp500.000.000 Langgar Al Hikmah Desa Juking Sopan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 344 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan insfrastruktur jalan sepanjang 18 KM Tumbang Lahung - Desa Sungai Gula Rp3.000.000.000 Desa Sungai Gula, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - IV - 183 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 345 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembuatan pagar dan mimbar masjid Sungai Batang Rp500.000.000 masjid Sungai Batang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 346 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembanguanan 4 kubah Masjid Al Itikad Kelurahan Pendang Rp500.000.000 Masjid Al Itikad, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 347 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pelebaran dan Perbaikan Jalan di SDN-3 Kelurahan Pendang. Rp1.000.000.000 Jalan di SDN-3 Kelurahan Pendang., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 348 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembanguan dan perbaikan akses Jalan Desa serta Jalan Penghubung antar Desa Marawan Lama Rp1.000.000.000 Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 349 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid ‘Nurul Hikmah” Desa Tanjung Jawa Rp500.000.000 Masjid ‘Nurul Hikmah” Desa Tanjung Jawa, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 184 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 350 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan jalan Desa dari Teluk Mampun ke desa Penda Asam Rp1.000.000.000 Desa Teluk Mampun Kab. Barito Selatan , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 351 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pengadaan mesin Kelotok cis Kelompok tani Desa Marawan Lama Rp300.000.000 Kelompok tani Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 50.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 352 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Rehab Masjid dan Pengadaan Ambal masjid Al-Mu'min Desa Muara Sumpoi Rp500.000.000 masjid Al-Mu'min Desa Muara Sumpoi, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 353 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan jalan AIS Nasution Kelurahan Beriwit Puruk Cahu Rp1.000.000.000 jalan AIS Nasution Kelurahan Beriwit Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 354 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Peningkatan Jalan Damang Pati Jaya Desa Talio Rp500.000.000 Jalan Damang Pati Jaya Desa Talio, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 355 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pengadaan Bibit Ikan Patin Dan Pakan Untuk Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Rp.200.000.000 Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 20.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 185 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 356 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pengadaan Excavator Mini Untuk Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 400.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 357 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Sumur Bor Untuk SMKN - 1 Katingan Kuala Desa Jaya Makmur, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah SMKN - 1 Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 358 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Sumur Bor Untuk SMKN - 1 Mendawai Jl. Dahlia Ii No. 05rt 4rw 2, Desa/Kelurahan: Mendawai, Kec. Mendawai, Kab. Katingan SMKN - 1 Mendawai Jl. Dahlia Ii No. 05rt 4rw 2, Desa/Kelurahan: Mendawai, Kec. Mendawai, Kab. Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 359 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Sumur Bor Untuk Sman - 1 Bukit Raya Jl. Raden Sura Rakit, Desa Tumbang Kajamei, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan SMAN - 1 Bukit Raya Jl. Raden Sura Rakit, Desa Tumbang Kajamei, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 360 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Sumur Bor Untuk SLB Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur SLB Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 361 EVI KAHAYANTI, S.Sos Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ditolak Akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng dengan format yang akan dibahas lebih lanjut disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng dengan format yang akan dibahas lebih lanjut - 1 paket - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif IV - 186 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 362 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Pagar Dan Lanjutan Penataan Halaman SMKN 1 Kamipang, Desa Baun Bango, Kab. Katingan SMKN 1 Kamipang, Desa Baun Bango, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 750.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 363 EVI KAHAYANTI, S.Sos Pembuatan Pagar Dan Penataan Halaman SMKN 1 Kuala Kurun, Jl. Tamanggung Panji V, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas. SMKN 1 Kuala Kurun, Jl. Tamanggung Panji V, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas. , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 750.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 364 EVI KAHAYANTI, S.Sos Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 365 EVI KAHAYANTI, S.Sos Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 366 EVI KAHAYANTI, S.Sos Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Gunung Mas Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 367 EVI KAHAYANTI, S.Sos Bantuan bibit Itik untuk kelompok tani katingan Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 187 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 368 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Peningkatan Jalan Budi Utomo 4.000 M Desa Talio Hulu Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 369 Ir. H. WISMAN, M.Si PENINGKATAN JALAN DESA KERAYA MENUJU DESA SABUAI RP.773.635.500 DESA KERAYA- DESA SEBUAI, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 370 Ir. H. WISMAN, M.Si PENINGKATAN JALAN DESA NATAI BARU MENUJU DESA KADIPI ATAS (LATERIT) 1 KM. RP.515.757.000 DESA NATAI BARU- DESA KADIPI ATAS, KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 371 Ir. H. WISMAN, M.Si PENINGKATAN JALAN DESA PANGKALAN DURIN MENUJU DESA SUNGAI RANGIT JAYA 1 KM RP.515.757.000 DESA PANGKALAN DURIN-DESA SUNGAI RANGIT JAYA, PANGKALAN LADA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 372 Ir. H. WISMAN, M.Si DRAINASE JALAN POROS DESA BUMI HARJO- PANGKALAN SATU 1KM. RP.1.635.519.000 DESA BUMI HARJO- PANGKALAN SATU, KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 373 Ir. H. WISMAN, M.Si REKONSTRUKSI JALAN DESA SAGU (KOBAR)-SIMPANG KENAWAN (LAMANDAU) 700KM. RP.1.750.000.000 DESA SAGU (KOBAR)-SIMPANG KENAWAN (LAMANDAU), KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 374 Ir. H. WISMAN, M.Si LANJUTAN PEMBANGUNA PEMECAH OMBAK (BREAK WATER) DESA SEBUAI TIMUR RP.1.250.000.000 DESA SEBUAI TIMUR, KEC, KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - IV - 188 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 375 Ir. H. WISMAN, M.Si LANJUTAN PEMBANGUNA PEMECAH OMBAK (BREAK WATER) DESA TELUK BOGAM RP.1.250.000.000 DESA TELUK BOGAM, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 376 Ir. H. WISMAN, M.Si LANJUTAN PEMBANGUNAN PEMECAH ONBAK (BREAK WATER) DESA KUBU, KEC. KUMAI RP.1.250.000.000 DESA KUBU, KEC. KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 377 Ir. H. WISMAN, M.Si BANTUAN TERNAK SAPI, KANDANG DAN RUMPUT PAKAN TERNAK, DESA BUMI HARJO, KEC. KUMAI, KOBAR RP.1.500.000.000 DESA BUMI HARJO, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 1.500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 378 Ir. H. WISMAN, M.Si BANTUAN TERNAK SAPI, KANDANG DAN RUMPUT PAKAN TERNAK, DESA KEBUN AGUNG, KEC. PANGKALAN BANTENG, KOBAR RP.1.500.000.000 DESA KEBUN AGUNG, KEC. PANGKALAN BANTENG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 1.500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 379 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi dan Kandang Kelompok Tani Karya Mandiri Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 380 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MASJID MIFTAHUL KHOIR RT 32 KEL.BARU Rp.100.000.000 MASJID MIFTAHUL KHOIR RT 32 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 189 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 381 BRYAN ISKANDAR, SE PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL.N SOFYAN DS UMPANG Rp 500.000.000 JL.N SOFYAN DS UMPANG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 382 BRYAN ISKANDAR, SE PENGADAAN MOBIL AMBULANCE RT 24 KEL.BARU Rp 300.000.000 RT 24 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 PAKET - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 383 BRYAN ISKANDAR, SE PENGADAAN MOBIL AMBULANCE RT13 KEL.RAJA Rp 300.000.000 RT13 KEL.RAJA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 PAKET - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 384 BRYAN ISKANDAR, SE PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL ARWANA RT 13 KEL.BARU Rp 500.000.000 JL ARWANA RT 13 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 385 BRYAN ISKANDAR, SE PENGADAAN SAPI BALI KELOMPOK TANI "UMPANG SEJAHTERA" DS UMPANG KEC ARUT SELATAN Rp 100.000.000 KELOMPOK TANI "UMPANG SEJAHTERA" DS UMPANG KEC ARUT SELATAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 386 BRYAN ISKANDAR, SE PENATAAN HALAMAN MASJID (RUMAH IBADAH) BAITUL MU'MINI Jl Jenderal Sudirman Rt/Rw 11/04 Pangkalan Bun Ds Kumpai Batu Bawah Kec Arut Selatan Rp 2000.000.000 MASJID BAITUL MU'MINI Jl Jenderal Sudirman Rt/Rw 11/04 Pangkalan Bun Ds Kumpai Batu Bawah Kec Arut Selatan , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 190 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 387 BRYAN ISKANDAR, SE REHAB RENOVAS PERUMAHAN KELOMPOK TANI DAN NELAYAN KARYABARU MANDIRI Desa Kubu Kecamatan Kumai Kab.Kobar Rp 2000.000.000 Desa Kubu Kecamatan Kumai Kab.Kobar, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ditolak Tidak Masuk dalam kawasan kumuh kewenangan Provinsi. pemerintah provinsi tidak dapat melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh kewenangan provinsi (luas 10 Ha sd 15 Ha) disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti setelah melengkapi data - data pendukung dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi - - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 388 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA NURUL ISLAH RT 21 RW 07 DS PANDU SANJAYA KEC.PANGKALAN LADA Rp 25.000.000 MUSHOLA NURUL ISLAH RT 21 RW 07 DS PANDU SANJAYA KEC.PANGKALAN LADA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 389 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH KELOMPOK MAUID AL-HABSYI "DZATY SUDUR" DS.KUBU KEC.KUMAI Rp 25.000.000 DS.KUBU KEC.KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 390 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI Rp 100.000.000 DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 191 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 391 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA BAITUL MAKMUR RT 11 / RW 03 Pangkalan Lada RP.20.000.000 RT 11 / RW 03 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 392 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MASJID AN- NUR RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 393 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada. RP.50.000.000. RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada., Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 394 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AT-TAQWART 16 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AT- TAQWART 16 / RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 395 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-IKHLAS RT 17 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- IKHLAS RT 17 / RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 192 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 396 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-MUHAJIRIN RT 18 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- MUHAJIRIN RT 18 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 397 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-FALAH RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- FALAH RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 398 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MASJID MIFTHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 MASJID MIFTHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 399 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH TPA MIFTAHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 TPA MIFTAHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 400 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-MUKMIN RT 31 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- MUKMIN RT 31 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 193 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 401 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-MUTTAQIIN RT 33/ RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- MUTTAQIIN RT 33/ RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 402 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH YAYASAN PONDOK PESANTREN AS- SYUHADA RT 34 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 YAYASAN PONDOK PESANTREN AS- SYUHADA RT 34 / RW 08 Pangkalan Lada , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 403 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AN-NAFI RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AN- NAFI RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 404 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA NURUL HUDA RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA NURUL HUDA RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 405 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AT-TAQWA RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.0000 MUSHOLA AT- TAQWA RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 194 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 406 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUA DANA HIBAH MUSHOLA NURUL ISLAH RW 07 Pangkalan Lada RP.20.000.000 MUSHOLA NURUL ISLAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 407 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA AL- BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 408 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah TPA BAITUT TAALUM RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 TPA BAITUT TAALUM RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 409 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah TPA AL- BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 TPA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 410 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MASJID TAMRINUL HUDA RW 01 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 MASJID TAMRINUL HUDA RW 01 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 195 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 411 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA MIFTAHUL JANAH RT 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA MIFTAHUL JANAH RT 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 412 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA SABILUL MUHTADIN RT 06 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA SABILUL MUHTADIN RT 06 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 413 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MASJID NURUL ISLAM RW 02 Pangkalan Lada RP.20.000.000 MASJID NURUL ISLAM RW 02 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 414 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-ISTIKOMAH RT 10 Pangkalan Lada RP.20.000.000 MUSHOLA AL- ISTIKOMAH RT 10 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 415 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA ROUDHOTUL JANAH RT 28 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA ROUDHOTUL JANAH RT 28 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 196 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 416 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MUSHOLA BAITUL MUTAQIN RT 09 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MUSHOLA BAITUL MUTAQIN RT 09 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 417 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MASJID AL- HIDAYAH RW 05 Pangkalan Lada Rp 50.000.000 MASJID AL- HIDAYAH RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 418 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah MAJLIS SHOLAWAT / PAGUYUBAN RT 19 Pangkalan Lada Rp 20.000.000 MAJLIS SHOLAWAT / PAGUYUBAN RT 19 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 419 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Dana Hibah MASJID BAITUL MUTTAQIN DESA PANDU SANJAYA RT.16/08 Rp 25.000.000 MASJID BAITUL MUTTAQIN DESA PANDU SANJAYA RT.16/08, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 420 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Dana Hibah MASJIID ARRAHMAT DS SUNGAI RANGIT JAYA RT. 04 Rp 20.000.000 MASJIID ARRAHMAT DS SUNGAI RANGIT JAYA RT. 04, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 197 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 421 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah lembaga pendidikan islam MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang Rp 20.000.000 MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 422 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Dana Hibah Mushola NURUL KAROMAH Jl Berdikari Rt 05, Ds.sungai Tendang Rp 20.000.000 Mushola NURUL KAROMAH Jl Berdikari Rt 05, Ds.sungai Tendang , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 423 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana hibah Mushola Baitul Muttaqin Jl Meden rt 02 Rp 20.000.000 Mushola Baitul Muttaqin Jl Meden rt 02, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 424 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan dana Hhibah Mushola Azzainuddin Jl Meden Rt 01 Rp 25.000.000 Mushola Azzainuddin Jl Meden Rt 01, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 425 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hibah Untuk Pembuatan Masjid "Al- Muhajirin" Desa Pangkalan Tiga RT 19 RW 01 Masjid "Al- Muhajirin" Desa Pangkalan Tiga RT 19 RW 01 , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 198 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 426 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hibah Untuk pengadaan peralatan Rukun Kematian Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Rp 25.000.000 Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 427 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hibah kepada Masjid Darussholihin Jl. Amang RT 18 RW 4 Desa Karang Mulya (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat Rp 25.000.000 Masjid Darussholihin Jl. Amang RT 18 RW 4 Desa Karang Mulya (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 428 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Pengadaan Perlengkapan Pengurusan Jenazah dan Ta'ziah Rukun Kematian (RKM) Nurul Ikhlas Pengurusan Jenazah dan Ta'ziah Rukun Kematian (RKM) Nurul Ikhlas Desa Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat Rp 25.000.000 Desa Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 429 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hibah Jamaah Yasin Az- Zikra Sungai Hijau, Kec, Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin barat Rp 25.000.000 Sungai Hijau, Kec, Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin barat , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 199 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 430 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Renovasi Atap Musholla ' Darul Falah' Darul Falah RT.08, Natai Kerbau Rp 25.000.000 Musholla ' Darul Falah' Darul Falah RT.08, Natai Kerbau , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 431 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Pembuatan Pagar masjid Al- Muhajirin masjid Al-Muhajirin Rt.07 Desa Natai Kerbaau Rp 25.000.000 masjid Al- Muhajirin masjid Al-Muhajirin Rt.07 Desa Natai Kerbaau, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 432 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Pembuatan MCK TPA Al- Ma'arif TPA Al-Ma'arif Rt.07 Desa Natai Kerbau Rp 25.000.000 TPA Al- Ma'arif TPA Al-Ma'arif Rt.07 Desa Natai Kerbau , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 433 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Pembangunan Mushola Nurul Huda Rp 25.000.000 Mushola Nurul Huda, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 434 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hibah untuk Kelompok Pengajian "Nur Jannah" Desa Kebun Agung ( Pengadaan Tenda ) Desa Kebun Agung, Kab. Kotawaringin Barat RP.25.000.000 Desa Kebun Agung ( Pengadaan Tenda ) Desa Kebun Agung, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 200 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 435 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN ALAT MUSIK GAMELAN GRUP KESENIAN TARUNA MANUNGGAL DS.SEI RANGIT JAYA RT.01 KEC PANGKALAN LADA RP.50.000.000 GRUP KESENIAN TARUNA MANUNGGAL DS.SEI RANGIT JAYA RT.01 KEC PANGKALAN LADA , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 PAKET 50.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 436 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan untuk Kelompok Kesenian Kuda Kepang Turonggo Lestari "Asli Banyumasan" Desa Sido Mulyo, Kab. Kotawaringin Barat RP.50.000.000 Desa Sido Mulyo, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 PAKET 50.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 437 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani "Sabah Terantang" Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai Rp 100.000.000 Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 438 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hand tractor Rotary Quick Zena, 2 unit untuk Kelompok Tani "Tani Karya" Desa Karang Mulya RT 17 RW 04 (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat Rp 100.000.000 Desa Karang Mulya RT 17 RW 04 (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 201 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 439 BRYAN ISKANDAR, SE Bantuan Hand tractor Rotary Quick Zena, 2 unit untuk Kelompok Tani "MAKMUR ABADI" Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat Rp 100.000.000 Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Bara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 440 BRYAN ISKANDAR, SE Pengadaan alat perbengkelan 'Tiga Putra Jaya" Jl pasir putih Rt 12 Ds Sei Kapitan Kec Kumai Rp 50.000.000 Jl pasir putih Rt 12 Ds Sei Kapitan Kec Kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 441 BRYAN ISKANDAR, SE Pengadaan alat pembuat batako "Sumber Riski" Jl Melati Rt 02 Ds Sei Kapitan Kec.Kumai Rp 50.000.000 Jl Melati Rt 02 Ds Sei Kapitan Kec.Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 442 BRYAN ISKANDAR, SE Pengadaan Mesin Fotocopy Percetakan Al- Wahdan Ds Sei Kapitan Kec.Kumai Rp 100.000.000 Al-Wahdan Ds Sei Kapitan Kec.Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 40.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 443 BRYAN ISKANDAR, SE Alat Tangkap Ikan KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat Rp 100.000.000 KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 50.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 202 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 444 BRYAN ISKANDAR, SE Peningkatan jalan ahmad yani dan jalan urip sumoharjo ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Rp 2.000.000.000 ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 445 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH KELOMPOK MAULID AL HABSYI "BAITURRAHMAN" JL.PANGERAN SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC KUMAI KAB.KOBAR Rp 25.000.000 JL.PANGERAN SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 446 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH PENGAJIAN MAJELIS TA'LIM "NURUL IMAN" JL.PANGLIMA UTAR RT.07 DS SEI TENDANG KEC.KUMAI KAB KOBAR Rp 25.000.000 MAJELIS TA'LIM "NURUL IMAN" JL.PANGLIMA UTAR RT.07 DS SEI TENDANG KEC.KUMAI KAB KOBAR , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 447 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN PERALATAN KUB BENGKEL LAS "KAPITAN INDAH" JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC KUMAI KAB.KOBAR JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 448 BRYAN ISKANDAR, SE PENGADAAN MOBIL PICK UP FARDU KIFAYAH "AL-JANNAH" JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR Rp 200.000.000 JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 203 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 449 BRYAN ISKANDAR, SE PEMBANGUNAN PENAMBAHAN KELAS BARU "DARUL JADID" JL.PADAT KARYA

(1)RT.08 DS.SEI KAPITAN KEC.KUMAI KAB.KOBAR Rp 200.000.000 JL.PADAT KARYA
(1)RT.08 DS.SEI KAPITAN KEC.KUMAI KAB.KOBAR , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 200.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN PENGADAAN BIBIT AYAM BROILER (DOC AYAM BROILER) JL.PANGERAN SUKMA KEL.PADANG Rp 50.000.000 JL.PANGERAN SUKMA KEL.PADANG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir masuk pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 451 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN JARING MILINIUM KUB "KAPITAN MAKMUR" JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI Rp 25.000.000 JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 25.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 452 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA MAJELIS PENGAJIAN "SIRAJUL MUHTADIN" KEC ARUT SELATAN Rp 25.000.000 MAJELIS PENGAJIAN "SIRAJUL MUHTADIN" KEC ARUT SELATAN, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 204 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 453 BRYAN ISKANDAR, SE PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL.MATANWAR RT 26 KEL.MADUREJO KEC.ARUT SELATAN Rp 200.000.000 JL.MATANWAR RT 26 KEL.MADUREJO KEC.ARUT SELATAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 454 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH MASJID BAITUL GHAFUR JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC.KUMAI Rp 25.000.000 MASJID BAITUL GHAFUR JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 455 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH KUB CHATRING RONY JL.P.SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC.KUMAI Rp.25.0000.000 L.P.SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 456 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB YAYASAN KOTAWARINGIN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ANTAKUSUMA Rp 1.000.000.000 YAYASAN KOTAWARINGIN , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 457 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB SMA NU PALANGKARAYA Rp 5000.000.000 SMA NU PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 205 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 458 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA UNTUK PELATIHAN "GURU TRANSFORMATIF" OLEH NICE INDONESIA Rp 500.000.000 PANGKALAN BUN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar bisa diketahui guru di jenjang pendidikan apa yang akan diberi pelatihan agar tidak salah kewenangan dan salah sub kegiatan 1 PAKET 250.000.000 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 459 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMUDA OLEH NICE INDONESIA Rp 500.000.000 PANGKALAN BUN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Organisasi 25.000.000 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 460 BRYAN ISKANDAR, SE BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI Rp 100.000.000 MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 461 SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom Pembangunan Masjid Al Wustha Desa Muara Talang , Kabupaten Barito Selatan RP.200.000.000 Masjid Al Wustha Desa Muara Talang , Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 206 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 462 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P PENINGKATAN JALAN/PENGASPA LAN DARI JLN.DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA (SEPANJANG 27 KM) DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 463 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P USULAN JLN LINGKUNGAN DESA BUKIT SUNGKAI KEC.BALAI RIAM KAB SUKAMARA. DESA BUKIT SUNGKAI KEC.BALAI RIAM KAB SUKAMARA., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 464 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P USULAN BANTUAN PERALATAN KUDA LUMPING TRI TURONGGO MUDO DESA BUKIT RAYA, KEC MENTHOBY RAYA, KAB LAMANDAU. KUDA LUMPING TRI TURONGGO MUDO DESA BUKIT RAYA, KEC MENTHOBY RAYA, KAB LAMANDAU., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 465 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P PENINGKATAN JLN.LINGKUNGAN DESA/LANJUTAN. LEBAR 4MTR TEBAL 20 CM, PANJANG 300MTR DESA PURWAREJA KEC.SEMATU JAYA KAB LAMANDAU DESA PURWAREJA KEC.SEMATU JAYA KAB LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 207 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 466 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P BANTUAN RUMAH IBADAH TERSEBAT DI 6 DESA KECAMATAN MENTHOBY RAYA. KECAMATAN MENTHOBY RAYA., Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 6 paket - - 467 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P BANTUAN RUMAH IBADAH TERSEBAR DI 6 DESA KECAMATAN SEMATU JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 6 paket - - 468 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P PEMBANGUNAN MASJID AT TANWIR, LAMANDAU MASJID AT TANWIR, NANGA BULIK, LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 469 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P Usulan ZoSS, jln negara di Desa Purwareja, Kec Sematu Jaya Kab.Lamandau jln negara di Desa Purwareja, Kec Sematu Jaya Kab.Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Bukan Jalan Provinsi disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Jalan Provinsi - 1 PAKET - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 470 H. SUDARSONO masyarakat kesulitan mendapatkan bibit buah-buahan, seruyan, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Dikembali kan

1.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan disetujui Lengkapi data dukung Sayur dan Buah Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - 1 PAKET - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 471 H. SUDARSONO Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat, seruyan, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkai data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 208 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 472 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan jalan Raden patah kota palangka raya kelurahan menteng, kec jekan raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 473 Ir. ARTABAN, MH Peningkatan jalan ujung pandaran- kuala pembuang ruas jalan ujung pandaran menuju kuala pembuang , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 474 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Perbaikan /Peningkatan Jalan Kalampangan - Bereng Bengkel Senilai Rp. 3.000.000.000,- kalampangan- Bereng Bengkel Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 paket - - 475 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Pembangunan Lanjutan Jalan Tani di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 1.000.000.000,- Desa Jaya Makmur di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 paket - - 476 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Saluran Irigasi / Pengairan Pertanian di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 1.000.000.000,- Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Bukan Kewenangan Provinsi disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Usulan Sudah diakomodir di tahun 2024 SIMURP Pusat - 1 paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 477 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Pembangunan Drainase di Jalan Adonis Samad (belakang kantor NasDem Provinsi Kalimantan Tengah) Senilai Rp. 1.000.000.000,- Jalan Adonis Samad Palangka Raya, Kalimatan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ditolak, karena Jalan Adonis merupakan Kewenangan Pusat - 1 paket - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan IV - 209 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 478 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Peningkatan/Reha b Gedung Olahraga di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 600.000.000,- DesaJaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Pemerintah Kabupaten setempat) - 1 paket - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 479 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Peningkatan Jalan lanjutan dari jalan jeruk-jalan durian- jalan manggis-jalan mawar-jalan erlangga sampai jalan mataram kalampangan, Senilai Rp. 750.000.000 Kalampangan Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 480 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Peningkatan Jalan Kalimantan Sanggarahan RT.04/RW. 21 Palangka Raya, Senilai Rp. 750.000.000,- Jalan Kalimantan Sanggarahan RT.04/RW. 21 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 481 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Rehab Lanjutan Peningkatan Gedung Museum Balanga, Provinsi Kalimantan Tengah Senilai Rp. 2.000.000.000,- Museum Balanga Jl. Tjilik Riwut No.Km. 2.5, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 2.000.000.000 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 482 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Renovasi Objek Wisata Batu Alam, Bukit Batu- Tangkiling Senilai Rp. 750.000.000,- Objek Wisata Bukit Batu Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 750.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi IV - 210 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 483 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Bantuan bibit babi 50 ekor untuk Desa Tumbang Habaon dan Tumbang Untung Kabupaten Gunung Mas Desa Tumbang Habaon dan Tumbang Untung Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 484 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Bantuan bibit Kambing 50 ekor untuk Desa Tumbang Anjir Kabupaten Gunung Mas Desa Tumbang Anjir Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 485 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Bantuan bibit 50 ekor kambing untuk Kelompok Tani Bukit Batu Tangkiling Kota palangka Raya Kelompok Tani Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 486 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Bantuan bibit 50 ekor kambing untuk Kelompok Tani Pambelum Sejahtera Batu Badak Batu Badak Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 487 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Renovasi Ruang Kelas dan Pembuatan Pagar SMK 1 Katingan, Senilai Rp. 750.000.000,- SMKN 1 KASONGAN JL. TAMBANG, Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 paket 750.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 211 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 488 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Renovasi Ruang Kelas dan Pembuatan Pagar SMK 2 Katingan , Senilai Rp. 750.000.000,- SMKN 2 KASONGAN Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO 2 KM 8 KERENG HUMBANG KASONGAN, Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Jenis usulan agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 paket 750.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 489 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Pembuatan atau Peningkatan Ruangan Perpustakaan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senilai Rp. 750.000.000,- DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. S. Parman No.2, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perpustakaan dan Arsip Dikembali kan Bukan Wewenang Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Tidak Dapat diakomodir karena wewenang Setwan Provinsi Kalteng - 1 paket - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 490 FARIDAWATY DARLAND ATJEH Peningkatan Ruangan Fraksi NasDem di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senilai Rp. 750.000.000,- Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. S. Parman No.2, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat DPRD Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Peningkatan (Rehab) Ruang Fraksi NasDem Kantor Sekretaiat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 750.000.000 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 491 H. JIMMY CARTER Belum selesainya pembuatan jalanusaha tani begur mandiri guna untuk membantu petani untuk meningkatkan SDM dan SDA Desa Juju Baru Rt.03 Kec.Lahei Kab.Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Bukan Jalan Provinsi disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan jalan provinsi - 1800 M - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 492 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Perbaikan Jalan Utama Desa Tumbang Nusa Jl. Sagara yang rusak berat Pasca Banjir Tahun 2019 sd 2021 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 212 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 493 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Pembangunan Pastori Jemaat GKE Tumbang Nusa Resort Pulang Pisau Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 unit - - 494 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Bantuan Masjid AL Muhajirin Desa Hanjak Maju Jl. Jeruk RT. 03, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 unit - - 495 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Pura Dharma Sesana Desa Hanjak Maju Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 Paket - - 496 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Jalan Desa Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1000 meter - - 497 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Pengadaan Bibit Ikan Desa Parenggean, Kec. Parenggean, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 100000 Ekor 10.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 498 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Halaman Masjid Sei Regei, Desa Regei Lestari, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 100 Meter Persegi - - 499 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Masjid Desa Sebabi, Kec. Telawang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Buah - - IV - 213 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 500 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Musholla Kecamatan Baamang, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 buah - - 501 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Jalan Jl. Wengga Agung Raya 1 Jalan Gunung Mas, Baamang Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 500 Meter - - 502 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Lanjutan peningkatan jalan ke perumahan warga RT 27 RT 31 RT 22 Jl. Cilik Riwut Km. 05 Jalan Pertemuan RT 027 dan RT 031 Baamang Hulu, Kec. Baamang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 503 RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc. Peningkatan Jalan rusak Jl. Ahmad Yani Jalan Ulin Mentawa Baru Hulu, Kec. Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 500 Meter - - 504 H. JIMMY CARTER Belum adanya pembangunan Turap sepanjangan 100 M di Bantaran Sungai BArito Desa Bintang Ninggi I Desa Bintang Ninggi I Kec.Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Bukan Jalan Provinsi disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Jalan Provinsi - 100 Meter - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 505 H. JIMMY CARTER belum dicornya jembatan Pano Raya di Desa Danau Usung, maka memohon bantuan untuk Cor Jembatan tersebut agar layak dan nyaman dilewati warga sekitar Jembatan Pano Raya Desa Danau Usung Kec Murung Kab Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 6 meter - - IV - 214 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 506 WIYATNO., S.P Rehabilitasi Saluran kecamatan kapuas barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 507 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P PENINGKATAN JALAN/PENGASPA LAN DARI JLN.DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA (SEPANJANG 17 KM) DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 paket - - 508 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P PEMBANGUNAN MASJID AT TANWIR, LAMANDAU MASJID AT TANWIR, NANGA BULIK, LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ditolak, bukan kewenangan ( diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng) - 1 paket - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 509 Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P .Peningkatan Jln Lingkungan Rt 4, 6, 7 kel.Raja Seberang, kec.Arsel, Kab.Kobar. Panjang 1.135 mtr, lebar 4 mtr. Jln Lingkungan Rt 4, 6, 7 kel.Raja Seberang, kec.Arsel, Kab.Kobar., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 510 BRYAN ISKANDAR, SE "PENGADAAN MOBIL PICK UP FARDU KIFAYAH ""AL-JANNAH"" JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR Rp 200.000.000 " JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 215 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 511 BRYAN ISKANDAR, SE "Bantuan dana hibah lembaga pendidikan islam MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang Rp 20.000.000 " MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 20.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 512 BRYAN ISKANDAR, SE "BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB YAYASAN KOTAWARINGIN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ANTAKUSUMA Rp 1.000.000.000 YAYASAN KOTAWARINGIN , Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 500.000.000 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 513 BRYAN ISKANDAR, SE "BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB SMA NU PALANGKARAYA Rp 5000.000.000 SMA NU PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 514 NATALIA, ST BANTUAN BOX FREEZER UNTUK KELOMPOK DI PALANGKA RAYA RP.200.000.000 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 PAKET 5.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 515 NATALIA, ST PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.SIDOMULYO DAN SEKITARNYA RP.750.000.000 JL.SIDOMULYO , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 516 NATALIA, ST PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.BUKIT PARARAWEN DAN SEKITARNYA RP.750.000.000 JL.BUKIT PARARAWEN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 216 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 517 NATALIA, ST PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.WORTEL DAN SEKITARNYA RP.750.000.000 JL.WORTEL, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 518 NATALIA, ST PENINGKATAN JALAN DAN DRAINASE JL.WORTEL- JL.JATI RAYA II DAN BROKOLI IV, PALANGKA RAYA RP.750.000.000 JL.WORTEL- JL.JATI RAYA II DAN BROKOLI IV, PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 519 NATALIA, ST PENINGKATAN JL.G OBOS VIII UJUNG, PALANGKA RAYA RP.1.000.000.000 JL.G OBOS VIII UJUNG, PALANGKA RAYA , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 520 H. SUDARSONO Sulitnya ekonomi masyarakat untuk mendapatkan bibit sapi SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 521 Ir. H. ABDUL RAZAK Memerlukan bantuan untuk sarana prasaran peribadatan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 522 H. SUDARSONO minimnya permodalan masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak kambing SERUYAN/KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 217 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 523 Ir. H. ABDUL RAZAK Memerlukan bantuan untuk sarana prasaran peribadatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 524 Ir. H. ABDUL RAZAK Memerlukan bantuan untuk sarana prasaran peribadatan Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 Kegiatan - - 525 H. SUDARSONO daya beli masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak itik SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 526 Ir. H. ABDUL RAZAK Memerlukan penanganan segera terhadap jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat ke Sukamara Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan IV - 218 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 527 Ir. H. ABDUL RAZAK Memerlukan penanganan segera terhadap jembatan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat ke Sukamara Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 m 1.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan 528 Ir. H. ABDUL RAZAK Minimnya sarana dan prasarana belajar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Paket 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 529 H. JIMMY CARTER minimnya sarana alat berat excavator untuk kegiatan pembukaan lahan sawah di Desa Bintang Ninggi I Desa Bintang Ninggi I Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Ketahanan Pangan Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Ketahanan Pangan - 1 unit - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 530 Ir. H. ABDUL RAZAK Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 Kegiatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 531 Ir. H. ABDUL RAZAK Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 Kegiatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 532 Ir. H. ABDUL RAZAK Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 Kegiatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan IV - 219 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 533 Ir. H. ABDUL RAZAK Minimnya sarana dan prasarana belajar Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 534 Ir. H. ABDUL RAZAK Minimnya sarana dan prasarana belajar Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 535 Ir. H. ABDUL RAZAK Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 536 Ir. H. ABDUL RAZAK Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 537 Ir. H. ABDUL RAZAK Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 538 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PENINGKATAN JALAN DESA, JALAN USAHA TANI-JABIREN SEPANJANG 3,5KM, DESA JABIREN, KAB. PULANG PISAU RP.5.000.000.000 DESA JABIREN, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 5.000.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 220 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 539 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBUATAN JARINGAN PENGAIRAN UNTUK USAHA PERTANIAN DI DESA PILANG, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU. SEPANKANG 8KM RP.5.000.000.000 DESA PILANG, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 5.000.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 540 Ir. H. ABDUL RAZAK Peran organisasi kepemudaan dalam kegiatan kemasyarakatan masih rendah se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 40 Orang 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 541 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA KALAMPANGAN, KEC. MANTANGAI, KAB. PULANG PISAU RP.1.500.000.000 DESA KALAMPANGAN, KEC. MANTANGAI, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 542 Ir. H. ABDUL RAZAK Perlunya peningkatan Kewirausahaan dan Komptensi Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Akan di Akomodir menyesuaikan besaran DAK Non Fisik tahun 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir dan menyesuaikan anggaran 1 Kegiatan 89.000.000 Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 543 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si LANJUTAN PEMBANGUNA JALAN DESA PANTAI, KEC.KAPUAS BARAT, KAB. KAPUAS RP.1.500.000.000. DESA PANTAI, KEC.KAPUAS BARAT, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 221 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 544 Ir. H. ABDUL RAZAK Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 545 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN JALAN DESA TELUK HIRI, KEC. KAPUAS BARAT. SEPANJANG 500 METER RP.750.000.000 DESA TELUK HIRI, KEC. KAPUAS BARAT, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 546 Ir. H. ABDUL RAZAK Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 547 Ir. H. ABDUL RAZAK Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 548 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN BERUPA JARING ANGKAT, JARING INSANG, MES CES 13HP, UNTUK KUB HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS RP.450.000.000 KUB HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 50.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 549 Ir. H. ABDUL RAZAK Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 222 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 550 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 551 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN JEMBATAN BOX, DESA MANTANGAI HILIR, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS. PANJANG 15M, LEBAR 4M DESA MANTANGAI HILIR, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 552 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan Melengkapi data - data Pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 553 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan Melengkapi data - data Pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 554 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN PAKAN DAN BIBIT AYAM UNTUK KELOMPOK TANI MANTIR ADAT, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS KELOMPOK TANI MANTIR ADAT, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 400.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 555 H. JIMMY CARTER kurangnya perawatan jalan ehingga menimbulkan kerusakan, maka melakukan permohonan bantuan pengadaan timbunan okes untuk perawatan jalan bebas banjir Desa Bintang Ninggi I Desa BIntang Ninggi I Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1950 M - - IV - 223 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 556 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN TERNAK BABI UNTUK KELOMPOK TANI SEJAHTERA, DESA PALINGKAU JAYA, KEC. KAPUAS MURUNG, KAB KAPUAS KELOMPOK TANI SEJAHTERA, DESA PALINGKAU JAYA, KEC. KAPUAS MURUNG, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 557 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya sarana dan prasarana belajar Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 558 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN TERNAK SAPI, KELOMPOK TANI SEKATA JAYA, DESA LAMUNTI, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS KELOMPOK TANI SEKATA JAYA, DESA LAMUNTI, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 559 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya sarana dan prasarana belajar Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 560 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN TERNAK KAMBING UNTUK KELOMPOK TANI KARYA MAJU, DESA SUMBER ALASKA, KEC. DADAHUP, KAB KAPUAS KELOMPOK TANI KARYA MAJU, DESA SUMBER ALASKA, KEC. DADAHUP, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 224 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 561 Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si Minimnya sarana dan prasarana belajar Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui
1.Lengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2. 1 Kegiatan 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 562 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMASANGAN TIANG PENYANGGA JARINGAN KABEL LISTRIK PLN, JALAN URIA MAPAS, DESA TIMPAH, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS JALAN URIA MAPAS, DESA TIMPAH, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ditolak pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - 1 PAKET - - 563 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN BIBIT BABI PEDAGING/BABI BALI (100 EKOR), UNTUK MASYARAKAT DESA KAYU BULAN, KEC KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS DESA KAYU BULAN, KEC KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 564 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN PENGOLAHAN LAHAN DAN BIBIT SAWIT (50ha) UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB. KAPUAS GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 565 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN TERNAK SAPI UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU,DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU,DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 225 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 566 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN BIBIT TERNAK AYAM KAMPUNG UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 567 H. JUBAIR ARIFIN bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BERKAT USAHA Kelurahan kumai hulu kec kumai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 20.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 568 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si SEMENISASI JALAN DESA SAKA TAMIANG, DESA SAKA TAMIANG, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS (PANJANG 300M, LEBAR 3M) DESA SAKA TAMIANG, DESA SAKA TAMIANG, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 569 H. JIMMY CARTER Rusaknya bangunan Rumah Ibadah, maka membuat permohonan bantuan dana untuk rehab total masjid Desa Trahean Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng) - 90 m2 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 570 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si BANTUAN TERNAK BABI, KELOMPOK TANI JURAN MANDIRI, DESA JABIREN, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU KELOMPOK TANI JURAN MANDIRI, DESA JABIREN, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 571 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EKLESIA, DESA TAHAWA, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU RP.245.648.640 GEREJA GPDI EKLESIA, DESA TAHAWA, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 226 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 572 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GBI DESA ARUK, KEC. TIMPAH, KAB. KAPUAS RP.241.720.000 GEREJA GBI DESA ARUK, KEC. TIMPAH, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 573 H. JUBAIR ARIFIN bantuan mesin diesel 23 PK untuk KUB CAHAYA NURANI desa teluk bogam desa teluk bogam, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 25.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 574 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK SANTO YULIUS, DESA ANJIR KALAMPAN, KEC KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.250.000.000 GEREJA KATOLIK SANTO YULIUS, DESA ANJIR KALAMPAN, KEC KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 575 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA DAN PASTORI GKE PAKAT, DESA PATAI, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.167.700.000 GKE PAKAT, DESA PATAI, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 576 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EL SHADDAI, DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU RP.720.512.000 GPDI EL SHADDAI, DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 227 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 577 H. JUBAIR ARIFIN bantuan mesin perahu nelayan Dong Feng 23 PK untuk KUB KUBU LESTARI desa kubu kecamatan kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 30.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 578 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si REHABILITASI GEREJA GKE DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU RP.122.500.000 GKE DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 579 H. JUBAIR ARIFIN bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BINTANG JAYA kel kumai hulu kel kumai hulu kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 15.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 580 H. JUBAIR ARIFIN bantuan bantuan jaring rajungan untuk KUB NELAYAN PANTAI SEJAHTERA desa teluk bogam desa teluk bogam , kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 15.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 581 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GPDI VICTORY, DESA PUJON, KEC.KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS RP.337.120.000 GPDI VICTORY, DESA PUJON, KEC.KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 582 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EKKLESIA, DESA TUMBANG SIRAT, KEC. KAPUAS HULU, KAB KAPUAS RP.194.185.000 GPDI EKKLESIA, DESA TUMBANG SIRAT, KEC. KAPUAS HULU, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 228 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 583 H. JUBAIR ARIFIN bantuan dana untuk Sholawatan Majelis Ta'lim NURUS SALAM desa sungai kapitan jalan pasir Putih RT 10 desa sungai kapitan, kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 paket - - 584 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EIRENE, DESA LAWANG URU, KEC. BANAMA TINGANG, KAB PULANG PISAU RP.33.400.000 GPDI EIRENE, DESA LAWANG URU, KEC. BANAMA TINGANG, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 585 H. JUBAIR ARIFIN bantuan mesin diesel 23 PK untuk KUB UMBANG LESTARI 02 desa sungai bakau desa sungai bakau, kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 30.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 586 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GBIS BETHESDA, DESA BUNTOI, KEC. KAHAYAN HILIR, KAB PULANG PISAU RP.513.940.000 GBIS BETHESDA, DESA BUNTOI, KEC. KAHAYAN HILIR, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 587 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN GEREJA GSJA ANUGERAH TRANS LUNGKUH LAYANG, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS RP.62.850.000 GSJA ANUGERAH TRANS LUNGKUH LAYANG, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 229 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 588 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN MASJID AL KAUSAR, DESA SAKA TAMING, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.102.000.000 MASJID AL KAUSAR, DESA SAKA TAMING, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 589 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si REHABILITASI MASJID JAMI NURUL IMAN, DESA PETAK PUTI, KEC TIMPAH, KAB KAPUAS RP.231.900.000 MASJID JAMI NURUL IMAN, DESA PETAK PUTI, KEC TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 590 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS, DESA MANTANGAI HILIR, KAB KAPUAS RP.123.935.000 LANGGAR AL IKHLAS, DESA MANTANGAI HILIR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 591 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si REHAB CHRISTIAN CENTER PALANGKA RAYA RP.3.437.500.000 CHRISTIAN CENTER PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 kawasan 3.500.000.000 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 592 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si SARPRAS GEREJA GPT KRISTUS PENEBUS, BUKIT LITI, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU RP.118.325.000 GEREJA GPT KRISTUS PENEBUS, BUKIT LITI, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 230 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 593 Drs. YOHANES F. ERING, M.Si PEMBANGUNAN BALE BANJAR PURA PUSEH BANJAR JAYA SARI, DESA TERUSAN MAKMUR, KEC, BATAGUH, KAB KAPUAS RP.228.000.000 BALE BANJAR PURA PUSEH BANJAR JAYA SARI, DESA TERUSAN MAKMUR, KEC, BATAGUH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 594 SUWARNO, SE PENGADAAN HANDTRACKTOR UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 350.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 595 SUWARNO, SE PENGADAAN JONDER UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 596 SUWARNO, SE PENGADAAN KOMBEN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 597 SUWARNO, SE PENGADAAN ALAT SEMPROT HAMA ELEKTRIK UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 231 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 598 SUWARNO, SE PENGADAAN MESIN TEBAS KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 599 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT AYAM, PAKAN DAN KANDANG UNTUK KELOMPOK TANI SERUYAN KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 600 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT KAMBING UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 601 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKAN 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 602 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT KELAPA PANDA WANGI UNTUK KELOMPOK SERUYAN KELOMPOK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 603 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT KELAPA KOPYOR UNTUK KELOMPOK TANI SERUYAN KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 604 SUWARNO, SE PENGADAAN PROFIL AIR 1100 LITER UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Dikembali kan
1.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan disetujui Lengkapi data dukung Usulan Tidak spesifik untuk Dinas Perkebunan - 1 PAKET - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya IV - 232 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 605 SUWARNO, SE PENGADAAN BIBIT IKAN PATIN, NILA, BAWAL, GURAMI DAN PAKAN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 25.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 606 SUWARNO, SE PENGADAAN REMPA KENTONG 2,5 INCHI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 15.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 607 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DAN JEMBATAN SUNGAI MITAK DESA PERSIL RAYA, KEC. SERUYAN HILIR DESA PERSIL RAYA, KEC. SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - PAKET - Rehabilitasi Jalan 608 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 609 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 610 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DUSUN TAMPUDAU DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR DUSUN TAMPUDAU DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 611 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DESA PAREN KECAMATAN DANAU SAMBULUH DESA PAREN KECAMATAN DANAU SAMBULUH, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 233 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 612 SUWARNO, SE PEMBUATAN SIRING JALAN BETON DUSUN BELANTI, DESA MUARA DUA, KEC. SERUYAN HILIR DUSUN BELANTI, DESA MUARA DUA, KEC. SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 613 SUWARNO, SE SIRING JALAN BETON DESA TANJUNG HANAU KECAMATAN HANAU DESA TANJUNG HANAU KECAMATAN HANAU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 614 SUWARNO, SE CUCI PARIT PDAM DESA PEMATANG LIMAU KECAMATAN SERUYAN HILIR DESA PEMATANG LIMAU KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 615 SUWARNO, SE CUCI PARIT DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 616 SUWARNO, SE JALAN SEMENISASI DESA PELINGKAU KE DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULU DESA PELINGKAU KE DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULU, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui null Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 617 SUWARNO, SE PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN MAKMUR DESA PEMATANG LIMAU KECAMATAN , SERUYAN HILIR DESA PEMATANG LIMAU KECAMATAN , SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - IV - 234 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 618 SUWARNO, SE MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID SMAN 1 KUALA PEMBUANG MASJID SMAN 1 KUALA PEMBUANG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Ditolak, bukan kewenangan ( diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng) - 1 PAKET - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 619 SUWARNO, SE PEMBANGUNAN MASJID DI DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULUH DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULUH, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal - - 1 PAKET - - 620 SUWARNO, SE PENGADAAN MESIN POMPA SEDOT AIR PERIKANAN KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 25.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 621 SUWARNO, SE PENGADAAN GILL NET 2-3 INCHI PERIKANAN MEREK ARIDA KELOMPOK PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 20.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 622 SUWARNO, SE PENGADAAN NET MILENIUM 4 INCHI PERIKAN KELOMPOK PETANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 20.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 623 SUWARNO, SE JARING IKAN 2,5 INCHI MEREK ARIDA KELOMPOK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 25.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 624 SUWARNO, SE PENGADAAN MESIN POMPA SEDOT LUMPUR SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas ditolak, bukan kewenangan (diterukan ke Pemerintah Kabupaten setempat) - 1 PAKET - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IV - 235 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 625 SUWARNO, SE MESIN MEREK LONCHIN 10 HP REDAKSI NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 40.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 626 SUWARNO, SE KAIN TROLL MASYARAKAT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 627 SUWARNO, SE MESIN SEMPROT HAMA ELEKTRIK KELOMPOK PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 628 SUWARNO, SE PENGADAAN PUPUK NPK 16 16 PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 629 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN AMBULANCE JENAZAH, KEL BRIMBA, KEC KAPUAS HILIR, KAB KAPUAS (250 JT) KEL BRIMBA, KEC KAPUAS HILIR, KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Dikembali kan Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya - 1 PAKET - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 630 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN PEMBANGUNAN GEREJA GKE HOSANA DS.SEI KAPAR KEC MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS (100 JT ) GEREJA GKE HOSANA DS.SEI KAPAR KEC MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 236 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 631 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN SUMUR BOR 10 UNIT UNTUK RT 01 - RT 010 KELURAHAN PALINGKAU LAMA KEC KAPUAS MURUNG KAB KAPUAS (500 JT) RT 01 - RT 010 KELURAHAN PALINGKAU LAMA KEC KAPUAS MURUNG KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas ditolak, bukan kewenangan - 1 PAKET - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 632 dr. NIKSEN S. BAHAT PEMBUATAN LAPANGAN FUTSAL SEKOLAH SMAN-1 KAPUAS HILIR KEC KAPUAS HILIR KAB KAPUAS SMAN-1 KAPUAS HILIR KEC KAPUAS HILIR KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan sumber dana yang tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 633 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN PEMBANGUNAN GEREJA GKE BARIMBA KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS (100 JT) GKE BARIMBA KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 634 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID NOR SADIQIN DS SAKA TAMIANG KEC KAPUAS BARAT KAB KAPUAS (100 JT ) DS SAKA TAMIANG KEC KAPUAS BARAT KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 635 dr. NIKSEN S. BAHAT BANTUAN PEMBUATAN PAGAR DAN PENIMBUNAN HALAMAN GEREJA GKE HAMPATUNG JL. HAUSMAN BABOE, HAMPATUNG, KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS (100 JT ) GKE HAMPATUNG JL. HAUSMAN BABOE, HAMPATUNG, KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - IV - 237 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 636 dr. NIKSEN S. BAHAT Bantuan unit motor Tossa, Gapoktan HATANTIRING ds. Pulau Telo Baru kec Selat Kab Kapuas (100 jt ) Gapoktan HATANTIRING ds. Pulau Telo Baru kec Selat Kab Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 637 H. JIMMY CARTER Permohonan bantuan bangunan jembatan Sadarong dan Jembatan Barangan di Desa Bintang Ninggi I Desa Bintang Ninggi I Kec Teweh Selatan Kab Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 90 Meter - - 638 Dra. KUWU SENILAWATI Optimalisasi Pengaringan Jalan Danau Sari, kelurahan bukit tunggal kec Jekan Raya, kota Palangkaraya Jalan Danau Sari, kelurahan bukit tunggal kec Jekan Raya, kota Palangkaraya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - dusetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - PAKET - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 639 Dra. KUWU SENILAWATI Penataan Makam Tokoh Dambung Jaya Angin yang berada di Komplek depan Gedung Perkantoran DPRD Provinsi Kalteng; jl S Parman no2 kelurahan langkai kec Pahandut jl S Parman no2 kelurahan langkai kec Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ditolak Bukan merupakan prioritas pembangunan TA 2025 dan bukan merupakan kewenangan Provinsi disetujui Menyesuaikan Anggaran Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025 - 1 PAKET - Pelindungan Cagar Budaya 640 Dra. KUWU SENILAWATI Revitalisasi Betang Toyoi sebagai cagar budaya karena 4 tihang penyangga tdk berfungsi koropos dimakan usia ; alamat desa tumbang Malahoi kecamatan Rungan kab Gumas Betang Toyoi , DESA TUMBANG MALAHOI, KEC. RUNGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ditolak Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025, Karena pernah dilakukan Revitalisasi oleh Disbudpar Provinsi pada tahun 2021 disetujui Menyesuaikan Anggaran Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025, Karena pernah dilakukan Revitalisasi oleh Disbudpar Provinsi pada tahun 2021 - 1 PAKET - Pengembangan Cagar Budaya IV - 238 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 641 Dra. KUWU SENILAWATI HIBAH REHAB GEREJA GKE PARAPAH, JL. GAJAH MADA,KELURAHA N LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA GEREJA GKE PARAPAH, JL. GAJAH MADA,KELURAHA N LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 642 Dra. KUWU SENILAWATI REHAB GEDUNG KANTOR LEMBAGA TANDAK INTAN KAHARINGAN KOMPLEK BALAI KAHARINGAN JL TAMBUN BUNGAI KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA GEDUNG KANTOR LEMBAGA TANDAK INTAN KAHARINGAN KOMPLEK BALAI KAHARINGAN JL TAMBUN BUNGAI KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 643 Dra. KUWU SENILAWATI BANTUAN HIBAH REHAB GEREJA GKE IMMANUEL DESA KANDUI, KEC GUNUNG TIMANG BARUT GEREJA GKE IMMANUEL DESA KANDUI, KEC GUNUNG TIMANG, KAB BARUT, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 644 H. SUDARSONO bantuan alat cetak batako hydrolik seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 239 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 645 H. SUDARSONO Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat, seruyan, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Akan di Akomodir menyesuaikan besaran DAK Non Fisik tahun 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir dan menyesuaikan anggaran 1 PAKET 89.000.000 Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 646 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK SERUYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 20.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 647 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT UNTUK SERUYAN RP.800.000. KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah - Dibatalkan - - - - - 1 PAKET - - 648 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT BUAH BUAHAN, PENGGARAPAN LAHAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN RP.400.000.000 KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kehutanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung perlu melengkapi proposal/usulan tertulis ditujukan ke Dinas Kehutanan, memuat data/informasi: calon lahan, status lahan, data kelompok tani , deskripsi kegiatan dan usulan anggaran dan biaya termasuk jenis tanaman yang dikelola usulan diakomodir, lengkapi proposal dengan menyesuaikan anggaran 1 PAKET 400.000.000 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara 649 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT RP.800.000.000 PETANI SAWIT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 240 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 650 H. SUDARSONO PENGADAAN MESIN JAHIT DAN OBRAS RP.300.000.000 PENJAHIT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 651 H. SUDARSONO PENGADAAN HANDTRACKTOR RP.500.000.000 PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 652 FERRY KHAIDIR Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik dengan memajukan permohonan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Sungai Sekotu, wilayah Desa Tumbang Kasai, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ditolak pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN disetujui Lengkapi data dukung - - 1 UNIT - - 653 H. SUDARSONO PENGADAN TERNAK ITIK RP.500.000.000 PETERNAK ITIK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 654 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK SERUYAN RP.500.000.000 PETERNAK KAMBING SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 241 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 655 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK KAB KOTIM RP.500.000.000 PETERNAK KAMBING KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 656 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK ITIK KAB SERUYAN RP.250.000.000. PETERNAK ITIK KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 657 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK ITIK UNTUK KAB KOTIM RP.250.000.000 PETERNAK ITIK KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 250.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 658 H. SUDARSONO PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.200.000.000 PETANI IKAN DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 30.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 659 H. SUDARSONO PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN UNTUK KAB KOTIM RP.200.000.000 PETANI IKAN DI KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 30.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 660 H. SUDARSONO PENGADAAN MESIN CES 6,5 HI UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000 NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 40.000.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 242 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 661 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000 PETANI IKAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 20.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 662 H. SUDARSONO PENGADAAN MESIN CETAK BATAKO HYDROLIK UNTUK KAB SERUYAN RP.400.000.000 PEMUDA SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 663 H. SUDARSONO PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000 TUKANG DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 664 H. SUDARSONO PENGADAAN ALAT KANGEN WATER UNTUK SERUYAN RP. 200.000.000 KELOMPOK PEMUDA KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 243 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 665 H. SUDARSONO PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN SEPEDA MOTOR DI SERUYAN RP.150.000.000 MONTIR SEPEDA MOTOR SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 666 H. SUDARSONO PENGADAAN LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK KELOMPOK KANDANG AYAM DI SERUYAN RP.200.000.000 KEOMPOK KANDANG AYAM DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 667 FERRY KHAIDIR Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Menyampaikan Permohonan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di wilayah desa tersebut berupa semenisasi Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembali kan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di wilayah desa tersebut berupa semenisasi disetujui Lengkapi data dukung - - 1500 M - - 668 H. SUDARSONO SEMENISASI DAN ASPAL JALAN LINGKUNGAN DI JL. GRIYA PRIMA PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, KEB SERUYAN. PANJANG 300M, LEBAR 5 M, RP. 700.000.000 JL. GRIYA PRIMA PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, KEB SERUYAN., Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 669 H. SUDARSONO PEMBANGUNAN RKB SMK MIFTAHULSALAM, DESA PAREN, KEC. DANAU SEMBULUH, KAB SERUYAN. RP. 400.000.000 SMK MIFTAHULSALAM, DESA PAREN, KEC. DANAU SEMBULUH, KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 400.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru IV - 244 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 670 H. SUDARSONO PEMBANGUNAN RKB SMK MIFTAHULSALAM, DESA TUMBANG DARAF, KEC. SERUYAN HUL. KAB SERUYAN RP.425.000.000 SMK MIFTAHULSALAM, DESA TUMBANG DARAF, KEC. SERUYAN HUL. KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Agar di cek kembali karena nama SMK sama dengan usulan ID 940280, namun lokasi desa berbeda 1 PAKET 450.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 671 H. SUDARSONO PEMBANGUNAN PAGAR/TEMBOK BELAKANG DAN SAMPING SMK MIFTAHULSSALAM , PEMBUNAG HULU, KAB SERUYAN. PANJANG 220M. RP. 440.000.000 SMK MIFTAHULSSALAM , PEMBUNAG HULU, KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 PAKET 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 672 H. SUDARSONO PENGADAAN PERLENGKAPAN SOFTBALL DAN BASEBALL UNTUK PERBASASI KALTENG RP.1.000.000.000 PERBASASI KALTENG, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan Anggaran Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Organisasi 25.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 673 H. SUDARSONO BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA HJ.MASNI AHMAD, JL NURHIDAYAH (PERUM GRIYA PERMAI), PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, SERUYAN MUSHOLA HJ.MASNI AHMAD, JL NURHIDAYAH (PERUM GRIYA PERMAI), PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 674 SENGKON, SE JALAN KELOMPOK TANI TUMBANG MIWAN, GUNUNG MAS RP.220.000.000 TUMBANG MIWAN, GUNUNG MAS , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 245 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 675 SENGKON, SE JALAN KELOMPOK TANI KABUPATEN KATINGAN RP.220.000.000 JALAN KELOMPOK TANI KABUPATEN KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 676 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG MANYANGEN RP.200.000.000 DESA TEWANG MANYANGEN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas - 1 paket - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 677 SENGKON, SE DERMAGA FERI PENYEBERANGAN DESA GERAGU TUMBANG TUNGKU, KATINGAN RP.220.000.000 DESA GERAGU TUMBANG TUNGKU, KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas - 1 PAKET - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 678 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG DERAYU-TEWANG PAJARI, KAB KATINGAN RP.220.000.000 DESA TEWANG DERAYU-TEWANG PAJARI, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas - 1 PAKET - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 679 SENGKON, SE PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN RP.220.000.000 KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 220.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 246 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 680 SENGKON, SE PENGADAAN MESIN ISI ULANG AIR MUNUM DI DESA SAMBA DANUM, KAB KATINGAN RP.150.000.000 DESA SAMBA DANUM, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 681 SENGKON, SE RANOVASI GEREJA GKE TUMBANG MIWAN RP.200.000.000 GKE TUMBANG MIWAN, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 682 SENGKON, SE RENOVASI MASJID AL QOMAR, DESA TUMBANG BULAN, KAB KATINGAN RP.200.000.000 MASJID AL QOMAR, DESA TUMBANG BULAN, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 683 SENGKON, SE PENGADAAN BIBIT KAMBING KELOMPOK TANI SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN RP.200.000.000 KELOMPOK TANI SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 684 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA HAMPALAM- T. BARINGIN, KAB KATINGAN RP.220.000.000 DESA HAMPALAM- T. BARINGIN, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 220.000.000 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi IV - 247 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 685 SENGKON, SE PENGADAAN MESIN ISI ULANG AIR MINUM UNTUK KAB GUNUNG MAS RP.150.000.000 PEMUDA KAB GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ditolak Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro disetujui Lengkapi data dukung : Proposal Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro - 1 PAKET - Menumbuhkembangk an UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 686 SENGKON, SE PENGADAAN BIBIT BABI UNTUK KAB GUNUNG MAS RP.200.000.000 PETERNAK BABI KAB GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 687 SENGKON, SE PEMBUATAN KANDANG SAPI DI TUMBANG SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN RP.200.000.000 UMBANG SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PALET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 688 SENGKON, SE BANTUAN GEREJA KAHANJAK, KOTA PALANGKA RAYA RP.200.000.000 GEREJA KAHANJAK, PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 PAKET - - 689 SENGKON, SE DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DI DESA DEHES, KAB KATINGAN RP.220.000.000 DESA DEHES, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perhubungan Ditolak Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas - 1 PAKET - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi IV - 248 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 690 SENGKON, SE PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN RP.220.000.000 KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 220.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 691 SENGKON, SE PENGADAAN BIBIT BABI UNTUK DESA PETAK PUTI, KAB KATINGAN RP.200.000.000 DESA PETAK PUTI, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 692 WIYATNO., S.P Alih fungsi lahan pertanian tradisional/rakyat menjadi perkebun jl. diponegoro, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkebunan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Lahan 10.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 693 WIYATNO., S.P reahabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000 Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 694 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000 Kecamatan Mantangai, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 695 WIYATNO., S.P Peningkatan jalan menuju pemakaman Rp. 2.500.000.000 Kecamatan Basarang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 Paket - - 696 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000 Kecamatan Tamban Catur, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 249 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 697 WIYATNO., S.P Peningkatan Jalan Rp. 5.000.000.000 Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 Paket - - 698 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000 Kecamatan Maliku, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 699 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK SERUYAN RP.1.000.000.000 PETERNAK KAMBING DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 1.000.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 700 WIYATNO., S.P rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000 Kecamatan Kapuas Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung dialihkan - - Paket - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 701 H. SUDARSONO PENGADAAN TERNAK ITIK KAB SERUYAN RP.500.000.000 PETERNAK ITIK DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 500.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 702 H. SUDARSONO PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.400.000.000 KELOMPOK TANI IKAN DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 30.000.000 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 703 H. SUDARSONO PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DI KAB SERUYAN RP.2.000.000.000 KELOPOK PETERNAK SAPI DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 PAKET 2.000.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 250 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 704 TOMY IRAWAN DIRAN, SE Peningkatan Semenisasi Jalan Doris Silvanus di RT. 04 Sepanjang 0,20 x 4,00 x 200 Meter dan Pembuatan Box Culvert Type 2 x 2 x 6 Jalan Doris Silvanus di RT. 04 Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 705 SISWANDI tidak akses jalan menuju perkebunan Kelurahan jingah, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 24000 M2 - - 706 SISWANDI perlu alat mekanis kelurahan jningah, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 1 unit - - 707 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DENGAN BETERNAK BABI DESA TUMBANG KOLING, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 500 juta rupiah - - 708 H. ACHMAD RASYID Perlunya Peningkatan jalan pemukiman di Kabupaten Barito Selatan, Rp.1.500.000.000,- buntok, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 2 km - - 709 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H KURANG LAYAKNYA DAN MEMBAHAYAKAN GEREJA NAFIRI SUKAMANDANG UNTUK BERIBADAH KARENA SUDAH LAPUK DAN TIDAK MEMADAI KAPASITASNYA DESA SUKAMANDANG,K ECAMATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 250 juta rupiah - - IV - 251 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 710 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H ADANYA KELOMPOK TANI KOLING MAKMUR DI DESA TUMBANG KOLING YANG BERGERAK DI PETERNAKAN SAPI YANG INFRASTRUKTURN YA KURANG MEMADAI SEPERTI PAGAR BERDURI DAN SUMUR AIR KARENA DIBUTUHKAN SAAT MUSIM KEMARAU,DAN MESIN PENCACAH YANG BISA MENCACAH APA SAJA UNTUK DIJADIKAN ALTERNATIF PAKAN DESA TUMBANG KOLING.KECAMAT AN CEMPAGA HULU, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 500 juta rupiah - - 711 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H KURANGNYA LAMPU JALAN DI DESA SEBAGAI PENERANG JALAN YANG RAWAN AKAN KECELAKAAN DI SETIAP PEREMPATAN JALAN JADI DIPERLUKAN LAMPU PENERANG JALAN BIOSURYA YANG HEMAT ENERGI DESA SUKAMAJU,KECA MATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 6 BIJI - - IV - 252 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 712 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H KURANGNYA LAMPU JALAN DI DESA SEBAGAI PENERANG JALAN YANG RAWAN AKAN KECELAKAAN DI SETIAP PEREMPATAN JALAN JADI DIPERLUKAN LAMPU PENERANG JALAN BIOSURYA YANG HEMAT ENERGI DESA BUMIJAYA,KECAM ATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 4 BIJI - - 713 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H UNTUK MENINGKATKAN TARAF EKONOMI MELALUI BETERNAK SAPI MASYARAKAT DESA DESA CAMBA,KECAMAT AN KOTA BESI, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 250 juta rupiah - - 714 TOGA HAMONANGA N NADAEK, S.H., M.H AKSES JALAN KELOMPOK TANI YANG KURANG MENDUKUNG UNTUK KEGIATAAN BERTANI JADI PERLU DIPERBAKI DAN DITINGKATKAN DESA CAMBA.KECAMAT AN KOTA BESI, Provinsi Kalimantan Tengah - Pengajuan Usulan - - - - - 100 juta rupiah - - 715 H. MARUADI, SH., S.Sos semenisasi jalan desa RT1 - RT 3 desa henda desa henda kec jabiren, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 716 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi pelebaran jalan desa Garantung kec maliku desa garatung, kec maliku, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 717 H. MARUADI, SH., S.Sos semenisasi jalan usaha tani jalan karet desa talio desa talio kec pandih batu, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 253 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 718 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi jalan banuang panjang desa manen paduran desa manen paduran kec banama tingang, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 719 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi jalan permukiman rey 8- rey 14 dusun sidodadi desa tahai jaya kec maliku dusun sidodadi desa tahi jaya kec maliku, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 720 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi jalan baru dan jembatan RT 11 kelurahan pulang pisau kelurahan pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 721 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi mjalan permukiman TKBM komp buruh RT 11 kelurahan pulang pisau , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 722 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi jalan lingkungan kmplek pulang pisau permai komplek pulang pisau permai kelurahan pulang pisau , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 723 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi gang sepakat RT. 12 kel pulang pisau gang sepakat RT 12 kel pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 724 H. JIMMY CARTER kurang layaknya rumah ibadah atau Mushola Baitush Sholihin diDesa Trahean, maka membuat permohonan bantuan dana untuk perbaikan Mushola Desa Trahean Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng) - 1 bantuan - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi IV - 254 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 725 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi Jalan Gg Abraham RT 12 kel pulang pisau jalan Gg Abraham RT 12 kel pulang Pisau , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 726 H. JIMMY CARTER belum adanya adana untuk mengadakan kegiatan Majlis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Teweh Selatan, maka membuat permohonan bantuan dana untuk mengadakan kegiatan tersebut Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 bantuan - - 727 H. MARUADI, SH., S.Sos bantuan semenisasi jalan serumpun desa bahaur tengah desa bahaur tengah kec kahayan kuala , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 728 H. JIMMY CARTER belum adanya jalan yang layak untuk usaha tani, maka membuat permohonan bantuan pembuatan jalan rt.001 rw.001 Desa Trahean jl. usaha tani rt.001 rw.001 Desa Trahean Kec.Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 255 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 729 FERRY KHAIDIR terdapat Permasalahan Kekurangan Alsintan di Kabupaten Seruyan, sehingga menjadi kendala petani dalam melakukan kegiatan pertanian sehingga kelompok masyarakat tani Rembang Lestari mengajukan permohonan hibah Mesin Panen Padi Combine Harvester DC-93 Kubota Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 500.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 730 FERRY KHAIDIR Petani di Kabupaten Seruyan masih memerlukan pengadaan alsintan untuk menunjang kegiatan pertanian dan alat yang diusulkan adalah Mesin Tractor Roda 4 Jhonder Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - disetujui Lengkapi data dukung Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 4 UNIT 1.000.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 731 H. JIMMY CARTER keadaan sungai yang memprihatinkan berpotensi banjir, maka membuat permohonan bantuan pembersihan sungai di RT.005 sampai dg Rt.009 di Desa Trahean DEsa Trahean Kec Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Lingkungan Hidup Ditolak Belum tersedianya anggaran dan kegiatan untuk pembersihan sungai disetujui Lengkapi data dukung - - 1 bantuan - - IV - 256 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 732 H. JIMMY CARTER belum adanya akses jembatan untuk warga sekitar, maka membuat permohonan pembuatan jembatan baru ( kerangka baja beton ) dan turap jalan di jalan arah pemukiman Rt.006 Rw.002 Desa Trahaen Desa Trahaen Kec Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 bantuan - - 733 H. JIMMY CARTER pelum selesainya jalan swadaya, maka membuat permohonan bantuan untuk pembangunan rabat beton di jalan swadaya Rt.002 sampai dengan Rt.003 diDesa Trahaen jalan Swadaya Desa Trahaen Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 734 H. JIMMY CARTER belum lengkapnya sarana dan prasarana Masjid Baitil Atiq, maka membuat permohoanna bantuan dana untuk pembuatan falapon,perakitan instalasi listrik, dan pembelian karpet dan ac jln. Wira Praja Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah - Validasi Mitra Bappeda - disetujui - - - 1 bantuan - - 735 H. JIMMY CARTER belum selesainya pembangunan Masjid Baitul Mutaqin Desa Sei Liju, maka membuat permohonan bantuan dana untuk pembangunan Masjid tersebut Jl.K.H Hasan Basri Rt.03/01 Desa Sei Liju, Provinsi Kalimantan Tengah Biro Kesejahteraan Rakyat Ditolak Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - 1 bantuan - - IV - 257 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 736 H. JIMMY CARTER Kurangnya dana untuk mengadakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, maka pengurus cabang korwil IMI Barut membuat permohonan bantuan dana hibah untuk bisa terlaksannya kegiatan dan program tersebut, adapun dana yang dibutuhkan sebanyak Rp.650.000.000,- rincian terlampir di proposal Jl.Pendreh (Depan Bidan Leni) Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - disetujui Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Hibah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Organisasi 25.000.000 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 737 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH LANJUTAN PENIMBUNAN JALAN DESA SAMBA BAKUMPAI JALAN DESA SAMBA BAKUMPAI, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - PAKET - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 738 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Jalan permukiman desa camba Kec. Kota besi desa camba Kec. Kota besi, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 739 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Jalan desa kandan DESA KANDAN, KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 258 NO PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 740 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Jl. Hiu Putih XVII Palangka Raya Jl. Hiu Putih XVII Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 741 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Jl. Hiu Putih Raya (RT. 12, RT13) Palangka Raya Jl. Hiu Putih Raya (RT. 12, RT13) Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 742 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Pembangunan Gg Bima Kota palangka Raya Gg Bima Kota palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 PAKET 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 743 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Pembangunan jalan Bukit sepan RT. 04/RW.XIII Jekan Raya Jalan Bukit sepan RT. 04/RW.XIII Jekan Raya , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 744 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH Rehab Jembatan patake, Kecamatan Montalat Rehab Jembatan patake, Kecamatan Montalat , Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ditolak sudah di tangani pada TA 2024 disetujui sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas - - 1 PAKET - - 745 H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH LANJUTAN PENIMBUNAN JALAN DESA SAMBA BAKUMPA JALAN DESA SAMBA BAKUMPA, Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - disetujui Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - PAKET - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 259 IV-260 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4.6. USULAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH Dalam mendukung tahapan perencanaan berupa bottom-up, Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan slot untuk usulan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut rincian usulan kabupaten/kota yang telah disetujui yang tercantum pada tabel sesuai tabel 4.24 dibawah ini. NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1 12-02-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Jalan Rusak Kab. Pulang Pisau - Dibatalkan - - - - - - - - 2 13-02-2024 Matias Sandi Kelurahan / Desa Perlunya Rabat Beton Jalan masuk SMK kurang lebih 200 Meter, karena pada saat Musim penghujan jalan masuk SMK Licin sehingga sering terjadi yang menyebabkan kecelakaan Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Dikembalika n Kewenangan pembanguna n jalan yang berada di luar lingkungan sekolah berada pada Dinas PUPR
1.Perlu ada tambahan data dukung
2.Menyesuaikan kewenangan dan anggaran - - - - - - 3 14-02-2024 Matias Sandi Kelurahan / Desa Kurangnya Ruangan Kelas SMKN 1 Belantikan Raya sehingga bedampak terhadap proses belajar mengajar Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan 3 Ruang - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4 14-02-2024 Matias Sandi Kelurahan / Desa Perlunya penambahan Ruangan Laboratorium SMKN 1 Belantikan Raya, karena berdampak kurang maksimalnya pembelajaran bagi siswa/siswi SMKN 1 Belantikan Raya Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan 1 Ruang - Pembangunan Ruang Laboratorium 5 14-02-2024 Matias Sandi Kelurahan / Desa Perlunya penambahan rumah dinas Guru SMKN 1 Belantikan Raya, karena banyak guru yang belum memiliki tempat tinggal Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan 2 Ruang - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6 15-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Listrik 50 KVA/ PLTMH (Rp. 1.750.000.000) Kab. Seruyan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi data dukung
1.menyesuaikan anggaran
2.dilengkapi dengan data berupa FS dan DED Akan diseuaikan dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan Rentra PD 1 unit 1.750.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT TABEL 4.24 USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 IV - 261 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 7 15-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Membatik (Rp. 75.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 8 15-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pakan Ikan (Rp. 80.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 9 15-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Anyaman daun purun (Rp. 75.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 10 15-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Otomotif (Rp. 175.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 75.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11 16-02-2024 Frans Aria Mika, S. IP Kelurahan / Desa Perlunya Perumahan Penduduk / Bina Desa 85 Unit dalam rangka upaya penambahan penyebaran penduduk Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 262 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 12 16-02-2024 Kepala Desa Biwan Kelurahan / Desa jembatan sudah tidak layak untuk dilewati mobil pengangkut Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - - - - 13 16-02-2024 Kepala Desa Biwan Kelurahan / Desa rusaknya jembatan penghubung antar desa Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - - - - 14 17-02-2024 DENI,S.Pd Kelurahan / Desa Pembangunan Gedung SMA sebanyak 1 Paket Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Perlu tambahan data dukung (proposal dll) Terkait Usulan Unit Sekolah Baru memerlukan studi kelayakan dulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 15 18-02-2024 RUBIE, A.Md. Kep Kelurahan / Desa Sarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1 paket Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - - Menyesuaikan anggaran - Perlu adanya penjelasan apa jenis sarana yang diusulkan Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok masyrakat peduli api MPA di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Set 200.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 16 19-02-2024 Kepala Desa Hayaping Kelurahan / Desa JALAN PROVINSI DI DESA HAYAPING RUSAK BERAT Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. DISETUJUI DENGAN MENYESUAIKAN ANGGARAN. MELENGKAPI READINESS CRITERIA/DOKUM EN TEKNIS - Km - Rekonstruksi Jalan IV - 263 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 17 19-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Titik lokasi rawan Banjir perlu dibangun Drainase sepanjang 200 meter Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 18 19-02-2024 Toyong Kelurahan / Desa Belum adanya embung air,jalan masuk arah SMK masih licin ketika hujan,tidak ada perumahan guru SMKN,belum adanya wifi untuk penunjang belajar siswa Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Usulan yang disetujui pembangunan rabat beton, untuk usulan lain agar diusulkan secara spesifik berdasarkan uraian masing-masing masalah Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan I (Tahap II) (Rp. 1.000.000.000) Kab. Seruyan - Dibatalkan - - - - - - - - 20 20-02-2024 KASMAT Kelurahan / Desa Tidak tersedianya Tower WTS sehingga jaringan internet tidak ada. Kab. Pulang Pisau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikembalika n Usulan dikembalika nkarena terkait permasalaha n tidak tersedianya tower jaringan komunikasi (BTS) bukan merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi
1.Bukan Hanya Kewenangan Prov tetapi dpat dilaksanakan oleh Kab/kota
2.Menyesuaiakan anggaran - - - - - - 21 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mesin 25 HP untuk kelompok nelayan laut (Rp. 480.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa Proposal dan lainnya Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 264 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 22 20-02-2024 KASMAT Kelurahan / Desa Gandang Barat sangat memerlukan Air Bersih atau Layak Konsumsi. Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 23 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan II (Rp. 1.000.000.0000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - 500 m 1.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 24 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPAM IKK Terawan (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 25 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPAM IKK Telaga Pulang (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 265 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 26 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan SPAM IKK Hanau (Rp. 35.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 27 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan I (Tahap II) (Rp. 1.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - 500 m 10.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 28 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPAM IKK Sandul (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 29 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPAM IKK Suling Tambun (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 266 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 30 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jaringan SPAM IKK Suka Jaya (Rp. 5.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 5.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 31 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Rantau Pulut (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 32 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan SPAM IKK Asam Baru (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 33 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Peningkatan SPAM IKK Sembuluh (Rp. 15.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 15.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 267 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 34 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan A.Yani Bundaran 1 - Jembatan Keramat Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Rp. 10.071.733.000) Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Pending dan perlu konfirmasi dari pihak kabupaten untuk status kewenangan jalan. - - - - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 35 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Sapi 100 ekor (Rp. 1.300.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal kegiatan Pagu menyesuaikan ketersedian anggaran Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 30 ekor 480.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 36 20-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE 150 ekor (Rp. 525.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 150 Ekor 525.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 37 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa 5 km jalan lintas Provinsi kondisi rusak berat Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 38 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Belum adanya tersedia sumur untuk SDN Tangkan Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 39 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Perlunya normalisasi sungai awang agar tidak terjadinya pendangkalan dan banjir Sepanjang 1 km Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 40 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Perlunya tempat untuk kegiatan adat dan budaya dengan ukuran bangunan 6mx6m Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 41 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Perlunya Peningkatan kesejahteraan lembaga Pemerintah Desa Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 42 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Perlunya pengadaan pupuk dan herbisida untuk masyarakat Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - IV - 268 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 43 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Pengadaan bibit karet untuk peremajaan bibit karet untuk warga masyarakat Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 44 21-02-2024 Kepala Desa Tangkan Kelurahan / Desa Postu dalam keadaan rusak berat dan harus segera dilakukan perbaikan agar dapat digunakan untuk pelayan kesehatan secara maksimal Kab. Barito Timur - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 45 21-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Babi 150 ekor (Rp. 450.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 150 Ekor 450.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 46 22-02-2024 LASARUS WANI Kelurahan / Desa Perubahan status kawasan dari hutan lindung , hutan produksi dan hutan produksi khusus menjadi kawasan APL (Area Penggunaan Lainnya) di sekitar Desa Lubuk Hiju yang bisa diakses secera legal oleh masyarakat dan pada akhirnya masyarakat dapat menguasai sepenuhnya tanah terbut Kab. Lamandau Dinas Kehutanan Usulan disetujui -
1.Menyesuaikan anggaran
2.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait
1.Penganggaran untuk pengumpulan data/Recek lokasi usulan
2.Perlu kelengkapan dokumen terkait kegiatan yang diusulkan
3.Sumber dana DBH-DR Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 60.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 47 22-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Itik 300 ekor (Rp. 30.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 300 Ekor 30.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 48 22-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras 300 ekor (Rp. 30.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 30 Ekor 30.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 269 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 49 22-02-2024 Willem Hengki Kelurahan / Desa Pupuk Kebun Sawit 2 Ton, dikarenakan Petani Sawit pemula di Desa Kinipan belum mampu membeli pupuk dalam masa sebelum panen. Kab. Lamandau - Validasi Mitra Bappeda - - - - - - - - 50 22-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Obat obatan Ternak 1 Paket (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 51 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Pematang Limau sebanyak 18 unit (Rp. 360.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 12 unit 360.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 52 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat dan Bahan Inseminasi Buatan (IB) 3 Paket (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 3 Paket 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 53 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan N2 Cair 500 Liter (Rp. 32.500.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 liter 32.500.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 54 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Vaksin Anjing, Kucing Dan Kera 500 Dosis (Rp. 100.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 dosisi 100.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi IV - 270 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 55 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberantasan Penyakit Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Pengadaan Obat-obatan Ternak 1 Paket (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 56 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengobatan Ternak, Pengadaan Obat Obatan Ternak dan Penanggulangan Kesehatan Hewan 1 Paket (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 57 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (5 unit usaha obat hewan Rp. 75.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 UNIT 75.000.000 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 58 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengawasan dan Penjaminan Hewan dan Produk Hewan serta Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 1 Kegiatan (Rp. 30.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan 30.000.000 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 59 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembinaan Higiene dan Sanitasi Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (7 unit usaha Rp. 70.000.000) Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 7 UNIT 70.000.000 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 60 23-02-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Fogging Kab. Barito Utara Dinas Kesehatan Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 2 unit 16.667.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 271 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 61 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 62 23-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 63 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 25 orang (Rp. 25.000.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung terkait dengan usulan serta proposal usulan Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 64 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Pengetahuan Masyarakat untuk Mengkonsumsi Anekaragam Pangan dengan Prinsip Gizi Seimbang 50 orang (Rp. 75.000.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) IV - 272 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 65 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Keterampilan Dalam Pengembangan Olahan Pangan Lokal 2 Kegiatan (Rp. 50.000.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat melengkapi data dukung dan proposal kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Kegiatan - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 66 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10 Sampel (Rp. 50.000.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Mohon agar kiranya dapat dilengkapi proposal usulan agar dapat dijelaskan lebih detail terkait usulan tersebut Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Sampel - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 67 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 5 Kegiatan (Rp. 37.500.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 Kegiatan - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 68 24-02-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 6 Alat (Rp. 100.000.000) Kab. Seruyan Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Bukan menjadi kewenangan Provinsi Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dikembalikan karena bukan menjadi kewenangan Provinsi - 6 Paket - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 69 25-02-2024 Bob Haryadi,S.So s Kelurahan / Desa pembuatan gedung atau kantror Badan permusyawaratan Desa Kab. Murung Raya - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 70 26-02-2024 Domer Hardiyono, S.Pd Kelurahan / Desa susahnya informasi dan komunikasi sehingga perlunya bantuan tower 4g/5g telokmsel 1 unit. Kab. Lamandau - Pengajuan Usulan - - - - - - - - IV - 273 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 71 26-02-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Jalan Tapin Bini-Suja- Penopa dgn panjang 20.500 meter merupakan jalan Provinsi yang dalam kondisi tidak bisa dilalui, sehingga masyarakat cenderung melalui jalan melalui perusahaan perkebunan. Untuk itu diusulkan penanganan ruas jalan tersebut sepanjang 3.200 meter Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 72 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi/pemeliharaa n berkala Jalan Tumbang Samba KM. 30 Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rehabilitasi Jalan 73 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 3 Kawasan Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Uraian Usulan kegiatan dan permasalahan terbalik Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi bersifat fasilitasi / pendukung Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pengelolaan Risiko Bencana IV - 274 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 74 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana sebanyak 30 Orang Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran BPB-PK Prov Kalteng memfasilitasi peningkatan kapasitas TRC kabupaten/ Kota secara bertahap setiap tahun dengan kouta yang ditentukan untuk setiap kabupaten kota sehingga tidak ada anggaran khusus untuk memfasilitasi satu kabupaten/ Kota. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 30 orang 200.000.000 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 75 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Logistik Beras sebanyak 100.000 Kg Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Logistik berupa beras tersedia dalam bentuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan kewenangan dinas ketahanan pangan sedangkan BPB-PK prov. Kalteng menyedikan buper stock paket sembako yang akan didistribukaan sesuai dengan bencana di lapangan. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 10000 Kg 200.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 76 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Tangki dan mesin pompa sebanyak 1 unit Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 1.000.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 77 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan perahu polyethylene dan mesin tempel sebanyak 5 unit Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 5 Unit 875.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 275 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 78 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bimbingan Teknis pasca bencana sebanyak 40 orang Kab. Katingan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja
1.TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana
2.Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek
3.TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3 Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 40 orang 250.000.000 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 79 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Titian Desa Telaga Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 80 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan/pengaspala n jalan aksses permukiman Desa Talingke Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 81 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan/pengaspala n jalan akses permukiman desa asem kumbang Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 82 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan/pengaspala n jalan lingkungan kereng pangi/hampalit (jalan gembala induk dan jalan I-VII) Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 276 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 83 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan jalan lingkungan dalam kota Kecamatan Mendawai Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 84 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan jalan lingkungan dalam kota kasongan ( Komplek Kampung Banjar dan Komplek Pata ) Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 85 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan/pengaspala n jalan lingkungan desa samba katung Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 86 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan/pengaspala n jalan lingkungan desa samba bakumpai Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Agar dapat diakomodir dan melengkapi data data dukung. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 87 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan jalan lingkungan, jalan BRI dan gang kenangan Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hlir Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 88 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan l ingkungan Singam Atasw - Singam Bawah Desa Singam Raya Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 277 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 89 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan Desa Singam Raya Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 90 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan desa bakung raya Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 91 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan, jalan camar kelurahan kasongan lama Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 92 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan Kampung Tengah - Subur Indah Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 93 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan dalam Desa Mendawai Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 94 27-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penanganan jalan lingkungan dalam Desa Mekar Tani Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 278 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 95 27-02-2024 KADES KARTIKA BHAKTI Kelurahan / Desa Pengusulan Perkebunan Kelapa Dalam Kab. Seruyan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Ha - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 96 27-02-2024 KADES MEKAR INDAH Kelurahan / Desa Kurangnya fasilitas Olahraga yang belum layak dengan ini Pemerintahan Desa Mekar Indah Mengusulkan Taman Mini Olahraga Desa Kab. Seruyan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 97 27-02-2024 KADES MEKAR INDAH Kelurahan / Desa belum adanya tempat wisata desa dan berpotensi unruk wisata air/susur sungai pukun dengan keindahan alam,plora dan pauna,serta tempat mancing ikan,maka kami megusulkan pembuatan jembatan ,dermaga dan pendopo tempat santai Kab. Seruyan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 98 27-02-2024 KADES HALIMAUNG JAYA Kelurahan / Desa Kurangnya Fasilitas Olahraga Yang Memadai, Pemerintah Desa Halimaung Jaya Mengusulkan Pembangunan GOR Desa Kab. Seruyan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 99 28-02-2024 LUSIAM MARHANI Kelurahan / Desa Rusak Beratnya Jembatan Penghubung Antar Desa Kab. Pulang Pisau - Dibatalkan - - - - - - - - 100 28-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Permakanan/ Sembako sebanyak 5 LKS Kab. Katingan Dinas Sosial Usulan disetujui - Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak di dalam LKS direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 100 anak 20.000.000 Penyediaan Makanan 101 28-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Paket Sandang/ Pakaian sebanyak 5 LKS Kab. Katingan Dinas Sosial Usulan disetujui - - Perlu Tambahan Data Dukung - Menyesuaikan Anggaran Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak dalam LKS yang memerlukan sandang serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 100 anak 25.000.000 Penyediaan Sandang IV - 279 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 102 28-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana sebanyak 250 orang Kab. Katingan Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Menyesuaikan kewenangan pemenuhan SPM dan alokasi anggaran direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 50.000.000 Pelayanan Dukungan Psikososial 103 28-02-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 50 orang Kab. Katingan Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Agar dilengkapi proposal usulan dan memastikan KPM terdaftar dalam DTKS serta menyesuaikan alokasi anggaran direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 50 KPM 125.000.000 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 104 28-02-2024 KADES KARTIKA BHAKTI Kelurahan / Desa Bantuan Bibit Padi Unggul Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 105 28-02-2024 KADES KARTIKA BHAKTI Kelurahan / Desa Bantuan Bibit Sawit Unggul Untuk Petani Sawit Swadaya Kab. Seruyan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 106 28-02-2024 KADES KARTIKA BHAKTI Kelurahan / Desa Bantuan Mesin Panen Padi/Combine Harvester Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 107 28-02-2024 TOMO.S.PD LANDAY Kelurahan / Desa Jalan Rusak, becek. dan berlubang Kab. Barito Selatan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 108 28-02-2024 TOMO.S.PD LANDAY Kelurahan / Desa Pengembangan dan pengelolaan wisata desa yang perlu bimbingan dan pendanaan Kab. Barito Selatan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - IV - 280 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 109 28-02-2024 ETIANI Kelurahan / Desa 1.Jalan antar desa yang menghubungkan desa Sarimbuah dan Desa Gagutur Dalam merupakan prasarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan atau usaha yang lakukan oleh masyarakat kedua desa. Dikarenakan jalan antar desa tersebut mengalami kerusakan parah menyebabkan beberapa kegiatan atau usaha masyarat desa menjadi terhambat bahkan sampai tidak dapat dilakukan karna ada beberapa titik yang sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kab. Barito Selatan - Dibatalkan - - - - - - - - 110 28-02-2024 ETIANI Kelurahan / Desa 2.Perkembangan jaman telah menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sedang terjadi diberbagai bidang, baik dibidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan beragam kegiatan atau usaha masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut berupa pembangunan Tower jaringan. Kab. Barito Selatan - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 281 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 111 28-02-2024 ETIANI Kelurahan / Desa Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit ditanganin baik dari tingkat desa sampai tingkat kota. Karena hal tersebut dibutuhkan fasilitas untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Kab. Barito Selatan Dinas Kesehatan Verifikasi Perangkat Daerah - -Agar diperjelas inti usulannya -Pengelolaan sampah masyarakat secara umum bukan kewenangan Dinas Kesehatan -Menyesuaikan anggaran Permasalahan sampah tetapi Usulan berupa sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis - - - - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 112 28-02-2024 KECEWACIA NO Kelurahan / Desa Meningkatkan aktifitas masyarakat dan kemajuan jaman, dimana hampir setiap masyarakat desa Kayumban maupun pendatang ke desa Kayumban memerlukan akses jalan yg memadai dalam hal peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kab. Barito Selatan - Validasi Mitra Bappeda - - - - - - - - 113 28-02-2024 SUTRISNO Kelurahan / Desa Kantor Desa Rusak Berat Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dikembalika n Usulan kegiatan merupakan wewenang Kabupaten Kota Usulan kegiatan merupakan wewenang Kabupaten Kota - - - - - - 114 29-02-2024 JENGKIN, SE Kelurahan / Desa Kondisi jalan masih tanah kuning dan tidak layak di lalui masyarakat Kab. Murung Raya - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 115 29-02-2024 MISLI Kelurahan / Desa SDM masyarakat yang rendah diperlukan pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit Kab. Barito Selatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui -
1.Lengkapi data dukung seperti profosal
2.menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK Non Fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 282 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 116 29-02-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum Optimalnya Pengembangan Budidaya Jagung Kab. Murung Raya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal. Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 117 29-02-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum optimalnya pengembangan Budidaya Padi Gogo Kab. Murung Raya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yaitu proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 118 29-02-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum optimalnya pengembangan Budidaya Cabe Rawit Kab. Murung Raya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal. Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 119 29-02-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Ternak Rakyat di Kabupaten Murung Raya masih kurang dan relatif terbatas Kab. Murung Raya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 120 29-02-2024 MARJONO, S.Pd Kelurahan / Desa Perlunya Bantuan Keagamaan Hari Raya Haji. Hari Natal. dan Hari Nyepi Kab. Katingan - Validasi Mitra Bappeda - - - - - - - - IV - 283 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 121 01-03-2024 SUMARTON O Kelurahan / Desa Pembukaan jalan baru Ruhing Raya ke Wungkur Baru Kab. Barito Selatan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 122 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis serta karakter kopi, keterampilan teknik meracik dan menyeduh kopi mulai tupping, manual brew, membuat espresso, capucino, latte art dan lain-lain Kab. Murung Raya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan Barista di Kabupaten Murung Raya usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran 30 peserta 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 123 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pelatihan Perbaikan Kendaraan Roda 2 (Masih kurangnya skill dan ilmu mekanik dalam merawat dan mereparasi sepeda motor sesuai standar reparasi bengkel) Kab. Murung Raya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n tidak terkait dengan kegiatan industri pengolahan karena tidak menghasilka n produk. untuk pelatihan keterampilan perbaikan kendaraan roda 2, lebih tepat diarahkan ke Dinas Tenaga Kerja. menyesuaikan anggaran - - - - - - 124 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota 3.Masih kurang tukang las listrik dan kurangnya keterampilan tukang listrik Kab. Murung Raya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan Las Listrik Kabupaten Murung Raya usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran 30 peserta 90.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 125 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang ada, baik oleh Dinas Koperasi dan Dewan Koperasi belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajaranya Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi IV - 284 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 126 01-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Mobil Operasional Lapangan Double Kabin untuk Pelayanan Keliling satu-satunya milik Dinas DUKCAPIL Kab. Barito Selatan yang dibeli pada tahun anggaran 2013 saat sekarang sering rusak dan tidak layak pakai untuk operasional jemput bola pelayanan perekaman KTP-el dan pelayanan pencatatan sipil ke desa-desa diwilayah kabupaten barito selatan, sehingga diperlukan mobil operasional lapangan Double Kabin yang baru sebanyak 1 (SATU) unit Kab. Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir karena memudahkan pelaksanaan jemput bola Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 600.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 127 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pengurus dan Pengawas yang tidak memahami tugas dan fungsinya dalam koperasi, sehingga setiap pengambilan Keputusan yang terkait pinjaman anggota tidak memperhatikan kemampuan keuangan koperasi Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dikembalika n karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait Bisa dilaksanakan di Kab/Kota Dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait - - - - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 128 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih Banyak Terdapat UMKM yang belum memilik NIB. Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Bisa dilaksanakan di Kab/Kota sudah terakomodir di tahun anggaran 2024 kegiatan Sosialisasi NIB bagi pelaku usaha Usulan diakomodir, pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 285 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 129 01-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Keterbatasan alat perekaman KTP-el milik Dinas DUKCAPIK Kab. barito selatan yang tinggal 1 (satu) sehingga untuk pelayanan jemput bola perekaman KTP-el ke pelosok desa-desa hanya dapat dilakukan pada hari-hari libur (sabtu dan minggu) agar tidak mengganggu pelayanan pada hari kerja, sehingga diperlukan tambahan alat perekaman KTP-el yang baru sebanyak 2 (dua) set Kab. Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir karena memudahkan pelaksanaan jemput bola Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 14 Unit 221.531.250 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih banyak ditemukan Produk UMKM yang secara kemasan tidak berlebel dan tidak mencantumkan Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Bisa dilaksanakan di Kab/Kota sudah terakomodir dengan adanya aplikasi TABE di tahun anggaran 2024 usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 131 01-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Peralatan Cetak KTP-el (printer KTP-el dan KIA) yang dimiliki dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten barito selatan sangat terbatas dan tinggal 1 (unit) disebabkan adanya peralatan rusak berat karena sudah usang dan dibutuhkan tambahan printer yang baru untuk mengganti yang rusak dengan keperluan minimal 2 (dua) unit Kab. Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 124.800.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 286 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 132 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Dalam manajemen keuangan masih banyak UMKM yang tidak bisa membedakan antara keuntungan modal dan cara mengatur agar usahanya tetap berjalan Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Bisa dilaksanakan di Kab/Kota akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 133 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Banyak ditemukan packing produk yang tidak sesuai dengan kandungan isi produknya, sehingga sering ditemukan produk tidak aman dan menyebabkan produk rusak. Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 134 01-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Personal Komputer untuk Operasional SIAK yang dimiliki Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten barito selatan saat ini sangat terbatas (kurang), yang disebabkan kerusakan dan usang dari pengadaan tahun 2012, 2016, 2018 dan diperlukan tambahan baru sebanyak 2 (dua) unit. Kab. Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir karena perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 34.800.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 135 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota 5.Masih bayak pelaku UMKM yang tidak memiliki media soaial atau katalog produknya , kebanyakan masih menjual produk secara langsung dipasar, sehingga sulit untuk interaksi dan membuat konten disosial media Kab. Murung Raya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran sudah terakomodir dengan adanya aplikasi TABE di tahun anggaran 2024 usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi IV - 287 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 136 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan dan Pengendalian bencana sehingga masih rendahnya Kesiap siagaan dalam menanggulangi Bencana dilapangan Kab. Murung Raya Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov. Kalteng - Perlu adanya penjelasan apa jenis sarana yang diusulkan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 1.500.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 137 01-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Jumlah penduduk usia 15+ tahun yang sudah melakukan perekaman KTP-el untuk diterbitkan KTP-el kabupaten Barito Selatan setelah usia 17 tahun pada tahun 2025, sehingga diperlukan tambahan bahan cetak KTP-el (Ribbon dan Film Printer) sebanyak 20 Ribbon, 20 Film Printer Kab. Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 40 Unit 145.346.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya daya minat masyarakat akan pentingnya olah raga karna kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada Kab. Murung Raya Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 Unit 50.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 139 01-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Rusak Berat Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit Sepanjang 1,92 Km dengan Keperluan Dana RP. 38.000.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1,92 Km 20.000.000.000 Rekonstruksi Jalan IV - 288 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 140 01-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Untuk optimalisasi pelayanan kependudukan hingga ke desa dan kecamatan, diperlukan tambahan peralatan dan perlengkapan pendukung. Berikut terlampir proposal untuk sarana dan peralatan yang diperlukan Kab. Lamandau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 55 Unit 1.263.345.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 141 01-03-2024 SUPRATMO Kelurahan / Desa tidak layak Kab. Barito Selatan Dinas Kehutanan Dikembalika n - usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas
1.Apa yang diusulkan masih tidak jelas
2.Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas - - - - - - 142 01-03-2024 SUPRATMO Kelurahan / Desa Usulan Baru untuk Gedung SMA Kab. Barito Selatan Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Bukan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu 1 unit - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 143 01-03-2024 SUPRATMO Kelurahan / Desa Tidak Layak Kab. Barito Selatan Dinas Kehutanan Dikembalika n - usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas
1.Apa yang diusulkan masih tidak jelas
2.Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas - - - - - - 144 01-03-2024 SUPRATMO Kelurahan / Desa Pembuatan Baru Kab. Barito Selatan Dinas Kehutanan Dikembalika n - usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas
1.Apa yang diusulkan masih tidak jelas
2.Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas - - - - - - 145 01-03-2024 Kepala Desa Wungkur Nanakan Kelurahan / Desa AKSES JALAN MASIH KURANG MAKSIMAL Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 289 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 146 01-03-2024 SEPTHA Kelurahan / Desa rusak berat Jl. Pati Jaya Desa Talio Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung null - - - - Rehabilitasi Jalan 147 01-03-2024 SEPTHA Kelurahan / Desa rusak berat Jl. Singa Pamarat Desa Talio Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung null - - - - Rehabilitasi Jalan 148 01-03-2024 Kepala Desa Wungkur Nanakan Kelurahan / Desa Tidak maksimalnya akses jalan antar Desa Kab. Barito Timur - Validasi Mitra Bappeda - - - - - - - - 149 01-03-2024 Kepala Desa Wungkur Nanakan Kelurahan / Desa Alih fungsi lahan perkebunan karet menjadi perkebunan buah, dikarenakan penurunan hasil (diganti dengan Sawit unggul dan Kakao) Kab. Barito Timur Dinas Perkebunan Usulan disetujui -
1.Usulan masih belum jelas
2.Menyesuaikan dengan kewenangan SOPD Usulan Tidak spesifik, ambigu antara Komoditas Buah atau Komoditas Perkebunan Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 150 01-03-2024 Kepala Desa Wungkur Nanakan Kelurahan / Desa Tidak dimanfaatkannya jalur-jalur sungai yang ada di Desa, sehingga diusulan untuk membuatan KERAMBA Kab. Barito Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 290 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 151 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Bantuan Alat Tangkap ikan Ramah Lingkungan masih kurang dan realtif terbatas Kab. Murung Raya Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Bahan dan data dukung lengkap Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 152 01-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pertanian yang ada dikabupaten Murung Raya Kab. Murung Raya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 153 02-03-2024 Suparto Kelurahan / Desa Pengadaan Alat Pertanian Hendtrakctor SMK Tarung Riwut. Alat Praktek Kerja Siswa dalam menunjang peningkatan Ketahanan Pangan Desa Luwuk Kanan. Kab. Katingan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 154 02-03-2024 EMAN Kelurahan / Desa Pembangunan pagar keliling Kantor UPTD Desa Petak Bahandang Belum ada pagar keliling Kantor UPTD untuk keamanan fasilitas bangunan pemerintah. Kab. Katingan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - IV - 291 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 155 02-03-2024 EMAN Kelurahan / Desa Gedung Puskesmas Baru. Bangunan Gedung yang ada sekarang tidak sesuai dengan permenkes No 75 tahun
2014.terpisah dengan gedung rawat inap (dapat membahayakan saat transport pasien) Kab. Katingan - Pengajuan Usulan - - - - - - - - 156 04-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Untuk mengurangi tinkat pengangguran maka diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan. untuk memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan maka dipandang perlu untuk melakukan terhadap masyarakat dalam meningkatkan skill Kab. Murung Raya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran. Perlu ada penjelasan apa jenis pelatihan yang diusulkan 5 dari 6 kejuruan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Namun tidak semua dapat diakomodir. Anggaran menyesuaikan. Sementara: alat berat 150jt; tata rias/otomotif/las/lis trik 70jt Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 2 Paket 220.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 157 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ayam Kampung / Ayam Buras sebanyak 2.500 Ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2500 Ekor 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 158 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 60 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 30 Ekor 120.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 159 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 292 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 160 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Ternak Unggas Ayam sebanyak 2.000 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 Ekor 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 161 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokal, Babi dan Kambing Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 162 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Vaksinasi Rabies Gratis sebanyak 250 dosis Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 163 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 164 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 20 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 320.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 165 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 100 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 320.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 293 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 166 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 50 pasang Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 167 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ayam sebanyak 500 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 Ekor 80.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 168 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Mentok sebanyak 500 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 Ekor 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 169 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 100 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 100 Ekor 160.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 170 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 171 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Bebek sebanyak 500 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 500 Ekor 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 294 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 172 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bantuan Pakan Ternak Unggas Ayam dan Bebek sebanyak 10 ton Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 173 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokal sebanyak 80 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 174 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Babi sebanyak 200 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 175 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Kambing sebanyak 50 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 176 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 50 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 320.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 177 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Kambing Etawa sebanyak 500 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 295 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 178 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Bebek Peking sebanyak 1.000 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1000 Ekor 200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 179 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 1.000 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 320.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 180 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibnit Sapi sebanyak 60 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Ekor 160.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 181 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 25 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 25 Ekor 75.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 182 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Unggas sebanyak 18.000 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1000 Ekor 160.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 183 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Babi sebanyak 85 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 296 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 184 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 32 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 20 Ekor 3.200.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 185 04-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bantuan Peternakan 1.035 ekor Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Usulan kegiatan bisa lebih detail (bantuan peternakan apa ?) Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1000 Ekor 160.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 186 04-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlengkapan jalan berupa rambu-rambu dan PJU masih minim, sehingga diperlukan perlengkapan jalan dan PJU di beberapa titik pada Jalan Yos Sudarso Desa Kujan (proposal terlampir) untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kab. Lamandau Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 16 Unit 432.500.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 187 04-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota PSU pada kawasan permukiman rumah tidak layak huni belum dapat ditingkatkan secara optimal dengan menggunakan APBD Kabupaten. Sehingga Pemkab. Lamandau mengusulkan Peningkatan Jalan Lingkungan pada 5 (lima) lokasi jalan lingkungan (proposal terlampir). Kab. Lamandau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 297 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 188 04-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota RTLH di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik masih cukup banyak yaitu 25 rumah (proposal terlampir). Sehingga Pemkab Lamandau mengajukan permohonan untuk bantuan RTLH sesuai dengan proposal. Kab. Lamandau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 25 Unit 750.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 189 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pemberian Nutrisi Tambahan untuk Posyandu Kab. Barito Utara Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Mohon agar dapat dijelaskan lebih detail terkait lokasi pelaksanaan , detail pemberian nutrisi, nilai usulan. Direkomend asikan penjelasan terperinci menggunaka n proposal yang di ajukan Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya - - - - - - 190 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kab. Barito Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kurang spesifikasi dan Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 191 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Sarana berupa alat pengolahan hasil ikan serta kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk para pelaku usaha pengolahan perikanan Kab. Barito Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar IV - 298 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 192 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan untuk pembentukan pengolah dan pemasaran untuk mendaftarkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) serta kegiatyan sosialisasi untuk para pelaku UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Kab. Barito Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 193 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan/Peningkat an Jalan dalam Kota Muara Teweh (Jl. Tamban Sari RT. 30 Wonorejo) Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 194 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan/Peningkat an Jalan dalam Kota Muara Teweh (Jl. Persemaian I Kelurahan Lanjas) Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 195 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan/Peningkat an Jalan Solai (Jl. Desa Sikan-Desa Pandran Permai) Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 196 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Drainase Jl. Tamban Sari RT. 30 Wonorejo Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 197 04-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Drainase Jl. Persemaian I Kelurahan Lanjas Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 299 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 198 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Batuah Kec. Seranau Sebanyak 292 Unit Rp. 4.088.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 87,6 m3/hari 4.088.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 199 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Hanjalipan Kec. Kota Besi Sebanyak 223 Unit Rp. 3.345.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 66,9 m3/hari 3.345.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 200 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Kandan Kec. Kota Besi Sebanyak 262 Unit Rp. 3.930.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 78,6 m3/hari 3.930.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 201 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Tinggi nya Idle Kapasitas Spam Ikk Kota Sampit, Sehingga Perlu penambahan Jaringan Distribusi dan SR untuk mengurangi idle kapasity SPAM Ikk Kota Sampit. Rp 10.000.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 10.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 202 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Tinggi nya Idle Kapasitas Spam Ikk Kota Sampit, Sehingga Perlu penambahan Jaringan Distribusi dan SR untuk mengurangi idle kapasity SPAM Ikk Kota Sampit. Rp 5.000.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 5.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 300 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 203 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Desa Samuda Besar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 204 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranaudengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan di akomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 205 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Desa Bapinang Hilir Kecamatan Pulau Hanaut Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 301 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 206 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Sei Ijum Raya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 207 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamangdengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 208 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Kepatuhan Koperasi dan Aparatur Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Dana Alokasi Rp 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Bisa dilaksanakan di Kab/Kota diterima dengan menyesuaikan anggaran APBD Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi IV - 302 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 209 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan perbengkelan dan bantuan alat sebanyak 4 kelompok Dana Alokasi Rp 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Tidak ada proposal. Agar melengkapi proposal disertai data : profil kelompok IKM penerima bantuan alat, spesifikasi peralatan yg diusulkan. menyesuaikan anggaran - - - - - - 210 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan petukangan dan bantuan alat sebanyak 4 kelompok Dana Alokasi Rp 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Tidak ada proposal. Agar segera melengkapi proposal disertai data pendukung : profil kelompok IKM penerima bantuan peralatan, spesifikasi alat yang diusulkan.
1.Lengkapi data dukung seperti profosal
2.menyesuaikan anggaran - - - - - - 211 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan menjahit dan bantuan alat sebanyak 20 unit Dana Alokasi Rp 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Tidak ada proposal. Agar segera melengkapi proposal disertai data pendukung : profil kelompok IKM penerima bantuan peralatan, spesifikasi alat yang diusulkan.
1.Lengkapi data dukung seperti profosal
2.menyesuaikan anggaran - - - - - - IV - 303 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 212 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya penguatan kelembagaan BUMDesa melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi pengelola BUMDesa dan aparatur desa serta masyarakat / pelaku usaha di desa. Pelaksanaan di 22 Desa Pada 4 Kecamatan, Rp. 100.000.000; Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, Anggaran dan Tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 213 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi serta monev terhadap pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga. Pelaksanaan di 19 Desa pada 4 Kecamatan. Rp. 100.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, Anggaran dan Tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 kegiatan 100.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 214 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya penguatan kelembagaan Posyandu melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi Kader Posyandu Untuk 75 orang/15 Posyandu Rp. 112.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, tetapi kegiatan dilaksanakan untuk 14 kab/kota Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 75 Orang 112.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 215 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Untuk 168 orang Rp. 252.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 168 Orang 252.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat IV - 304 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 216 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya penguatan kelembagaan Posyandu melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi anggota Pokjanal Posyandu Untuk 50 orang Rp. 75.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, tetapi kegiatan dilaksanakan untuk 14 kab/kota Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 50 Orang 75.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 217 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota pembangunan lab kimia 1 Ruang SMAN 1 Kota Besi Rp. 250.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Verifikasi TAPD ada Perbaikan
1.Data dukung perlu dilengkapi
2.Menyeauaikan anggaran Usulan akan diproses melalui usulan DAK Akan diseuaikan dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan Rentra PD 1 Ruang 500.000.000 Pembangunan Ruang Laboratorium 218 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah 200 Meter Rp 200.000.000 SMKN 3 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 1.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 219 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar sekolah SLBN 2 Sampit 100 Meter Rp. 100.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 220 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Ruang Guru SMAN 1 Antang Kalang 1 Unit Rp, 400.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 450.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 221 04-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Toilet/Jamban SMAN 1 Antang Kalang 5 Unit Rp. 250.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 305 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 222 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Perkuatan Tebing di Desa Bahu Palawa Kecamatan Kahayan Tengah 500 meter Rp. 5.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 223 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Perkuatan Tebing di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir 300 meter Rp. 3.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 224 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp. 2.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum - - - - - - 225 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp. 1.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum - - - - - - 226 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp.1.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum - - - - - - 227 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota DED Drainase utama kota Pulang Pisau di Kecamatan Kahayan Hilir 1 Paket Rp. 800.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Pending dan perlu konfirmasi dari pihak kabupaten untuk status kewenangan jalan. - - - - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 228 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 20 Km Rp. 30.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - 20 Km 30.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 229 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 20 Km Rp. 30.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum - - - - - - 230 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 10 Km Rp. 10.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - 10 Km 10.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 231 05-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 10 Km Rp. 10.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum - - - - - - IV - 306 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 232 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Stabilitas barang dan kebutuhan Pokok (Pasar Murah/ Penyeimbang) (20.500 Paket Rp 3.075.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pasar Murah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Barito Timur Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 150.000.000 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 233 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pangan B2SA, dan kurangnya peran BUMDES sebagai Penyedia Pangan B2SA untuk meningkatkan pemahaman dan penurunan stunting maka diadakan keg. Desa B2SA (Beragam, Bewrgizi, Seimbang dan Aman) sebanyak 10 Desa @Rp 75.000.000 = Rp 750.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Lokasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 234 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pengolahan bahan pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan aman dengan komposisi gizi yang seimbang, dan masih banyak anak-anak sekolah jajan yang tidak sehat, untuk mengatasi hal tersebut keg. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan pada 10 Sekolah Dasar @Rp 50.000.000 = Rp 500.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran yang tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Lokasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 235 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Diduga masih ada Residu Pestisida pada Pangan Asal Tumbuhan untuk itu diperluakan Alat Sarana sebanyak 10 Paket @Rp 10.000.000 = Rp 100.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Bukan kewenangan Provinsi Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan menjadi kewenangan Provinsi, menjadi kewenangan kabupaten - 10 Paket - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan IV - 307 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 236 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan SDM Perkoperasian (100 Orang Rp 200.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran telah terakomodir di DAK Non Fisik tahun 2024 lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 200.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 237 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bantuan Press Plastik FR-880P Horizontal Segel pembungkus makanan (30 Unit Rp 59.850.000) Kab. Barito Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui -
1.Lengkapi data dukung seperti profosal
2.Menyesuaikan anggaran ditolak karena kewenangan kabupaten untuk usaha Mikro sesuai UU No.23 tahun 2014 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 59.850.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 238 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya modal petani untuk pengembangan kawasan buah naga seluas 5 Ha. Rp. 75.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - - Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 239 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya modal petani untuk pengembangan kawasan buah naga seluas 5 Ha. Rp. 75.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Data dukung lengkap Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 240 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana mesin pengurai sabut kelapa Cocopeat sebanyak 1 unit Rp. 54.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 241 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana mesin pengurai sabut kelapa Cocopeat sebanyak 1 unit Rp. 54.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya IV - 308 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 242 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Minimnya prasarana berupa bangunan pengering / Unit Pengering (Solar Dryer Dome) sebanyak 1 unit Rp. 165.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 243 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan UMKM ( 150 orang Rp 26.250.000) Kab. Barito Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran telah terakomodir di DAK Non Fisik tahun 2024 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 26.250.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 244 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Minimnya prasarana berupa bangunan pengering / Unit Pengering (Solar Dryer Dome) sebanyak 1 unit Rp. 165.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 245 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Sapi Jantan 2 ekor dan Betina 12 ekor Rp. 210.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 14 Ekor 210.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 246 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak kambing Jantan 5 ekor dan Betina 25 ekor Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 30 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 309 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 247 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras Jantan 50 ekor dan Betina 250 ekor Rp. 30.000.000,- Pakan Ayam 300 kg Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Propsal sudah ada Diakomodir Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 30.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 248 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat pencacah / Shreeder 1 unit dan alat pencampur / Mixer 1 unit Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 249 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Nitrogen Cair 300 Liter Rp. 24.000.000,- dan Straw 1000 Dosis Rp.20.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Vaksin Rabies 3000 Dosis Rp. 60.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 3000 Dosis 60.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 251 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Obat- obatan, Vitamin dan Obat Cacing Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e- proposal kementan (Aplikasi Bima) Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 252 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 310 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 253 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 254 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 - 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 255 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 256 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 257 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 UNIT 350.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 258 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Di Tolak, Karena Usulan sudah ada/Double Usulan dengan Lokasi yang Sama Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 311 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 259 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Di Tolak, Karena Usulan sudah ada/Double Usulan dengan Lokasi yang Sama Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 260 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 UNIT 350.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 261 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit Rp.175.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 UNIT 175.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 262 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 60.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 263 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dikembalika n Usulan kegiatan sama (lokasi, pagu, masalah, usulan) Kegiatan yang di usulkan ter double (masalah, lokasi, pagu) - - - - - - 264 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 60.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 312 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 265 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 1 unit Rp.200.000.000.- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal dan titik koordinat Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 266 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Normalisasi saluran primer dan sekunder sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur - Dikembalika n Usulan kegiatan ter double (masalah, usulan, lokasi dan pagu) - - - - - - - 267 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Normalisasi saluran primer dan sekunder sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur - Dikembalika n Usulan kegiatan ter double (masalah, usulan, lokasi dan pagu) - - - - - - - 268 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Adanya beberapa daerah rawan pangan berdasarkan peta FSVA perlu dilakukan intervensi dan untuk pemberdayaan masyarakat miskinmelalui usaha ekonomi produktif ayam buras sebanyak 2000 ekor Rp. 400.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan kegiatan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana, 1000 Ekor 400.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 269 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota LPM Rukun Sentosa belum memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Bukan kewenangan dari DKP Provinsi Usulan kegiatan merupakan kewenangan Kabupaten Kota - - - - - - 270 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota LPM Gemuk Sari I belum memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Bukan menjadi kewenangan DKP Provinsi Usulan kegiatan merupakan kewenangan Kabupaten Kota - - - - - - IV - 313 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 271 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Tidak adanya subsidi harga pada gerakan pangan murah yang telah dilaksanakan tidak memberikan perbedaan harga yang signifikan antara harga jual GPM dan pasar @Rp. 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat di lanjutkan apabila dana tersedia dan menyesuaikan Pagu anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 9 Kegiatan - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi 272 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban Kopersi sebesar Rp. 61.810.600 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 61.810.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 273 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban Kopersi sebesar Rp. 61.810.600 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 61.810.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 274 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mesin Giling dan Kemasan Kopi Bubuk Rp. 87.200.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Bantuan Peralatan Mesin Giling dan Kemasan Kopi Bubuk di Desa Bapinan Hulu, Kab. Kotawaringin Timur usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran 1 paket 87.200.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 275 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Buah- buahan se-Kec. Katingan Tengah sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar lebih detail (bibit buah apa) dan dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 276 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit padi sebanyak 1 ton Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 314 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 277 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit buah- buahan, hansprayer electrik dan herbisida sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 278 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit padi, jagung dan mesin perontok padi 10 unit sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 279 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 280 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 281 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Sosialisasi, Pembinaan dan Pembentukan KIM) 3 KIM Kab. Katingan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ditampung dalam APBD Provinsi jika anggaran mencukupi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 3 Kelompok Masyarakat - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 282 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat penggiling padi sebanyak 1 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 315 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 283 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit padi dan alat perontok padi (15 buah) sebanyak 2 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 284 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan penggilingan padi, benih padi, bibit buah-buahan dan handsprayer sebanyak 4 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 285 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin perontok padi dan penggilingan tepung sebanyak 2 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Paket 60.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 286 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota pengadaan bibit buah- buahan sebanyak 10.000 pohon Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 287 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat perontok padi sebanyak 1 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 288 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat perontok padi sebanyak 5 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 UNIT 65.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 316 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 289 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin panen padi sebanyak 5 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 UNIT 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 290 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin pengolah pupuk organik sebanyak 10 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 291 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 292 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Combine Harvester sebanyak 1 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 45.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 293 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit petai dan jengkol sebanyak 10.000 bibit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5000 Batang 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 294 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan mesin penggiling padi sebanyak 2 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 200.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 317 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 295 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit petai dan mangga sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 296 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit buah mangga, rambutan dan petai sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 297 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan bibit rambutan dan mangga sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 298 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Cultivator sebanyak 1 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 25.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 299 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Hand sprayer elektrik sebanyak 20 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 20.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 300 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Hand traktor sebanyak 4 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 75.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 318 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 301 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Hand sprayer electrik sebanyak 27 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 20.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 302 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Hand sprayer electrik sebanyak 20 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 20.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 303 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Hand sprayer electrik sebanyak 15 unit Kab. Katingan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 20.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 304 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Kegiatan Rumah Pangan sebanyak 1 paket Kab. Katingan Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomenda sikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya - - - - - - IV - 319 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 305 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Kegiatan go to school sebanyak 2 sekolah Kab. Katingan Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomenda sikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya - - - - - - 306 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Pupuk Sawit sebanyak 100 ton Kab. Katingan Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan Terlalu Besar, dikembalikan ke Kabupaten - - Kg - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 307 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Pupuk Sawit sebanyak 5 ton Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - kg - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 308 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 320 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 309 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 310 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 311 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 29.800 bibit Kab. Katingan Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Usulan terlalu besar, dikembalikan ke Kabupaten - - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 312 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 4.000 pohon Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 313 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 300 pohon Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 321 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 314 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 10.000 pohon Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 315 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit untuk 8 kelompok Kab. Katingan Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 316 05-03-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 1.000.000 pohon Kab. Katingan Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal Usulan Terlalu Besar, dikembalikan Ke Kabupaten - - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 317 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (100 unit Rp 200.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 100 unit 350.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi IV - 322 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 318 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar ( 80 unit Rp 160.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 80 Unit 280.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 319 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar ( 80 unit Rp 160.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 80 Unit 280.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 320 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar ( 80 unit Rp 160.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 80 Unit 280.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi IV - 323 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 321 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar ( 90 unit Rp 180.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 90 Unit 315.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 322 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Rambu Lalu Lintas jalan - Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan ( 2 unit Rp 20.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 2 Unit 45.282.590 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 323 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ( 1 Paket Rp 7.873.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kehutanan Verifikasi Perangkat Daerah - Usulan Merupakan wewenang Dinas lingkungan hidup sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - 1 paket - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 324 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca ( 1 Dokumen Rp 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Dokumen 20.000.000 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 325 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembinaan ke Desa- Desa Proklim, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah ( 1 Desa Rp 50.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - - Menyesuaikan anggaran - Diperjelas (spesifik) usulan kegiatan yang akan dilakukan Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail dengan menyesuaikan anggaran 1 Paket 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim IV - 324 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 326 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembinaan ke Desa- Desa Proklim, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah ( 1 Desa Rp 50.000.000 ) Kab. Barito Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran - Diperjelas (spesifik) usulan kegiatan yang akan dilakukan Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail dengan menyesuaikan anggaran 1 Paket 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 327 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ( 1 Paket Rp 1.279.024.712 ) Kab. Barito Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas lingkungan hidup Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Paket 1.279.024.172 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 328 05-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan ( 1 Paket Rp 10.530.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Paket 10.530.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 329 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota rehabilitasi ruang kelas 3 Ruang SMAN 1 Kota Besi Rp 450.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 330 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Peralatan TIK 15 Unit MAN 1 Kota Besi Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 15 Unit 225.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 331 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembanguan Unit Sekolah Baru 1 USB Rp. 1.500.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Terkait Usulan Unit Sekolah Baru memerlukan studi kelayakan dulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta telah dilakukan study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 332 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Peralatan TIK 20 Unit SMAN 4 Sampit Rp. 200.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 200.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik IV - 325 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 333 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabot 2 Ruang SMAN 1 Cempaga Rp. 300.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 750.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 334 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SLBN 2 Sampit 1 Unit Rp 125.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 335 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Rumah Dinas Guru SMKN 1 Cempaga Hulu 3 Unit Rp. 375.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Ruang 1.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 336 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Praktik TIK Siswa SMKN 1 Cempaga Hulu 20 Set Rp. 315.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 20 Set 315.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 337 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Ruang Kelas Siswa SMAN 1 Antang Kalang 3 Ruang Rp. 400.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 800.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 338 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Dusun Utara karena sering Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 326 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 339 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Ruang Guru SMAS PGRI Pulau Hanaut 1 Unit Rp. 400.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 340 05-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rehabilitas ruang kelas beserta perabotnya SLBN 1 Sampit 3 Ruang Rp. 450.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 3 Ruang 450.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 341 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Gunung Bintang Awai karena seringnya Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 342 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Gunung Bintang Awai karena seringnya Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 343 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Karau Kuala karena sering Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 344 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Dusun Hilir karena sering Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 327 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 345 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Jenamas karena sering Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 346 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Perkuatan Tebing Jalan Karau karena sering Longsornya tebing sungai Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 347 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlu Penataan Sungai Tabuk dikarenakan Lokasi yang padat hunian penduduk Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 348 05-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Rumah Adat (Rumah Betang) Kecamatan Dusun Hilir karena Belum Tersedianya Rumah Adat yang layak Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 328 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 349 06-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kurangnya akses informasi kepada masyarakat luas, sehingga kesenjangan yang selama ini masih dirasakan masyarakat untuk memperoleh hak- haknya dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dari Pemerintah Daerah, bersama ini kami mohon bantuan sarana dan prasarana media luar ruangan berupa 1 ( satu ) unit Videotron ukuran 4 m x 8 m yang pendanaannya melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Kab. Barito Selatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ditampung dalam APBD Prov. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350 06-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jembatan Dan Dermaga Khusus Puskesmas Bangkuang Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 351 06-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Perkuatan Tebing Penahan Abrasi Tanah Longsor dengan volume 150m Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 352 06-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jembatan dengan volume 10 M Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 329 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 353 06-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jembatan Saranpanji dengan volume (100 M) Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 354 06-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pemeliharaan Drainase di Jl SMAN 1 RT.014 RW.004 Samuda Sepanjang 2000 m Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 355 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Alat Tangkap Ramah Lingkingan (Rengge). Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - bahan dan data dukung lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 356 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Alat Tangkap Ikan Serta Mesin dan Body Perahu Penangkapan Ikan. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 180.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui -
1.Dicek kembali, karena Proposal tahun 2016 Dapat dipertimbangkan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 357 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Sarana dan Prasarana Pendukung Berupa Mesin Diesel 26 Hp Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Dicek kembali karena Proposal tahun 2021 Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 330 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 358 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Alat Tangkap Ikan Serta Mesin dan Body Perahu Penangkapan Ikan. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dicek kembali karena Proposal tahun 2021 Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 359 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Rempa) Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp.200.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dicek kembali karena Proposal tahun 2021 Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 360 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan pengadaaan sarana penunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa benih ikan dengan pagu dana sebesar Rp. 400.000.000 Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dilengkapi dengan data dukung yang lengkap seperti proposal dan lainnya Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 361 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan pembangunan prasarana budidaya ikan untuk menunjang usaha budidaya ikan masyarkat berupa Pembuatan Kolam sebanyak 28 Unit dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000 Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 331 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 362 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan pembangunan prasarana budidaya ikan untuk menunjang usaha budidaya ikan masyarkat berupa Pembuatan Kolam Karamba 33 unit dengan pagu dana sebesar Rp. 600.000.000,-. Kab. Pulang Pisau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 363 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan peningkatan kualitas rumah warga masyarakat berpenghasilan rendah / pra sejahtra total anggaran Sebanyak Rp 3.025.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 364 06-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Kurangnya dukungan PSU pada Kawasan Permukiman untuk mendukung Permukiman yang layak dengan total Rp. 5.883.939.600 ,- Kab. Pulang Pisau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 365 07-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 366 07-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 367 07-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 332 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 368 07-03-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 369 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Tidak Tersedianya obat- obatan ODGJ (1 paket) Kab. Sukamara RSJ Kalawa Atei Usulan disetujui - -Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran null Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 25.000.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 370 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya kunjungan Dokter Spesialis Jiwa RSj Kalawei Atei (2 kali) Kab. Sukamara RSJ Kalawa Atei Usulan disetujui - -Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran Usulan ini dialihkan ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 40.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 371 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya Peralatan/APD Tenaga Kesehatan untuk bencana daerah (perahu karet, sepatu, rompi, alat kesehatan dan obat- obatan) karena merupakan kewenangan SPM Provinsi (5 paket) Kab. Sukamara Dinas Kesehatan Usulan disetujui - -Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran Usulan ini diakomodir utk APD dan perahu karet, mohon untuk melengkapi data dukung berupa rincian APD, ukuran, dll direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 5 paket 150.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 372 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya mobil patroli dalam rangka kegiatan patroli dan yustisi kebencanaan (1 unit) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 700.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 373 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya Mobil Komodo KD250 X Damkar pada saat penanganan kebencanaan karhutla (1 unit ) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 700.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 333 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 374 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya alat mini steker Alat Penembak Api (5 unit) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 5 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 375 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Kurangnya sarana dan prasarana selang kebakaran 1,5 Inc 30 meter (5 buah) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 5 Buah 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 376 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Kurangnya sarana dan prasarana kebakaran berupa mesin pompa apung selang 1,5 inch (2 buah) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Buah 300.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 334 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 377 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya mesin jinjing pemadam kebakaran GXH 50 (3 buah) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 3 Buah 150.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 378 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pelatihan pengendalian bahaya kebakaran (1 kegiatan) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja BPB-PK Prov Kalteng memfasilitasi peningkatan kapasitas TRC kabupaten/ Kota secara bertahap setiap tahun dengan kouta yang ditentukan untuk setiap kabupaten kota sehingga tidak ada anggaran khusus untuk memfasilitasi satu kabupaten/ Kota. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 379 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Sosialisasi pengurangan resiko bencana (1 kegiatan) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pelaksanaan utama dilakukan langsung oleh Kab/Kota, Provinsi hanya bersifat pendukung dan peningkatan SDM dalam memberikan pembekalan, monitoring dan evaluasi. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) IV - 335 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 380 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya bimbingan teknis kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten (1 kegiatan) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja
1.TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana
2.Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek
3.TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3 Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 381 07-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya pelatihan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Pasca Bencana Kabupaten (1 kegiatan) Kab. Sukamara Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja
1.TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana
2.Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek
3.TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3 Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 382 07-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Kurang optimalnya pengembangan sektor perikanan sehingga memerlukan banatuan peralatan penangkapan ikan sebanyak 1 paket Kab. Lamandau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar dicek dan diproses kelengkapan data dukungnya Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 336 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 383 07-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pengembangan sektor perikanan belum optimal, sehingga memerlukan Bantuan Alat dan Mesin Pembuatan Pakan Ikan sebanyak 4 unit untuk 4 desa Kab. Lamandau Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar dicek dan diproses data dukungnya Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 384 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sarana pertanian yang masih terbatas, sehingga diusulkan Bantuan Hand Sprayer guna mendukung Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebanyak 40 unit untuk 2 (dua) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 20.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 385 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sarana pertanian yang masih terbatas, sehingga diusulkan Bantuan Cultivator sebanyak 9 unit untuk 9 (sembilan) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 Unit 125.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 386 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Tanaman Buah Mangga sebanyak 1.500 pohon untuk 3 (tiga) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1500 Batang 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 387 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Buah Lengkeng sebanyak 1.000 pohon untuk 2 (dua) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1000 Batang 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 337 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 388 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Tanaman Buah Durian sebanyak 1.000 pohon untuk 2 (dua) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1000 Batang 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 389 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masyarakat lokal memiliki kecenderungan ternak Babi, Untuk optimalisasi sektor peternakan diperlukan bibit/benih ternak berupa babi batam sebanyak 100 ekor yang direncanakan untuk diberikan kepada kelompok tani di 5 (lima) desa/kelurahan Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 60 Ekor 180.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 390 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masyarakat ex transmigran preferensi dalam ternak berupa kambing, Untuk optimalisasi sektor peternakan diperlukan bibit/benih ternak berupa kambing sebanyak 75 ekor yang direncanakan untuk diberikan kepada kelompok tani di 3 (tiga) desa Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Proposal berupa KAK sudah ada Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 50 Ekor 150.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 391 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman lada sebanyak 1.600 pohon. Kab. Lamandau Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 338 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 392 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman kakao sebanyak 1.300 pohon. Kab. Lamandau Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 393 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman kelapa hibrida sebanyak 320 pohon. Kab. Lamandau Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 394 08-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman sawit sebanyak 4.200 pohon. Kab. Lamandau Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 395 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Tempat Penjemuran Ikan Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (3 paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dibatalkan Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 396 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kurangnya pelatihan K3 terhadap masyrakat kabupaten barito selatan Kab. Barito Selatan - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 339 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 397 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Cool Box Ikan Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (104 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 398 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota diperlukan nya Sosialisasi UMK untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angka Kerja masyrakat kabupaten barito selatan Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans. Agar jangan menggunakan bahasa singkatan untuk UMK yang mungkin kepanjangannya Upah Minimum Kabupaten. Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 100.000.000 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 399 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT 2 (700 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 400 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota diperlukannya Bimtek Struktur dan Skala Upah untuk masyarakat kabupaten barito selatan Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota. - - - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 401 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adaya Keranjang/Troy Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (100 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distri busi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi IV - 340 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 402 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sukamara, Diperlukan Kegiatan Pelatihan Tata Rias (Make Up Artist Comercial/MUA). (1 Kegiatan) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 80.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 403 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan lingkungan desa Sekunigan Baru Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 404 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Pengadaan Penerangan Jalan Umum Kawasan Perumahan / Permukiman pada 17 lokasi di Kabupaten Sukamara Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 405 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Sosialisasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota. - - - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 406 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Diperlukannya pelatihan untuk Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans. Jenis pelatihan yang diusulkan belum tersirat 7 dari 9 kejuruan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Sementara: otomotif/las/listrik/ processing/kompute r, menjahit @60jt Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 2 Paket 120.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 407 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Pempaning Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 341 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 408 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatkan jalan poros SP.3 Sungai Baru Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.3 Sungai Baru, Diperlukan Pembuatan Jalan Masuk SP.3 Sungai Baru Sebelah Barat. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 409 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Penimbunan jembatan jl.arah balai riam (1Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 410 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan poros SP.3 Sungai Baru Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.3 Sungai Baru, Diperlukan Pembuatan Doble Box Culvert SP.3 Sungai Baru. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 411 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Jihing - Air Dua Kec. Balai Riam (1Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 412 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Pembuatan Jalan Lingkungan Ds. Jihing - Petarikan Ds. Jihing Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 342 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 413 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan - jalan Provinsi di Kabupaten Sukamara sehingga diperlukan Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (Uk. 90 x 90 cm) (150 buah) Kab. Sukamara Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 150 unit 525.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 414 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Masuk menuju SDT bisa Fungsional dan memperlancar mobilisasi Pembangunan SDT 90 KK, Diperlukan Penimbunan Jalan Masuk Menuju Jalan SDT 90 KK. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 415 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Bangun Jaya (1,8 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 416 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. KH. Ali Afifi RT 01 ke RT 07, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 343 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 417 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Permintaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dan Zebra Cross (30.000 meter ) Kab. Sukamara Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 30000 M' 1.500.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 418 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya RPPJ di lokasi tersebut sehingga perlu pemintaan Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Uk. 120 x 180 cm (13 buah) Kab. Sukamara Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 13 Unit 283.400.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 419 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pengembangan budidaya perikanan Unggulan Kawasan Transmigrasi. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 30.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 344 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 420 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Masih terbatasnya deliniator yang terpasang perlu permintaan Pengadaan & Pemasang Patok Tikungan Pipa Besi (Deliniator) (250 buah ) Kab. Sukamara Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 250 Unit 412.750.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 421 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Penggilingan Ikan Kelompok Nelayan Rt. 06 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (14 Unit) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 422 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 4 RT 01 keRT 06, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 423 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 2 RT 11 ke RT 07, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 424 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Lestari Jaya (Jl. Pasir Panjang RT. 02 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 425 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 5 RT 12, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 345 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 426 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Agar Jalan Masuk menuju SDT bisa Fungsional dan memperlancar mobilisasi Pembangunan SDT 90 KK, Diperlukan Peningkatan Jalan Masuk SDT. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 427 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedia ZOSS dilokasi tersebut sehingga perlu bantuan Pembuatan ZOSS SMA 1 Pantai Lunci dan SDN 1 Desa Sungai Damar (2 paket ) Kab. Sukamara Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 2 Lokasi 841.318.000 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 428 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek I RT 2 ke RT 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 429 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Agar Tertatanya halaman Balai Pertemuan SP.1 Pulau Nibung yang bersih aman dan indah sebagai wadah pertemuan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Penataan Halaman Balai Pertemuan SP. 1 Pulau Nibung. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 430 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Anggrek I RT 2 ke RT 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 346 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 431 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Langsat I RT 1 keRT 17, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 432 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Kurangnya akses yang aman menuju Lahan Pekarangan (LP) RTJK Transmigran, Diperlukan Pembangunan Jembatan Titian Depan rumah 55 KK. (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 433 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 434 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Putri Mandiri (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 435 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bengkoang RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 436 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Citra Bahari (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar IV - 347 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 437 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Pembuatan Jalan Lingkungan Samping Sahidul RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 438 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Putri Harapan (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 439 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jago RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 440 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Cempaka (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distri busi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 441 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Pengemasannya bagi warga UPT SP.1 Pulau Nibung. (1 Kegiatan) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Pelatihan pada Kawasan Transmigrasi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas SDM. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 150.000.000 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 442 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Papuyu RT 5, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 348 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 443 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembangunan Breakwater Pantai Sebelah Barat Rt. 02 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 444 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jetty Muara Saluran Pembuang Ke Laut Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 445 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jalan Inspeksi DIR Kuala Jelai (1Paket) Kab. Sukamara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 500 m 10.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 446 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pengembangan budidaya perikanan darat bagi warga transmigrasi UPT SP.1 Pulau Nibung. (1 Kegiatan) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan. Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 447 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan lingkungan Gg Binjau di Jalan Matnur RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (200 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 448 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota pembuatan jembatan titian DIR Basarang RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 349 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 449 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan H. Matnur RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 450 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota peningkatan Jalan Lingkungan Gg Mandiri RT 12, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 451 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Petai RT 12, Mendawai, Kec. Sukamar (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 452 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jalan lingkugnan Gang Nyatuh RT 12, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 453 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembuatan Jalan Lingkungan Belabar RT 13, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 454 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 Nibung Terjun Kec .Permata Kecubung (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 455 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 456 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 dan RT 5 Natai Kondang Kec .Permata Kecubung (1.000 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 457 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 350 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 458 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 459 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 ke RT 3 Ds. Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci (11,25 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 460 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Imanuddin Ds.Sungai Baru Kec. Jelai (1.000 meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 461 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Ds.Sungai Baru Kec. Jelai (1.000 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 462 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Ds.Sungai Baru Kec. Jelai (3.000 meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 463 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Ds.Sungai Baru Kec. Jelai (3.000 meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 464 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Peningkatan JalanLingkugnan Jl. Sukarman Al Gani, Pulau Nibung Kec. Jelai (600 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 465 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 466 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 351 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 467 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT 2 (700 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 468 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Ds. Sekuningan Baru RT. 1 ke RT. 7 RT.10 ke RT 12 (1 Paket) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 469 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 470 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 471 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 472 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 473 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 474 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 475 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 476 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Peningkatan Jalan Tambak Rt. 3, 4 dan RT, 5 Ds. Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci (600 Meter) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 352 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 477 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 478 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan tempat penjemuran ikan, penggilingan ikan, Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Mitra Usaha (Jl.Husin Hamzah RT.05 Kel Kuala Jelai) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 479 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 480 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Cabe Rawit ( Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai ) 1 Paket Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 481 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 353 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 482 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Kapal Penangkap Ikan Lebih Kecil dari 3 GT Beserta Mesin Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Sungai Damar (6 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 483 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 484 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 485 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Bengkel Nelayan di Kel. Jelai (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dikembalika n Di luar urusan ketenagakerj aan dan ketransmigra sian. Ajukan kembali ke dinas lain. Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga kerja Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain. - - - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 486 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Jalan Produksi Nelayan (Penataan Kampung Nelayan) di Desa Sungai Cabang Barat (4 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Perumahan Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 487 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 354 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 488 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belu adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Tabuk (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dikembalika n Di luar urusan ketenagakerj aan dan ketransmigra sian. Ajukan kembali ke dinas lain. Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain. - - - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 489 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Cabang Barat (2 Paket) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dikembalika n Di luar urusan ketenagakerj aan dan ketransmigra sian. Ajukan kembali ke dinas lain. Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain. - - - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 490 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Damar (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dikembalika n Di luar urusan ketenagakerj aan dan ketransmigra sian. Ajukan kembali ke dinas lain. Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain. - - - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 491 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 492 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Desa Sungai Damar (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 493 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Jaringan Infrastruktur Jalan Permukiman masih Belum Fungsional Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 355 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 494 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Kel. Jelai (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 495 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 496 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Desa Sungai Cabang Barat (2 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 497 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan Cool Storage di Desa Sungai Tabuk (mendukung kampung nelayan maju) 1 Paket Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 498 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 499 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 356 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 500 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 501 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 502 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 503 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 504 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 357 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 505 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 506 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 507 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 508 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 509 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 358 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 510 08-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah Kab. Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 511 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Hand Traktor Rd 2 Rotary (prapanen) (UPJA Desa Sungai Pasir dan UPJA Desa Pulau Nibung) (15 Unit) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 3 Unit 105.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 512 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Comben Harvester Kecil (Yanmar YH 150 ) (pasca panen) (UPJA Desa Sungai Pasir dan UPJA Desa Pulau Nibung) (4 Unit) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 250.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 513 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedia anggaran Ibu hamil dan anak stunting dari keluarga miskin, Diperlukan Bantuan Pengadaan paket makanan dan atau minuman. (50 Paket) Kab. Sukamara Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH atau BPNT direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 20.000.000 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 514 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota PC yang digunakan saat ini lelet/lambat louding membuka aplikasi SIAK, Diperlukan Bantuan PC All In One Memori 16 Gb. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 515 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Karena Laptop dalam Keadaan Rusak, Maka Diperlukan Bantuan Laptop ram 16 Gb. (3 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 359 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 516 08-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Kabel LAN Tidak Ada, Diperlukan Bantuan Kabel LAN. (1 Rol) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 517 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi 1 Kegiatan Rp. 200.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Jenis usulan sosialisasi agar bisa diperjelas apakah terkait dokumen kependudukan Diakomodir, untuk pemahaman kepada stakeholder akan pentingnya kepemilikan dokumen dan data kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Laporan 200.000.000 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 518 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk pembuatan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama Rp. Rp. 26.500.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 100.000.000 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 519 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya sosialisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan Rp. 30.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota. - - - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 520 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kurangnya Sosialisasi UMK di perusahaan dan kurangnya perusahaan yang belum melaksanan Upah Minimum Kabupaten Rp. 50.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota. - - - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 521 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Rendahnya Pembekalan Pendidikan Bagi Tenaga kerja Mandiri dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rp. 200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang 200.000.000 Perluasan Kesempatan Kerja IV - 360 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 522 09-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Terbatasnya pelatihan teknisi sepeda motor RP. 75.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 75.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 523 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Power Treser Multiguna (pasca panen) (Desa Sungai Pasir, Desa Pulau Nibung, Desa Sungai Cabang Barat, Desa Sungai Bundung, Desa Sungai Baru) (20 Unit) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 524 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Ayam Buras dan Pakan untuk Masyarakat (Poktan) (5 Paket) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 525 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Benih Jagung Pipil (900 Kg) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 526 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 527 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 528 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Aalpukat (500 Batang) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 529 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 361 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 530 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Insektisida (300 Liter) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 300 Liter 100.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 531 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Fungisida (30 Kg) Kab. Sukamara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 30 Kg 75.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 532 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Rehab Anjungan Pantai Anugerah (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 250.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 533 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Menara Pandang di Pantai Anugerah (1 Buah) Kab. Sukamara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 500.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 534 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Warung Kuliner di Pantai Anugerah (10 Pintu) Kab. Sukamara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 250.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 535 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Penyusunan Dokumen KEHATI (1 Dokumen) Kab. Sukamara Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Dokumen 1.100.000.000 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IV - 362 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 536 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Obeng, karena Alat Tidak Ada. (1 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 537 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Tang, Karena Alat Tidak Ada. (1 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 538 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Router, Karena Router yang ada Rusak. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 539 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Card Reader, Karena Alat Rusak. (4 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 540 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Printer Epson L14150 Print A3+ Scan Copy F4 Legal, Karena Alat Tidak Ada. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 541 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Printer ID Card Evolis Promacy, Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 542 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan EVOLIS RIBBON KTP EL AVANSIA RT4F010P00308. (10 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 363 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 543 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Alat PITA EVOLIS KIA / PITA EVOLIS R5FP03008 / PITA EVOLIS PN R5FP03008 YCMKO 200 Image / PITA EVOLIS PRIMACY R5FP00308. (10 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 544 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan AC (AIR CONDITIONER), Karena AC Belum ada. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 545 09-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan STAVOL SVC 1000 N, Karena Stavol Tidak Ada. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 546 09-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rambu-rambu lalu lintas sebanyak 64 buah, ramburambu petunjuk 4 buah, marka Zoss 2 titik, dan Perbaikan Apil (Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas) 1 buah dengan total pagu anggaran Rp, 150.000.000, Kab. Pulang Pisau - Dibatalkan - - - - - - - - 547 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha volume 2000 NIB (Pagu Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Bisa dilaksanakan di Kab/Kota sudah terakomodir di tahun anggaran 2024 kegiatan Sosialisasi NIB bagi pelaku usaha Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 200.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 364 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 548 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan UMKM dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Pelatihan/Pendampingan volume 100 PUMK (Pagu Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Kewenangan Kab/Kota akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 150.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 549 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan kepada UMKM volume 2 Tenaga Pendamping UMKM (Rp. 69.600.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 69.600.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 550 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan penerbitan Seritikat Halal, Sertifikat Merek, BPOM volume 500 sertifikat (Rp. 75.000.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran telah terakomodir di APBD tahun 2024 Lengkapi data dukung :e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 75.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 551 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan Kewirausahaan volume 300 PUMKM (Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 500.000.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi IV - 365 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 552 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Kelautan dan Perikanan (Frozen Food dan Pangan Kalengan) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Kelautan dan Perikanan (Frozen Food dan Pangan Kalengan) (3 hari) Lengkapi data dukung :e proposal 30 orang 120.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 553 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Pertanian dan Perkebunan (Pisang, Aren dan Kopi) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Pangan Hasil Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Seruyan Lengkapi data dukung " e proposal 30 peserta 85.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 554 09-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pengplahan Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dan Potensi dan Potensi Daerah (Makanan Ringan) volume 20 Orang (Rp. 75.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Potensial di Kabupaten Seruyan Lengkapi data dukung : e proposal 20 peserta 75.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 555 10-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian volume 120 Orang (Rp. 240.000.000) Kab. Seruyan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 240.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 556 10-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pasar Murah Bersubsidi volume 10.000.000 Paket (Rp. 1.500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pasar Murah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Seruyan Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 150.000.000 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 557 10-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pengolahan Kerajinan Tangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dan Potensi dan Potensi Daerah (Purun, Sabut/Tempurung Kelapa, Batik) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pelatihan Pengolahan Kerajinan Tangan Purun di Kabupaten Seruyan (4 hari) Lengkapi data dukung : e proposal 30 orang 100.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 366 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 558 10-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Penyediaan Mesin dan Peralatan Produksi bagi Pelaku IKM volume 5 Kelompok IKM (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui -
1.Lengkapi data dukung seperti profosal
2.menyesuaikan anggaran usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran 1 paket 10.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 559 10-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Masih belum selesainya pembangunan jalan posros masuk ke TPA (lanjutan) sebesar Rp. 7.000.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA persampahan Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 unit 7.000.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 560 10-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Saluran Drainase di TPA belum seluruhnya dilakukan penyiringan Rp. 5.000.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Di proses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria (lahan CNC, surat minat dan kesediaan menerima hibah, serta DED) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Unit 5.000.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 561 10-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Belum adanya pegara TPA sebagai tanda batas sekaligus untuk pengamanan di TPA sebesar Rp. 1.200.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA persampahan Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 unit 1.200.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 562 10-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Belum adanya pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 500.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, dengan menyesuaikan anggaran 1 Paket 20.000.000 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK IV - 367 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 563 11-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembuatan Gudang Logistik BPBD-PK Kabupaten Barito Timur (ukuran 8 x 10 meter = Rp. 250.000.000) Kab. Barito Timur Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 564 11-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Perahu Penyelamat bermesin dan peralatan lainya (3 Unit x 64.000.000 = Rp. 192.000.000) Kab. Barito Timur Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 3 Unit 192.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 565 11-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan unit mobil Water Supply PTO 4x4 Karhutla (2 unit x 1.653.900.032 = Rp. 3.307.800.064) Kab. Barito Timur Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 3.307.800.064 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 566 11-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran Kapasitas 3000 liter (2 Unit x 1.500.000.000 = Rp. 3.000.000.000) Kab. Barito Timur Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 3.000.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 567 11-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan mobil patroli Pemadam Kebakaran (2 unit x 489.510.000 = Rp. 979.020.000) Kab. Barito Timur Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 979.020.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 568 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 30 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 388.500.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 368 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 569 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 26 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 310.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 570 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 24 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 232.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 571 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Alat Tangkap Gill Net 4 Inci untuk kelompok nelayan (Rp. 126.350.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 572 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 27 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 573 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 30 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 198.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 574 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 416.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 369 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 575 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah perahu/kapal penangkap ikan lengkap untuk kelompok nelayan (Rp. 450.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 576 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Alat Tangkap Gill Net 2 Inc untuk kelompok nelayan (Rp. 227.400.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 577 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 192.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 578 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 26 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 579 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Alat Tangkap Kepiting/Rajungan untuk kelompok nelayan (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 580 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 320.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 370 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 581 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Mesin 27 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 582 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Alat Tangkap Gill Net 4 Inci untuk kelompok nelayan (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 583 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Hibah Alat Tangkap Trammel Net untuk kelompok nelayan (Rp. 170.800.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 584 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 585 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 800.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 586 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 371 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 587 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 588 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 589 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota 'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 590 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 591 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 592 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Sarana Prasarana Pembuatan Wadah Budidaya Pakan Alami Benih Ikan (Cacing Sutera) Untuk SMKN 1 Kuala Pembuang (Rp. 150.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Pendidikan Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung Bukan Wewenang Dinas Kelautan perikanan 1 Paket - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik IV - 372 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 593 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 594 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 595 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 596 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 597 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 598 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 1.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 373 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 599 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 600 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota 'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp.600.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 601 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota 'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 602 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota 'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 603 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota 'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 604 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 374 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 605 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 800.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 606 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 607 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Tempat Parkir Roda 4 dan Roda 2 di Tempat Pelelangan Ikan (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 608 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Kios Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 609 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Armada Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 610 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Drone Peralatan Pemetaan Potensi Perikanan (Rp. 50.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil IV - 375 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 611 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sarana Prasarana POKMASWAS (Rp. 36.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 612 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan ASN Pengawas / PPNS / Bimbingan Teknis untuk Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Rp. 50.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 613 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk unit usaha perikanan (Rp. 35.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distri busi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 614 12-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar (Rp. 40.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distri busi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 615 12-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sarana untuk optimalisasi produksi pertanian masih terbatas, sehingga diusulkan power thresher sebanyak 2 (dua) unit Kab. Lamandau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 60.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 616 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan HUB USB MINIMALA 8 LOBANG, Karena PC All In One yang digunakan kurang lubang USB. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 376 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 617 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan BATERAI KAMERA CANON EOS 1100 D, Karena Batrei Kamera Rusak. (1 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 618 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan UPS /APC BX650LI-MS 325 W (650 VA), Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 619 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan ALAT REKAM PORTABEL, Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 620 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan DISPENCER AIR, Karena Dispenser Tidak Ada. (4 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 621 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Peralatan e KTP. (7 Set) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 622 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan CPU Intel Core i5-13400. (7 Set) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 623 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Printer Epson L3210 A4. (7 Set) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 624 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Scanner ADF A4 F4 - Epson WorkForce DS410 / DS-410 / DS410. (4 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 377 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 625 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Papper Shredder - Origin Paper Shredder Soho 5. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 626 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Laptop HSS SSD - Asus ROG. (4 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 627 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Kursi Pelayanan Putar. (10 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 628 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan CCTV - Hikvision IP Camera DS-2CD2942F- IS. (2 Set) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 629 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan AC 2PK - Panasonic. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 630 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan Modem GSM. (2 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - 631 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Bantuan UPS - UPS PROLINK PRO850SU. (7 Unit) Kab. Sukamara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 378 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 632 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 20 Unit 600.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 633 13-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Adanya kejadian kasus penyakit menular yang ditularkan melalui vektor nyamuk di Kabupaten Barito Selatan yang menyebabpkan penyakit DBD, Malaria dll. Maka perlu dilakukan penyemprotan (fogging) yang dilakukan oleh Puskesmas. Akan tetapi ketersediaan alat fogging di Kabupaten Barito Selatan terbatas dan hampir semua Puskesmas tidak memiliki sehingga perlu diusulkan melalui anggaran APBD I Provinsi Kalteng Kab. Barito Selatan Dinas Kesehatan Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 2 unit 16.667.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 634 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 30 Unit 900.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha IV - 379 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 635 13-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Masih terbatasnya pelayanan kesehatan mata di Kab. Barito Selatan, dimana ada beberapa kondisi pasien yang perlu dilakukan penanganan/ tindakan menggunakan peralatan yang sesuai yang tidak dimiliki oleh RSUD di Kabupaten, sehingga tidak bisa ditangani dan dilakukan rujukan ke fasiltas kesehatan lain yang memiliki alat tersebut. Maka untuk bisa melayani pasien dalam kondisi tersebut perlu diadakan Operasi Katarak gratis di Kab. Barito Selatan dengan mendatangkan alat yang lebih memadai. Kab. Barito Selatan Dinas Kesehatan Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA Dinas Kesehatan usulan ini diakomodir namun untuk pelaksanaan akan ditentukan kemudian dan menyesuaikan anggaran dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 15 mata 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 636 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Benih Jagung Pipil (900 kg) Kab. Sukamara Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan Kewenangan, Usulan Dikembalikan - - kg - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 637 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan - - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 638 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan - - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan IV - 380 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 639 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan - - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 640 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang) Kab. Sukamara Dinas Perkebunan Dikembalika n
1.Usulan Terlalu Besar
2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan - - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 641 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam (18 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 642 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan, diperlukan Pengadaan Mobil Pelayanan keliling dan pengadaan peralatan E-KTP di delapan (8) Kecamatan sebagaimana proposal terlampir Kab. Lamandau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk memudahkan pelaksanaan jemput bola Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 765.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 643 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekuningan Baru RT. 1 ke RT. 7, RT.10 ke RT.12 (10 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 381 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 644 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pempaning Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 645 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jihing Kec.Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 646 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Cabang Olahraga yang berprestasi yang akan di jadikan Cabang Prioritas Kabupaten Lamandau ada 5 cabang olahraga
1.Panaham
2.Taekwondo
3.Pencak Silat
4.Catur
5.Tinju Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 Unit 50.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 647 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jihing - Air Dua Kec.Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 648 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Jihing - Petarikan Desa Jihing Kec. Balai Riam (1 Paket) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 382 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 649 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bangun Jaya (1.800 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 650 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. KH. ALI AFIFI Rt. 1 ke RT. 7 Bukit Sungkai, Kec.Balai Riam (1.800 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 651 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 4 RT. 1 ke RT. 6, Bukit Sungkai, Kec.Balai Riam (1.800 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 652 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMKN 1 Seruyan Raya Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 653 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 2 RT. 11 ke RT. 7, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1.800 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 383 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 654 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota kurangnya kemampuan pelaku usaha pengolahan dalam pengembangan dan pemasaran produk , Mesin press/Sealer, mesin vakum , bahan kemasan plastik bersablon dan botol kemasan 3 paket. Rp100.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Proposal tidak lengkap. Agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan, spesifikasi peralatan yang diusulkan. Usulan merupakan wewenang Dinas Perdagangan - - - - - - 655 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL.ANGGREK 5 RT. 12, Bukit Sungkai, Kec.Balai Riam (600 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 656 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 1 RT. 2 ke RT. 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1.800 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 657 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota keterbatasan kemampuan dan informasi pengolah dalam mengakses perizinan untuk legalitas produk, Kegiatan Sosialisasi Pelatihan dan pendampingan bagi Pengolah hasil perikanan 3 kegiatan. Rp 100.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Usulan tidak spesifik. Agar diperjelas topik dan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan terkait pengolahan perikanan, misalnya tentang pemasaran/ produksi/pe ngemasan? Usulan merupakan wewenang Dinas Perdagangan - - - - - - IV - 384 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 658 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL.ANGGREK 1 RT. 11, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 659 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Pelabuhan ASDP Kumai Hulu (termasuk Perencanaan dan pengawasan) 1 Paket Kab. Kotawaringin Barat - Dibatalkan - - - - - - - - 660 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Toilet di SMA Negeri 2 Lamandau mengalami kerusakah sehingga perlu dilakukan rehabilitasi Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 661 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/Kapal Perikanan, API dan ABPI, 1 Paket Rp 1.800.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan Agar dicek kembali dan ditindaklanjuti Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 662 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. LANGSAT 1 RT. 1 ke RT. 17, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (2.000 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 385 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 663 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/Kapal perikanan lengkap lebih Kecil dari 3 GT 5 paket, Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar diteliti kembali dan diproses Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 664 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 2, Nibung Terjun, Kec, Permata Kecubung (2 Km) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 665 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/Kapal perikanan lengkap lebih Kecil dari 3 GT 5 paket, Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 386 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 666 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 667 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 668 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 387 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 669 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 670 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 671 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 2 dan RT. 5, Natai Kondang, Kec. Permata Kecubung (1.000 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 388 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 672 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 673 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 674 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 389 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 675 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 ke RT. 3, Desa Sungai Tabuk, Kec. Pantai Lunci (11.250 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 676 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 677 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 678 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. PEMUDA Desa Sungai Cabang Barat, Kec. Pantai Lunci (500 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 390 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 679 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 680 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama ) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 681 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/memperbar ui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Mesin Perahu/Kapal 10 Unit, Rp. 150.000.000 Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar) Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 682 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Pembuatan Jembatan Titian Arah Ben Pantai RT. 1 ke RT. 2, Kuala Jelai, Kec.Jelai (1.500 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 391 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 683 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL.IMANUDDIN Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (1.300 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 684 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (1.000 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 685 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (3.000 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 686 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota SMA Negeri 2 Lamandau memerlukan Guru Agama Islam sebanyak 1 (satu) orang Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan kewenangan Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dipetakan kebutuhan tenaga pendidik untuk diusulkan dalam formasi pengadaan CPNS atau pemenuhan melalui skema P3K atau GTT 1 orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 687 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkartan Jalan Lingkungan JL. SUKARMAN AL GANI, Pulau Nibung Kec. Jelai (600 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 688 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi gedung sekolah SMA Asseruyaniyah, Kuala Pembuang, Volume 1 Paket (Rp. 450.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 392 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 689 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan pagar sekolah SMA Asseruyaniyah Kuala Pembuang, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 690 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT. 2 (700 Meter) Kab. Sukamara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 691 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Mushola SMA N-2 Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Volume 1 Paket (Rp. 700.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 700.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 692 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA MUKTI II (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000 ) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 693 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. FAJAR HARAPAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 694 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga perlu dilaksanakan pelatihan ketrampilan dalam pengolahan bahan baku lokal untuk peningkatan kapasitas sehingga mampu meningkatkan peran serta perempuan Kab. Lamandau Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi IV - 393 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 695 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000) Kab. Seruyan - Dibatalkan - - - - - - - - 696 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA SARI II (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 697 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. LAKSANA JAYA (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 698 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SEBULU JAYA (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 699 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. BINA HARAPAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 700 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMK Kertapati, Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 394 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 701 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SUMBER MAKMUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 702 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA SEJATI (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 703 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pemberian bantuan alat kesenian dan/atau meubel kepada sanggar seni dan lembaga pelestari kebudayaan, 6 Kegiatan Rp. 90.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 90.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 704 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SRI REJEKI (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 705 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMAN 1 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 395 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 706 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. TANI SUBUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 707 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. PANTAI KETUMBAR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 708 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. CUKUP LUMAYAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 709 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah untuk menyediakan ruang apresiasi, ekspresi serta kreasi seni dan budaya bagi pelajar dan mahasiswa, 1 Kegiatan, Rp. 350.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran dilaksanakan di Provinsi dengan melibatkan seluruh Kabupaten/Kota direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 1.500.000.000 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 710 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Bali untuk KT. TANI MAKMUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 396 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 711 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK (USB), Desa Rungau Raya KM. 102, RT.005/RW.001, Volume 1 Paket (Rp.3.500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. Study kelayakan agar jurusan SMK bisa link n match dengan potensi n kebutuhan lapangan kerja 1 Unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 712 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. KARYA BARU (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 65.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 713 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. PESONA BAHARI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 65.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 714 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya pelatihan pustakawan sehingga diusulkan pelatihan untuk para pustakawan Kab. Lamandau Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan Dapat saja terakomodir, Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 715 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. SRI REJEKI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 397 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 716 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. KARYA BAKTI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 115.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 717 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pendidik/Guru Per-Mata Pelajaran, SMA Negeri Suling Tambun, Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Volume 10 Pendidik/Guru Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan dalam formasi pengadaan CPNS, P3K, atau GTT 10 Orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 718 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Babi untuk GAPOKTAN KARYA BERSAMA (2 Jantan, 10 Betina, Rp 86.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 719 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Itik untuk KT. SIDO TANI MAKMUR (20 Jantan, 180 Betina) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 720 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Seruyan Tengah, Desa Sukorejo, Volume 250 M (Rp.350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 721 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Itik untuk KT. JAYA MANDIRI (20 Jantan, 180 Betina) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 398 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 722 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Ayam Buras untuk GAPOKTAN MEKAR JAYA (20 Jantan, 180 Betina, Rp 32.614.960) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 723 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pemberian hibah uang insentif bagi pengelola sanggar seni agar tetap eksisting, 5 sanggar seni, Rp. 50.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 50.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 724 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Ayam Buras untuk KT. KELUARGA SEJAHTERA (20 Jantan, 180 Betina, Rp 32.614.960) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 725 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pembuatan Video Promosi Pariwisata, 6 Lokasi Wisata, Rp. 90.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibuat video promosi destinasi unggulan se - Kalimantan Tengah, akan diakomodir oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 1.000.000.000 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 726 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk Kelompok Tani SRI SUBUR LESTARI (1 Ha, Rp 75.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 399 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 727 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Dukungan promosi event Festival Budaya Habaring Hurung dan Festival Bubur Asyura Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran diakomodir dalam kegiatan pendukungan Event Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 150.000.000 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 728 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KWT. BINA HARAPAN Desa Natai Kerbau (0,5 Ha, Rp 37.500.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 729 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk POKTAN SUMBER MAKMUR Desa Karang Sari (1 Ha, Rp 75.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 730 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR DESA SUNGAI KAPITAN (2 Ha, Rp 150.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 731 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN JAYA DESA IPUH BANGUN JAYA (1 Ha, Rp 75.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 400 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 732 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Ruas Jalan Pasar Panas - Bentot (9,78 Km Rp 22.126.620.000,00 ) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 9,78 Km 22.126.620.000 Rekonstruksi Jalan 733 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Ruas Jalan Hayaping- Bentot (9,07 Km Rp 34.923.830.000,00 ) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 9,07 Km 34.923.820.000 Rekonstruksi Jalan 734 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk GAPOKTAN RUKUN MULYA DESA NATAI BARU (3 Ha, Rp 105.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 735 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Kurangnya pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat (Peningkatan dan Pembangunan Sarana Parasarana Objek Wisata Tebing Tinggi, 1 Paket senilai Rp. 5.695.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 5.695.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi IV - 401 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 736 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Ruas Jalan Hayaping- Patung ( 8,50 Km Rp 33.079.110.000,00 ) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 8,5 Km 33.079.110.000 Rekonstruksi Jalan 737 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KELOMPOK TANI BUNTAR MAKMUR KELURAHAN MADUREJO (2 Ha, Rp 70.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 738 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Ruas Jalan Bentot- Kambitin (Batas KALSEL) ( 5,00 Km Rp 12.916.850.000,00 ) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 5 Km 12.916.850.000 Rekonstruksi Jalan 739 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KELOMPOK TANI MARGO JOYO DESA SUNGAI MELAWEN (2 Ha, Rp 70.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 402 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 740 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Ruas Jalan Telang Siong- Bangkuang (Batas BARSEL) ( 7,60 Km Rp 21.478.600.000,00) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 7,6 Km 21.478.600.000 Rekonstruksi Jalan 741 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KWT. BOUGENVILE DESA SUKA MAKMUR (1Ha, Rp 35.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 742 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk POKTAN LESTARI MUKTI DESA SUNGAI HIJAU (3 Ha, Rp 105.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 743 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Kumuh Simpang Brombot ( 97,00 Buah Rp 1.940.000.000,00) Kab. Barito Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 Unit 1.500.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha IV - 403 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 744 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengembangan Jaringan Irigasi Karau wilayah Desa bambulung ( 9.835 m Rp 14.500.000.045,65) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 745 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengembangan Jaringan Irigasi Karau wilayah Desa Tuyau ( 6.392 m Rp 9.423.894.284,88) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 746 13-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembuatan Bronjong/Pengamanan Sepadan Sungai Paku ( 637 m³ Rp 1.000.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 747 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mebler (Meja Kursi) Peserta didik SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Volume 1 Paket, (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pengadaan Mebel Sekolah 748 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan WC Siswa SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 4 Unit (Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 749 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 404 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 750 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya - Dibatalkan - - - - - - - - 751 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya - Dibatalkan - - - - - - - - 752 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya - Dibatalkan - - - - - - - - 753 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Gali, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 405 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 754 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat Kota Palangkaraya - Dibatalkan - - - - - - - - 755 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat Kota Palangkaraya - Dibatalkan - - - - - - - - 756 13-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Bagi Pengurus BUMDesa (172 Orang Pagu 300,000,000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 kegiatan 300.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 757 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya rehap kantor kelurahan atap yg bocor Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 758 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Drainase yang belum terbangun di Jalan Temanggung Tilung pada sisi Jalan Menteng sehingga menyebabkan kondisi Banjir disaat musim Penghujanan Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ditolak, bukan kewenangan dan akan diteruskan ke Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya - - - - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan IV - 406 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 759 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan marka jalan Volume 1500 km (Rp. 750.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 150000 M' 7.500.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 760 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan rambu- rambu lalu lintas angkutan jalan Volume 200 unit ( Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Perhubungan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 200 Unit 700.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 761 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Palangkaraya Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 20.000.000 Pelayanan Dukungan Psikososial 762 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Palangkaraya Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Pelaksanaan bimbingan teknik peningkatan kemampuan PSM dilaksanakan di provinsi dengan melibatkan PSM dari kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 30.000.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi IV - 407 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 763 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 764 13-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan bagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kota Palangkaraya Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Pelaksanaan bimbingan teknis di Provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 30.000.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 765 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 766 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 408 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 767 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 768 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 769 13-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set) Kab. Sukamara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 9 Unit 176.440.625 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 770 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi masyarakat Desa pematang Panjang senayak 50 unit dengan nilai Rp. 1.000.000.000 Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - IV - 409 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 771 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat Desa Sungai Undang sebanyak 54 unit dengan nilai Rp. 1.080.000.000 Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 772 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni bagi masyarakat desa Lampasa senayak 10 unit dengan nilai Rp. 200.000.000 Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 773 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Bangun Harja sebanyak 20 unit dengan nilai Rp. 400.000.000 Kab. Seruyan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. - - - - - - 774 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Belum adanya peralatan pengujian logam berat dan senyawa pencemaran kualitas air berupa Instrumen ICP atau AAS sebanyak 1 unit beserta alat penunjangnya sebesar Rp 2.300 .000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Usulan masih belum bisa di akomodir oleh SOPD yang berwenang Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 2.300.000.000 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 775 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Belum dilakukannya Tata Batas Kawasan TAHURA seluas ± 1.513,19 Ha Rp. 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kehutanan Usulan disetujui -
1.Menyesuaikan anggaran
2.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - Dinas kehutanan sebagai fasilitasi kegiatan tata batas TAHURA - Kegiatan tata batas merupakan kewenangan KLHK - Penganggaran untuk koordinasi dan cek lapangan sebagai bahan pendukung usulan tata batas - Sumber dana DBH- DR usulan diakomodir, menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket 60.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan IV - 410 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 776 13-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Belum adanya Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA Rp. 700.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kehutanan Usulan disetujui -
1.Menyesuaikan anggaran
2.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA kewenangan Kabupaten/Kota sepenuhnya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota - Dinas Kehutanan sebagai fasilitasi usulan tata batas (rapat koordinasi dan atau ricek lapangan - bahan rapat) - Sumber dana DBH- DR Usulan di Akomodir, dengan menyesuaikan anggaran 1 paket 10.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 777 13-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Rendahnya peran organisasi kepemudaan dalam kegiatan masyarakat sehingga diusulkan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Lamandau direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 60 Orang 200.000.000 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 778 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota
1.Rekonstruksi Jalan Pulang Pisau - Pangkoh
2.Rekonstruksi Jalan Pangkoh - Bahaur Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. null Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 779 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi. Dengan alokasi Anggaran Rp. 250.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dikembalika n Usulan tdak jelas (minimal ada kejuruan pelatihan yang diusulkan) Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan tdak jelas (minimal ada kejuruan pelatihan yang diusulkan) - - - - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi IV - 411 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 780 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Menara Pantau Karhutla sebanyak 5 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 5 Unit 1.250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 781 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Se- Kabupaten Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran Rp. 800.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pembentukan Forum PRB di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi hanya bersifat pendampingan. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Pengelolaan Risiko Bencana 782 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 2 Ruang di SMAN 1 Maliku dengan pagu 400.000.000,- Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 783 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Semenisasi Halaman Sekolah SMAN 1 Maliku Rp. 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 784 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Mushola Sekolah SMAN- 1 Maliku 100 Meter Rp. 150.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 150.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 785 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembuatan Gapura sekolah dan penataan lapangan olah raga SMAN-2 Pandih Batu Rp. 250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 786 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Pandih Batu 100 Meter Rp. 250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 412 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 787 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pembangunan Rumah Dinas Guru / Kepala Sekolah SMAN-2 Pandih Batu sebanyak 4 Pintu dengan pagu Rp. 900.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 4 ruang 1.600.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 788 13-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Penimbunan Halaman Sekolah SMAN Terusan Batu Raya Rp. 170.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 170.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 789 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni bagi masyarakat desa Lanpasa sebanyak 10 unit dengan nilai Rp. 200.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 10 Unit 300.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 790 13-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Bangun Harja sebanyak 20 unit dengan nilai Rp. 400.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 20 Unit 600.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 791 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Operasi Katarak Kab. Gunung Mas Dinas Kesehatan Usulan disetujui - -Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA usulan ini diakomodir namun untuk pelaksanaan akan ditentukan kemudian dan menyesuaikan anggaran dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah. Mohon untuk melengkapi data dukung berupa jumlah pasien, dll direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 15 mata 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut IV - 413 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 792 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam menjalankan Digital Marketing. Pelatihan Digital Marketing Online Bagi Koperasi dan UMKM. 2 kegiatan Kab. Kapuas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 793 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Lapangan Futsal Out Door SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 400.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 794 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Lapangan Bola Volly Out Door SMAN 2 Danau Sembuluh Desa/Kelurahan Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 795 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Lapangan Badminton Out door SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 796 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha dalam mengolah hasil potensi lokal. Pelatihan Pemberdayaan UMKM. 2 kegiatan Kab. Kapuas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Lengkapi data dukung : e proposal usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi IV - 414 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 797 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 798 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih lemahnya kualitas SDM pengurus/pengawas dan pengelola koperasi. Pelatihan Manajemen Perkoperasian. 1 kegiatan Kab. Kapuas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaian pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 799 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih sedikitnya koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Kab. Kapuas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 800 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pavingnisasi depan Ruang Kelas SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 450 M2 (Rp. 450.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 801 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pendidik/Guru Per-Mata Pelajaran, SMA Negeri Suling Tambun, Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Volume 10 orang Pendidik/Guru Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan anggaran Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan melalui formasi pengadaan CPNS, P3K, atau GTT 10 Orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus IV - 415 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 802 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMKN 1 Seruyan Raya, Desa/kelurahan Lanpasa, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Perlu tambahan data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 803 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Mushola SMA N-2 Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur volume 1 Unit (Rp. 700.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 700.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 804 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMAN 1 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp. 600.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 600.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 805 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Seruyan Tengah, Desa Sukorejo, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 806 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Parade Seni dan Budaya Pemuda Kabupaten Barito Utara Kab. Barito Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan diakomodir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 807 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Barito Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dilaksanakan dikegiatan Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 500.000.000 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif IV - 416 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 808 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 809 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 810 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 811 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan WC Siswa SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 4 Unit (Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 812 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 813 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 417 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 814 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 815 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 816 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 817 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 818 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Sumur Gali, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 819 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia dan UPS Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 35.637.438 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 820 14-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Diperlukannya untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelatih fisik olahraga dengan total anggaran Rp. 200.000.000 Kab. Pulang Pisau Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Pulang Pisau direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 50 Orang 165.000.000 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi IV - 418 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 821 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Unit Power Supply 10.000VA, 230V Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 155.626.662 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 822 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer E KTP Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 121.178.700 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 823 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Rekam KTP Elektronik Fortabel Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP ke wilayah yang susah dijangkau Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 18 Unit 233.100.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 824 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Desain Grafis berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Desain Grafis. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 65.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 825 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Menjahit berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Menjahit . 1 Paket Kab. Kapuas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 70.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 826 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Tidak tersedianya anggaran Pelatihan berbasis non kompetensi dan padat karya untuk pencari kerja yang ingin berwirausaha. Penyebarluasan Penempatan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Padat Karya. 1 Paket Kab. Kapuas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang 200.000.000 Perluasan Kesempatan Kerja IV - 419 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 827 14-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Diperlukannya untuk pengadaan dragon boat buat cabang olahraga dayung dengan total anggaran Rp. 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat (olahraga rekreasi) direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 Unit 50.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 828 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan job fair. Job Fair/Bursa Kerja di Kabupaten Kapuas Kab. Kapuas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi - - - Job Fair/Bursa Kerja 829 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Perumahan Guru, SMA PGRI Seruyan Raya, Desa/kelurahan Bangkal, Volume 2 Unit (Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 ruang 800.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 830 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMA PGRI Seruyan Raya Desa/kelurahan Bangkal Volume 250 M (Rp. 350.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 831 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Bangunan Pengaman Pantai di Desa Keraya Kecamatan Kumai ( Panjang 760 meter, Pagu Rp. 26.800.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 420 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 832 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Cor Jalan Beton Objek Wisata Dam Trinsing Kab. Barito Utara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 833 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembuatan Perahu Wisata Kab. Barito Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 150.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 834 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Bangunan Pengaman Pantai di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai ( Panjang 240 meter, Pagu Rp. 8.470.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 835 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Penataan Aliran Sungai Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Menyesuaikan Anggaran diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 836 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Bangunan Pengaman Pantai di Desa Sebuai Timur Kecamatan Kumai (Panjang 500 meter, Pagu Rp. 17.500.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 421 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 837 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Olah Raga untuk 9 Kecamatan Kab. Barito Utara Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 Unit 50.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 838 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Bangunan Pengaman Pantai di Desa Sei Bakau Kecamatan Kumai (Panjang 150 meter, Pagu Rp. 5.600.000.000,- ) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 839 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Bangunan Pengaman Pantai di Desa Kubu Kecamatan Kumai (Panjang 200 meter, Pagu Rp. 7.000.000.000,- ) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 840 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kurang pelatihan yang memiliki sertifikasi lesensi disetiap cabang olahraga. Sertifikasi Pelatih Fisik Dasar. 1 kegiatan Kab. Kapuas Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Kapuas direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 50 Orang 165.000.000 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi 841 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Barito Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 842 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Tanggul Banjir pada Daerah Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah dan Tanjung Terantang (1 Daerah Irigasi Rawa, Pagu Rp. 10.000.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 422 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 843 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Tata Rias (Rias Pengantin) Kab. Gunung Mas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 70.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 844 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DIR. Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah dan Tanjung Terantang (1 Daerah Irigasi Rawa, Pagu Rp. 5.000.000.000,- ) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - 6 Km 5.000.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 845 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Embung Bengaris ( 1 Buah, Pagu Rp. 3.000.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 846 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pelatihan/Bimtek bagi Pemandu Wisata dan Kelompok Sadar Wisata Belum Pernah dilaksanakan di Kabupaten mengingat Kabupaten Kapuas memilik Potensi dan Objek Wisata yang dapat dikembangkan kedepannya. Pelatihan/Bimtek Bagi Pemandu Wisata dan Kelompok Sadar Wisata. 40 orang Kab. Kapuas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Kegiatan Provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 250.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi IV - 423 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 847 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif belum pernah dilaksanakan di Kabupaten dan Pelaku Ekonomi Kreatif sangat mengharapkan sistim penjualan berbasis digital menyesuaikan eranya. Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. 40 orang Kab. Kapuas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 300.000.000 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 848 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kurangnya SDM Pelaku Ekraf. Peningkatan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 20 orang Kab. Kapuas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 400.000.000 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 849 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Menjahit Kab. Gunung Mas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 70.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 850 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kurangnya pengrajin dan sudah sepuh. Pelatihan Pembuatan Produk Getah Nyatu & Upak Nyamu. 20 orang Kab. Kapuas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan di akomodir menyesuaikan DAK Non Fisik tahun 2025 Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran melalui skema DAK non fisik. Agar melengkapi data dukung dan proposal. 20 Orang 150.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 424 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 851 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Komputer Kab. Gunung Mas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 70.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 852 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Jati Diri Koperasi Kab. Gunung Mas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 853 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Manajemen Koperasi dan Akuntansi Koperasi Kab. Gunung Mas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaIkan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 854 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM Kab. Gunung Mas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal , usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan IV - 425 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 855 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pengembangan Usaha dan Optimalisasi Kreativitas UMKM Kab. Gunung Mas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 856 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan bahan pustaka. Pelatihan Pengelolaan Bahan Pustaka/Pengolahan Buku. 1 kegiatan Kab. Kapuas Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan dapat saja terakomodir, dalam bentuk kegiatan pembinaan pengolahan bahan pustaka dan pengolahan buku direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 857 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan perpustakaan. Pelatihan Pengelola Perpustakaan. 25 orang Kab. Kapuas Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan dapat saja terakomdir, Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi IV - 426 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 858 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Rekonstruksi/Peningkat an Jalan Kuala Kurun - Desa Linau Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 859 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jembatan Sei Kurun Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 m 1.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan 860 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jembatan Sei Ripi Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 m 1.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan IV - 427 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 861 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 862 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung (Hanya dapat mengakomodir 1 Ruas Jalan Saja = Jalan G.Obos XIV Gg. Sabrina) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 863 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pakaian Belum Memenuhi Standar. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Perlengkapannya (PDL 2 Damkar) 38 Stel Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja - TA 2025 BPBPK Prov. tidak ada Pengadaan Pakaian Damkar yang secara khusus untuk hibah - Disarankan menganggarkan pada APBD Kabupaten/Kota masing masing Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Khusus untuk pakaian perlengkapan kebencanaan. 38 Stel 50.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 864 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Belum adanya pagar sekolah SMKN - 1 Rungan Hulu, demi keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik dan peserta didik serta memberikan suatu wadah yang bisa melindungi Aset pemerintah. Kab. Gunung Mas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 865 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA). 1 paket Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta berdasar hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) IV - 428 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 866 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA). 1 paket Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 867 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Akses SMA/SMK terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA/SMK). 1 paket Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. Untuk USB SMK, jurusan agar memperhatikan link n match dengan potensi lapangan pekerjaan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 868 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor SMAN 3 Muara Teweh (Desa Trahean) Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 869 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMAN 3 Muara Teweh (Desa Trahean) Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 870 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Belum adanya SMA terdekat. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA) Mandau Talawang. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 871 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMAN-2 Gunung Timang RT.002/RW.001 Batu Raya I Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 872 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Keliling SMAN-1 Montallat Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 429 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 873 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik. Penambahan Tenaga Pendidik / Guru SMKN - 1 Pasak Talawang. 2 orang Kab. Kapuas Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diusulkan melalui pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT 2 Orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 874 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Penimbunan Tanah Halaman Sekolah SMAN- 2 Montallat Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 875 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Penambahan Ruang Kelas Sman-2 Montallat Kel. Montallat II Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 3 ruang 1.350.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 876 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Musholla SMAN-2 Montallat Kel. Montallat II Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 877 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Rigit Beton SMKN-1 Teweh Timur Desa Mampuak I Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 878 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Beton SMAN-1 Teweh Timur Kab. Barito Utara Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
1.Agar melengkapi data dukung
2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 879 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Alat Cetak KTP-el Spesifikasi : Printer Fargo HDP 5600 Encorder = 3 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 430 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 880 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Printer Cetak Kartu Identitas Anak Spesifikasi : Evolis Primacy Simplex SP00308 = 2 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 881 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Pencetak KTP-el Spesifikasi : Ribbon HDP 5000/5600 = 45 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 882 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Retransfer film KTP-el Spesifikasi : Retransfer Film HDP 5000/5600 = 15 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 883 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Kartu Identitas Anak Spesifikasi : Evolis Ribbon Color YMCKO R5fp00308 = 20 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 884 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Pembersih (Cleaning Kit) Printer KIA Spesifikasi : Cleaning Kit Evolis CK-A0308 = 10 Buah) Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 885 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan IPA 20 L/Detik Beserta Jaringan Distribusi Utama 1 Kegiatan Rp. 10.000.000.000 Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 431 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 886 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Perpipaan SPAM IKK Dusun Tengah 1 Kegiatan Rp. 2.000.000.000 Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 887 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah 1 Kegiatan Rp. 500.000.000 Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 888 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau 1 Kegiatan Rp. 500.000.000 Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 889 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan IPA 20 L/Detik Beserta Jaringan Distribusi Utama (1 Kegiatan Rp. 10.000.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 10.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 890 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Perpipaan SPAM IKK Dusun Tengah (1 Kegiatan Rp. 2.000.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 2.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 891 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah (1 Kegiatan Rp.500.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - m3/hari 500.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat IV - 432 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 892 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - m3/hari 500.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 893 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - m3/hari 500.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 894 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Kupang Bersih Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - m3/hari 500.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 895 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Ketab Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - m3/hari 500.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 896 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan Operator Alat Berat (Excavator) (30 Orang Rp. 180.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 180.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 897 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 75.000.000 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) IV - 433 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 898 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Teknik Negosiasi Penyelesaian Hubungan Industrial (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 75.000.000 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 899 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mesin dan Body Speedboat (1 Paket Rp. 120.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 900 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembngunan Garasi Speedboat (1 Unit Rp. 80.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 901 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 902 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 903 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih rendahnya pemahaman Forum Anak tentang 2P. (Pelatihan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) = 1 Kegiatan) Kab. Kapuas Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 904 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 905 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 906 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 434 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 907 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Perahu Dayung 20 unit Kelompok pembudidaya "Sumber Rezeki" (20 unit Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 908 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Karamba Apung, Pakan dan Benih Ikan 1 paket (1 Paket Rp. 250.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 909 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani MIRA PAKAT (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (200 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 910 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak TAKAM MAJU (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (200 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 911 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap Anak. Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak = 1 Kegiatan Kab. Kapuas Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 912 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota KWT TETEI PAMELUM (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (300 ekor Rp. 45.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodiri, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 435 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 913 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak ROJO KOYO (Pengadaan Bibit Kambing) (15 ekor Rp. 75.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 65.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 914 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani Peternak SIRAU BERKEMBANG (Pengadaan Bibit Kerbau) (25 ekor Rp. 625.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 300.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 915 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Usaha Ternak SEWANGUN (Pengadaan Bebek,Ayam Bangkok, Dan Pakan) (1.600 ekor Rp. 240.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 916 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani MAPE (Pengadaan Bibit Babi) (28 ekor Rp. 84.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 917 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak Babi GANG SAWIT (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 918 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani KALA AHENG (Pengadaan Ternak Babi) (25 ekor Rp. 75.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 436 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 919 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani TERNAK MEKAR (Pengadaan Bibit Babi) (50 ekor Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 920 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak PUTUT WILAS JARI(Pengadaan Babi Batam) (10 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 921 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak Babi SASAMEH (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 922 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak LOBOK KAJANG (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 923 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Wanita TANI LESTARI (Pengadaan Bibit Babi) (15 ekor Rp. 45.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 924 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Peternak & Perikanan JANAH MAJU BERSAMA (Pengadaan Ayam Buras) (1.500 ekor Rp. 225.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 437 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 925 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Masih lemahnya kualitas SDM. Pelatihan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) = 1 Kegiatan Kab. Kapuas Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi 926 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Peternak JATA MENUJU MAKMUR (Pengadaan Ayam Buras) (1.500 ekor Rp. 225.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 927 14-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian kualitas lingkungan (7 unit, Rp 2.120.000.000,-) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Usulan masih belum bisa di akomodir oleh SOPD yang berwenang Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 7 Unit 2.120.000.000 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 928 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak ISA BAHUM (Pengadaan Ayam Buras) (380 ekor Rp. 57.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 929 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak GAMBAH RAYA I (Pengadaan Ternak Ayam KUB) (420 ekor Rp. 63.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 930 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Ternak TUNAS MAKMUR (Pengadaan Ternak Ayam Kampung) (200 ekor Rp. 30.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 438 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 931 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Kelompok Tani ISA PAKAT (Pengadaan Ternak Ayam Buras) (420 ekor Rp. 63.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 932 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20 paket Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 30 anak 5.000.000 Penyediaan Makanan 933 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20 paket Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 anak 5.000.000 Penyediaan Makanan 934 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 19 paket Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 19 anak 4.750.000 Penyediaan Makanan 935 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Patin Kelompok pembudidaya "Luja Jaya Mufakat" (Benih Patin 17.000 ekor, Pakan Benih 20 kg, Pakan Pembesaran 3000 kg Rp. Rp. 76.795.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 936 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Tunai anak keluarga miskin. 50 orang Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 25.000.000 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 937 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Tunai anak keluarga miskin Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 10.000.000 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 439 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 938 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Perlunya kemasan produk yang menarik dan kekinian. Pelatihan Pengemasan Produk. 20 orang Kab. Kapuas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Pelatihan Pengemasan Produk di Kabupaten Kapuas Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Agar melengkapi data dukung dan proposal. 20 orang 85.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 939 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 940 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Mobil Pelayanan e- KTP Keliling Volume 1 Unit (Rp. 1.000.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk memudahkan pelaksanaan jemput bola Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 1.000.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 941 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 942 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 440 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 943 14-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota - Tinta Ribbon Colour Hdp 5000 ymck printer Fargo Hdp e-ktp Volume 22 Buah (Rp.109.000.000) - Retransper Flim Ribbon Hdp 5000 Volume 14 buah (Rp. 40.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP baik dari printer maupun tinta Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 36 Unit 149.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 944 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan dan Drainase Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 945 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 946 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 947 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 948 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 441 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 949 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 950 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 951 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 952 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembngunan Garasi Speedboat (1 Unit Rp. 80.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 953 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 954 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (Desa Kali Napu dan Desa Pulau Patai 2 Unit Rp. 400.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 955 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 200.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 442 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 956 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Peralatan POKMASWAS (Desa Kali Napu, Desa Tampu Langit, Desa Magantis 1 Paket Rp. 200.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - - - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 957 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah- Buahan (bibit durian, bibit jambu kristal dan bibit jeruk) Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 958 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah- Buahan (bibit durian, bibit jambu kristal dan bibit jeruk) Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 959 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit Pisang Pulau Laut (Pisang Kepok) sebanyak 2000 bibit. Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 960 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Durian Musang King Sebanyak 80 Bibit untuk Delapan Kelompok Tani. Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 961 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah Lengkeng Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 443 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 962 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit durian sebanyak kurang lebih 2000 batang. Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 963 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit buah Lengkeng, Jengkol, jambu Kristal, Rambutan Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 964 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah Rambutan dan Mangga Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 965 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Untuk Bibit Kopi sebanyak 20.000 Batang Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 966 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah Rambutan dan Mangga Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 967 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah Durian dan Lengkeng Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 444 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 968 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Kopi Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 969 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Sawit Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 970 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Alat Perontok Padi sebanyak 1 unit Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 3 Unit 125.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 971 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit Kelapa sawit Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 972 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit babi Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 445 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 973 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit ayam petelor sebanyak 1500 Ekor Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 974 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Banyaknya Koperasi tidak berbadan hukum Kota Palangkaraya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dikembalika n Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait Bisa dilaksanakan di Kab/Kota dikembalikan ke Kabupaten/Kota karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait - - - - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 975 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit buah Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 976 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan bibit sawit sebanyak 5000 Bibit Kab. Gunung Mas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 977 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Banyaknya Koperasi yang tidak aktif Kota Palangkaraya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dikembalika n Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait Bisa dilaksanakan di Kab/Kota dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait - - - - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi IV - 446 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 978 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kualitas Koperasi Kota Palangkaraya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dikembalika n Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait Menyesuaikan anggaran dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait - - - - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 979 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah- Buahan Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 980 14-03-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Kota Palangkaraya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik Lengkapi data dukung : e proposal usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 981 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Buah- Buahan Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 982 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Ternak Babi dan Ternak Sapi Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 983 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Padi Ladang dan Bibit Jengkol Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi IV - 447 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 984 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Kambing Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 80.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 985 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit bebek Petelur Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 60.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 986 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Mesin Penggiling Padi Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 987 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Ternak (Babi, Sapi dan Ayam ) Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 988 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bibit Buah Durian, Mangga, dan Rambutan Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 989 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Sosialisasi tentang Pentingnya Keberadaan BUMDes bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Perdesaan Kab. Barito Utara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa IV - 448 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 990 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan alat perontok dan penggilingan padi Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 991 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Bantuan Bibit Padi Ladang Kab. Gunung Mas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 992 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat - alat Olahraga 1. Net Volly Ball (10), 2.Bola kaki

(20), 3.Meja Pingpong (2Set), 4.Bola Basket
(10), 5.Bola Bulu Tangkis (25 Tabung), 6.Cone Kerucut (24 ), 7. Paket Baju Kaos Tim Sepak Bola dan Sepatu Sepak Bola. (2 Paket Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Kebutuhan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 93 Unit 100.000.000 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi 993 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 59 Paket Kab. Kapuas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 59 Paket 14.750.000 Penyediaan Makanan 994 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda Kader Kabupaten/Kota. (1 Kegiatan Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran dengan Dispora Barito Timur direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 75 Orang 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 995 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Baterai Tambahan Tipe LP- E6NH pada Kamera Operasional Canon EOS 760D Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - 996 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Baterai Tambahan Tipe Sony Baterai NP-FW50 pada Kamera Operasional Sony Alpha A7 II Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 449 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 997 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Handy Talky tipe HT WLN UHF Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - 998 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Microphone Tipe Audio Tecnica AT2020 XLR Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - 999 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Headphone tipe Audio Technica ATH- M20X Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - 1000 14-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Dokumentasi Aerial Kab. Barito Utara - Dibatalkan - - - - - - - - 1001 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bantuan Hibah Alat Kesenian untuk Desa Wuran dan Gumpa (2 Paket Rp. 100.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran agar melengkapi data dukung, berupa proposal dan data lainnya direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1002 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat ). 139 Ha Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - 1003 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Se Kabupaten Barito Timur (1 Kegiatan Rp. 60.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 1004 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Pariwisata Sub Sektor Ekonomi Kreatif Photograpy (1 Kegiatan Rp. 50.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 250.000.000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 1005 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat ). 50 Ha Kab. Kapuas - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 450 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1006 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pelaku Pariwisata Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kuliner (1 Kegiatan Rp. 65.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 1007 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat ). 139 Ha Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1008 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat ). 50 Ha Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1009 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Petani Belum Seluruhnya mengunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat ). 100 Ha Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 1010 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar Ukuran 5 x 10 M . 1 Unit Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya IV - 451 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1011 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar Ukuran 5 x 10 M . 1 Unit Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1012 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Sarana pendukung kegiatan inseminasi buatan, 1 paket. Minat masyarakat untuk inseminasi buatan tinggi, namun dukungan APBD Kabupaten terbatas Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1013 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pekebun tidak memakai mangkok. pisau sadap tidak standart. Peralatan sadap tanaman karet. 3 Paket Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1014 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Sarana pendukung kegiatan inisiasi pembibitan sapi di masyarakat, 1 Paket. Permasalahan : Permintaan bibit sapi tinggi setiap tahun dan selalu didatangkan dari luar daerah, disamping dapat memberdayakan kelompok tani yang eksis Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1015 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengembangan Hijauan Pakan Ternak, 1 paket. Permasalahan: Perlunya Dukungan terhadap kegiatan inisiasi pembibitan sapi masyarakat Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 452 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1016 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1017 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1018 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Peralatan tradisional. Peralatan pasca panen pengolahan kelapa. 2 unit Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1019 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Meningkatnya kasus gangguan usaha perkebunan. Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan. 2 kali Kab. Kapuas Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - kasus - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1020 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan pupuk dan kapur pertanian, 5000 Ha. Permasalahan : Masih rendahnya produktivitas komoditas padi yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan pupuk yang belum memenuhi rekomendasi Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 453 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1021 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Combine Harvester, 4 unit. Waktu panen serempak mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodiri, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 500.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1022 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Power Threser, 25 Unit. Permasalahan : Waktu panen serempak mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 350.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1023 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Cultivator, 15 Unit. Terbatasnya sarana pengolahan tanah untuk komoditas hortikultura Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 Unit 175.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1024 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 50 unit karena Rasio antara ketersediaan alat dengan kebutuhan baru mencapai 25% Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 135.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1025 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pembangunan jalan pertanian 9 km, karena Sulitnya akses ke lahan berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan angka kehilangan hasil Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Unit 450.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1026 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Bantuan obat-obatan pertanian, 4 paket. Karena Terbatasnya stok obat-obatan pada gudang obat-obatan sebagai antisipasi DPI dan serangan OPT Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 454 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1027 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengembangan aneka cabe 25 Ha. Sentra- sentra produksi cabai perlu dukungan untuk penguatan dalam rangka mendukung kebijakan terkait inflasi Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 100.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1028 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengembangan jeruk 20 Ha. Pemanfaatan lahan- lahan potensial untuk pengembangan komoditas prioritas provinsi Kalteng dan didukung oleh usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 1029 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Meningkatnya masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kapuas terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai. Perumahan Griya Sederhana Desa Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat 1 Paket Rp 5.000.000.000 Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1030 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 1031 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - IV - 455 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1032 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa 5 Desa Rp. 250.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 1033 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit,
1. b.Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000) Kab. Barito Timur - Dibatalkan - - - - - - - - 1034 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kehutanan Usulan disetujui -
  1. 1.Menyesuaikan anggaran
  2. 2.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - usulan harus berupa proposal dari kepala daerah kabupaten/kota - usulan harus dibuat pada tahun 2024 - Sumber dana DBH- DR usulan diakomodir, lengkapi data dukung dengan menyesuaikan anggaran 1 paket 7.873.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1035 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kehutanan Dikembalika n - agar dapat diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup
  3. 1.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - - - - - - 1036 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa 5 Desa Rp. 250.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kehutanan Dibatalkan -
  4. 1.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - - - - - - IV - 456 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1037 14-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit,
2. b.Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kehutanan Dikembalika n - agar dapat diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup
  1. 1.Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait - - - - - - 1038 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk penyuluhan penanganan Karhutla dan Banjir karena Wilayah Kabupaten Kapuas Cukup Luas. Mobil Penyuluhan (Lengkap Set LED dan Proyektor). 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 700.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1039 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Karhutla dan Banjir di dukung armada angkutan personil TRC. Mobil Angkutan Personil TRC (Mini Bus) Kapasitas 25 Orang. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 800.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1040 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk menjangkau atau menyisir sungai kecil ketika bencana Karhutla dan bencana yang lain. Speed Boat Karet dan Mesin Tempel 25 PK. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 150.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 457 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1041 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk pengamanan personil dalam pelaksanaan pemadaman. Alat Pelindung Diri (APD) Sarpras Karhutla untuk 25 Orang Personil. 25 set Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja - TA 2025 BPBPK Prov. tidak ada Pengadaan Pakaian Damkar yang secara khusus untuk hibah - Disarankan menganggarkan pada APBD Kabupaten/Kota masing masing Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 25 Set 50.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1042 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Makanan Siap Saji. 1 paket Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Penyediaan Makanan Siap Saji untuk korban bencana di usulkan saat terjadi tanggap bencana. BNPB memberikan bantuan logistik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan yang di salurkan ke Kabupaten yang terdampak bencana. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dengan menyesuaikan status tanggap kebencanaannya 500 Paket 250.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1043 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1044 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1045 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1046 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 458 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1047 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1048 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1049 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit Kab. Kapuas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1050 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Sampah 2 Unit x 700jt = 1,4M. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui -
  2. 1.Menyesuaikan anggaran
  3. 2.Menyesuaikan kewenangan dengan SOPD terkait Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 2 Unit 1.165.428.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1051 14-03-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Kendaraan Roda 3 sebanyak 10 Unit x 50jt = 500 jt. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui -
  4. 1.Menyesuaikan anggaran
  5. 2.Menyesuaikan kewenangan dengan SOPD terkait Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 10 Unit 600.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1052 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Masih adanya kekurangan Bantuan Paket Permakanan Untuk Masa Tanggap Darurat (Banjir) Kab. Gunung Mas Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Menyesuaikan dengan kewenangan pemenuhan SPM Sosial dan alokasi anggaran direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 30.000.000 Penyediaan Permakanan 1053 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Kurangnya pengetahuan SDM kearsipan perangkat daerah tentang pembuatan data arsip Kab. Gunung Mas Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Peningkatan kapasitas yang diusulkan terakomodir dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Akuisisi Arsip Statis IV - 459 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1054 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya pelatihan pustakawan, pengelola perpustakaan, penyuluh perpustakaan terhadap pengembangan dan penguasaan berbasis teknologi /IPTEK dan sistem seleksi serta pengolahan buku perpustakaan Kab. Gunung Mas Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap serta melaksanakan pembinaan pengolahan buku direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1055 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah tentang tata cara Membuat buku induk, klasisifikasi tajuk subjek, kelengkapan buku, memberi stempel kepemilikan, input data ke sistem, memasang label barcode, salving/penyusunan buku sesuai klasifikasi Kab. Gunung Mas Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap serta melaksanakan pembinaan pengolahan buku direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1056 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Sulitnya medan yang dilalui sehingga diperlukan peralatan yang memadai alat transportasi Quick Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 150.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1057 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Sulitnya medan yang dilalui sehingga diperlukan peralatan yang memadai pengadaan Jonder Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 400.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1058 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Kurangnya alat angkut personil dan Sapras alat transportasi Pick Up Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 300.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1059 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Sedikitnya sumber air pada musim kemarau, membutuhkan tambahan alat transportasi Truck Tangki Air Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 700.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 460 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1060 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Penyelamatan Dan Evakuasi Perahu Karet Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 250.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1061 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Tenda Pengungsi Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 100.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1062 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Pompa Apung Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 60.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 461 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1063 14-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Selang Pelempar Kab. Gunung Mas Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 10 Unit 100.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1064 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Prasarana pembelajaran olahraga di MTS pada Desa Jangkar Prima masih terbatas, sehingga diusulkan pembangunan Lapangan Voli Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Dikembalika n Usulan bukan merupakan kewenangan, usulan dapat disampaikan kepada instansi vertikal Kementerian Agama
  6. 1.Agar melengkapi data dukung
  7. 2.Menyesuaikan Anggaran - - - - - - 1065 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Toilet yang ada pada MTS Bustanul Ulum kurang layak sehingga diusulkan renovasi toilet Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Dikembalika n Usulan bukan merupakan kewenangan, usulan dapat disampaikan kepada instansi vertikal Kementerian Agama
  8. 1.Agar melengkapi data dukung
  9. 2.Menyesuaikan Anggaran dan kewenangan - - - - - - 1066 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Terbatasnya ketersediaan air di SMKN 1 Sematu Jaya, sehingga diusulkan pembangunan sumur Bor Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  10. 1.Agar melengkapi data dukung
  11. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 462 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1067 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Anak-anak yang bersekolah di jenjang SMA/SMK dari Desa Sungai Buluh sangatlah banyak mereka bersekolah tersebar di beberapa SMA/SMK di Kabupaten Lamandau, mengingat banyaknya jumlah siswa yang berasal dari Desa Sungai Buluh sudah seharusnya dilakukan pembangunan Gedung SMA/SMK di Desa Sungai Buluh dimana diharapkan nantinya SMA/SMK Tersebut tidak hanya menampung Siswa dari Desa Sungai Buluh tapi juga Desa di sekitarnya. Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  12. 1.Agar melengkapi data dukung
  13. 2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. Jika USB nya berupa SMK agar dilakukan analisa link n match nya dengan potensi lapangan pekerjaan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1068 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota SMKN 1 Lamandau tidak memiliki MCK (1 Unit) dan Alat UKS (1 Paket) Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  14. 1.Agar melengkapi data dukung
  15. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti adalah penyediaan toilet, dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, sedangkan untuk penyediaan alat UKS agar diusulkan tersendiri Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk penyediaan toilet. Sedangkan alat UKS memiliki sub kegiatan tersendiri 1 Paket 150.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1069 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota SMKN 1 Lamandau mengusulkan penambahan guru sebanyak 3 (tiga) orang Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  16. 1.Agar melengkapi data dukung
  17. 2.Menyesuaikan Anggaran Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diusulkan melalui pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT 3 orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1070 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Beasiswa bagi siswa berprestasi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  18. 1.Agar melengkapi data dukung
  19. 2.Menyesuaikan Anggaran pemberian bantuan kepada siswa dalam bentuk bantuan penyediaan pakaian seragam, buku bacaan dan peralatan sekolah Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik IV - 463 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1071 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMK Sumbermas Sarana, 2 unit (950.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  20. 1.Agar melengkapi data dukung
  21. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Ruang 1.000.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1072 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Ruang OSIS SMK SUMBERMAS SARANA Jl. Negara KM 30,4 Desa Runtu 1 Unit (165.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  22. 1.Agar melengkapi data dukung
  23. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1073 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Lab. Bahasa SMK SUMBERMAS SARANA Jl. Negara KM 30,4 desa Runtu 1 Unit (Rp 455.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  24. 1.Agar melengkapi data dukung
  25. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Ruang Laboratorium 1074 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Peralatan Praktik Desain Komunikasi Visual dan TIK SMKS MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN Jl. Jenderal Sudirman No.13 Pangkalan Bun 1 Paket (Rp. 94.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  26. 1.Agar melengkapi data dukung
  27. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 100.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1075 15-03-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Bantuan Kapal Susur Sungai Wisata Kab. Sukamara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut, agar disiapkan data dukung direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 500.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi IV - 464 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1076 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Sekolah, Bangunan Selasar antar kelas, Bangunan Paving Halaman, Perbaikan Plafon Kelas, Penambahan Alat Praktek Siswa SMK NEGERI 3 PANGKALAN BUN Jalan. A. Yani No.53 RT.14 Desa Kumpai Batu Atas Telp/HP : 082220565642 Pangkalan Bun Kode Pos 74151 Kalimantan Tengah 1 Paket (Rp.679.200.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  28. 1.Agar melengkapi data dukung
  29. 2.Menyesuaikan Anggaran Usulan ditindaklanjuti Pembangunan Pagar Sekolah, Bangunan Selasar antar kelas, Bangunan Paving Halaman, Perbaikan Plafon Kelas, Penambahan Alat Praktek Siswa SMK NEGERI 3 PANGKALAN BUN Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing- masing. 1 Paket 2.000.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1077 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Perbaikan/Rehab Bangunan Sekolah SMA NEGERI 2 PANGKALAN BUN JL. PASANAH 15, KAB.KOTAWARINGIN BARAT 74111 1 Unit (Rp.767.290.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  30. 1.Agar melengkapi data dukung
  31. 2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 767.290.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1078 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pemavingan halaman SMAN 2 KUMAI JL. A. Yani KM 18 Desa Bumi Harjo 1 Paket 900000000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  32. 1.Agar melengkapi data dukung
  33. 2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing- masing 1 paket 900.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1079 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Komputer/ Laptop SMA ABDI PANGKALAN BUN Jl. Kawitan I No. 34 Pangkalan Bun 74111; RT/RW: 017/002 1 Paket (Rp.139.300.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  34. 1.Agar melengkapi data dukung
  35. 2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 150.000.000 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1080 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bimbingan Teknis IKM Pengolahan Anyaman Rotan Kab. Barito Utara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Bimbingan Teknis IKM Pengolahan Anyaman Rotan di Kabupaten Barito Utara (3 hari) Lengkapi data dukung : e proposal 25 peserta 100.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1081 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Sarana Prasarana IKM Kab. Barito Utara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n Usulan tidak spesifik dan tidak ada proposal.
  36. 1.Lengkapi data dukung seperti profosal
  37. 2.menyesuaikan anggaran - - - - - - IV - 465 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1082 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota PEMBANGUNAN RUANG BK, OSIS, UKS, AULA GUDANG, KANTIN SEHAT, PAVING LAPANGAN, PAGAR KELILING, PENAMBAHAN GURU DAN PTT SMAN 1 PANGKALAN LADA JL. AHMAD YANI KM. 40, 9 Unit (9.600.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  38. 1.Agar melengkapi data dukung
  39. 2.Menyesuaikan Anggaran Terkait banyaknya rincian dalam 1 usulan, akan diseleksi dengan memperhatikan prioritas kebutuhan di sekolah. Usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 paket 1.350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1083 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Kemasan Olahan Rumah Tangga Kab. Barito Utara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n usulan tidak spesifik dan tidak ada proposal
  40. 1.Lengkapi data dukung seperti profosal
  41. 2.menyesuaikan anggaran - - - - - - 1084 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pasar Murah Kab. Barito Utara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Pasar Murah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Barito Utara Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 150.000.000 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1085 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Rehabilitasi Bangunan Dan Ruang Kelas SMKN 1 PANGKALAN LADA Jalan A Yani KM 22 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Email : smkn1pangkalanlada@g mail.com 2 Unit (Rp.498.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  42. 1.Agar melengkapi data dukung
  43. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Paket 1.000.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 1086 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengujian Mutu Barang Kab. Barito Utara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n usulan tidak spesifik perihal bentuk kegiatan dan komoditas yang diuji. Usulan kegiatan perlu dilengkapi data dukung
  44. 1.menyesuaikan pagu anggaran - 1 kegiatan 20.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA IV - 466 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1087 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pemasangan Paving Lapangan Upacara SMA NEGERI 1 KUMAI Jl. Padat Karya 1 Kumai ,1 Paket (Rp.278.628.536) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  45. 1.Agar melengkapi data dukung
  46. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1088 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Usulan Penambahan Guru P3K SMA NEGERI 1 KUMAI Jl. Padat Karya 1 Kumai 7 Orang (TIK, Sejarah, Biologi, Geografi, Sosiologi, BK) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  47. 1.Agar melengkapi data dukung
  48. 2.Menyesuaikan Anggaran Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan dalam pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT 7 Orang - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1089 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan USB SMA KUMAI Kumai Seberang 1 Unit (Rp.12.705.147.200) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  49. 1.Agar melengkapi data dukung
  50. 2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1090 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 40 Unit di Kelurahan Raja Kec. Arut Selatan dengan total Pagu Anggaran Rp. 800.000.000,- Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 40 Unit 1.200.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1091 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan USB SMK PANGKALAN LADA Desa Kadipi Atas 1 Unit (Rp.12.705.147.200) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  51. 1.Agar melengkapi data dukung
  52. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar di analisa link n match jurusannya dengan potensi lapangan pekerjaan 1 Paket 12.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) IV - 467 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1092 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Wirausaha Muda volume 1 kegiatan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Pemuda dan Olahraga Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Seruyan direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 75 Orang 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 1093 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan USB SMA PANGKALAN BUN Desa Pasir Panjang 1 Unit (Rp.12.705.147.200) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  53. 1.Agar melengkapi data dukung
  54. 2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1094 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pelatihan operator desa pada aplikasi SIKS-NG Kab. Barito Utara Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Bimbingan teknis dilaksanakan pada tahun 2024 direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 20 orang 50.000.000 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1095 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembangunan USB SMA KOTAWARINGIN LAMA Kotawaringin Lama ,1 Unit (Rp.12.705.147.200) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  55. 1.Agar melengkapi data dukung
  56. 2.Menyesuaikan Anggaran Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan 1 unit 7.000.000.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1096 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaku Seni Kebudayaan volume 1 kegiatan (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 300.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1097 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Pedestrian tempat wisata Sungai bakau dan Danau Seluluk volume 350M2 (Rp. 200.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 1098 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Pembangunan Perpustakaan dan Isinya SMKS Dar Al-Raudhah Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp. 400.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Ruang 750.000.000 Pembangunan Perpustakaan Sekolah IV - 468 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1099 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKS DAR AL-RAUDHAH Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.380.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  57. 1.Agar melengkapi data dukung
  58. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1100 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembuatan Gazebo di Sungai Bakau dan Danau Seluluk volume 5 Buah (Rp. 500.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 500.000.000 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 1101 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Pembangunan Ruang Guru dan TU SMKS DAR AL-RAUDHAH Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.380.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  59. 1.Agar melengkapi data dukung
  60. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1102 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Seruyan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 250.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 1103 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Pembangunan Ruang Kantor SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.285.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  61. 1.Agar melengkapi data dukung
  62. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU IV - 469 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1104 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Pembangunan Toilet SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.150.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  63. 1.Agar melengkapi data dukung
  64. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 150.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1105 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota "Timbunan halaman SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Paket (Rp.200.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  65. 1.Agar melengkapi data dukung
  66. 2.Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 200.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1106 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Perumahan Bintang Sembilan, Perumahan Bumi Mas Residence dan Perumahan Wisma Danau Biru Volume 1500 Meter Lokasi Rp. 1.155.670.500 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1107 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penataan PSU di TPU Km. 12 Pangkalan Bun (LPA + LPB + Lataston ) Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1108 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penataan PSU di TPU KM. 8 Desa Kumpai Batu Atas Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 470 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1109 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penataan PSU di TPU Sungai Tatas Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1110 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penataan PSU di TPU Karang Anyar Jl. Sintang Sejahtera RT. 25 Kelurahan Mendawai Volume 1 Pagu Anggaran Rp. 3.000.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1111 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tk. Daerah Kabupaten/kota Kab. Barito Utara Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1112 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penataan PSU di TPU Samari Volume 1 Lokasi Pagu Anggaran Rp. 1.000.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 471 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1113 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tk. Daerah Kabupaten/Kota Kab. Barito Utara Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1114 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembinaan Perpustakaan sekabupaten barito utara Kab. Barito Utara Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1115 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaan Se- Kabupaten Barito Utara Kab. Barito Utara Dinas Perpustakaan dan Arsip Dikembalika n untuk Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaa n Se- Kabupaten Barito Utara di serahkan ke kabupaten Menyesuaikan Anggaran untuk Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaan Se-Kabupaten Barito Utara di serahkan ke kabupaten - - - - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 1116 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Monitoring/evaluasi ke Desa, Kelurahan, Sekolah-sekolah Kab. Barito Utara Dinas Perpustakaan dan Arsip Dikembalika n tidak terakomodir karena monitoring ke desa/kelura han merupakan wewenang kabupaten Menyesuaikan Anggaran tidak terakomodir karena monitoring ke desa/kelurahan merupakan wewenang kabupaten - - - - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi IV - 472 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1117 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Infrastruktur lapangan sepak bola SMAN 1 Paku masih belum memadai Kab. Barito Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  67. 1.Agar melengkapi data dukung
  68. 2.Menyesuaikan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1118 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Tidak terdapatnya Drainase di Jl.SMAN 1 Paku Kab. Barito Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  69. 1.Perlu tambahan data dukung
  70. 2.Menyesuaikan anggaran dan kewenangan Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1119 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Tidak Terdapat gapura SMAN 1 paku Kab. Barito Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  71. 1.Perlu tambahan data dukung
  72. 2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1120 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pagar SMAN 1 Paku yang perlu perbaikan Kab. Barito Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  73. 1.Perlu tambahan data dukung
  74. 2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1121 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar Keliling SMA 1 Pematang Karau Kab. Barito Timur Dinas Pendidikan Usulan disetujui -
  75. 1.Perlu tambahan data dukung
  76. 2.Menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1122 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Benih Padi Sawah Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1123 15-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mesin Fogging volume 6 Puskesmas (Rp. 300.000.000) Kab. Seruyan Dinas Kesehatan Usulan disetujui - -Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 2 unit 16.667.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 473 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1124 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Benih Jagung Hibrida Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1125 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Pupuk Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Diakomodiri, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1126 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Obat-Obatan Tanaman Pangan Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodiri, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1127 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1128 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan obat-obatan Fungisida, Insektisida, Moluskasida, Pestisida, Rodentisida. Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - liter - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1129 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Pupuk Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - kg - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 474 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1130 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembuatan Bronjong/Pengamanan Sepadan Sungai Paku Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1131 15-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota
  77. 1.Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis pustakawan berbasis teknologi/ IPTEK dan sistem seleksi dan pengolaan buku perpustakaan
  78. 2.Workshop untuk pustakawan untuk penguasaan berbasis teknologi/IPTEK dan sistem seleksi serta pengolaan buku perpustakaan
  79. 3.Kaji Tiru tentang teknologi/IPTEK dan sistem seleksi serta pengolaan buku perpustakaan bagi Pustakawan
  80. 4.Pelaksanaan Uji kompetensi untuk tenaga Pustakawan Kab. Pulang Pisau Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1132 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Benih/ Bibit Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Usulan tidak spesifik menyebut komoditas, Menyesuaiakan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - batang - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 1133 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bimtek Penyuluh Kelapa Sawit Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Dikembalika n
  81. 1.Usulan Terlalu Besar
  82. 2.Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Penyuluh ada dibawah Dinas TPHP Provinsi, Dikembalikan - - keg - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian IV - 475 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1134 15-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota
  83. 1.Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis Sumberdaya manusia sesuai standar dalam hal pendataan dan penataan arsip
  84. 2.Workshop untuk Sumber Daya Manusia dalam bidang pendataan dan penataan arsip
  85. 3.Kaji Tiru tentang pendataan dan penataan arsip Kab. Pulang Pisau Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng, untuk kaji tiru belum dapat diakomodir direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Akuisisi Arsip Statis 1135 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Obat Obatan Pembasmi Hama pada Kakao Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - Liter - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1136 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Alat Pasca Panen Karet Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1137 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Alat Pasca Panen Kakao Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1138 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya IV - 476 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1139 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Pupuk Kab. Barito Utara Dinas Perkebunan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail) Menyesuaikan Anggaran Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana - kg - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1140 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1141 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Usaha Tani Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1142 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Produksi Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1143 15-03-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Pemberian pelatihan ketrampilan menjahit beserta peralatan menjahit, bantuan modal usaha warung sembako, dan bantuan peralatan untuk pembuatan kue. Kab. Pulang Pisau Dinas Sosial Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Menyampaikan proposal calon penerima bantuan dan sesuai DTKS direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 10.000.000 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1144 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 477 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1145 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan Embung Pertanian Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1146 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Bantuan Kartu Berkah Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 150.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1147 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Mesin Penepung Jagung (Peternakan) Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 25.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1148 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Mesin Pencacah Rumput (Peternakan) Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 35.000.000 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 1149 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan kambing jantan/ betina Dara Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 50.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1150 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ternak Babi (Peternakan) Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain IV - 478 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1151 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sapi Jantan/betina, Persilangan Bali, Madura, Bali PO Dara Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 125.000.000 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1152 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Kab. Barito Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 35.000.000 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 1153 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Peningkatan IKK Kandui Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1154 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Perluasan Jaringan Perpipaan dalam Kota Muara Teweh Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1155 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Perluasan dan Pemasangan Pipa Distribusi 6" Lengkap Aksesoris di Desa Trahean Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 479 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1156 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan IPA Kapasitas 50 l/dtk SPAM IKK Jingah Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Kabupaten 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1157 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan IPAL Muara Teweh Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen SSK Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 m3/hari 5.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1158 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembangunan IPLT Muara Teweh Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen SSK Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 30 m3/hari 5.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1159 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Montallat Desa Majangkan s.d Desa Baliti Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1160 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Barito Bintang Ninggi Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa IV - 480 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1161 15-03-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Butong Kab. Barito Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung. Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025) - - - - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1162 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Usulan Alat Mesin Pasca Panen (Perontok Padi - 4 Unit Rp.15.380.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 30.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1163 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Usulan Alat Mesin Pasca Panen (Rice Miling Unit (RMU) Mini - 1 Unit) - Rp.150.000.000 Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 150.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1164 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Usulan Pupuk Besubsidi (NPK - Rp.200.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 75.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1165 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bantuan Hand Tracktor (Traktor Roda 2) - Volume : 148 unit - Pagu Rp.4.440.000.000 Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 175.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian IV - 481 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1166 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Tingginya penikahan usia dini di Kabupaten Lamandau sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan sasaran Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN Kab. Lamandau Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1167 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bantuan Cultivator 144 Unit - Pagu Rp.3.420.000.000 Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Unit 45.000.000 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1168 15-03-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelaku usaha di desa memerlukan sosialisasi tentang BUMDes untuk peningkatan kapasitas pengurus Kab. Lamandau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1169 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier - 3.199 meter - Rp.5.598.250.000 Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 250.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1170 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pengujian Kualitas Lingkungan (7 Unit Pagu 2,120,000,000) Kab. Kotawaringin Barat - Dibatalkan - - - - - - - - 1171 15-03-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier - 3.161 meter - Pagu Rp.3.951.250.000 Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 250.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani IV - 482 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1172 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 Unit Pagu 130,000,000) Kab. Kotawaringin Barat - Dibatalkan - - - - - - - - 1173 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan Kualitas Lingkungan (1 Unit Pagu 550,000,000) Kab. Kotawaringin Barat - Dibatalkan - - - - - - - - 1174 15-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Melakukan Sosialisasi Progam dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kab. Gunung Mas Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas, sedangkan pengganggaran melekatdi APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 1175 15-03-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Kegiatan Bimbingan Teknis Kovensi Hak Anak Kab. Gunung Mas Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas , sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 1176 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 483 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1177 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1178 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1179 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1180 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1181 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1182 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 484 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1183 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Belum tersosialisasinya menu B2SA kepada anak- anak sekolah Kab. Barito Selatan Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomenda sikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya - - - - - - 1184 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1185 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kelompok Wanita Tani (KWT) masih belum memahami tentang pentingnya desa B2SA Kab. Barito Selatan Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat di lanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Mohon dapat melengkapi berkas proposal agar usulan dapat dijelaskan lebih terperinci Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Lokasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1186 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1187 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 485 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1188 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas mohon Bantuan Kemasan Produk Kerupuk Kab. Barito Selatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n tidak ada proposal dan usulan kurang spesifik. agar melampirkan proposal disertai data : kelompok IKM penerima bantuan, dan spesifikasi peralatan yang diusulkan. Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian - - - - - - 1189 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Kerupuk Kab. Barito Selatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan. Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian - - - - - - 1190 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Perkebunan Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dikembalika n Bukan kewenagan Dinas TPHP Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik (detail) Dikembalikan Kegiatan Kewenangan Dinas Perkebunan - - Unit - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 486 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1191 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Bakso Kab. Barito Selatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan. Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian - - - - - - 1192 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1193 15-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), 8 Desa Wisata, Rp. 200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dibahas lebih lanjut direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi IV - 487 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1194 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Bakso Kab. Barito Selatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dikembalika n tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan. Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian - - - - - - 1195 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1196 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Sarana Penangkapan Tidak Memadai, mohon bantuan Pengadaan Kelontok Lengkap Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1197 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1198 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV - 488 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1199 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1200 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan ( Tampirai Kawat) Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1201 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Keterbatasan Anggaran, mohon bantuan Peningkatan Sarana Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 1202 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1203 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Sunsang Raya Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Unit 225.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1204 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan( Rengge) Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap IV - 489 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1205 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Sarana Penangkapan Tidak Memadai, mohon bantuan Pengadaan Mesin Ces Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1206 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Harapan Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1207 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1208 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Makmur Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1209 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan( Bubu) Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1210 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi JUT Kelompok Tani Mufakat Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 490 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1211 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kekurangan Induk (Calon Induk Ikan Mas) Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1212 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Suka Maju Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1213 15-03-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif, 1 Kegiatan, Rp. 75.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran Akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 kegiatan 200.000.000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 1214 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kekurangan Induk Calon Induk Ikan Nila Kab. Barito Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dikembalika n Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending) - - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1215 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan benih semangka Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 1216 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan benih padi Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket 25.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 491 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1217 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Kupang Jaya Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1218 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1219 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Kelompok Tani Roda Maju Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1220 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1221 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1222 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Gapoktan T. Jawa Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani IV - 492 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1223 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1224 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Gapoktan T. Jawa II Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1225 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT Sawah Serunai Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1226 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan JUT SDG Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 200.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1227 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 30.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1228 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 30.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih IV - 493 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1229 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 30.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1230 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 UNIT 30.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1231 15-03-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani Kab. Barito Selatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Usulan disetujui - Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 UNIT 60.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1232 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pembuatan Teras pangan B2SA: instalasi dan bahan penanaman hidroponik di 10 desa/kelurahan terdampak stunting dan rawan pangan (pagu sebesar Rp.110.000.000,00) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat di akomodir dengan menyesuaikan Pagu anggaran tersedia Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 10 Lokasi - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1233 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengembangan desa beragam, bergisi seimbang dan aman (B2SA) di 2 desa/kelurahan terdampak stunting (pagu sebesar Rp.150.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat di akomodir dengan menyesuaikan Pagu anggaran tersedia Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 2 Lokasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) IV - 494 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1234 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) goes to school di 5 sekolah terdampak stunting (pagu sebesar Rp. 75.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan dapat di akomodir apabila dana tersedia dan menyesuaikan Pagu anggaran Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 5 Lokasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1235 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota penyediaan sarana dan prasarana pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di 6 kecamatan (sebesar Rp250.000.000,00) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Ketahanan Pangan Dikembalika n Bukan kewenangan provinsi Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya Usulan di kembalikan karena bukan menjadi kewenangan provinsi - 6 Paket - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1236 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota pengadaan kendaraan operasional pengamanan Tahura Kab Kobar Kab. Kotawaringin Barat Dinas Kehutanan Usulan disetujui -
  86. 1.Menyesuaikan dengan kewenangan SOPD terkait - usulan berupa proposal dari kepala daerah kabupaten/kota - proposal dibuat pada tahun 2024 - Sumber dana DBH- DR usulan diakomodir, lengkapi data dukung 1 Unit 550.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1237 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran di lahan calon transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Usulan Pelepasan Kawasan Hutran untuk Calon Lokasi Transmigrasi Rangda seluas 325 Ha. Agar kabupaten menyiapkan data pendukung untuk pengusulan Pelepasan Kawasan Hutan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 100.000.000 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 1238 15-03-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pelaksanaan Canvasing, Job Fair dan Bazaar, serta Sosialisasi ke Perusahaan Kab. Kotawaringin Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi - - - Job Fair/Bursa Kerja IV - 495 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1239 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Desa Bangun Harja Semenisasi sepanjang 100 m dengan lebar 3 meter dengan total anggaran 200.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1240 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan pada Desa Riam Batang sepanjang 200 M dengan nilai Rp 260.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1241 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Budi Utomo IV dengan panjang 200 m lebar 3 meter tinggi 20 cm dengan nilai Rp 300.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1242 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan bagi masyarakat Gang Mangga KP II dengan panjang 150 m lebar 2,3 m dan tinggi 20 dengn nilai Rp 350.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1243 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Belum adanya pembangunan jalan lingkungan Jalan Depan SMP Desa Tumbang Darap dngan panjang 200 m lebar 3 m tinggi 20 cm dengan nilai Rp 350.000.000 Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1244 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Nur Hidayah Pembuang Hulu I sepanjang 350 m lebar 3 m tinggi 20 cm Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 496 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1245 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Perlunya Pembangunan jalan Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Tumbang Suei dengan panjang 280 m lebar 3 m tinggi 20 cm Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1246 20-03-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Takaras KP II dengan panjang 150 m lebar2, 3 m tinggi 20 cm Kab. Seruyan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1247 01-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Usulan bantuan Usaha Ekonimi Produktif untuk 100 orang Kab. Katingan Dinas Sosial Dikembalika n Dilengkapi data usulan dan proposal Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. - - - - - - 1248 01-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota PENGADAAN TINTA/RIBBON, PEMBERSIH (CLEANING KIT) DAN FILM PRINTER KTP-EL DAN KIA Kab. Katingan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 80 Unit 200.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1249 01-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota PENGADAAN PRINTER KTP-EL DAN KIA Kab. Katingan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 4 Unit 200.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1250 01-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota PENGADAAN ALAT PEREKAMAN MOBILE ENROLLMENT sebanyak 5 buah Kab. Katingan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 5 Unit 600.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 497 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1251 01-04-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan pelatihan dan Bimtek untuk mendukung SDM Kelompok Pengrajin Anyaman Rotan dibutuhkan anggaran Sebesar Rp. 150.000.000.00 Kab. Pulang Pisau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : proposal Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung: e proposal , usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 1 paket 150.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1252 01-04-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan pelatihan dan Bimtek untuk mendukung SDM Kelompok Pengolahan makanan ringan dibutuhkan anggaran Sebesar Rp. 100.000.000.00 Kab. Pulang Pisau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : proposal Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025 L;engkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 40 Orang 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1253 01-04-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Masih Tingginya Perkawinan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran Rp. 31.290.000 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Kab. Pulang Pisau Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Direkomendasikan mengingat prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pulang Pisau masih cukup tinggi namun pelaksanaannya tetap di ibu kota kabupaten direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 50.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1254 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya aula (pembangunan aula) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1255 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya pagar sekolah bagian belakang (pembangunan pagar sekolah bagian belakang) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1256 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Lapangan olahraga (pembangunan lapangan basket, voli dan takraw) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 498 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1257 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi dan pengerukan irigasi di Malang Tanggul sepanjang 5.000 meter Rp 655.500.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1258 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi irigasi sungai Pamurus sepanjang 5.000 meter Rp 655.500.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1259 02-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pembangunan fasilitas parkir SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 150.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1260 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi sungai badidih, sepanjang 4.500 meter (RT.04) Rp 589.950.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1261 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi sungai Bujur menuju ke laut, sepanjang 4.000 m (RT.05) Rp 524.400.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1262 02-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Gedung Serbaguna/Aula SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1263 02-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Pagar SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 499 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1264 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi sungai Bejarau Kecil, sepanjang 4.000 meter (RT.03) Rp 524.400.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1265 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi sungai Bejarau Besar, sepanjang 4.500 meter (RT.012) Rp 589.950.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1266 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pengerukan / Normalisasi Malang Baru sepanjang 3.000 meter Desa Kuin Permai Rp 393.300.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1267 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pengerukan / Normalisasi Malang Etok sepanjang 3.000 meter Desa Kuin Permai Rp 393.300.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1268 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jl. Padat Karya RT.1 & RT 6, sepanjang 5.000 meter Rp 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1269 02-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Asrama Siswa SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 500 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1270 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jl. Padat Karya RT.6 & RT. 7, sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1271 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Bunut ( RT. 9 - RT. 13), sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1272 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi, RT.01, RT. 02, Desa Pondok Damar sepanjang 10.000 meter Rp 1.000.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1273 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pengerukan/Normalisasi Malang Etok Desa Kuin Permai, sepanjang 3.000 meter Rp 330.279.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1274 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pengerukan/Normalisasi Malang Baru Desa Kuin Permai, sepanjang 3.000 meter Rp 330.279.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1275 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Prasarana Gedung Kurang Memadai (Rehab gedung) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 500.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 501 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1276 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Muebeler (meja dan kursi guru 10 buah) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 250.000.000 Pengadaan Mebel Sekolah 1277 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya Pagar Sekolah ( Pembangunan Pagar Sekolah) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1278 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya fasilitas lapangan olah raga ( pembangunan lapangan Bola voly untuk putra/putri, Lapangan takraw, Lapangan basket) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1279 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Rumah Kepala Sekolah kurang memadai (Rehab perumahan Kepala Sekolah) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 350.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1280 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Ruang Seni yang belum memadai (Rehab Ruang Seni) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 250.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 502 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1281 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya alat praktik (pengadaan Kamera DSLR Canon RP KIT 24 - 105 mm (3 unit), Kamera Video HC- PV100 HD Camcorder (2 unit), Alat Press 5 In 1 RHINOTEC HEAT (1 paket), Paket Print DTF Riecat Alfa All New Lite ( 1 paket), Printer Cutting Jinka NXL 721 AC (1 unit), Hollyland Mars 300 Pro HDMI Wireless Video Transmitter/Receiver Set (2 set), Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2), Laptop MSI Prestige 13 Evo A13M (Core i7-1360P, 16GB, 512 (20 unit), Mesin Laminating (2 unit) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 500.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1282 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya alat Praktik AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (pengadaan Mesin Pemotong Rumput (4 buah), Hand Sprayer Listrik (4 buah), Mesin Air Hydroponik (4 buah), Bak Air Hydroponik (4 buah), Selang Air (2 gulung), Tosa (1 buah), Rehap Gren House (1 unit), Traktor Mini (1 buah) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 500.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1283 02-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum adanya alat PRAKTIK OLAH RAGA DAN FISIKA (Rehab Bangunan Laboratorium Fisika (1 unit), Rehab Lapangan Basket (1 unit), pembangunan Lapangan Volly Ball (1 unit), Pembangunan Lapangan Takraw (1 unit) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran usulan ditindaklanjuti adalah rehabilitasi laboratorium fisika, dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, sedangkan untuk usulan dapat diusulkan tersendiri Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk rehab Lab. Fisika 1 Paket 500.000.000 Rehabilitasi Ruang Laboratorium IV - 503 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1284 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Sungai Babaung Kecil sepanjang 6.000 meter Rp 664.664.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1285 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Sungai Kabuau sepanjang 6.000 meter Rp 664.664.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1286 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Sekunder mengalami kedangkalan akibat penumpukan material lumpur dan rumput pengerukan dan pemeliharaan sekunder sepanjang 3.000 Meter, lebar 2 Meter dan Kedalaman 3 meter Rp 329.220.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1287 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Normalisasi Primer dan Sekunder sepanjang 40.000 M Rp 4.430.960.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1288 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Lempuyang Kec. Teluk Sampit sepanjang 10.000 meter Rp 1.000.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1289 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Quin Kec. Teluk Sampit sepanjang 6.000 meter Rp 600.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - IV - 504 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1290 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Penyaguan Kec. Pulau Hanaut sepanjang 12.000 meter Rp 1.200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1291 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Hanaut Kec. Pulau Hanaut sepanjang 15.000 meter Rp 1.500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1292 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Makarti Jaya Kec. Pulau Hanaut sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1293 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Rawa Sari Kec. Pulau Hanaut sepanjang 40.000 Rp 4.000.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1294 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 350 Meter Rp. 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1295 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 330 Meter Rp. 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 505 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1296 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 600 Meter Rp. 1.000.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1297 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 315 Meter Rp. 850.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1298 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 350 Meter Rp. 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1299 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 1.000 Meter Rp. 1.500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1300 02-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 1.050 M2 Rp. 1.200.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1301 02-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum lengkapnya Guru Mata Pelajaran Agama Kristen di SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. agar dipetakan kebutuhannya untuk diajukan dalam pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT 1 Kegiatan - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus IV - 506 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1302 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Kabuapten Barito Timur (1 Kegiatan : Rp. 45.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Dibahas lebih lanjut mengingat ada beberapa Kabupaten mengajukan Bimtek yang sama, sehingga nantinya akan dilaksanakan oleh Provinsi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 50.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 1303 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rumah Pangan B2SA (Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya Usulan dapat di akomodir dengan catatan menyesuaikan dana Pagu anggaran tersedia Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,s erta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Lokasi - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1304 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Teras Pangan B2SA (Rp. 375.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya Usulan dapat diakomodir dengan catatan menyesuaikan Pagu anggaran tersedia. Agar dapat di lengkapi data dukung terkait lokasi pelaksanaan dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Kegiatan - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1305 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya Usulan dapat diakomodir dengan menyesuaikan pagu anggaran tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Dokumen - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1306 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Rehabilitas Lumbung Pangan Masyarakat (Rp. 150.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dikembalika n Bukan kewenagan Dinas TPHP Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya Di Kembalikan Kegiatan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan - 1 Unit - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 1307 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten (Rp. 200.000.000) Kab. Barito Timur Dinas Ketahanan Pangan Usulan disetujui - Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya Usulan dapat di akomodir dengan menyesuaikan pagu anggaran tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi IV - 507 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1308 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Pembangunan Bak Reservoir IKK Jaar (100 M3) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1309 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bak penampungan air baku IPA Haringen, Tamiang Layang (300 M3) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Catatan : Lengkapi RAB, Koordinat Lokasi, Dan Foto Lokasi AIr Baku Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - - - Rehabilitasi Unit Air Baku 1310 02-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Bak air baku Unit IKK Dayu (100 M3) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Catatan : Dilengkapi RAB, Kooordinat Lokasi, dan Foto tempat Air Baku Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - - - Rehabilitasi Unit Air Baku 1311 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 2.058 M2 Rp. 950.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1312 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 424 Meter Rp. 1.161.336.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1313 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 390 Meter Rp. 1.068.210.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 508 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1314 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 30 Unit Rp. 900.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 30 Unit Rumah 900.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1315 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Kabupaten Barito Selatan rawan akan bencana alam banjir tahunan hal ini disebabkan barito selatan merupakan daerah DAS Barito sehingga diperlukannya bantuan Logistik Banjir untuk masyarakat yang terdampak Kab. Barito Selatan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. BPB-PK Prov. Kalteng menyedikan paket sembako yang akan didistribukaan apabila terjadi bencana dengan penetapan Status Tanggap Darurat di Kabupaten. Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dengan menyesuaikan status tanggap kebencanaannya 500 Paket 250.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1316 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam melaksanakan tugas turun lapangan tim BPBD sulit menempuh medan ekstrem tempat terjadi bencana alam menggunakan Kendaraan roda 4, bersama ini kami sampaikan usulan kendaraan roda dua jenis Motor Trail sebanyak 2 unit yang sumber pendanaannya berasal dari APBD PRovinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Kab. Barito Selatan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 2 Unit 100.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1317 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota masih minimnya tenda pengungsi milik BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk menampung korban bencana alam sehingga dengan ini kami sampaikan usulan Tenda pengungsi sebanyak 2 unit bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Kab. Barito Selatan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 2 Unit 200.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 509 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1318 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Masih kurangnya inventaris penunjang kegiatan BPBD seperti kantong mayat untuk tim lapangan mengevakuasi korban bencana alam, bersama ini kami sampaikan usulan Kantong Mayat yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 10 Buah 3.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1319 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Bantuan Untuk rumah warga yang tidak layak huni (Rehab Rumah Warga 35 Unit) Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 10 Unit Rumah 300.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1320 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota terbatasnya Flexible Water Tank milik BPBD sebagai cadangan menampung air untuk kesigapan bencana alam kebakaran hutan, bersama ini kami sampaikan usulan Flexible Water Tank Kapasitas 5000 Liter sebanyak 5 buah bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Buah 1.000.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 510 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1321 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu Kab. Murung Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 1322 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Sudirman Puruk Cahu Kab. Murung Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan 1323 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 15 Unit Rp. 450.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 15 Unit Rumah 450.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha IV - 511 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1324 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Jendral Sudirman (Rehab Median Jalan) Kab. Murung Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 1325 03-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 3.189 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.1,125,000,000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.125.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1326 03-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 3.875 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.1,500,000,000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.500.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1327 03-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 11.291 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.2,000,000,000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 2.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota IV - 512 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1328 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Perkuatan Tebing Sungai Barito di Desa Juking Pajang Kab. Murung Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1329 03-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Usaha Baru Jelai ( Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai ) 1 Paket Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Verifikasi PD Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1330 03-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Putri tunggal ( Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai ) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Verifikasi PD Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 Paket - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar IV - 513 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1331 03-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Ebi Jaya Jelai ( Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai ) Kab. Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Usulan disetujui - Verifikasi PD Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan) Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana 1 paket - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1332 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jaringan Drainase Anak Sungai Musak ( Drainase Tersier) Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1333 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Drainase Jalan Pulau Landan (Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan) Kab. Murung Raya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia) Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1334 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Permohonan pelaksanaan kegiatan bimtek/workshop Pembinaan Pustakawan dan Pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan Kabupaten Murung Raya Kab. Murung Raya Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi IV - 514 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1335 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Permohonan Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop dan Diklat untuk Arsiparis dan Pengelola Arsip Kabupaten Murung Raya Kab. Murung Raya Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Akuisisi Arsip Statis 1336 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Alat Perekaman Mobile (Mobile Enrollment) Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 210.678.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1337 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer KIA Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 24.550.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1338 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Tinta Printer KIA COLOR FILM Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 100 Unit 120.900.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1339 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Tinta Printer KIA BLACK MONOCHROME Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 30 Unit 11.655.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1340 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Tinta Printer KIA Cleaning Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 10 Unit 5.802.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1341 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Personal Computer Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 4 Unit 53.856.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 515 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1342 03-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pengadaan Card Reader Kab. Barito Utara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 7.031.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1343 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar pada SMA Negeri 5 Tanah Siang Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir dalam proposal yang telah diupload agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1344 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pembangunan Aula SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 450.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1345 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pemeliharaan Wilayah Pengamat Pengairan Pulau Hanaut sepanjang 50.000 meter Rp 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1346 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pemeliharaan Wilayah Pengamat Pengairan Teluk Sampit sepanjang 50.000 meter Rp 500.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1347 03-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Perlunya Pembangunan pintu air fungsi ganda sebanyak 3 buah Rp 2.400.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - IV - 516 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1348 03-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar pada SMA Negeri 1 Puruk Cahu Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatan masing2. 1 Paket 300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1349 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1350 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1351 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Las di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1352 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Processing di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi IV - 517 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1353 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Komputer di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1354 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Menjahit di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1355 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Tata Boga di kalangan generasi muda masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 1356 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Ayaman Rotan/Purun di kalangan masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 1357 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak di kalangan masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja IV - 518 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1358 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram di kalangan masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 1359 03-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pupuk Organik di kalangan masyarakat buntok Kab. Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 20 Orang - Perluasan Kesempatan Kerja 1360 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Alat transportasi pengangkut sampah (Tossa). 2 Unit Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 2 Unit 120.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1361 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1362 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1363 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Unit Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 60.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1364 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 3 Unit Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 3 Unit 180.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional IV - 519 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1365 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1366 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masih Kurangnya armada Truk Amrol untuk mengangkut sampah ke TPA sebanyak 2 unit Kab. Katingan Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 2 Unit 1.350.396.500 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1367 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Paket) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1368 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masih Kurangnya bak Amrol tempat pembuangan sampah sementara sebanyak 10 unit Kab. Katingan Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 10 Unit 820.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1369 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Masih Kurangnya Kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS sebanyak 5 unit Kab. Katingan Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 5 Unit 300.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1370 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Peningkatan Jalan Menuju TPA Kecamatan Tewang Sangalang Garing sepanjang 3500 meter Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA Persampahan Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 unit 5.000.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 1371 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Bangun Jaya sebanyak 30 KK Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 18 m3/hari 1.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat IV - 520 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1372 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Kampung Melayu sebanyak 30 kk Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 18 m3/hari 1.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1373 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Karuing sebanyak 30 KK Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 18 m3/hari 1.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1374 03-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Samba Bakumpai sebanyak 30 KK Kab. Katingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 18 m3/hari 1.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1375 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Paket Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 60.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1376 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1377 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Unit 582.714.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1378 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampa. (1 Paket) Kab. Kapuas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Lengkapi data dukung null - - - - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA IV - 521 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1379 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Program Kampung Iklim. (1 Kegiatan) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 1 Kegiatan 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1380 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 10 Unit Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 10 Unit 600.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1381 03-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (2 Unit) Kab. Kapuas Dinas Lingkungan Hidup Usulan disetujui - Lengkapi data dukung Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 2 Unit 1.165.428.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1382 03-04-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Peningkatan Fasilitas dan Sarana di TPA Kota Palangka Raya Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA Persampahan Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 unit 1.000.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 1383 03-04-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Kurangnya sarana dan prasarana meliputi peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk kegiatan jemput bola melayani masyarakat Kota Palangkaraya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 320 Unit 1.116.948.885 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1384 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih minimnya sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sumber Barito Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan dalam proposal yang telah di upload agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 522 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1385 04-04-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Drainase dangkal dan tersumbat, diperlukan rehab dan peningkatan kapasitas drainase untuk menampung debit air jaringan yang lain Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut, lengkapi readiness kriteria Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Sistem Drainase Perkotaan 1.000.000.000 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 1386 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMA Negeri 2 Puruk Cahu Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. usulan dalam proposal yang diupload yang akan diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1387 04-04-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Drainase dangkal dan tersumbat, diperlukan lanjutan pembangunan drainase mengingat belum terkoneksinya Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut, lengkapi readiness kriteria Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 unit 1.000.000.000 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 1388 04-04-2024 Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P Bappeda Kab/Kota Akses ke Ibukota kecamatan hanya lewat angkutan sungai rungan, jalan sudah ada tapi belum ada jembatan, diperlukan jembatan permanen rangka baja menyebrang sungai rungan sepanjang kurang lebih 200m Kota Palangkaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1389 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pengadaan mobil water supply Kab. Murung Raya Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Unit 1.000.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana IV - 523 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1390 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMK Negeri 1 Tanah Siang Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan dalam proposal yang akan diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1391 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Mobil Fire Jeep Slip on Portable Mitsubishi 600 Liter Single Cabin 1 Unit Kab. Murung Raya Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Unit 1.300.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1392 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pengadaan alat pemadam api ringan untuk dibagikan ke UMKM 100 Buah Kab. Murung Raya Badan Penanggulanga n Bencana dan Pemadam Kebakaran Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 100 Buah 110.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1393 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar (Pagar dan Server ANBK) di SMA Negeri 3 Tanah Siang Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1394 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Pengadaan truk pengangkut personil 1 Unit Kab. Murung Raya - Dibatalkan - - - - - - - - 1395 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMA Muhammadiyah Puruk Cahu Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1396 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Belum adanya Rumah Dinas Guru, Ruang Guru, Renovasi Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan dan Toilet pada SMA Negeri 3 Tanah Siang Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran untuk usulan rehab ruang kelas ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 600.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah IV - 524 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1397 04-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Penguatan pelaku usaha dikawasan perdesaan Agro Mina Wisata (30 orang, Pagu 150.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 30 Orang 150.000.000 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1398 04-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Tapal batas Desa (40 Desa, Pagu 320.000.000) Kab. Kotawaringin Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 40 desa 320.000.000 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1399 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar (Toilet) di SMA Negeri 1 Tanah Siang Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1400 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar (Penambahan Ruang Kelas) di SMA Negeri 4 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 800.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1401 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Minimnya sarana dan prasarana belajar (Toilet) di SMA Negeri 5 Laung Tuhup Kab. Murung Raya Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 300.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1402 04-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Bumdes Sekabupaten Katingan Kab. Katingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1403 04-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Jemput Bola dan fasilitasi percepatan BUMDes menjadi Bumdes yang berbadan Hukum Kab. Katingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa IV - 525 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1404 04-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kab. Katingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1405 04-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pemberdayaan Masyarakat dan desa di wilayah pesisir Kab. Katingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1406 04-04-2024 JONIANTO, SP, M.A.P Bappeda Kab/Kota Fasilitasi dan pembinaan kerjasama desa di wilayah Kabupaten Katingan Kab. Katingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Kegiatan 100.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1407 04-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda - Bantuan Modal usaha Wira Usaha Muda - Bantuan penunjang usaha untuk Organisasi Kepemudaan Kab. Murung Raya - Dibatalkan - - - - - - - - 1408 04-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Peningkatan/Rehabilitas i Daerah Irigasi Bendung Karau, 6.782,76 meter (APBN : Rp. 10.000.000.000,00) Kab. Barito Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - 1409 04-04-2024 Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP Bappeda Kab/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Ampah Kota, 118 Rumah (APBN : 2.360.000.000,00) Kab. Barito Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 10 Unit Rumah 300.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha IV - 526 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1410 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian/ Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi untuk 40 Peserta dengan anggaran Rp. 100.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : Proposal Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 40 Orang 100.000.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1411 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing untuk UKM Wil kab. Lamandau dengan sasaran 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 83.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Lengkapi data dukung :Proposal Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 40 Orang 83.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1412 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Tertib Niaga Bagi Pelaku Usaha dengan target 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. Kab. Lamandau - Dibatalkan - - - - - - - - 1413 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pengembangan Ekspor Hasil Industri Unggulan Untuk Daerah dan Negara dengan target 40 pelaku UMKM, usulan anggaran sebesar Rp. Kab. Lamandau - Dibatalkan - - - - - - - - 1414 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan produksi peningkatan desain dan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk pelaku kerajinan anyaman rotan dan ukiran kayu dengan target 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : Proposal usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data proposal : e proposal 1 kegiatan 60.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IV - 527 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1415 04-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bagi para pengrajin dengan target 40 peserta. Usulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - Lengkapi data dukung usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 50.000.000 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1416 04-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Terbatasnya Tenaga Operator Komputer Muda. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 38.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1417 04-04-2024 RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev. Bappeda Kab/Kota Terbatasnya pelatihan Menjahit Pakaian. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,- Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 38.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1418 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Penggadaan Sanitasi dan Air Bersih Betang Damang Batu Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1419 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Penataan Halaman Betang dan Pagar Kab. Gunung Mas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan Belum masuk dalam rencana program prioritas TA 2025 direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Kegiatan 200.000.000 Pelindungan Cagar Budaya 1420 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT IV - 528 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1421 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1422 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1423 04-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1424 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1425 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1426 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1427 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1428 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1429 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT IV - 529 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1430 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1431 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1432 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1433 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1434 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1435 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1436 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1437 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1438 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT IV - 530 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1439 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1440 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1441 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1442 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1443 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1444 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1445 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1446 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1447 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT IV - 531 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1448 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1449 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1450 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1451 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1452 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1453 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1454 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1455 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Listrik untuk Desa Kab. Gunung Mas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan disetujui - Lengkapi data dukung menyesuaikan anggaran usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran 200 unit 1.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1456 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Perluasan jaringan SPAM IKK Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Verifikasi Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung - - - - - - IV - 532 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1457 05-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota Pengadaan Ribbon (Evolis) sebanyak 150 roll dengan Usulan Pagu Rp.360.000.000,- Kab. Kotawaringin Barat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 150 Unit 360.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1458 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pembangunan WC dan Tangki Septik Individual Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 18 m3/hari 1.000.000.000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1459 05-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Sosialisasi tentang Pernikahan anak dibawah umur Kab. Barito Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Barito Utara cukup tinggi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1460 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota cek Kab. Gunung Mas - Dibatalkan - - - - - - - - 1461 05-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya yang masih rendah Kab. Murung Raya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TTG seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar dikoordinasikan dengan jelas agar tidak salah sub kegiatan 1 Paket - Perluasan Kesempatan Kerja 1462 05-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Masih tingginya Tingkat Penggangguran Terbuka dan Setengah Menganggur Kab. Murung Raya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TKM seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar dikoordinasikan dengan jelas agar tidak salah sub kegiatan 1 Paket - Perluasan Kesempatan Kerja IV - 533 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1463 05-04-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Pernikahan Anak Dibawah Umur Kab. Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Seruyan cukup tinggi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1464 05-04-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 1465 05-04-2024 BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD) Bappeda Kab/Kota Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-) Kab. Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 40.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1466 05-04-2024 BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si Bappeda Kab/Kota Dibutuhkan Semenisasi untuk jalan lingkungan sepanjang 4,3 Km dengan pagu sebesar Rp. 7,535,589,600.00 Kab. Pulang Pisau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1467 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pembangunan 1 unit Toilet di SMKN 1 Nanga Bulik Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 534 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1468 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pembangunan jalan beton menuju SMKN 1 Batang Kawa Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1469 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pembangunan 1 unit Sumur Bor pada SMKN 1 Sematu Jaya Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Paket 250.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1470 05-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Masih Kurangnya buku bahan bacaan sebagai bahan rujukan bagi pelajar dan masyarakat Kab. Barito Selatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuakan kewenangan Untuk kurangnya bahan bacaan dispursip prov dapat mengakomodir dengan cara pinjam pakai buku untuk kabupaten direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1471 05-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Penambahan bahan pustaka Kab. Barito Selatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuakan kewenangan Dispursip prov kalteng dapat mengakomodir penambahan bahan bacaan dengan cara pinjam pakai buku untuk kabupaten diakomodir dengan sistem pinjam pakai buku 1 paket - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1472 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Rehab Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SMAN I Sematu Jaya Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 400.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah IV - 535 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1473 05-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pustakwan melalui diklat dan bimtek untuk pengembangan dan penguasaan berbasis teknologi/IPTEK Kab. Barito Selatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1474 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota di SMAN I Sematu Jaya belum tersedia Rumah Dinas Guru, sehingga diperlukan pembangunan Rumah Dinas Guru sebanyak 2 unit Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 800.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1475 05-04-2024 JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev Bappeda Kab/Kota Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan Kab. Barito Selatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran dan kewenangan Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 paket 50.000.000 Akuisisi Arsip Statis 1476 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Perlunya Perbaikan Toilet Guru dan Murid serta septik Tank pada SMAN 2 Lamandau sebesar Rp. 350.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 paket 350.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1477 05-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota mobil operasional yang tersedia sudah tidak bisa berfungsi atau digunakan walaupun sudah diperbaiki maka dimohon pengadaan Mobil Operasional Double Gardan 1 Unit dengan Pagu Rp.750.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 750.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan IV - 536 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1478 05-04-2024 Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP. Bappeda Kab/Kota kondisi alat pencetakan yang ada rusak walau sudah dilakukan pemeliharaan maka dimohon pengadaan Alat Pencetakan KTP-el (Evolis) 4 Set dengan Pagu Rp.520.000.000 Kab. Kotawaringin Barat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 4 Unit 520.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1479 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan Kemasan dan Branding untuk Wirausaha Baru UKM Boga/Makanan dengan target peserta 40 orang, dengan usulan anggaran Rp. 82.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : Proposal Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025 Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran 40 Orang 82.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1480 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Bimbingan Teknis SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk peningkatan Mutu Produk UMKM dengan target 20 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - Lengkapi data dukung anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 60.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1481 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Pelatihan Pengembangan Ekspor Hasil Industri Unggulan Untuk Daerah dan Negara dengan target 20 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- Kab. Lamandau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usulan disetujui - Lengkapi data dukung : Proposal anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas. Lengkapi data dukung : e proposal 1 kegiatan 60.000.000 Peningkatan Citra Produk Ekspor 1482 05-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) Kab. Barito Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji terlebih dahulu. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi 1 Paket - Job Fair/Bursa Kerja IV - 537 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1483 05-04-2024 EDI KESUMAJAY A, SE., MM Bappeda Kab/Kota Pelatihan Operator Alat Berat Excavator Kab. Barito Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 1 Paket 180.000.000 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1484 05-04-2024 FERRY HARDI, S.T., M.T. Bappeda Kab/Kota Konveksi Hak Anak, Pembentukan Forum Anak di 10 Kecamatan, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak, dan Permainan PUSPAGA. Kab. Murung Raya Dinas Pemberdayaan Perempuan,Per lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Murung Raya cukup tinggi dan prevalansi stuntingnya juga cukup tinggi direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran 1 Dokumen 50.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1485 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI DESA TAMBAN LUPAK. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1486 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI DESA NANING KECAMATAN BASARANG. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1487 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI JALAN ALAI MUARA RT. 028 KELURAHAN PULAU KUPANG. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1488 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI JALAN ALAI PANTAI RT. 025 KELURAHAN PULAU KUPANG. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 538 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1489 05-04-2024 Drs. ABISUA, M.A.P Bappeda Kab/Kota Penghapusan dan Pembongkaran Bangunan ex ruang kelas di SMAN 1 Sematu Jaya Kab. Lamandau Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan kewenangan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah harus melalui persetujuan kepala daerah, ajukan usulan penghapusan ke Dinas dan selanjutnya akan diproses melalui BKAD Bangunan sekolah menengah idealnya aset prov. Disdik Prov. agar berkoordinasi dengan BKAD dalam penghapusan aset. 1 Kegiatan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1490 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI JALAN DESA TAMBAN LUPAK KECAMATAN KAPUAS KUALA.1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1491 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota USULAN JALAN KABUPATEN DESA BUDI MUFAKAT KECAMATAN BATAGUH. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1492 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota PERBAIKAN/SEMENISA SI JALAN/TEMPAT PARKIR ALKAH HKKBM KABUPATEN KAPUAS Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1493 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN TAMBUN BUNGAI GG. 2 .1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 539 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1494 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI JALAN USAHA TANI PALINGKAU LAMA KAPUAS MURUNG. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1495 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota SEMENISASI JALAN DESA LAWANG TAMANG KECAMATAN MANDAU TALAWANG . 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1496 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Halaman Sekolah yang belum memadai (timbunan halaman sekolah SMA MUHAMMADIYAH Sukamara 80 x 100 m) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 500.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1497 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota PENGASPALAN JALAN SULAWESI GG. IV RT. 12 RW. 04 KELURAHAN SELAT BARAT KECAMATAN SELAT . 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1 Paket 200.000.000 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman IV - 540 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1498 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota JALAN MASUK PERUMAHAN NSD HANDEL BERE.1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1499 05-04-2024 Drs. CATUR FERIYANTO, MT Bappeda Kab/Kota JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA SEDERHANA DI JALAN JEPANG. 1 paket Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman - Paket - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1500 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya gedung Laboratorium IPA (pembangunan gedung Laboratorium IPA dengan ukuran 15 M x 9 M) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Laboratorium 1501 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya gedung Laboratorium Bahasa (pembangunan gedung Laboratorium Bahasa dengan ukuran 15 M x 9 M) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Laboratorium 1502 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya ruang Kepala Sekolah ( pembangunan ruang Kepala Sekolah) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU IV - 541 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1503 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Kurang nya jumlah WC untuk siswa ( pembangunan WC untuk siswa 8 ruangan) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 paket 400.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1504 05-04-2024 SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng Bappeda Kab/Kota Belum tersedianya gedung laboratorium komputer (pembangunan gedung laboratorium komputer dengan ukuran 15 M x 9 M) Kab. Sukamara Dinas Pendidikan Usulan disetujui - menyesuaikan anggaran Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia. Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 ruang 400.000.000 Pembangunan Ruang Laboratorium 1505 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Rekonstruksi/Peningkat an Jalan Kuala Kurun - Desa Linau, Ruas jalan belum sepenuhnya fungsional, sehingga belum dapat dilewati secara aman dan lancar Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 Km 10.000.000.000 Rekonstruksi Jalan 1506 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Rehabilitasi Jembatan Sei Kurun, Terjadi kerusakan pada lantai jembatan akibat beban yang melintasi jembatan melebihi beban yang dapat diterima lantai jembatan Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 50 m 1.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan IV - 542 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1507 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota 'Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunung Mas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Usulan disetujui - Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 10 Unit Rumah 300.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1508 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Peningkatan DED SPAM IKK Kab. Gunung Mas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Usulan disetujui - sesuaikan kewenagan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten. Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan 1 KABUPATEN /KOTA 1.000.000.000 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 1509 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1510 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1511 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 543 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1512 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1513 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1514 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1515 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1516 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1517 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 33.583.938 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 544 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1518 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1519 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1520 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1521 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1522 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1523 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 545 NO TANGGAL USUL PENGUSUL PROFIL USULAN KABUPATEN / KOTA OPD TUJUAN AKHIR STATUS CATATAN REKOMENDASI MITRA REKOMENDASI SKPD REKOMENDASI TAPD VOLUME SATUAN ANGGARAN SUB KEGIATAN 1524 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1525 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1526 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 1 Unit 2.053.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1527 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Pengadaan Unit Power Supply 10.000VA, 230V Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 155.626.662 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1528 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Printer E KTP (HDP56000) Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 121.178.700 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1529 05-04-2024 YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev Bappeda Kab/Kota Alat Rekam KTP Elektronik Fortabel, untuk kegiatan Jemput Bola Kab. Gunung Mas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Usulan disetujui - Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran 2 Unit 233.100.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV - 546 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1 Dibutuhkan sinkronisasi antara target-target pembangunan untuk mencapai keberhasilan pembangunan bersama dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut Provinsi Kalimantan Tengah mencoba merumuskan arah kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan kewilayahan dan pembagian zonasi. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi dan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2025. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas, fokus dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan sasaran makro. Berdasarkan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, terdapat beberapa indikator makro merupakan kontribusi dan akumulasi dari target kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberpa indikator makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-2 Tabel 5. 1 Target Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 No Nama Kabupaten/ Kota Inflasi Pertu mbuh an Ekon omi Tingkat Pengangg uran Terbuka Angka Kemiski nan Rasio Gini (Indeks) Indeks Pemba nguna n Manusi a (IPM) Indeks Manusi a Memba ngun Penuru nan Intensi tas Emis GRK (%) (%) (%) (%) 1 Kotawaringin Barat - 6,56 - 3,17 - 73,97 - - 2 Kotawaringin Timur - 4,68 4,86 4,84 <0,35 74,35 - - 3 Kapuas - 7,91 4,53 5,11 0,26 72,11 - - 4 Barito Selatan - 2,90 3,70 4,84 0,256 70,40 - - 5 Barito Utara - 5,21 3,40 5,07 0,295 71,85 - - 6 Sukamara - 6 2,33 3,2 - 71 - - 7 Lamandau - 6,80 2,77 3,06 0,290 - - - 8 Seruyan - 4,75 3,81 6,36 0,283 69,25 - - 9 Katingan - 5,90 4,70 4,90 0,226 69,85 - - 10 Pulang Pisau - 6,42 1,80 4,18 0,273 70,17 - - 11 Gunung Mas - 7 2,8 5 0,257 74 - - 12 Barito Timur - 4,5 2,64 4,8 0,25 73,75 - - 13 Murung Raya - 5,95 2,66 5,67 0,265 69,01 - - 14 Kota Palangka Raya - 7,22 4,80 3,34 0,30 82,2 - - Kalimantan Tengah 5,6 3,32- 3,91 4,11- 4,61 0,311- 0,315 - 0,54 76,00 Nasional 5,3-5,6 4,5-5,0 4,11- 4,61 0,311- 0,315 - 0,56 38,6 Sumber : Usulan Target Kabupaten/Kota (diolah) Untuk medorong target capaian tersebut Provinsi Kalimantan Tengah tetap berfokus pada Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian dalam arti luas. Hal ini dapat mendorong percepatan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah. 5.1. Kebijakan Umum Arah Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Tahun 2025 ini ditujukan untuk mewujudkan kesesuaian ruang guna pemerataan wilayah pembangunan dengan memprioritaskan infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata melalui keterpaduan dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah) dan Zona 3 (Timur). Secara spasial pengembangan kewilayahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-3 Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Gambar 5.1 Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan pembagian 3 (tiga) zona pengembangan potensi wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berikut adalah pembagian pengembangan potensi, antara lain : 5.1.1. Zona 1 (Wilayah Barat) Zona 1 (wilayah barat) ini terdiri dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
3. a.Kondisi Umum Saat ini Kondisi umum wilayah barat (zona 1) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut : 1) Pertumbuhan Ekonomi ● Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah barat tahun 2023 meningkat jika di bandingkan dengan pertumbun ekonomi tahun
  1. 2022.Namun demikian terdapat 2 kabupaten yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-4 ● Terdapat 2 (dua kabupaten di wilayah ini tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 4,14. ● Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 masih cukup tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah barat ini sebesar 6,10. Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2023 sebesar 1,59. Untuk kabupaten lain juga mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi ditahun 2023 diantaranya Kabupaten Sukamara menjadi 5,64; dan Kabupaten seruyan sebesar 4,55; sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penuruna n menjadi 1,81. Sumber : kalteng.bps.go.id 2024 Gambar 5.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 2) Angka Kemiskinan ● Tahun 2023 angka kemiskinan mulai menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan mulai adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembentukan UMKM di tiap kabupaten. Meskipun begitu terdapat kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah angka kemiskinan. 0 2 4 6 8 7,41 6,01 5,62 6,05 4,01 1,81 6,1 5,64 1,59 4,55 Zona 1 (Wilayah Barat) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-5 ● Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di wilayah barat dimana angka kemiskinannya mencapai 6,1 dan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah yakni 1,81. Gambar 5.3 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ● Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. ● TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kabupaten sukamara sebesar 6,46 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Lamandau sebesar 3,32* dan untuk kabupaten dengan tigkat kenaikan TPT terendah yaitu Kotawaringin Timur yakni di tahun 2022 senilai 4,51 dan di tahun 2023 sebesar 4,45. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kotawaringi n Timur Kotawaringi n Barat Sukamara Lamandau Seruyan 2022 7,41 6,01 5,62 6,05 4,01 2023 1,81 6,1 5,64 1,59 4,55 Angka Kemiskinan Zona 1 (Wilayah Barat) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-6 73,07 71,38 68,27 70,58 67,67 73,41 71,67 68,94 71,11 68,24 64 66 68 70 72 74 Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Sukamara Lamandau Seruyan IPM Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ● IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan yang tertinggi di wilayah barat ini. Tahun 2023 IPM Kabupaten Kotawaringi Barat mencapai 70,75, dimana IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 yakni 72,20. Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten seruyan dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 68,68. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten seruyan ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut. ● Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Gambar 5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 5 4,51 6,46 3,41 3,96 4,77 4,45 5,23 3,32 3,61 0 1 2 3 4 5 6 7 Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat Sukamara Lamandau Seruyan 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-7 Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah barat ini. Selain itu wilayah barat memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 1 (wilayah barat) ini antara lain : Tabel 5.2 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 1 (Wilayah Barat) di Provinsi Kalimantan Tengah Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :
  2. 1.Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
  3. 2.Peningkatan infrastruktur kelistrikan
  4. 3.Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah, bantuan pendung pembelajaran jarak jauh dan bantuan uang kuliah tunggal mahasiswa
  5. 4.Memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah, program bantuan layanan rawat inap gratis bagi warga miskin tahun 2023. Potensi Pengembangan Potensi Kelapa Sawit (CPO) Pertambangan (baja, nikel, alumina, dll) Perikanan Tangkap Pariwisata Kopi, Tebu Pertanian TPH Industri Berbasis Sawit Industri Berbasis Metal Industri Berbasis Perikanan Tangkap Taman Nasional Tanjung Puting Pengembangan Pelabuhan Samudra Sebuai, Kab. Kotawaringin Barat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-8
4. b.Sasaran Pengembangan Wilayah Barat Wilayah Barat dengan potensi yang sangat besar dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah barat Tahun 2022, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Barat. Dengan kondisi pasca pandemic Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor, maka diharapkan kabupaten di wilayah barat melakukan pemulihan ekonomi untuk menekan meningkatnya pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah barat dan sasaran per kabupaten tahun 2024 sebagaimana tabel berikut : Tabel 5. 3 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025 No Nama Kabupaten/ Kota Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Penganggura n Terbuka Angka Kemiskina n Rasio Gini (Indeks) Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) (%) (%) (%) 1 Kotawaringin Barat 6,56 - 3,17 - 73,97 2 Kotawaringin Timur 4,68 4,86 4,84 <0,35 74,35 3 Sukamara 5,80 3,20 3,10 0,27 71,55 4 Lamandau 6,80 2,77 3,06 0,29 - 5 Seruyan 4,75 3,81 6,36 0,283 69,25 Rata-Rata Sumber : Bappeda kabupaten/kota, 2024 (diolah) 5.1.2. Zona 2 (wilayah Tengah) Zona 2 (wilayah tengah) ini terdiri dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya.
5. a.Kondisi Umum Saat ini Kondisi umum wilayah tengah (zona 2) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut : 1) Pertumbuhan Ekonomi PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-9 ● Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah tengah tahun 2023 menurun jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022. ● Namun demikian pertumbuhan kabupaten di wilayah ini tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yakni mengalami kontraksi sebesar - 4,14. ● Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2023 cukup tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah tengah ini dengan pertumbuhan 6,57 %. Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2023 dimana Kabupaten Katingan meskipun mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% dibanding tahun 2022. Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2022 Gambar 5.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 2) Angka Kemiskinan ● Angka Kemiskinan rata-rata wilayah tengah tahun 2023 menurun jika di bandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022. ● Namun demikian angka kemiskinan kabupaten di wilayah ini tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yakni mengalami kontraksi sebesar - 5,11. ● Angka kemiskinan Kota Palangka Raya tahun 2023 terendah dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah tengah ini dengan angka kemiskinan senilai 3,44 %. Kabupaten Gunung Mas 0 1 2 3 4 5 6 Pulang Pisau Kapuas Katingan Gunung Mas Palangka Raya 4,7 5,52 5,5 5,64 3,61 4,58 5,21 4,99 5,47 3,44 Pertumbuhan Ekonomi Zona 2 (Wilayah Tengah) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-10 merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2023 sebesar 5,47% meskipun mengalami dibanding tahun 2022. Gambar 5.7 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ● Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. ● TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kota Palangka Raya sebesar 5,13 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 2,07, dimana TPT di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, TPT di Kabupaten Gunung Mas masih terbilang cukup kecil dibandingkan dengan Kabupaten yang berada dalam wilayah tengah ini. Gambar 5.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (%) 0 2 4 6 Pulang Pisau Kapuas Katingan Gunung Mas Palangka Raya 4,7 5,52 5,5 5,64 3,61 4,58 5,21 4,99 5,47 3,44 ANGKA KEMISKINAN ZONA 2 (WILAYAH TENGAH) 2022 2023 1,96 2,07 3,91 3,66 5,33 4,96 2,96 3,24 5,64 5,13 0 2 4 6 2022 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Zona 2 (Wilayah Tengah) Pulang Pisau Kapuas Katingan Gunung Mas Palangka Raya PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-11 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ● IPM di Kota Palangka Raya merupakan yang tertinggi di wilayah tengah ini. Tahun 2023 IPM Kota Palangka Raya mencapai 81,68, dimana IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 yakni 72,20. Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Pulang Pisau dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 69,6. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Pulang Pisau ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut. ● Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian. ● Namun demikian, secara keseluruhan IPM di 5 (lima) kabupaten di wilayah tengah mengalami peningkatan di Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Gambar 5.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah tengah ini. Selain itu wilayah tengah memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 2 (wilayah tengah) ini antara lain : 60 65 70 75 80 85 2022 2023 69,01 69,670,01 70,75 69,74 70,28 71,4 72,09 81,16 81,68 Chart Title Pulang Pisau Kapuas Katingan Gunung Mas Palangka Raya PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-12 Tabel 5.4 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 2 (Wilayah Tengah) di Provinsi Kalimantan Tengah Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. 1.Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
  2. 2.Peningkatan infrastruktur kelistrikan
  3. 3.Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah, bantuan pendung pembelajaran jarak jauh dan bantuan uang kuliah tunggal mahasiswa.
  4. 4.Pembangunan Rs. Kelas A Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah.
6. b.Sasaran Pengembangan Wilayah Tengah Wilayah Tengah dengan potensi yang sangat besar diarahkan sebagai Cadangan Pangan Nasional (Food Estate). Untuk mendukung program ini Kabupaten Pulang Pisau didorong menjadi pusat kegiatan wilayah. Selain itu untuk kabupaten yang berdmpingan langsung dapat menjadi penyangga dalam mendukung program nasional tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah tengah Tahun 2025, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Tengah. Dengan kondisi pemulihan ekonomi, maka diharapkan kabupaten di wilayah tengah dapat menekan meningkatnya Potensi Pengembangan Potensi Pertanian TPH Kopi, Sawit dan Tebu Tambang Rencana Food Estate Pengembangan kawasan agro industri Budidaya perikanan sungai Taman Nasional Sebangau (Ekowisata) Pengembangan Kawasan Perfilman Asia Tenggara di Kec.Tewang Rangkang, Kab.Katingan. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-13 pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah tengah dan sasaran per kabupaten tahun 2025 sebagaimana tabel berikut : Tabel 5. 5 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025 Sumber : Bappeda kabupaten/kota, 2024 (diolah) 5.1.3. Zona 3 (wilayah Timur) Zona 3 (wilayah timur) ini terdiri dari 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur.
7. a.Kondisi Umum Saat ini Kondisi umum wilayah timur (zona 3) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut : 1) Pertumbuhan Ekonomi ● Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah timur tahun 2023 meningkat jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hal ini disebabkan adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi. ● Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Kabupaten Barito Utara dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten di wilayah timur ini dengan pertumbuhan 5,49%. Kabupaten Barito Selatan merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di No Nama Kabupaten/ Kota Pertumbuha n Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskin an Rasio Gini (Indeks) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) (%) (%) 1 Kapuas 7,91 4,53 5,11 0,26 72,11 2 Katingan 5,90 4,70 4,90 0,226 69,85 3 Pulang Pisau 6,42 1,80 4,18 0,273 70,17 4 Gunung Mas 7 2,8 5 0,257 74 5 Kota Palangka Raya 7,22 4,80 3,34 0,257 74 Rata-Rata PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-14 tahun 2023 dimana Kabupaten Barito Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49. Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Gambar 5.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 2) Angka Kemiskinan ● Angka Kemiskinan di wilayah timur untuk tahun 2023 di kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan sebesar 6,44, sedangkan untuk 3 kabupaten yang lain mengalami penurunan. Dimana untuk Kabupaten Barito Selatan di tahun 2023 mencapai 4,72, Kabupaten Barito Utara mencapau 5,35, dan Kabupaten Barito Timur mencapai 6,63. Gambar 5.11 Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 0 2 4 6 8 2022 2023 7,03 5,46 6,24 5,49 6,28 3,27 6,06 3,47 Pertumbuhan Ekonomi Zona 3 (Wilayah Timur) Murung Raya Barito Utara Barito Selatan Barito Timur 6,4 5,8 4,88 6,596,44 5,35 4,72 6,63 0 2 4 6 8 Murung Raya Barito Utara Barito Selatan Barito Timur ANGKA KEMISKINAN ZONA 3 (WILAYAH TENGAH) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-15 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ● Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. ● TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kabupaten Barito Utara sebesar 4,85 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Murung Raya sebesar 2,75. Gambar 5.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ● IPM di Kabupaten Barito Utara merupakan yang tertinggi di wilayah timur ini. Tahun 2023 IPM Kabupaten Barito Utara mencapai 71,84, Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Murung Raya dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 69,42. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Murung Raya ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut. ● Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian. ● Namun demikian, secara keseluruhan IPM di 4 (lima) kabupaten di wilayah timur mengalami peningkatan di Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. 0 2 4 6 Murung Raya Barito Utara Barito Selatan Barito Timur 2,77 4,82 3,53 2,952,75 4,85 4,33 3,37 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA ZONA 3 (WILAYAH TIMUR) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-16 Gambar 5.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%) Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah tengah ini. Selain itu wilayah tengah memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 3 (wilayah timur) ini antara lain : Tabel 5.6 Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Wilayah Timur) di Provinsi Kalimantan Tengah a. Potensi Pengembangan Potensi Tambang (Batu Bara) Hasil Hutan (kayu, rotan, dll) Karet Kopi Cokelat dan tebu Pengembangan tenaga listrik Industri berbasis hasil hutan Industri berbasis hasil hutan Industri berbasis karet (rubber industry) Konservasi hayati di pegunungan Muller-Schwaner 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Murung Raya Barito Utara Barito Selatan Barito Timur Indeks Pembangunan Manusia Zona 3 (Wilayah Timur) 2022 2023 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-17 Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. 1.Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
  2. 2.Peningkatan infrastruktur kelistrikan
  3. 3.Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah.
  4. 4.Memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah.
8. b.Sasaran Pengembangan Wilayah Timur Wilayah Timur dengan potensi yang cukup besar yang nantinya akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan diarahkan sebagai salah satu Kawasan Industri di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah tengah Tahun 2025, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Timur. Diharapkan kabupaten di wilayah timur melakukan pemulihan ekonomi untuk menekan meningkatnya pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah tengah dan sasaran per kabupaten tahun 2025 sebagaimana tabel berikut : Tabel 5. 7 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025 Sumber : Bappeda kabupaten/kota, 2024 (diolah) No Nama Kabupaten/ Kota Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan Rasio Gini (Indeks) Indeks Pemban gunan Manusia (IPM) (%) (%) (%) 1 Barito Selatan 2,90 3,70 4,84 0,256 70,40 2 Barito Utara 5,21 3,40 5,07 0,295 71,85 3 Barito Timur 4,5 2,64 4,8 0,25 73,75 4 Murung Raya 5,95 2,66 5 0,257 69,01 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-18 5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045 Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian pengembangan regional Pulau Kalimantan dalam Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045. Adapun regional Pulau Kalimantan dalam RPJPN 2025-2045 termasuk dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama dengan regional Pulau Bali-Nusra dan Sulampua. Hal ini berkonsekuensi bahwa Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk menjawab amanah pembangunan regional sebagai proses cascading RPJPN ke RPJPD Provinsi. Gambar Error! No text of specified style in document..1 Tema Pembangunan Regional Secara tematik regional Pulau Kalimantan memiliki tema sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Hal ini terkait dengan pengembangan IKN sebagai hub ekonomi baru di Pulau Kalimantan. IKN direncanakan menjadi trigger pengembangan perekonomian Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dalam regional ini perlu menjawab amanah tema pembangunan Kalimantan Tengah. Secara lebih mendetail arah pembangunan kewilayahan dari regional Pulau Kalimantan tertampil dalam peta berikut. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-19 Gambar Error! No text of specified style in document..2 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan Peta di atas menyajikan secara spasial arah kebijakan kewilayahan dalam regional Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN berpotensi mewujudkan aglomerasi perekonomian dan pembangunan baru di Pulau ini. Kalimantan Tengah dalam peta tersebut memiliki dua peran utama yakni sebagai sentra produksi pangan terpadu dan juga kawasan pelestarian alam. Dua hal ini menjadikan Kalteng memiliki posisi maupun peran strategis yang penting bagi pengembangan Nusantara. Kalimantan Tengah memiliki peran penyedia pangan bagi regional Kalimantan menjadikan peran strategis untuk menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan pangan di seluruh Kalimantan ada pada tanggung jawab Kalimantan Tengah. Selain itu, peran untuk pelestarian alam menjadikan Kalteng memiliki posisi strategis dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan serta komitmen pembangunan rendah karbon dan berprinsip hijau yang sedang dan akan terus digaungkan di era ke depan di mana isu lingkungan menjadi isu strategis di tiap forum-forum antarnegara. Tidak menutup kemungkinan pula pelestarian lingkungan ini tidak hanya dilihat sebagai penghambat upaya pembangunan melainkan perlu dilihat peluang ‘hijaunya’. Kalimantan Tengah dapat turut andil dalam skema perdagangan karbon maupun berbagai green funding lainnya untuk dapat menjaga kelestarian alamnya dan memacu perekonomiannya, Dengan kata lain, peran Kalteng ke depan dalam pembangunan Kalimantan akan menjadi strategis sebagai safe guard pembangunan. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-20 5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Arah kebijakan pembangunan kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan Tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Tabel 5.8 Arah Kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN 1 BARITO SELATAN
  1. 1.Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. 2.Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif;
  3. 3.Pelayanan Publik;
  4. 4.Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik;
  5. 5.Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah;
  6. 6.Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan;
  7. 7.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  8. 8.Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan; 2 BARITO UTARA Visi : “Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri” misi :
  9. 1.Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
  10. 2.Membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah.
  11. 3.Memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah.
  12. 1.Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
  13. 2.Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
  14. 3.Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal
  15. 4.Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
  16. 5.Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat
  17. 6.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-21 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN
  18. 4.Mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari.
  19. 5.Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
  20. 7.Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
  21. 8.Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
  22. 9.Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha
  23. 10.Penurunan penderita stunting
  24. 11.Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0%
  25. 12.Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
  26. 13.Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
  27. 14.Meningkatkan sistem pelayanan publik
  28. 15.Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah
  29. 16.Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
  30. 17.Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
  31. 18.Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar
  32. 19.Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya
  33. 20.Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal 3 SUKAMARA Visi : “Kabupaten Sukamara Sebagai Pintu Gerbang Bagian Barat Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” Misi :
  34. 1.Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Publik Kabupaten Sukamara yang Memadai dan Berkualitas Baik.
  35. 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sukamara yang Baik dengan memanfaatkan Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan Informasi.
  36. 1.Peningkatan Kuantitas dan kualitas ketersediaan jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan
  37. 2.Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memperhatikan keselamatan dan keamanan berlalu lintas
  38. 3.Pemantapan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana IT menuju Transformasi Teknologi di Bidang Pelayanan Publik
  39. 4.Penyediaan SumberF=Daya Manusia IT yang memenuhi Kompetensi yang dibutuhkan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-22 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN
  40. 3.Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang Mandiri dalam Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam sebagai Basis Perekonomian Daerah dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Kelestarian Lingkungan Hidup.
  41. 4.Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Sejahtera dan Berdaya Saing.
  42. 5.Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak
  43. 6.Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
  44. 7.Pemenuhan kualitas dan AIR Baku Aman Berkelanjutan
  45. 8.Pemenuhan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana air limbah dan sanitasi
  46. 9.Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan rumah layak huni
  47. 10.Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang dan peningkatan sistem manajemen pertanahan
  48. 11.Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan bangunan gedung
  49. 12.Peningkatan Kinerja UMKM dan Pembangunan Industri berbasis sumberdaya lokal
  50. 13.Peningkatan kinerja sektor perdagangan
  51. 14.Peningkatan kunjungan wisatawan melalui Diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata serta kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata
  52. 15.Peningkatan produksi perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan
  53. 16.Diversifikasi pangan yang bergizi seimbang dan aman
  54. 17.Pengembangan iklim PM melalui Peningkatan Pelayanan PM dan Promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah
  55. 18.Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
  56. 19.Peningkatan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-23 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN
  57. 20.Pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional
  58. 21.Pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
  59. 22.Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan
  60. 23.Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan
  61. 24.Peningkatan Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  62. 25.Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak
  63. 26.Penyelenggaraan Perlindungan dan rehabilitasi sosial secara maksimal
  64. 27.Penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera
  65. 28.Efektivitas perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja
  66. 29.Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja
  67. 30.Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, pengelolaan KEHATI serta pemberdayaan masyarakat dan swasta
  68. 31.Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan kelembagaan pemerintahan daerah
  69. 32.Penyediaan data statistik serta hasil riset dan inovasi daerah yang memadai
  70. 33.Penyediaan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
  71. 34.Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan barang milik daearah
  72. 35.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  73. 36.Pemberian Early Warning Pencegahan Korupsi dan pelaksanaan fungsi konsultasi PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-24 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
  74. 37.Inovasi pelayanan publik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi
  75. 38.Minimalisasi kejadian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban
  76. 39.Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan serta peran serta partai politik
  77. 40.Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana 4 GUNUNG MAS VISI: MISI:
  78. 1.Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional
  79. 2.Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)
  80. 3.Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
  81. 4.Mempercepat reformasi birokrasi
  82. 5.Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)
  83. 6.Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
  84. 7.Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
  85. 8.Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat
  86. 1.Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
  87. 2.Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan
  88. 3.Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  89. 4.Peningkatan keterampilan perempuan dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
  90. 5.Mendukung 8 aksi konvergensi KP2S
  91. 6.Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas (disesuaikan dengan kebutuhan daerah)
  92. 7.Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
  93. 8.Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat
  94. 9.Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah
  95. 10.Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-25 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN dalam kerangka NKRI
  96. 11.Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian
  97. 12.Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan
  98. 13.Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya
  99. 14.Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan 5 KATINGAN VISI: Kabupaten Katingan Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera MISI:
  100. 1.Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
  101. 2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat
  102. 3.Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah.
  103. 1.Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi pertanian, diverifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan
  104. 2.Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan Perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
  105. 3.Peningkatan kapasitas pelaku usaha
  106. 4.Peningkatan daya tarik pariwisata
  107. 5.Peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM dan koperasi
  108. 6.Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif serta Individualisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
  109. 7.Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka belajar
  110. 8.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-26 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN
  111. 4.Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasukkemitraan sosial dan kesetia- kawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi.
  112. 5.Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan
  113. 6.Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab menuju cakupan kesehatan semesta
  114. 9.Penanggulangan kemiskinan daerah 100 secara terpadu dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, serta pelaksanaan perlindungan sosial
  115. 10.Peningkatan kompetensi, produktivitas dan pemberdayaan tenaga kerja
  116. 11.Peningkatan kualitas anak dan peran perempuan dalam pembangunan
  117. 12.Peningkatan konektivitas winter dan indra kabupaten
  118. 13.Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum
  119. 14.Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan
  120. 15.Peningkatan kualitas dan cakupan irigasi daerah
  121. 16.Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) melalui penyediaan akses Perumahan dan permukiman layak
  122. 17.Pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitas kerukunan umat beragama
  123. 18.Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantiblum linmas dalam penegakan peraturan daerah
  124. 19.Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal
  125. 20.Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3
  126. 21.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  127. 22.Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-27 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih
  128. 23.Peningkatan pengelolaan mitigasi dan bencana
  129. 24.Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana
  130. 25.Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
  131. 26.Penguatan implementasi manajemen ASN
  132. 27.Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
  133. 28.Penguatan implementasi SPBE dan kualitas pelayanan komunikasi dan Informatika
  134. 29.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  135. 30.Penguatan pembinaan dan pengawasan desa 6 MURUNG RAYA VISI:
  136. 1.Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan Sejahtera MISI:
  137. 1.Meningkatkan kualitas penduduk agar memiliki daya saing tinggi;
  138. 2.Meningkatkan ketersediaan prasarana (infrastruktur fisik) untuk kepentingan pelayanan publik;
  139. 3.Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kemakmuran;
  140. 4.Melakukan penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah;
  141. 5.Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola
  142. 1.Peningkatan kapasitas usaha UMKM dan IKM melalui perbaikan kualitas produk, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, strategi pemasaran dan pemasaran digital, kerudahan akses permodalan, serta perbaikan manajemen usaha
  143. 2.Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM, IKM dan sektor unggulan lainnya melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan. Fasihtasi pemasaran dan perluasan jaringan pasar produk UMKM dan IKM Kabupaten Murung Raya.
  144. 3.Fasilitasi pemasaran dan perluasan jaringan pasar produk UMKM dan IKM Kabupaten Murung Raya
  145. 4.Hilirisasi Industri berbasis potensi daerah Kabupaten Murungraya.
  146. 5.Peningkatan dan pengembangan perwilayahan industri Kawasan Industri/ Peruntukan Industri dan sentra industri potensial).
  147. 6.Peningkatan produktivitas hamil pertanan, perkebunan, dan perikanan. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-28 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan daerah;
  148. 6.Melaksanakan pembangunan sosial-budaya politik dan hukum agar terwujud kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi poIitik masyarakat;
  149. 7.Melaksanakan pembanguna n berkelanjuta n agar terwujud kondisi geomorfologi yang baik dan kondisi lingkungan hidup yang lestari.
  150. 7.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebun dan perikanan.
  151. 8.Pengembangan pasca panen hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
  152. 9.Pengembangan, publikasi, dan sosialisasi peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Murung Raya.
  153. 10.Menciptakan iklim usaha / iklim investasi yang kondusif.
  154. 11.Meningkatkan pelayanan perizinan dan optimalisasi penggunaan Sistem OSS (Online Single Submisttion).
  155. 12.Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan investasi.
  156. 13.Optmalisasi pembangunan ekonomi di pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi desa.
  157. 14.Pengembangan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
  158. 15.Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban bidan pertambangan.
  159. 16.Peningkatan kapasitas penambang (khususnya penambang kecil untuk melakukan langkahlangkah sesuai kaidah lingkungan.
  160. 17.Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi setelah kegiatan penutupan tambang.
  161. 18.Validasi keakuratan DIKS terintegrasi
  162. 19.Evaluasi Kunerja Pemerintah Bidang Sosial dalam Penanganan PPKS
  163. 20.Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat Tidak Mampu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rumah layak
  164. 21.pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-29 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN
  165. 22.Edukasi dan Sosialiasi kecukupan dan gizi pangan dalam rangka pengentasan stunting
  166. 23.Stabilisasi harga pangan pokok
  167. 24.Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum serta Pejabat Pengelola Pertanahan dalam rangka penjaminan hak-hak pengelolaan wilayah
  168. 25.Harmorisasi Kelompok kelompok masyarakat adat
  169. 26.Dukungan terhadap percepatan reforma agraria
  170. 27.Akses pendidikan gratis bagi kejar paket A, Paket B maupun Paket C
  171. 28.pelatihan keahlian bagi Calon Tenaga Kerja
  172. 29.Fasilitas Pemberdayaan masyarakat miskin potensial
  173. 30.Pemberian bantuan permodalan usaha bagi wirausaha baru
  174. 31.Penyediaan informasi lapangan kerja
  175. 32.Kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja
  176. 33.pembentukan kLuster kluser kelompok tani wilayah
  177. 34.Pengoptimalan Alokasi Keuangan Daerah maupun Desa pada Perungkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
  178. 35.Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan yang Berkualitas dan Terstandarisasi
  179. 36.Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Terstandarisasi
  180. 37.Peningkatan Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeselamatan
  181. 38.Peningkatan Pemerataan Ketersediaan Tenaga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-30 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang Berkompeten
  182. 39.Peningkatan Jamunan Pendidikan dan Sekolah
  183. 40.Inklusi
  184. 41.Peningkatan Pemenuhan Media Pembelajaran yang Tepat Guna
  185. 42.Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Pendidikan dan Literasi
  186. 43.Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat dan Swasta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
  187. 44.Pengoptimalan Faskes dalam Pengawasan dan Pengendalian mutu Kesehatan Masyarakat
  188. 45.Pengoptimalan Aksi Gerak Cepat Penanganan Permasalahan Kesehatan Masyarakat
  189. 46.Menciptakan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak dan Sehat
  190. 47.Pememuhan Kebutuhan Gizi, Nutrisi, dan Vaksin Bagi Seluruh masyarakat
  191. 48.Program wajib asuransi kesehatan bagi masyarakat
  192. 49.Penguatan kebijakan penerapan SAKIP
  193. 50.Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit
  194. 51.Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan
  195. 52.Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioraitas strategis
  196. 53.Penguatan manajemen kinerja
  197. 54.Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai pemerintahan 7 KOTAWARINGIN TIMUR VISI: 1. Mewujutkan akselerasi pelaksanaan pembangunan insfrastruktur yang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-31 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju Dan Sejahtera Misi:
  198. 1.Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
  199. 2.Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  200. 3.Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
  201. 4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
  202. 5.Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya berorientasi pada pro-equity, Pro-Growth, Pro- ENVIRONMENT
  203. 2.Meningkatkan dukungan dalam penciptaan ikm dan UMKM yang berkompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi pasca covid-19 revitalisasi sektor pangan strategis meningkatkan perlindungan sosial pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja
  204. 3.Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas fasilitas maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pengaruh tambahan gender meningkatkan daya saing Pemuda dan angkatan kerja meningkatkan ketertiban keamanan dan ketentraman
  205. 4.Meningkatkan kinerja pemerintah daerah kualitas dan sistem pelayanan publik meningkatkan dan mengembangkan keseimbangan dan inovasi daerah
  206. 5.Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya serta pengelolaan cagar budaya 8 LAMANDAU VISI: Misi:
  207. 1.Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul
  208. 2.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat danPerekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian
  209. 1.Percepatan,pemerataan pembangunan di segala bidang PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-32 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata
  210. 3.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  211. 9.Seruyan VISI: Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Adil Dan Sejahtera. Misi:
  212. 1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia
  213. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local
  214. 3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan Proporsional
  215. 4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif
  216. 5.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi
  217. 1.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi
  218. 2.Pemulihan daya saing ekonomi.
  219. 10.Pulang Pisau. VISI: Kabupaten Pulang Pisau Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan. Misi:
  220. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya
  221. 1.Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT
  222. 2.Pemerataan kualitas layanan Kesehatan
  223. 3.Pembangunan berbasis gender
  224. 4.Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-33 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN manusi secara berkelanjutan
  225. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju;
  226. 3.Meningkatkan pembangunan prasrana transportasi;
  227. 4.Mendorong kehidupan masyarakat;
  228. 5.Mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  229. 6.Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
  230. 5.Peningkatan Kompetensi UMKM
  231. 6.Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis
  232. 7.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan, dan daya dukung destinasi wisata
  233. 8.Peningkatan pembangunan sarana fisik pemerintahan yang komprehensif
  234. 9.Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup
  235. 10.Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
  236. 11.Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah
  237. 12.Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja
  238. 13.Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi
  239. 14.Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
  240. 15.Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
  241. 16.Optimalisasi digitalisasi pelayanan public
  242. 17.Peningkatan kondusivitas keamanan daerah
  243. 11.Murung Raya Visi : Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan Sejahtera Misi :
  244. 1.Meningkatkan kualitas penduduk
  245. 1.Peningkatan kapasitas usaha UMKM dan IKM melalui perbaikan kualitas produk, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, strategi pemasaran dan pemasaran PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-34 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN agar memiliki daya saing tinggi;
  246. 2.Meningkatkan ketersediaan prasarana (infrastruktur fisik) untuk kepentingan pelayanan publik;
  247. 3.Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kemakmuran;
  248. 4.Melakukan penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah;
  249. 5.Melaksanakan prinsip-prinsip tata Kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan daerah;
  250. 6.Melaksanakan pembangunan sosial- budaya politik dan hukum agar terwujud kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi poIitik masyarakat;
  251. 7.Melaksanakan Pembangunan berkelanjutan agar terwujud kondisi geomorfologi yang baik dan kondisi lingkungan hidup yang lestari. digital, kemudahan akses permodalan, serta perbaikan manajemen usaha
  252. 2.Hilirisasi Industri berbasis potensi daerah Kabupaten Murungraya.
  253. 3.Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
  254. 4.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan.
  255. 5.Pengembangan pasca panen hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
  256. 6.Menciptakan iklim usaha/ iklim investasi yang kondusif.
  257. 7.Meningkatkan pelayanan perizinan dan optimalisasi penggunaan Sistem OSS (Online Single Submisttion).
  258. 8.Optimalisasi pembangunan ekonomi di pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi desa.
  259. 9.Akses pendidikan gratis bagi kejar paket A, Paket B maupun Paket C.
  260. 10.pelatihan keahlian bagi Calon Tenaga Kerja
  261. 11.Fasilitas Pemberdayaan masyarakat miskin potensial.
  262. 12.Pemberian bantuan permodalan usaha bagi wirausaha baru.
  263. 13.pembentukan kluster kluser kelompok tani wilayah.
  264. 14.Validasi keakuratan DTKS terintegrasi.
  265. 15.Evaluasi Kinerja Pemerintah Bidang Sosial dalam Penanganan PPKS
  266. 16.Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat Tidak Mampu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rumah layak.
  267. 17.pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan.
  268. 18.Edukasi dan Sosialiasi kecukupan dan gizi pangan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-35 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN dalam rangka pengentasan stunting.
  269. 19.Stabilisasi harga pangan pokok.
  270. 20.Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum serta Pejabat Pengelola Pertanahan dalam rangka penjaminan hak-hak pengelolaan wilayah.
  271. 21.Harmonisasi Kelompok kelompok masyarakat adat.
  272. 22.Dukungan terhadap percepatan reforma agrarian
  273. 23.Pengoptimalan Alokasi Keuangan Daerah maupun Desa pada Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
  274. 24.Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan yang Berkualitas dan Terstandarisasi
  275. 25.Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Terstandarisasi
  276. 26.Peningkatan Kemudahan Akses Munuju Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeselamatan
  277. 27.Peningkatan Pemerataan Ketersediaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang Berkompeten
  278. 28.Peningkatan Jaminan Pendidikan dan Sekolah Inklusi
  279. 29.Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Pendidikan dan Literasi
  280. 30.Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat dan Swasta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
  281. 31.Pengoptimalan Faskes dalam Pengawasan dan Pengendalian Mutu Kesehatan Masyarakat
  282. 32.Pengoptimalan Aksi Gerak Cepat Penanganan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-36 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN Permasalahan Kesehatan Masyarakat
  283. 33.Menciptakan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak dan Sehat
  284. 34.Pemenuhan Kebutuhan Gizi, Nutrisi, dan Vaksin Bagi Seluruh masyarakat
  285. 35.Penguatan kebijakan penerapan SAKIP
  286. 36.Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)
  287. 37.Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja
  288. 38.Peningkatan Sinergitas Pengawasan
  289. 39.Penguatan Manajemen Resiko
  290. 40.Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang menjangkau masyarakat
  291. 41.Pembangunan sistem layanan administrasi penduduk berbasis IT
  292. 42.Peningkatan Layanan berbasis Kecamatan
  293. 43.Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit
  294. 44.Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan
  295. 45.Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis
  296. 46.Penguatan manajemen kinerja
  297. 47.Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan pada Pegawai Pemerintah
  298. 12.Barito Timur 1. Mengadakan sarana dan prasarana pelaku usaha pariwisata
  299. 2.Meningkatkan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan memperhatikan aksesibilitas
  300. 3.Kemudahan investasi
  301. 4.Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-37 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN dengan penerapan SPM dan tata kelola yang transparan dan akuntabel
  302. 5.Peningkatan literasi masyarakat
  303. 6.Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
  304. 7.Meningkatkan program 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan penunjang program SPM lainnya
  305. 8.Meningkatkan promosi dan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat
  306. 9.Meningkatkan bangunan Puskesmas dan Jaringannya (Pustu/Poskesdes) melalui realokasi maupun renovasi
  307. 10.Meningkatkan pelatihan dan mendorong SDM meningkatkan jenjang pendidikannya.
  308. 11.Penguatan Struktur Pengawasan
  309. 12.Pengembangan kualifikasi Pelaksana Pekerjaan
  310. 13.Peningkatan SDM Pelaksana dan Pengawas
  311. 14.Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah
  312. 15.Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Barito Timur
  313. 16.Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan
  314. 17.Meningkatnya Pemeliharaan, Penyelenggaraan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat Barito Timur
  315. 13.Kotawaringin Barat 1. Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi pilkada dan pilpres
  316. 2.Peningkatan perbaikan infrastruktur dasar dan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-38 NO. KABUPATEN/KOTA VISI/MISI ARAH KEBIJAKAN perekonomian dalam menunjang SDM
  317. 3.Pendampingan pelaku usaha local yang berdaya saing di bidang UMKM dan Pariwisata
  318. 4.Penguatan sarana-prasarana lingkungan dan kesiapsiagaan bencana
  319. 5.Penerapan inovasi pelayanan public yang efektif dan efisien
  320. 14.Palangka Raya 1. Meningkatkan Pemerataan Inftrastruktur Ekonomi Maupun Sosial Antar Kecamatan
  321. 2.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
  322. 3.Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
  323. 4.Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis
  324. 5.Meningkatnya Investasi Daerah
  325. 6.Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas
  326. 7.Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas 5.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-39
  327. 1.Pendidikan
  328. 2.Kesehatan
  329. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  330. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
  331. 5.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
  332. 6.Sosial Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota : Pendidikan SPM Kesehatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten
  333. 1.Pendidikan menengah
  334. 2.Pendidikan khusus
  335. 1.Pendidikan anak usia dini
  336. 2.Pendidikan dasar
  337. 3.Pendidikan kesetaraan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten
  338. 1.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  339. 2.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
  340. 1.pelayanan kesehatan ibu hamil
  341. 2.pelayanan kesehatan ibu bersalin
  342. 3.pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  343. 4.pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  344. 5.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten
  345. 1.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  346. 1.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-40 SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat SPM Sosial
  347. 2.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
  348. 2.penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten
  349. 1.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
  350. 2.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
  351. 1.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  352. 2.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten pelayanan ketenteraman danketertiban umum provinsi
  353. 1.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  354. 2.pelayanan informasi rawan bencana
  355. 3.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana
  356. 4.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana
  357. 5.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH R K P D 2 0 2 5 V- PAG E BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-41 Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing- masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
  358. 1.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  359. 2.rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  360. 3.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  361. 4.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  362. 5.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi
  363. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  364. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  365. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  366. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  367. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6.1. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan merupakan poin penting dalam penyusunan dan berkaitan langsung terhadap pencapaian target perencanaan pembangunan daerah berdasarkan isu-isu stategis yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi kriteria pokok dan isu strategis di tahun 2025 yang telah disepakati bersama dengan Menteri PPN/Bappenas RI, berikut 5 isu strategis untuk mendukung capaian tema tahunan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:
  368. 1.Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi alam yang menjanjikan untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pengembangan sumber daya alam potensial dapat diarahkan untuk agribisnis yang bertujuan untuk agroindustri maupun ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Selain pengembangan pertanian dalam arti luas, potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah namun belum optimal dikembangkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemanngku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industry pariwisata dan ekonomi kreatif.
  369. 2.Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Unggulan dan Hilirisasi Komoditas Berbasis Sumber Daya Alam BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruag, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesarbesarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
  370. 3.Masih Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting terlebih untuk Pendidikan dan kesehatan yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar dan harus diberikan kepada masyarakat yang berhak secara minimal sesuai standar pelayanan minimal. Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kualitas. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di sebuah wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,73, yang berarti masuk kategori Tinggi. Selain itu, Infrastruktur wilayah BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH merupakan pendukung pembangunan di berbagai aspek. Sampai dengan tahun 2023, masih banyak ditemui kekurangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah. Selain itu, dengan kondisi infrastruktur yang sudah ada saat ini, masih ditemui belum optimalnya kualitas pelayanan, dimana terdapat konektivitas wilayah yang terputus. Pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan umum/publik, dan daya saing daerah perlu diprioritaskan untuk pembangunan dalam mewujudkan Kalteng Makin Berkah.
  371. 4.Masih Rendahnya Kualitas SDM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Produksi Maupun Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan refomasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan good governance. Good governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan clean and good governance terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT) yaitu e-government atau Pemerintahan Elektronik. Sehingga tujuan penyelenggaraan e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
  372. 5.Belum Optimalnya Mitigasi Bencana Akibat Sumber Daya Alam Yang Tidak Terkendali Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah diberbagai sektor. Melihat potensi tersebut sehingga BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-4 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH mengakibatkan tingginya permintaan terhadap SDA di Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat hal tersebut yang berdampak pada eksploitasi yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali tanpa melihat penurunan fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Eksploitasi kekayaan alam di Provinsi Kalimantan Tengah sejurus dengan ketimpangan dalam hal penguasaan. Perusahaanperusahaan besar asing maupun dalam negeri, menguasai jutaan hektar lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Izin perusahaan tersebut diperkirakan banyak terhubung dengan lokasi rawan bencana terutama kebakaran hutan, banjir dan longsor. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi dibutuhkan mitigasi bencana yang baik untuk mengantisipasi kejadian luar biasa akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dibutuhkan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 6.2. Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Prioritas Strategis Nasional Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan PN dan/atau PP dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2025. Usulan ini telah diusulkan dalam Rapat Rakortekrenbang dan Pembahasan Desk Musrenbangnas. Berikut adalah usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2025. Kalampangan, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya 96 0 Unit 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ditolak 3 Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya 96 96 Unit 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 4 Pembangunan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kec. Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya 96 96 Unit 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 5 TORA lintas daerah 243000 243000 Ha 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 6 Rehabilitasi sungai Lampuyang Besar dan tanggul banjir Kewenangan BWS Kalimantan II sepanjang ± 8000 meter 8000 8000 m 6202 - Kab. Kotawaringi n Timur 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 7 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 760 760 M 6201 - Kab. Kotawaringi n Barat 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 8 Percepatan peningkatan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 Lokasi 6201 - Kab. Kotawaringi n Barat 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Diakomodir 9 Penanganan jalan nasional lintas tengah Kalteng-batas Kalbar (ruas Kuala KurunTewah-Tumbang Jutuh-Sp. Rabambang- Tumbang Samba- Tumbang HiranTumbang Sanamang-batas Kalbar) 302,7 302,7 Km 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-6 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH N O USULAN VOLUME USULAN VOLUME KESEPA KATAN SATUAN LOKASI KAB / KOTA KEMENTERIAN / LEMBAGA HASIL KESEPA KATAN 10 Percepatan peningkatan Bandar Udara H. Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 Lokasi 6202 - Kab. Kotawaringi n Timur 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Diakomodir 11 Pembangunan Jembatan Timbang Simpang Runtu Di Kabupaten Kotawaringin Barat 1 1 Lokasi 6202 - Kab. Kotawaringi n Timur 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Diakomodir 12 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 240 240 M 6201 - Kab. Kotawaringi n Barat 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Diakomodir 13 Pengadaan Alat Kesehatan Layanan KJSO dan KIA 1 1 1 Paket 6271 - Kota Palangkaray a 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN Diakomodir 14 Pengembangan Kampung Nelayan Modern 3 0 Lokasi 6202 - Kab. Kotawaringi n Timur, 6208 - Kab. Seruyan 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ditolak 15 Pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas udang melalui modelling budidaya berbasis kawasan 9 0 Paket 6206 - Kab. Sukamara 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ditolak 16 Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit 43540 43540 STDB 6202 - Kab. Kotawaringi n Timur, 6201 - Kab. Kotawaringi n Barat, 6209 - Kab. Katingan, 6208 - Kab. Seruyan, 6207 - Kab. Lamandau 018 - Kementerian Pertanian Diakomodir 17 Pengadaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat : Padi (45. 000 ha) dan Jagung (30.000 ha) 75000 75000 Ha 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 018 - Kementerian Pertanian Diakomodir 18 Pelatihan Berbasis Kompetensi di seluruh BLK yang ada di Kalimantan Tengah 1600 1600 Orang 62 - Provinsi Kalimantan Tengah 026 - Kementerian Ketenagakerjaan Diakomodir 19 Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Sebuai Timur Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 1 1 Lokasi 6201 - Kab. Kotawaringi n Barat 033 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diakomodir BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-7 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH N O USULAN VOLUME USULAN VOLUME KESEPA KATAN SATUAN LOKASI KAB / KOTA KEMENTERIAN / LEMBAGA HASIL KESEPA KATAN 20 Perluasan Tanaman Kopi Robusta 100 100 Ha 6207 - Kab. Lamandau 018 - Kementerian Pertanian Diakomodir 21 Pembangunan Installasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Kapasitas 50 ltr/detik Kota Muara Teweh 1 1 Lokasi 6205 - Kab. Barito Utara 033 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diakomodir BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-8 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6.3. Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 6.3.1 Rencana Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang dimuat dalam RKPD Tahun 2025 merupakan rencana program yang telah diusulkan dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut rekapitulasi program menurut perangkat daerah Tahun 2025 Tabel 6.2 Rekapitulasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 NO KODE OPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU URAI OPD 1 2 4 5 6 3 1 1.01.0.00.0.00.01.0000 5 14 1.763.057.252.440 Dinas Pendidikan 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 3 13 260.309.710.125 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD) 3 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 1 250.000.000.000 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 4 1.02.0.00.0.00.04.0000 3 12 49.163.145.699 RSJ Kalawa Atei 5 1.02.0.00.0.00.05.0000 1 1 3.000.000.000 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 6 1.02.0.00.0.00.07.0000 2 8 125.332.707.341 RSUD HANAU (APBD) 7 1.02.0.00.0.00.08.0000 1 1 22.000.000.000 RSUD HANAU (BLUD) 8 1.02.2.14.0.00.01.0000 5 21 90.988.332.545 Dinas Kesehatan 9 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 23 1.594.818.818.676 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 3 17 205.280.362.135 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11 1.05.0.00.0.00.02.0000 2 10 26.794.560.795 Satuan Polisi PAmong Praja 12 1.05.0.00.0.00.03.0000 3 14 100.639.639.657 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 13 1.05.8.01.0.00.01.0000 6 13 38.555.323.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 1.06.0.00.0.00.01.0000 7 17 92.560.696.417 Dinas Sosial 15 2.07.3.32.0.00.01.0000 9 22 36.369.178.236 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16 2.08.2.14.0.00.01.0000 10 25 17.984.560.982 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17 2.09.3.27.0.00.01.0000 5 15 16.827.859.945 Dinas Ketahanan Pangan 18 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 21 78.688.984.371 Dinas Lingkungan Hidup 19 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 18 14.631.919.318 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 20 2.13.0.00.0.00.01.0000 4 11 56.315.505.326 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-9 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO KODE OPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU URAI OPD 1 2 4 5 6 3 21 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 18 58,053,048,570 Dinas Perhubungan 22 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 13 49.079.741.215 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 23 2.17.0.00.0.00.01.0000 8 17 46.447.637.965 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 24 2.18.0.00.0.00.01.0000 6 14 19.244.974.970 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 25 2.19.0.00.0.00.01.0000 4 15 95.828.994.204 Dinas Pemuda dan Olah Raga 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 9 21 198.915.043.571 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 27 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 21 19.928.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 28 3.25.0.00.0.00.01.0000 7 26 110.718.309.935 Dinas Kelautan dan Perikanan 29 3.27.0.00.0.00.01.0000 7 21 183.899.967.136 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 30 3.27.0.00.0.00.02.0000 6 16 38.658.289.634 Dinas Perkebunan 31 3.28.0.00.0.00.01.0000 5 18 560.897.050.367 Dinas Kehutanan 50 3.29.0.00.0.00.01.0000 5 20 177.934.046.330 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 51 3.30.3.31.0.00.01.0000 10 24 218.029.385.624 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 52 4.01.0.00.0.00.01.0000 0 0 353.335.803.340 Sekretariat Daerah 53 4.01.0.00.0.00.01.0001 2 7 8.276.000.000 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 54 4.01.0.00.0.00.01.0002 2 8 157.209.446.638 Biro Kesejahteraan Rakyat 55 4.01.0.00.0.00.01.0003 2 8 5.086.438.700 Biro Hukum 56 4.01.0.00.0.00.01.0004 2 9 4.085.047.688 Biro Perekonomian 57 4.01.0.00.0.00.01.0005 2 9 4.315.039.152 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 58 4.01.0.00.0.00.01.0006 2 6 3.793.827.707 Biro Administrasi Pembangunan 59 4.01.0.00.0.00.01.0007 2 7 2.751.910.175 Biro Organisasi 60 4.01.0.00.0.00.01.0008 1 10 142.355.386.131 Biro Umum 61 4.01.0.00.0.00.01.0009 1 6 7.241.488.081 Biro Administrasi Pimpinan 62 4.02.0.00.0.00.01.0000 2 12 100.685.464.153 Sekretariat DPRD 63 5.01.5.05.0.00.01.0000 4 18 60.842.171.883 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 64 5.02.0.00.0.00.01.0000 3 14 1.416.827.231.745 Badan Keuangan dan Aset Daerah 65 5.02.0.00.0.00.03.0000 4 11 150.663.674.541 Badan Pendapatan Daerah 66 5.03.0.00.0.00.01.0000 2 12 21.591.908.845 Badan Kepegawaian Daerah 67 5.04.0.00.0.00.01.0000 2 11 42.342.928.787 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 68 5.07.0.00.0.00.01.0000 2 8 11.100.000.000 Badan Penghubung BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-10 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO KODE OPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU URAI OPD 1 2 4 5 6 3 69 6.01.0.00.0.00.01.0000 3 11 39.792.510.433 Inspektorat JUMLAH 216 688 8.799.913.521.188 Berdasarkan rekapitulasi jumlah program/kegiatan/sub kegiatan diatas berikut adalah rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Tahun 2025 pendukung prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sesuai Tabel 6.3 dibawah ini: Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.763.057.252.440,00 1.838.320.271.000,00 1 1.763.057.252.440,00 1.838.320.271.000,00 1 01 1.763.057.252.440,00 1.838.320.271.000,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 899.081.959.721,00 - 1.058.650.000.000,00 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.085.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.220.000.000,00 1 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 705.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.01 000 7 2 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TABEL 6.3 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) VI 11 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 260.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 829.169.459.721,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 987.600.000.000,00 1 01 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7800 Orang/ Bulan 826.698.459.721,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK- TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 985.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.680.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 216.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 330.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan VI 12 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 1.580.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.840.000.000,00 1 01 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada VI 13 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.227.500.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.270.000.000,00 1 01 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 577.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 13.620.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 14.230.000.000,00 1 01 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 770.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 000 5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 14 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 880.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 6.550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 25.600.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 25.600.000.000,00 1 01 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 900 Unit 22.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 22.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.07 000 8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 15 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 13.890.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 13.980.000.000,00 1 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.780.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.780.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 12.910.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 12.910.000.000,00 1 01 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 12.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 12.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 776.761.263.469,00 - 691.503.271.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VI 16 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - - 469.959.860.269,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 382.551.133.000,00 1 01 02 1.01 000 1 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 5 Unit 87.350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 87.350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 000 3 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 12 Ruang 10.834.524.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.834.524.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 001 0 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 11 Ruang 2.399.591.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.399.591.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 001 1 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 645.348.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 645.348.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 001 4 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 70 Unit 46.286.664.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 46.286.664.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 001 9 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 33 Ruang 14.468.747.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 14.468.747.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 002 0 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 1.564.748.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.564.748.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU VI 17 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.01 002 8 Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 616.835.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 616.835.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 003 6 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 80 Paket 5.067.846.997,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 5.067.846.997,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 003 8 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 7 Paket 507.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 507.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 003 9 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 9000 Paket 9.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 15.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 004 1 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 1.935.950.003,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.935.950.003,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 004 5 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 45000 Peserta didik 104.642.037.269,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 004 9 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 4000 Peserta Didik 20.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 20.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah VI 18 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 500 Orang 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 2 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 245 Satuan Pendidikan 4.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 4.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 3 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 245 Satuan Pendidikan 99.766.690.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 4 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 420 Orang 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 7 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 20 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 8 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 005 9 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 006 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan VI 19 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.01 006 1 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 006 3 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 3 Komunitas 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 006 5 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 006 6 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 14000 Buku 7.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 006 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 14 Unit 4.424.153.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 4.424.153.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 007 0 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 39 Ruang 25.523.877.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 25.523.877.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 007 1 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 1.761.137.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.761.137.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 007 2 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Kelas Baru Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik VI 20 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 26 Ruang 11.914.212.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SMA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 11.914.212.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 007 5 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 007 8 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 245 Satuan Pendidikan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - - 262.397.202.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 264.151.803.000,00 1 01 02 1.02 000 1 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 5 Unit 43.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 43.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 000 3 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 000 4 Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 1 Ruang 2.099.659.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 000 5 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 52 Ruang 35.302.074.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 35.302.074.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 000 6 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Praktik Siswa Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah VI 21 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 1.872.294.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.872.294.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 000 7 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 1.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 001 0 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 35 Unit 18.951.294.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 18.951.294.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 001 8 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi 4 Ruang 1.015.884.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.015.884.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 002 8 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 60 Paket 3.302.228.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.302.228.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 003 0 Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 Paket 826.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 003 1 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 9000 Paket 9.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 9.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 003 3 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 18 Paket 12.158.003.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 12.158.003.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Ruang Laboratorium Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik VI 22 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.02 003 7 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5000 Peserta didik 8.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 8.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 004 1 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1000 Peserta Didik 4.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 4.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 004 3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 004 5 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 140 Satuan Pendidikan 3.900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 004 6 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 140 Satuan Pendidikan 58.119.490.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 60.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 20 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 1 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan VI 23 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 4 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 6 Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi 35000 Orang 9.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 9.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 7 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 005 9 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 006 0 Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi 1500 Orang 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 006 1 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 4000 Buku 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik VI 24 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.02 006 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 11 Unit 6.350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 6.350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 006 3 Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi 16 Ruang 20.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 20.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 006 4 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 7 Ruang 3.050.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 006 9 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 15 Ruang 6.350.026.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 6.350.026.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 007 2 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 140 Satuan Pendidikan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 007 3 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 950.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 950.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - - 44.404.201.200,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 44.800.335.000,00 1 01 02 1.03 000 1 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah VI 25 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.03 000 3 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 9 Ruang 1.066.971.650,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.066.971.650,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 000 4 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 476.297.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 476.297.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 000 5 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 573.623.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 573.623.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 000 8 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 16 Unit 3.881.485.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.881.485.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 001 0 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 1.769.220.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.769.220.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 003 5 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 7 Paket 945.016.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 945.016.750,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 003 7 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 3 Paket 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 003 8 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Kantin Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik VI 26 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1000 Paket 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 004 0 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 7 Paket 540.317.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 540.317.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 004 4 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000 Peserta Didik 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 004 8 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 3.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 0 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 1 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 26 Satuan Pendidikan 3.150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 2 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS 26 Satuan Pendidikan 6.077.970.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 6.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 20 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa VI 27 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 1.03 005 7 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 8 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 005 9 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 006 0 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 525.896.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 006 6 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 006 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Unit 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 007 0 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah 12 Ruang 6.263.924.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 6.263.924.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 007 1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik VI 28 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 26 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 007 3 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 007 9 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat 5 Ruang 1.250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 008 0 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Ruang 183.480.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- REGULER-SLB - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 183.480.600,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 008 1 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 008 3 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 8.650.000.000,00 - 8.650.000.000,00 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah - - - 8.650.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 8.650.000.000,00 1 01 03 1.01 000 4 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya 250 Orang 8.650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 8.650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik VI 29 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 7.517.000.000,00 - 7.517.000.000,00 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi - - - 7.517.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 7.517.000.000,00 1 01 04 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Dokumen 4.607.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 4.607.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 04 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Laporan 2.910.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 2.910.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - - 71.047.029.250,00 - 72.000.000.000,00 1 01 05 1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - - 71.047.029.250,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 72.000.000.000,00 1 01 05 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 12 Dokumen 71.047.029.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 72.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 260.309.710.125,00 281.291.211.802,00 1 260.309.710.125,00 281.291.211.802,00 1 02 260.309.710.125,00 281.291.211.802,00 6 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 152.537.526.362,00 - 161.641.809.663,00 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 222.900.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 245.190.000,00 1 02 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 165.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 16.400.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 18.040.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.01 000 4 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD VI 30 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 42.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 46.200.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7.500.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 8.250.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 7.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 7.700.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 131.493.786.712,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 138.093.696.048,00 1 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 800 Orang/ Bulan 130.989.386.712,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 137.538.856.048,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 461.400.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 507.540.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 7.700.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 19.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 20.900.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 6.600.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD VI 31 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 6.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 6.600.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 194.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 213.400.000,00 1 02 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 165.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 18.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 19.800.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 21.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 23.100.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.053.700.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 1.159.070.000,00 1 02 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 46.500.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 51.150.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 14.600.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 16.060.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 17.600.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 19.360.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 82.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 000 9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi VI 32 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 400 Orang 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 825.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 82.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 82.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.950.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 3.245.000.000,00 1 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 330.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 55.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 495.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.06 001 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 33 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 165.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.260.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 6.186.000.000,00 1 02 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai - - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.500.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.650.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 825.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 11.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.650.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.043.139.650,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 7.747.453.615,00 1 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 43.139.650,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 47.453.615,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.500.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.08 000 3 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 34 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.650.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.320.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 4.752.000.000,00 1 02 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 70 Unit 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 440.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 510.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 561.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 55.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 385.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 11.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 3.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 3.300.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 7 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 105.272.183.763,00 - 116.899.402.139,00 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 83.782.183.763,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 93.260.402.139,00 1 02 02 1.01 000 1 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 35 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 2.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 2.200.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 1 Unit 4.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 4.950.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 001 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 25 Unit 56.282.183.763,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 61.910.402.139,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 001 3 Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 500 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.100.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 001 7 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 50 Unit 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 2.750.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 002 6 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 15.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 17.600.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.01 002 7 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 2.750.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 19.490.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 21.439.000.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan VI 36 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 385.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.02 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 825.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.02 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 365.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 401.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 18.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 19.800.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 27.500.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 2.000.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 2.200.000.000,00 1 02 02 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 2.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 2.200.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 8 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 2.500.000.000,00 - 2.750.000.000,00 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi - - - 1.000.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 1.100.000.000,00 1 02 03 1.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 500 Orang 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.100.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 1.500.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 1.650.000.000,00 1 02 03 1.02 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 500 Orang 1.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.650.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD) 250.000.000.000,00 275.000.000.000,00 1 250.000.000.000,00 275.000.000.000,00 1 02 250.000.000.000,00 275.000.000.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan VI 37 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 9 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 250.000.000.000,00 - 275.000.000.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 250.000.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 275.000.000.000,00 1 02 01 1.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 250.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 275.000.000.000,00 RSUD DR. DORIS SYLVANUS (BLUD) 49.163.145.699,00 36.037.500.000,00 1 49.163.145.699,00 36.037.500.000,00 1 02 49.163.145.699,00 36.037.500.000,00 10 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 32.579.145.699,00 - 32.322.500.000,00 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 42.500.000,00 1 02 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 10.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 10.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 10.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 12.500.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 22.364.145.699,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 25.025.000.000,00 1 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2324 Orang/ Bulan 22.349.145.699,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 25.010.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 15.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSJ Kalawa Atei URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 38 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 360.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 360.000.000,00 1 02 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 250.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 10.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.295.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 1.020.000.000,00 1 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 70.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 480.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 250.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 200.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 65.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 225.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 225.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 50.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu VI 39 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 60.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.250.000.000,00 - - - - 250.000.000,00 1 02 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 250.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.680.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 4.625.000.000,00 1 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 25.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 600.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 4.000.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.580.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 1.000.000.000,00 1 02 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 580.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 500.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 40 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 700.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 300.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 5 Unit 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 15.734.000.000,00 - 2.915.000.000,00 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 14.875.000.000,00 - - - - 2.100.000.000,00 1 02 02 1.01 000 1 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.01 001 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 175.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 200.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.01 001 6 Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan 2 Unit 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.01 001 7 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 2 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.01 002 6 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 11.500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 200.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit VI 41 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 1.01 002 7 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 1.500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.500.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 494.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 450.000.000,00 1 02 02 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 50.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.02 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 100.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 344.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 300.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 365.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 365.000.000,00 1 02 02 1.04 000 1 Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 65.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 65.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 02 1.04 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 300.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 850.000.000,00 - 800.000.000,00 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 550.000.000,00 1 02 03 1.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 5 Orang 600.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 550.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 250.000.000,00 - - - - 250.000.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan VI 42 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 03 1.02 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 30 Orang 250.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 02 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 13 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 3.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.000.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 5.000.000.000,00 1 02 01 1.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATAN DARI BLUD - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.000.000.000,00 RSJ KALAWA ATEI (BLUD) 125.332.707.341,00 126.432.707.341,00 1 109.333.799.934,00 110.433.799.934,00 1 02 109.333.799.934,00 110.433.799.934,00 14 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 33.171.678.983,00 - 33.171.678.983,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.881.921.589,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 2.881.921.589,00 1 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 1.274.427.805,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.274.427.805,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 1.607.493.784,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.607.493.784,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4.874.225.620,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 4.874.225.620,00 1 02 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 3.500.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 3.500.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 1.374.225.620,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 1.374.225.620,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 23.915.531.774,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 23.915.531.774,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD HANAU (APBD) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan RSJ Kalawa Atei (BLUD) VI 43 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.004.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 5.004.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 208.680.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 208.680.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.702.851.774,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 18.702.851.774,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.500.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 1.500.000.000,00 1 02 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 400.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 400.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 500.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 10 Unit 600.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 600.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 15 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 76.162.120.951,00 - 77.262.120.951,00 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 73.662.120.951,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 74.762.120.951,00 1 02 02 1.01 000 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 100.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 02 1.01 001 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 70 Unit 69.562.120.951,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 69.562.120.951,00 RSUD HANAU (APBD) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VI 44 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 1.01 001 3 Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 600.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 02 1.01 001 7 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 100 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 3.000.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 02 1.01 002 6 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 12 Unit 1.500.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.500.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 2.000.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 2.000.000.000,00 1 02 02 1.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 2.000.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 2.000.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 500.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 500.000.000,00 1 02 02 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 500.000.000,00 RSUD HANAU (APBD) X 15.998.907.407,00 15.998.907.407,00 X XX 15.998.907.407,00 15.998.907.407,00 16 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 15.998.907.407,00 - 15.998.907.407,00 X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 15.998.907.407,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 15.998.907.407,00 X XX 01 1.02 000 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN VI 45 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 Orang/ Bulan 15.998.907.407,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.998.907.407,00 RSUD HANAU (APBD) 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 1 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 1 02 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 17 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 22.000.000.000,00 - 22.000.000.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 22.000.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 22.000.000.000,00 1 02 01 1.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 22.000.000.000,00 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATAN DARI BLUD - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 22.000.000.000,00 RSUD HANAU (BLUD) 90.988.332.545,00 177.972.284.110,00 1 90.988.332.545,00 177.972.284.110,00 1 02 90.988.332.545,00 177.972.284.110,00 18 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 40.695.546.245,00 - 47.404.669.575,00 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 274.643.700,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.033.907.914,00 1 02 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 195.966.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 760.990.754,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 18.250.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 23.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 23.847.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.406.563,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 16.729.625,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD RSUD HANAU (BLUD) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan VI 46 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 34.975.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 52.045.863,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.052.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.637.289,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 26.720.124.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 26.425.526.451,00 1 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/ Bulan 26.700.355.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.774.100.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.542.887.070,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 4.346.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.037.479,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 66.495.644,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 9.059.852,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 5.422.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.946.156,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran VI 47 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 39.107.900,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 729.532.370,00 1 02 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.121.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.607.325,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.227.144,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 375.161.841,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 308.699.603,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.986.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.836.457,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 0,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 30.000.000,00 1 02 01 1.04 000 4 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.04 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.04 000 7 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.355.665.090,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 616.120.844,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Pengolahan Data Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah VI 48 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 95.054.688,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 292.163.850,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.940.375,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 627.501.240,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.940.375,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 386.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 87.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 6 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 8 Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 1 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 163.685.406,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.580.356.700,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.877.342.177,00 1 02 01 1.06 000 1 Pemindahan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam VI 49 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 240.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 543.833.050,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 445.994.845,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 220.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 634.014.766,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 411.016.469,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 120.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 148.665.531,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 170.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 162.222.516,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 825.356.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.166.773.875,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 314.821.125,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 155.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.661.576.855,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 6.337.191.303,00 1 02 01 1.07 000 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan VI 50 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.956.354.375,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 314.977.120,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.407.950.031,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.003.400.435,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.646.655.313,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 258.199.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 286.231.584,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.537.072.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 5.765.534.263,00 1 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 13.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 18.232.594,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.648.154.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.930.593.266,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 57.122.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.775.917.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.759.586.403,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 51 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.527.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.589.514.253,00 1 02 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 314.709.027,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 452.314.845,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 667.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 849.515.631,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 571.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 401.754.750,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 0,00 1 02 01 1.10 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 19 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 42.575.263.730,00 - 117.794.027.385,00 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 12.047.262.130,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 21.710.572.085,00 1 02 02 1.01 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya VI 52 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 2 Unit 1.040.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 6 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan 1 Layanan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 7 Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan 1 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 8 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 Unit 137.789.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 114.244.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 000 9 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 1 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 001 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 11.760.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 001 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi VI 53 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 125.385.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 001 7 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 002 0 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Unit 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 002 4 Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 002 5 Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 1.147.096.367,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 7.922.595.085,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 002 6 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.01 002 7 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3.471.991.263,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.513.733.000,00 DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan VI 54 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - - 29.408.028.800,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 88.620.204.524,00 1 02 02 1.02 000 1 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 988567 Orang 1.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.067.803.496,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 2 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11475 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 936.256.664,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 1.025.088.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 8.023.291.850,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen 324.911.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 4.169.906.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.570.855.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.075.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 24.359.242.153,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 130.209.856,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 420.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 4.152.154.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 318.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 807.376.629,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak VI 55 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 330.632.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.072.249.100,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.845.911.142,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 15.157.296.049,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 2.763.396.706,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 4 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis 127 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 14.986.819.278,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 15.392.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 902.231.660,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.857.837.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 992.865.371,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 2.359.723.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 3.620.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 1 Dokumen 71.619.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota VI 56 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 1 Dokumen 450.358.320,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 3 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 14 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 349.801.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 5 Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 9.396.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 002 6 Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 003 0 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 429028 Keluarga 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.02 003 1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 295.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 467.043.276,00 1 02 02 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 295.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 467.043.276,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 824.972.800,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 6.996.207.500,00 1 02 02 1.04 000 1 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan VI 57 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 31 Unit 297.509.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 214.207.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.04 000 2 Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 31 Unit 225.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 1.04 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 31 Unit 302.463.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 6.282.000.000,00 DINAS KESEHATAN 20 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 6.893.092.300,00 - 11.126.845.659,00 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi - - - 4.947.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 5.711.688.800,00 1 02 03 1.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 407 Orang 4.855.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 5.628.525.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 1.01 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 407 Orang 92.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 83.163.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 1.946.092.300,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 5.415.156.859,00 1 02 03 1.02 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1135 Orang 678.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 4.193.478.577,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1.267.592.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 1.221.678.282,00 DINAS KESEHATAN 21 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 117.930.270,00 - 169.103.550,00 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) - - - 117.930.270,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 169.103.550,00 1 02 04 1.01 000 1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK VI 58 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 28 Sarana 117.930.270,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 169.103.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) - - - 0,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 0,00 1 02 04 1.02 000 1 Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 0 Sarana 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 22 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 706.500.000,00 - 1.477.637.941,00 1 02 05 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi - - - 145.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 609.536.794,00 1 02 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 145.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 609.536.794,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi - - - 395.000.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 868.101.147,00 1 02 05 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 222.605.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 868.101.147,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 172.395.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi - - - 166.500.000,00 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - - 0,00 1 02 05 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1 Dokumen 166.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 0,00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi VI 59 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1.594.818.818.676,00 474.298.345.058,00 1 1.594.818.818.676,00 474.298.345.058,00 1 03 1.594.818.818.676,00 474.298.345.058,00 23 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 50.169.345.058,00 - 50.169.345.058,00 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 242.277.400,00 - - - - 242.277.400,00 1 03 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 242.277.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 242.277.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 25.378.551.319,00 - - - - 25.378.551.319,00 1 03 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 201 Orang/ Bulan 25.148.551.319,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 25.148.551.319,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 172.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 20 Laporan 57.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 57.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 753.805.000,00 - - - - 753.805.000,00 1 03 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 328.325.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 328.325.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 287.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 287.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 137.980.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 137.980.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 345.000.000,00 - - - - 345.000.000,00 1 03 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 201 Orang 172.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi VI 60 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 201 Orang 172.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.956.799.405,00 - - - - 1.956.799.405,00 1 03 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 80.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 484.799.405,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 484.799.405,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 184.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 184.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 155.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 155.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 189.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 189.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 172.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 690.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 690.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.989.107.850,00 - - - - 1.989.107.850,00 1 03 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.759.107.850,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 1.759.107.850,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 230.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 12.796.192.738,00 - - - - 12.796.192.738,00 1 03 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.175.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 5.175.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.08 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi VI 61 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.500.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 1.500.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 11.290.267.738,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 11.290.267.738,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 6.707.611.346,00 - - - - 6.707.611.346,00 1 03 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 880.331.890,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 880.331.890,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 4.166.633.456,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 4.166.633.456,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 759.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 759.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 901.646.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 901.646.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 62.000.000.000,00 - 0,00 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.350.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 0,00 1 03 02 1.01 004 8 Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Bendungan 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 1.01 007 5 Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 4 Lembaga 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 1.01 009 5 Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi 4 Unit 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Unit Air Baku Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi VI 62 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 02 1.01 010 3 Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 58.650.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 0,00 1 03 02 1.02 001 6 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 2,001.85 KM 54.050.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 1.02 002 3 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 133.33 KM 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 1.02 003 9 Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan 22 DI 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 25.000.000.000,00 - 25.000.000.000,00 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota - - - 25.000.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 25.000.000.000,00 1 03 03 1.01 001 4 Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10 Kabupaten/Kot a 24.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 24.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 1.01 001 5 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 14.500.000.000,00 - 14.500.000.000,00 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - - - 14.500.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 14.500.000.000,00 1 03 04 1.01 001 7 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA VI 63 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan 3 Unit 14.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 14.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 7.200.000.000,00 - 7.200.000.000,00 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional - - - 7.200.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 7.200.000.000,00 1 03 05 1.01 001 0 Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 14 Kabupaten/Kot a 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 1.01 001 3 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun 39 M³/Hari 6.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 6.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 28 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 11.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi - - - 11.000.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 12.000.000.000,00 1 03 06 1.01 001 0 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 11 Sistem Drainase Perkotaan 7.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 7.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 1.01 001 1 Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 1 Unit 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 118.929.000.000,00 - 123.179.000.000,00 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - - - 118.929.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 123.179.000.000,00 1 03 08 1.01 001 9 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 14 Dokumen 118.929.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 123.179.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi VI 64 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 30 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 231.137.980.711,00 - 231.300.000.000,00 1 03 09 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 231.137.980.711,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 231.300.000.000,00 1 03 09 1.01 000 8 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 15 Kawasan 228.837.980.711,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 229.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 1.01 000 9 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 2.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 2.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 31 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 1.063.882.492.907,00 - 0,00 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi - - - 1.063.882.492.907,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 0,00 1 03 10 1.01 002 5 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1 Jembatan 2.373.356.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 002 6 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 1 Jembatan 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 003 0 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 003 1 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 51.733 KM 1.035.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 003 2 Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan Pembangunan Jembatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan VI 65 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 10 1.01 003 3 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1218.63 KM 7.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 003 6 Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 003 8 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 004 1 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Dokumen 13.509.136.907,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 004 2 Panjang Jalan yang Dibangun 0 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 004 3 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1218.63 KM 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 1.01 004 4 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 32 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 7.000.000.000,00 - 7.900.000.000,00 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi - - - 2.850.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 3.350.000.000,00 1 03 11 1.01 000 9 Pemeliharaan Rutin Jalan Penggantian Jembatan Pemeliharaan Berkala Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pengelolaan Leger Jalan Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi VI 66 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Instruktur/Asesor/Peny elenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan 40 Orang 380.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.01 001 1 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih 160 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.01 001 2 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Lembaga 1.220.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.01 001 4 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 230 Orang 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.01 001 6 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 1 Lembaga 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi - - - 3.450.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 3.650.000.000,00 1 03 11 1.02 000 6 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.02 000 7 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi VI 67 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 3 Perangkat Pendukung 3.000.000.000,00 - DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.02 000 9 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 28 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - - - 700.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 900.000.000,00 1 03 11 1.03 000 4 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1 Paket Pekerjaan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.03 000 6 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 3 Lembaga 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.03 000 7 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 3 Badan Usaha 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 1.03 000 8 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 4.000.000.000,00 - 3.050.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi VI 68 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi - - - 1.200.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 750.000.000,00 1 03 12 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.01 000 9 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 50 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang - - - 950.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 800.000.000,00 1 03 12 1.02 000 4 Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 1 Laporan 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.02 000 9 Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.02 001 3 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi - - - 450.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 300.000.000,00 1 03 12 1.03 000 6 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.03 000 7 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi - - - 1.400.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 1.200.000.000,00 1 03 12 1.04 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang VI 69 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 12 1.04 000 6 Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.04 001 5 Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 1 Berita Acara 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 205.280.362.135,00 329.470.000.000,00 1 203.080.362.135,00 326.970.000.000,00 1 04 203.080.362.135,00 326.970.000.000,00 34 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 20.473.698.135,00 - 26.720.000.000,00 1 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 655.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.300.000.000,00 1 04 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 500.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal VI 70 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.512.667.135,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 7.050.000.000,00 1 04 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/ Bulan 6.502.667.135,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 310.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 450.000.000,00 1 04 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 310.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 500.000.000,00 1 04 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.05 000 9 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi VI 71 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.620.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.400.000.000,00 1 04 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.000.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 5.000.000.000,00 1 04 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 72 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.205.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.020.000.000,00 1 04 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 6.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 861.031.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.000.000.000,00 1 04 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 294.152.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 230.367.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 229.209.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 107.303.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 35 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 100 % 100 % 5.250.000.000,00 100 % 1.200.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VI 73 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi arawan bencana atau terkena relokasi program provinsi Dokumen Hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - 100 % 1 Dokumen 250.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 200.000.000,00 1 04 02 1.01 001 1 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - - - 5.000.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 1.000.000.000,00 1 04 02 1.03 000 1 Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi 20 Unit Rumah 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 36 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 93.790.000.000,00 - 61.350.000.000,00 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - - - 1.790.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 6.350.000.000,00 1 04 03 1.01 000 8 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi 1 Dokumen 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 5.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.01 001 1 Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 1 Sistem Informasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.01 001 7 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.01 001 8 Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 100 Orang 195.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.01 001 9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah VI 74 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Rumah Tangga 195.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - - - 92.000.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 55.000.000.000,00 1 04 03 1.02 000 3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 1000 Unit Rumah 32.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 40.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 1.02 001 4 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar 50 Ha 60.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 15.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 37 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 83.466.664.000,00 - 237.500.000.000,00 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman - - - 83.466.664.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 237.500.000.000,00 1 04 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 1 Dokumen 6.006.664.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 7.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 1.01 000 2 Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 50 Lokasi 50.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 1.01 000 6 Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan 4 Lokasi 26.960.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 30.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman VI 75 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 38 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - 100.000.000,00 - 200.000.000,00 1 04 06 1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah - - - 100.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 200.000.000,00 1 04 06 1.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 2.200.000.000,00 2.500.000.000,00 2 10 2.200.000.000,00 2.500.000.000,00 39 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - - 450.000.000,00 - 500.000.000,00 2 10 04 1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 500.000.000,00 2 10 04 1.01 000 5 Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 40 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - - 1.250.000.000,00 - 1.400.000.000,00 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 1.250.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.400.000.000,00 2 10 06 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 06 1.01 000 3 Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. 1 Berita Acara 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 06 1.01 000 5 Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN VI 76 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria 1 Berita Acara 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 06 1.01 000 6 Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Berita Acara 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 41 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 500.000.000,00 - 600.000.000,00 2 10 10 1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 500.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 600.000.000,00 2 10 10 1.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 26.794.560.795,00 28.380.000.000,00 1 26.794.560.795,00 28.380.000.000,00 1 05 26.794.560.795,00 28.380.000.000,00 42 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 25.104.462.671,00 - 25.880.000.000,00 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 290.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 290.000.000,00 1 05 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 45.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 4 Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD VI 77 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.938.347.336,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 12.295.000.000,00 1 05 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/ Bulan 11.903.347.336,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 12.250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 78 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 20.000.000,00 1 05 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 312.500.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 175.000.000,00 1 05 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 275 Paket 302.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.731.677.581,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.665.000.000,00 1 05 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 65.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 646.732.246,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 70.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 000 6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan VI 79 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 774.945.335,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 850.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.776.937.754,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 10.285.000.000,00 1 05 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 230.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 265.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 9.536.937.754,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.040.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.150.000.000,00 1 05 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 600.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.09 000 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 80 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 125.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 415.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 43 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 1.690.098.124,00 - 2.500.000.000,00 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - - 1.145.098.124,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.750.000.000,00 1 05 02 1.01 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.01 001 5 Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada 1 Laporan 76.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.01 001 6 Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Laporan 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.01 001 7 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 35 laporan 159.098.124,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.01 001 8 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja 100 Orang 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia VI 81 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 02 1.01 001 9 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 35 Laporan 160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - - - 322.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 450.000.000,00 1 05 02 1.02 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 Laporan 123.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 Laporan 99.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 1 Laporan 99.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - - - 223.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 300.000.000,00 1 05 02 1.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 1 Laporan 155.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 1.03 000 5 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Dukungan Operasional Sekretariat PPNS VI 82 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 1 laporan 68.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100.639.639.657,00 111.379.525.000,00 1 100.639.639.657,00 111.379.525.000,00 1 05 100.639.639.657,00 111.379.525.000,00 44 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 44.605.639.657,00 - 48.958.500.000,00 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.215.000.000,00 - - - - 1.315.000.000,00 1 05 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 800.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.133.989.657,00 - - - - 11.318.500.000,00 1 05 01 1.02 000 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah VI 83 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/ Bulan 7.528.989.657,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 9.600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 1.520.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 103.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 211.650.000,00 - - - - 235.000.000,00 1 05 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 13.325.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 17.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.325.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 17.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 185.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 900.000.000,00 - - - - 1.050.000.000,00 1 05 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.05 000 3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi VI 84 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 175.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 275.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 65 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 11.300.000.000,00 - - - - 11.325.000.000,00 1 05 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 9.500.000.000,00 - - - - 10.500.000.000,00 1 05 01 1.07 000 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi VI 85 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.195.000.000,00 - - - - 3.365.000.000,00 1 05 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 65.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.630.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.750.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.150.000.000,00 - - - - 9.850.000.000,00 1 05 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 3.150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 12 Unit 5.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 45 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 53.209.000.000,00 - 59.186.025.000,00 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi - - - 400.000.000,00 - - - - 450.000.000,00 1 05 03 1.01 000 4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VI 86 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota 200 Orang 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 4.995.000.000,00 - - - - 5.950.000.000,00 1 05 03 1.02 001 3 Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 14 Kawasan 420.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 2 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 3 Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana 200 Orang 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 700.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 5 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 6 Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 7 Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 7 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 8 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi Pengelolaan Risiko Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana VI 87 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana 14 Keluarga 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.750.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 002 9 Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Dokumen 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.02 003 0 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 50 Orang 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 42.100.000.000,00 - - - - 46.075.025.000,00 1 05 03 1.03 000 1 Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 85.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 002 5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 115.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 002 7 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 002 8 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5000 Orang 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 003 0 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana VI 88 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 2 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.03 003 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 36.700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 5.714.000.000,00 - - - - 6.711.000.000,00 1 05 03 1.04 000 6 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Keluarga 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 000 7 Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 000 8 Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 000 9 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 1.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 001 0 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 1 Lembaga 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 001 6 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam VI 89 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 001 8 Jumlah Dokumen yang dilegalkan 1 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 586.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 001 9 Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) 1 Dokumen 414.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 002 2 Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 1.04 002 3 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun 14 kabupaten/kota 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 325.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 46 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 2.825.000.000,00 - 3.235.000.000,00 1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran - - - 2.625.000.000,00 - - - - 3.035.000.000,00 1 05 04 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 000 6 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri VI 90 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal 10 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 000 7 Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi 10 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 000 9 Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) 50 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 001 2 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 001 3 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 1 Keluarga 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 001 9 Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 2 - - 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 25 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 4 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran VI 91 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 5 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 5 Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi 14 Kabupaten/Kot a 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 6 Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi 10 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.01 002 7 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - - - 200.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 1 05 04 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 1.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 38.555.323.000,00 39.095.323.000,00 8 38.535.323.000,00 39.075.323.000,00 8 01 38.535.323.000,00 39.075.323.000,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VI 92 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 47 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 11.318.360.400,00 - 11.858.360.400,00 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 228.929.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 228.929.000,00 8 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 143.929.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 143.929.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD VI 93 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.441.611.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 5.441.611.000,00 8 01 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/ Bulan 5.395.611.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 5.395.611.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 Laporan 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 10.000.000,00 8 01 01 1.03 000 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD VI 94 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 217.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 217.000.000,00 8 01 01 1.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 88.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 88.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 54.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 54.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.090.708.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.090.708.000,00 8 01 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.546.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 120.546.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.06 000 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 95 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 85.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 10.162.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.162.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.509.756.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.509.756.000,00 8 01 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 728.116.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 728.116.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 781.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 781.640.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.030.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.030.000.000,00 8 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 220.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 220.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.08 000 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan VI 96 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.790.356.400,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 2.330.356.400,00 8 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 21 Unit 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 350.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 0 Unit 1.280.356.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 1.820.356.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 20 Unit 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 30 Unit 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 48 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 3.841.270.000,00 - 3.841.270.000,00 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 3.841.270.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 3.841.270.000,00 8 01 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan VI 97 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 360.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 360.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Laporan 150.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1 Dokumen 141.070.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 141.070.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 7 Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Orang 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 8 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila VI 98 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 000 9 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 Dokumen 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 2.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 001 0 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 001 1 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 1.01 001 2 Jumlah Paskibraka 0 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 49 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 19.058.572.500,00 - 19.058.572.500,00 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 19.058.572.500,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 19.058.572.500,00 8 01 03 1.01 000 1 Pelaksanaan tugas Paskibraka Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Pembentukan Paskibraka Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah VI 99 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 273.906.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 273.906.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 1.01 000 2 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 170.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 170.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 1.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 574.658.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 574.658.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 17.657.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 17.657.050.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 1.01 000 5 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah VI 100 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 382.958.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 382.958.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 50 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 713.514.000,00 - 713.514.000,00 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 713.514.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 713.514.000,00 8 01 04 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 1.01 000 2 Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 140.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 140.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 1.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 173.514.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 173.514.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah VI 101 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 04 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 1.512.060.000,00 - 1.512.060.000,00 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 1.512.060.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 1.512.060.000,00 8 01 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 95.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 1.01 000 2 Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 95.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 1.01 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 1.157.894.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 1.157.894.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 1.01 000 4 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah VI 102 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 95.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 69.166.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 69.166.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 52 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 2.091.546.100,00 - 2.091.546.100,00 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 2.091.546.100,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 2.091.546.100,00 8 01 06 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 1.01 000 2 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 217.762.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 217.762.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 1.01 000 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah VI 103 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 335.961.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 335.961.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 56 Orang 591.499.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 591.499.100,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Laporan 365.533.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 365.533.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 4 Dokumen 480.791.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 480.791.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X 20.000.000,00 20.000.000,00 X XX 20.000.000,00 20.000.000,00 53 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 X XX 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 20.000.000,00 X XX 01 1.03 000 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penatausahaan Barang Milik Daerah pada VI 104 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 92.560.696.417,00 95.957.260.600,00 1 92.560.696.417,00 95.957.260.600,00 1 06 92.560.696.417,00 95.957.260.600,00 54 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 28.173.254.949,00 - 30.113.466.800,00 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 410.000.000,00 - - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah - 440.000.000,00 1 06 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 32.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 32.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 375.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 16.319.131.232,00 - - - - 16.450.000.000,00 1 06 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 103 Orang/ Bulan 15.868.491.232,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 16.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 450.640.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 110.000.000,00 - - - - 112.000.000,00 1 06 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 9 Dokumen 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 22.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 90.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 780.000.000,00 - - - - 788.000.000,00 1 06 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 143 Paket 205.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 225.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.05 000 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah VI 105 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 80 Orang 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 363.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.362.500.000,00 - - - - 1.407.500.000,00 1 06 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 160.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 375.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1000 Dokumen 165.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 165.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 27.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 550.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 37.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.630.000.000,00 - - - - 3.870.000.000,00 1 06 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 450.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.07 000 6 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 106 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.997.166.800,00 - - - - 3.028.966.800,00 1 06 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 18.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 19.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 780.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2.229.166.800,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.229.166.800,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.564.456.917,00 - - - - 4.017.000.000,00 1 06 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 396.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 3.054.456.917,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.500.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 110.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 121.000.000,00 DINAS SOSIAL 55 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 1.424.566.700,00 - 1.541.000.000,00 1 06 02 1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - - 50.000.000,00 - - PSKS binaan Dinas Sosial - 55.000.000,00 1 06 02 1.01 000 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang VI 107 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PSKS binaan Dinas Sosial 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi - - - 1.374.566.700,00 - - PSKS binaan Dinas Sosial - 1.486.000.000,00 1 06 02 1.02 000 1 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 30 Orang 330.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PSKS binaan Dinas Sosial 363.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 1.02 000 2 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 136 Orang 330.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PSKS binaan Dinas Sosial 363.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 1.02 000 4 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 1 Lembaga 714.566.700,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PSKS binaan Dinas Sosial 760.000.000,00 DINAS SOSIAL 56 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - - - 180.000.000,00 - 200.000.000,00 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal - - - 180.000.000,00 - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial - 200.000.000,00 1 06 03 1.01 000 1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota 150 Orang 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 57 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 5.648.380.968,00 - 6.193.300.000,00 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti - - - 1.141.680.000,00 - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti - 1.232.400.000,00 1 06 04 1.01 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 40 Orang 650.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 700.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang VI 108 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 40 Orang 90.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 99.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 10 Orang 28.318.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 40 Orang 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 44.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 40 Orang 57.160.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 63.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 7 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 40 Orang 85.802.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 8 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi 5 Orang 4.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 4.400.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 40 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 43.200.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 47.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.01 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 43.200.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti 45.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti - - - 1.849.101.968,00 - - - - 2.012.000.000,00 1 06 04 1.02 000 1 Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pengasuhan VI 109 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 80 Orang 120.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 580 Orang 950.904.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 3 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 80 Orang 180.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 4 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 80 Orang 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 80 Orang 18.173.268,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 80 Orang 24.820.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 28.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 7 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 80 Orang 82.144.200,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 85.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 80 Orang 13.060.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 80 Orang 110.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 131.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 80 Orang 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 131.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 001 2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga VI 110 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi 80 Orang 45.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.02 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 1 Dokumen 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 132.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - - - 1.423.599.000,00 - - - - 1.552.800.000,00 1 06 04 1.03 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 50 Orang 900.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 990.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 50 Orang 103.065.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 115.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 3 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 50 Orang 60.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 15 Orang 9.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 9.900.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 50 Orang 36.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 50 Orang 24.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 26.400.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 7 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas VI 111 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi 10 Orang 5.320.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 20 Orang 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 17.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 44.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 42.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 45.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 001 2 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 8 Orang 74.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 78.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 95.214.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 97.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti - - - 403.000.000,00 - - - - 479.500.000,00 1 06 04 1.04 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 20 Orang 55.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 60.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 20 Orang 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 11.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 20 Orang 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 5 Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemulasaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan VI 112 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 20 Orang 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 20 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 7 Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi 20 Orang 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 20 Orang 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 001 0 Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 20 Orang 78.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 82.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.04 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti - - - 831.000.000,00 - - - - 916.600.000,00 1 06 04 1.05 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 20 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 330.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 000 2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 20 Orang 36.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 39.600.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 000 5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 20 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 000 6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemulangan ke Daerah Asal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari VI 113 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 20 Orang 145.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 164.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 000 9 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 20 Orang 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 16.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 001 0 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal 20 Orang 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 135.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 1.05 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 1 Dokumen 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 121.000.000,00 DINAS SOSIAL 58 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 53.107.493.800,00 - 53.208.493.800,00 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal - - - 50.000.000,00 - - - - 55.000.000,00 1 06 05 1.01 000 1 Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 10 Orang 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi - - - 53.057.493.800,00 - - - - 53.153.493.800,00 1 06 05 1.02 000 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 50000 Keluarga 734.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 800.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 1.02 000 2 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota 100 Keluarga 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 330.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 1.02 000 3 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 100320 Orang 52.023.493.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - - - 52.023.493.800,00 DINAS SOSIAL Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemulangan ke Daerah Asal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Pengangkatan Anak antar WNI Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga VI 114 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 59 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 3.577.000.000,00 - 4.243.000.000,00 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi - - - 3.577.000.000,00 - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial - 4.243.000.000,00 1 06 06 1.01 000 1 Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 4000 Orang 547.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial 575.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 1.01 000 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi 1000 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial 220.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 1.01 000 3 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 3 Unit 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial 198.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 1000 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial 250.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 1.01 000 5 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 4000 Orang 2.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial 3.000.000.000,00 DINAS SOSIAL 60 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 450.000.000,00 - 458.000.000,00 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi - - - 450.000.000,00 - - Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi - 458.000.000,00 1 06 07 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi 142.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 1.01 000 2 Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi VI 115 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Makam 220.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi 250.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Laporan 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi 66.000.000,00 DINAS SOSIAL 36.369.178.236,00 38.294.629.785,00 2 33.669.178.236,00 35.474.336.785,00 2 07 33.669.178.236,00 35.474.336.785,00 61 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 25.194.178.236,00 - 26.567.052.785,00 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 570.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 615.397.000,00 2 07 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 312.648.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.264.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.264.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 65.897.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 156.324.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 17.492.361.726,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 18.255.192.785,00 2 07 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/ Bulan 17.187.361.726,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 17.911.281.785,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 275.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 312.648.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD VI 116 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.421.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.421.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.421.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 90.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 96.161.000,00 2 07 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.632.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 80.529.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 475.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 524.123.000,00 2 07 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 88.583.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.05 001 0 - - 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan VI 117 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 985.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.062.310.000,00 2 07 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.632.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.216.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 26.054.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 31.264.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3000 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.632.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.216.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 556.864.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 208.432.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.335.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.386.489.000,00 2 07 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 570.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 585.869.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.07 000 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 118 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 165.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 175.324.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 625.296.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.846.816.510,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.920.464.000,00 2 07 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.843.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 514.966.763,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 536.678.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.311.849.747,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.362.943.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.400.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.706.916.000,00 2 07 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 156.324.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.216.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 104.216.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.521.080.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 821.080.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 62 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - - - 625.000.000,00 - 643.188.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 119 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - - - 625.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 643.188.000,00 2 07 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 362.648.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 1.01 000 3 Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro 28 Orang 275.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 280.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 63 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - - 3.000.000.000,00 - 3.165.942.000,00 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - - - 2.750.000.000,00 - - - - 2.905.402.000,00 2 07 03 1.01 000 1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 250 Orang 2.250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.384.322.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 1.01 000 3 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja 1 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 521.080.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah - - - 250.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 260.540.000,00 2 07 03 1.03 000 1 Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas 20 Perusahaan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 64 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - - 1.650.000.000,00 - 1.763.240.000,00 2 07 04 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.150.000.000,00 - - - - 1.224.268.000,00 2 07 04 1.01 000 3 Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1000 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 312.648.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 1.01 000 5 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 75 Orang 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 755.296.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 1.01 000 6 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan VI 120 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD 20 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 156.324.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - 250.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 278.432.000,00 2 07 04 1.03 000 3 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 278.432.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 250.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 260.540.000,00 2 07 04 1.05 000 1 Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA 100 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 65 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - - 1.500.000.000,00 - 1.563.240.000,00 2 07 05 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 260.540.000,00 2 07 05 1.01 000 3 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek 20 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 750.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 781.620.000,00 2 07 05 1.02 000 1 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 1.02 000 2 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 1.02 000 3 Job Fair/Bursa Kerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi VI 121 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 364 Asosiasi dan Serikat Pekerja 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) - - - 500.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 521.080.000,00 2 07 05 1.03 000 1 Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 1.03 000 5 Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 526.190 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 260.540.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 66 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN - - - 1.700.000.000,00 - 1.771.674.000,00 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan - - - 1.700.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 1.771.674.000,00 2 07 06 1.01 000 1 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 60 Perusahaan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 729.513.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 06 1.01 000 2 Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan 10 Kasus 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 312.648.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 06 1.01 000 3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 60 Perusahaan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 729.513.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 2.700.000.000,00 2.820.293.000,00 3 32 2.700.000.000,00 2.820.293.000,00 67 3 32 02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 900.000.000,00 - 931.728.000,00 3 32 02 1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - 900.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 931.728.000,00 3 32 02 1.01 000 1 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan VI 122 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 465.864.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 1.01 000 2 Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigrasi 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 465.864.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 68 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 450.000.000,00 - 465.918.000,00 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 465.918.000,00 3 32 03 1.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 465.918.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 69 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 1.350.000.000,00 - 1.422.647.000,00 3 32 04 1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan - - - 1.350.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1.422.647.000,00 3 32 04 1.01 000 1 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 271 Kepala Keluarga 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 556.864.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 1.01 000 2 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 Satuan Permukiman 850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 865.783.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 17.984.560.982,00 17.275.818.787,03 2 17.984.560.982,00 17.275.818.787,03 2 08 17.422.146.396,00 16.713.404.201,03 70 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 13.542.629.635,99 - 12.833.887.441,00 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VI 123 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 451.138.605,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 451.138.605,75 2 08 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Dokumen 86.471.088,93 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 86.471.088,93 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 78.863.288,94 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 78.863.288,94 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Laporan 81.433.688,94 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 81.433.688,94 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Laporan 204.370.538,94 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 204.370.538,94 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.525.901.390,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 7.525.901.390,75 2 08 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/Bulan Orang/ Bulan 7.307.134.220,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 7.307.134.220,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Laporan 80.133.585,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 80.133.585,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.02 000 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 124 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Dokumen 138.633.585,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 138.633.585,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 230.900.755,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 230.900.755,75 2 08 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen Dokumen 230.900.755,75 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 230.900.755,75 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 270.542.752,74 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 270.542.752,74 2 08 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12.00 Orang 270.542.752,74 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 270.542.752,74 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.987.567.301,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 1.278.825.106,75 2 08 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket Paket 58.061.250,83 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 58.061.250,83 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 71.557.250,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 71.557.250,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 66.557.250,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 66.557.250,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 000 6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan VI 125 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 70.807.250,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 70.807.250,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 61.557.250,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 61.557.250,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.525.259.796,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 816.517.601,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 133.767.250,82 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 133.767.250,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 820.369.755,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 820.369.755,75 2 08 01 1.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 14 Unit 560.919.377,88 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 560.919.377,88 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 259.450.377,87 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 259.450.377,87 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.945.468.317,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 1.945.468.317,75 2 08 01 1.08 000 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 126 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 78.633.585,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 78.633.585,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 607.178.747,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 607.178.747,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.259.655.985,25 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 1.259.655.985,25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 310.740.755,75 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 310.740.755,76 2 08 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 160.450.377,88 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 160.450.377,88 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 150.290.377,87 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 150.290.377,88 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 71 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 1.495.314.023,00 - 1.495.314.023,02 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi - - - 294.391.336,50 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 294.391.336,51 2 08 02 1.01 000 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI 127 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi 25 Kebijakan 105.297.112,17 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 105.297.112,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 1.01 000 6 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi 9 Laporan 105.297.112,16 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 105.297.112,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 1.01 000 7 Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 1 Dokumen 83.797.112,17 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 83.797.112,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi - - - 1.128.625.574,33 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 1.128.625.574,34 2 08 02 1.02 000 3 Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profes i/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 5 Orang 994.297.112,16 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 994.297.112,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 1.02 000 4 Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 3 Lembaga 134.328.462,17 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 134.328.462,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - - - 72.297.112,17 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 72.297.112,17 2 08 02 1.03 000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi VI 128 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/ Pintar/Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi 30 Orang 72.297.112,17 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 72.297.112,17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 72 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - - 853.165.173,00 - 853.165.173,00 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 422.555.184,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 422.555.184,00 2 08 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 9 Dokumen 68.060.092,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 68.060.092,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 1.01 000 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 9 Perangkat Daerah 354.495.092,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 354.495.092,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 265.455.761,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 265.455.761,00 2 08 03 1.02 000 1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 50 Orang 154.796.669,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 154.796.669,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 1.02 000 2 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 85 Layanan 110.659.092,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 110.659.092,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi - - - 165.154.228,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 165.154.228,00 2 08 03 1.03 000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi VI 129 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 25 Orang 120.015.136,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 120.015.136,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 1.03 000 3 Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 100 Orang 45.139.092,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 45.139.092,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 73 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - 183.543.129,00 - 183.543.129,00 2 08 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi - - - 87.396.439,50 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 87.396.439,50 2 08 04 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 87.396.439,50 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 87.396.439,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 96.146.689,50 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 96.146.689,50 2 08 04 1.03 000 1 Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen Layanan 96.146.689,50 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 96.146.689,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 74 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - - 254.255.425,00 - 254.255.425,00 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi - - - 254.255.425,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 254.255.425,00 2 08 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 85.325.212,50 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 85.325.212,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 05 1.01 000 2 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota VI 130 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 1 Dokumen 168.930.212,50 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 168.930.212,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 75 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 419.797.699,00 - 419.797.699,00 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi - - - 219.414.814,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 219.414.814,00 2 08 06 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 10 Kab/kota Dokumen 87.472.081,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 87.472.081,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 1.01 000 3 umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi 10 Kab/kota perangkat daerah 131.942.732,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 131.942.732,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi - - - 200.382.885,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 200.382.885,00 2 08 06 1.02 000 5 Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 10 Kab/kota Kegiatan 79.925.802,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 79.925.802,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 1.02 000 7 jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi 10 Kab/kota Dokumen 120.457.082,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 120.457.082,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 76 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 673.441.311,01 - 673.441.311,01 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 124.066.366,67 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 124.066.366,67 2 08 07 1.01 000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi VI 131 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 124.066.366,67 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 124.066.366,67 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 1.01 000 4 Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi 14 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 549.374.944,34 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 549.374.944,34 2 08 07 1.02 000 5 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi 30 Orang 149.518.366,67 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 149.518.366,67 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 1.02 000 7 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi 30 Layanan 399.856.577,67 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 399.856.577,67 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 562.414.586,00 562.414.586,00 77 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 231.226.055,00 - 231.226.055,00 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - 231.226.055,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 231.226.055,00 2 14 02 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 1 Dokumen 166.374.377,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 166.374.377,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 1.01 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK 1 Laporan 64.851.677,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 64.851.677,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 78 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 159.598.593,00 - 159.598.593,00 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Advokasi dan Sosialisasi GDPK VI 132 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 63.326.546,50 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 63.326.546,50 2 14 03 1.01 001 3 Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disedia kan. 1 Dokumen 63.326.546,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 63.326.546,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 96.272.046,50 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 96.272.046,50 2 14 03 1.02 000 4 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 40 Organisasi 96.272.046,50 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 96.272.046,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 79 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - 171.589.938,00 - 171.589.938,00 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 171.589.938,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 171.589.938,00 2 14 04 1.01 001 7 Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Dokumen 171.589.938,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 171.589.938,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLIN DUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.827.859.945,00 16.436.500.000,00 2 16.767.859.945,00 16.436.500.000,00 2 09 16.767.859.945,00 16.436.500.000,00 80 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 10.682.859.945,00 - 10.894.500.000,00 2 09 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 365.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 390.000.000,00 2 09 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 265.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.01 000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Dinas Ketahanan Pangan VI 133 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 37.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 27.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 17.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.649.295.244,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 7.689.000.000,00 2 09 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/ Bulan 7.418.935.244,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 186.360.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 190.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 22.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 134 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 22.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 24.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 33.000.000,00 2 09 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 27.500.000,00 2 09 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 27.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 650.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 676.000.000,00 2 09 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 17.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 190.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 195.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 17.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 32.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 415.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 110.000.000,00 2 09 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 135 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 09 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 830.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 857.000.000,00 2 09 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 280.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 285.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 90.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 460.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.033.564.701,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.112.000.000,00 2 09 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 125.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 833.564.701,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 900.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 81 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - - - 15.000.000,00 - 17.000.000,00 2 09 02 1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi - - - 15.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 17.000.000,00 2 09 02 1.01 000 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya VI 136 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia 2 Unit 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 17.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 82 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 5.185.000.000,00 - 4.580.000.000,00 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 2.050.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.380.000.000,00 2 09 03 1.01 000 2 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 000 3 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 000 8 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis 1 Laporan 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 000 9 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 65.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 001 0 Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 001 1 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 11 Unit 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 815.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.01 001 3 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi VI 137 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi - - - 1.115.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.145.000.000,00 2 09 03 1.02 000 2 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.02 000 6 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 65 Ton 235.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 240.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.02 000 7 Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 65 Ton 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 715.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.02 000 8 Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 155.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi - - - 2.020.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 2.055.000.000,00 2 09 03 1.04 000 1 Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Dokumen 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 710.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.04 000 2 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 Laporan 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 615.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.04 000 3 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 655.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 1.04 000 4 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi VI 138 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi 1 Laporan 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 83 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 345.000.000,00 - 375.000.000,00 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi - - - 35.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 40.000.000,00 2 09 04 1.01 000 1 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi - - - 310.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 335.000.000,00 2 09 04 1.02 000 3 Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 1.02 000 4 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 1 Laporan 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 185.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 1.02 000 5 Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 84 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 540.000.000,00 - 570.000.000,00 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 540.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 570.000.000,00 2 09 05 1.01 000 6 Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 4 Sertifikat 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 1.01 000 7 Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 3 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 1.01 000 8 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan VI 139 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 1 Dokumen 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 1.01 000 9 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 155.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 1.01 001 0 Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta - 260.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN X 60.000.000,00 0,00 X XX 60.000.000,00 0,00 85 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 60.000.000,00 - 0,00 X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 78.688.984.371,00 80.369.602.000,00 2 78.688.984.371,00 80.369.602.000,00 2 11 78.688.984.371,00 80.369.602.000,00 86 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 18.176.656.871,00 - 18.689.602.000,00 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 611.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 687.500.000,00 2 11 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 550.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD VI 140 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 56.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 17.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.020.554.871,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 10.080.000.000,00 2 11 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/ Bulan 10.000.554.871,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.050.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 70.000.000,00 2 11 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 141 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 460.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 490.000.000,00 2 11 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.488.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.660.000.000,00 2 11 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 175.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 650.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 700.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 000 8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu VI 142 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 550.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.06 001 1 0 1 0 53.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.517.102.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 2.567.102.000,00 2 11 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 717.102.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 717.102.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.760.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.760.000.000,00 2 11 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel VI 143 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.260.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.375.000.000,00 2 11 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 750.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 550.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 60.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 87 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP - - - 500.000.000,00 - 580.000.000,00 2 11 02 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi - - - 350.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 380.000.000,00 2 11 02 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 1.01 000 5 Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 325.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi - - - 150.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 200.000.000,00 2 11 02 1.02 000 5 Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan 3 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 1.02 000 6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi Penetapan RPPLH Provinsi Pembinaan Penyelenggaraan KLHS Pemantauan dan Evaluasi KLHS VI 144 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 3 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 88 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 15.005.000.000,00 - 15.375.000.000,00 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup - - - 14.805.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 15.175.000.000,00 2 11 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 550.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 000 4 Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 1 Paket 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 000 5 Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 1 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 000 9 Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 12 Lokasi 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 001 1 Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 190.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 001 2 Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut VI 145 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 03 1.01 001 3 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 1 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 001 4 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 001 5 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 12.120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 12.200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 200.000.000,00 2 11 03 1.02 000 1 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 89 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 500.000.000,00 - 1.400.000.000,00 2 11 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi - - - 500.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.400.000.000,00 2 11 04 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 1.01 000 4 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Ha 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 1.01 000 6 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 1.01 000 9 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya VI 146 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Unit 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 90 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 15.580.000.000,00 - 15.675.000.000,00 2 11 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 15.580.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 15.675.000.000,00 2 11 05 1.01 000 1 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya 1 Dokumen 15.570.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.600.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 2.700.000.000,00 - 2.650.000.000,00 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi - - - 2.700.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 2.650.000.000,00 2 11 06 1.01 000 1 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 3 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 1.01 000 5 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup VI 147 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 1.01 000 6 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 162 Badan Usaha 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 1.01 000 7 Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 1 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 92 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 2 11 07 1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 200.000.000,00 2 11 07 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 200.000.000,00 2 11 07 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 93 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 825.000.000,00 - 925.000.000,00 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH VI 148 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi - - - 825.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 925.000.000,00 2 11 08 1.01 000 2 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 275.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 1.01 000 3 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat 60 Orang 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 1.01 000 5 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 94 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 650.000.000,00 - 650.000.000,00 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi - - - 650.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 650.000.000,00 2 11 09 1.01 000 1 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 95 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 1.350.000.000,00 - 1.200.000.000,00 2 11 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi - - - 1.350.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.200.000.000,00 2 11 10 1.01 000 3 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi 1 Perkara 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 1.01 000 4 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah VI 149 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 12 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 1.01 000 5 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi 1 Perkara 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 1.01 000 6 Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi 1 Perkara 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 375.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 1.01 000 7 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditanga ni 1 Pengaduan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 96 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 23.002.327.500,00 - 22.825.000.000,00 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional - - - 23.002.327.500,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 22.825.000.000,00 2 11 11 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 1.01 000 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia 1 Unit 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 1.01 000 9 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.800.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 1.01 001 2 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 1 Unit 14.602.327.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 14.650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 1.01 001 3 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi VI 150 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani 866,03 Ton 6.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 6.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 1.01 001 4 Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 225.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.631.919.318,00 19.109.299.930,00 2 14.620.769.318,00 17.794.299.930,00 2 12 14.620.769.318,00 17.794.299.930,00 97 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 13.550.769.318,00 - 15.974.299.930,00 2 12 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 185.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 255.000.000,00 2 12 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil VI 151 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.155.126.797,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 4.453.451.897,00 2 12 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/ Bulan 4.085.126.797,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 4.373.451.897,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.02 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 152 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 90.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 165.000.000,00 2 12 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 185.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 240.000.000,00 2 12 01 1.05 000 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD VI 153 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 15.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 75.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 10.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 444.848.033,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 534.848.033,00 2 12 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 20.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 154 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 25.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 40.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 249.848.033,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 324.848.033,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.783.794.488,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 9.545.000.000,00 2 12 01 1.07 000 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor VI 155 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 400.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 1.500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 6.313.794.488,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 7.500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 000 8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 431.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 470.000.000,00 2 12 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.08 000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik VI 156 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 420.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 450.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 276.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 311.000.000,00 2 12 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 76.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 76.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 40.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 40.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 001 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 157 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 1.09 001 2 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilit asi 1 Ha 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 98 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - - 305.000.000,00 - 600.000.000,00 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan - - - 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 100.000.000,00 2 12 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.01 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.01 000 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk VI 158 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan - - - 240.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 400.000.000,00 2 12 02 1.02 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 240.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 240.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 160.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.02 000 5 Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan - - - 65.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 100.000.000,00 2 12 02 1.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 1.03 000 2 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk VI 159 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 99 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - - 215.000.000,00 - 500.000.000,00 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 0,00 2 12 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.01 000 4 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi - - - 165.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 300.000.000,00 2 12 03 1.02 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 0 Laporan 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.02 000 2 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil VI 160 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.02 000 5 Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 Laporan 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 200.000.000,00 2 12 03 1.03 000 1 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 1.03 000 2 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 100 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 400.000.000,00 - 570.000.000,00 2 12 04 1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 0,00 2 12 04 1.01 000 1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil VI 161 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi - - - 335.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 490.000.000,00 2 12 04 1.02 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 160.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 160.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 1 Dokumen 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 6 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi VI 162 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.02 000 7 Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi - - - 65.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 80.000.000,00 2 12 04 1.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 1.03 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 101 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan - - - 150.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 150.000.000,00 2 12 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia 1 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 05 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun 1 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL X 11.150.000,00 1.315.000.000,00 X XX 11.150.000,00 1.315.000.000,00 102 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 11.150.000,00 - 1.315.000.000,00 X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 15.000.000,00 X XX 01 1.05 000 5 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja VI 163 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.150.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - - 1.300.000.000,00 X XX 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.150.000,00 - - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 1.300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 56.315.505.326,00 56.260.619.983,00 2 56.315.505.326,00 56.260.619.983,00 2 13 56.315.505.326,00 56.260.619.983,00 103 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 31.740.505.326,00 - 31.625.619.983,00 2 13 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 8.383.756.497,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.492.000.000,00 2 13 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 15.750.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen 19.146.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 40 Dokumen 37.125.135,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 10.284.783,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25 Laporan 8.301.450.079,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.168.926.099,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 7.260.000.000,00 2 13 01 1.02 000 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN VI 164 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/ Bulan 7.110.571.638,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2300 Dokumen 34.854.600,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 13.499.985,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 Laporan 9.999.876,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 58.112.247,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 63.500.000,00 2 13 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 9.767.099,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Laporan 8.345.148,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.084.900.500,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.093.000.000,00 2 13 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 461.867.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 465.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10 Dokumen 8.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 240.004.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 240.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.05 001 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada VI 165 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 375.029.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 380.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 3.966.015.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.988.325.000,00 2 13 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 250.015.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 255.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 692.325.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 66.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 66.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 810.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 1.600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.610.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4.800.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 4.450.000.000,00 2 13 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 166 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.378.794.983,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.378.794.983,00 2 13 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 29.120.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 29.120.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 849.674.983,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 849.674.983,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.900.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.900.000.000,00 2 13 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 71 Unit 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 2.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 24 Unit 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 104 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 650.000.000,00 - 700.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 167 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 03 1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi - - - 650.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 700.000.000,00 2 13 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 1.01 000 3 jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 105 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 9.725.000.000,00 - 9.735.000.000,00 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - - - 9.725.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 9.735.000.000,00 2 13 04 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa 1 Dokumen 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 750.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa VI 168 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 04 1.01 000 7 jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 40 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 2 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 001 0 jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina 180 Orang 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 001 1 Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 160 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 1.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 1.01 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2 Dokumen 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 106 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 14.200.000.000,00 - 14.200.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD VI 169 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 05 1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 14.200.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 14.200.000.000,00 2 13 05 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 7.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 7.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 1.01 000 3 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya 2 Lembaga 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 1.01 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 1.01 000 9 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga VI 170 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 58.053.048.570,00 74.119.459.823,00 2 58.053.048.570,00 74.119.459.823,00 2 15 58.053.048.570,00 74.119.459.823,00 107 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 17.766.573.891,00 - 19.344.459.823,00 2 15 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.070.014.068,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.300.000.000,00 2 15 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1.770.014.068,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.900.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.283.459.823,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.483.459.823,00 2 15 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/ Bulan 8.273.459.823,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.473.459.823,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 50.000.000,00 2 15 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 936.100.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 946.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD VI 171 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 336.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 346.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.992.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.045.000.000,00 2 15 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 72.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 725.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.000.000.000,00 2 15 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.315.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.520.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 172 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.050.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.000.000.000,00 2 15 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 108 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 37.836.474.679,00 - 53.325.000.000,00 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - - - 10.200.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 15.200.000.000,00 2 15 02 1.02 000 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 100 Unit 10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 15.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.02 000 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VI 173 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 6 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B - - - 14.961.474.679,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 25.400.000.000,00 2 15 02 1.03 000 1 Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.03 000 6 Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi 2 Unit 179.893.679,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.03 001 0 Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 14.081.581.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 15.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.03 001 1 Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 10.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi - - - 2.050.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 2.100.000.000,00 2 15 02 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 2 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.05 000 5 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 2 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.05 000 7 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan 20 Unit 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas VI 174 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi - - - 100.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 100.000.000,00 2 15 02 1.06 000 3 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.06 000 4 Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 50.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 50.000.000,00 2 15 02 1.07 000 5 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 10.175.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 10.175.000.000,00 2 15 02 1.08 000 2 Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 3 Laporan 10.175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 10.175.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 300.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 300.000.000,00 2 15 02 1.13 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 2 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 109 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 1.400.000.000,00 - 1.400.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi VI 175 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 03 1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 1.400.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 1.400.000.000,00 2 15 03 1.10 000 3 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan 2 Unit 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 1.10 000 9 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia 40 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 110 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN - - - 1.050.000.000,00 - 50.000.000,00 2 15 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian - - - 1.000.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 0,00 2 15 05 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 05 1.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah - - - 50.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 50.000.000,00 2 15 05 1.02 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 49.079.741.215,00 49.151.838.132,00 2 46.915.179.241,00 47.931.838.132,00 2 16 45.806.671.241,00 47.023.330.132,00 111 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 18.712.194.598,00 - 21.095.084.709,00 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 72.861.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 73.000.000,00 2 16 01 1.01 000 6 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi VI 176 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 72.861.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 73.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.403.276.323,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 9.794.167.854,00 2 16 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 91 Orang/ Bulan 9.124.956.323,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 9.515.667.854,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 278.320.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 278.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 99.310.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 99.310.000,00 2 16 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 99.310.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 99.310.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 290.900.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 310.000.000,00 2 16 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 196 Paket 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 100.900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 687.965.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 597.700.000,00 2 16 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.700.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 37.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.06 000 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 177 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 627.265.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 530.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4.447.077.420,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.017.102.000,00 2 16 01 1.07 000 4 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 8 Unit 995.967.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 717.102.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 351.110.420,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.943.873.122,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.655.873.122,00 2 16 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.928.873.122,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.640.873.122,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.766.931.733,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 547.931.733,00 2 16 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 416.931.733,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 266.931.733,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.09 000 6 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor VI 178 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 130.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 151.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 112 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 17.757.758.955,00 - 16.870.027.735,00 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi - - - 17.757.758.955,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 16.870.027.735,00 2 16 02 1.01 001 4 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  373. 1.terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 63 Laporan 13.924.925.235,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 13.995.265.235,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 001 5 Jumlah Konten Informasi Publik 500 Konten 1.042.521.220,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 644.450.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 001 6 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 30 Orang 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 001 8 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 001 9 Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 002 0 Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 2 Laporan 1.600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Relasi Media Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Diseminasi Informasi Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik VI 179 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 02 1.01 002 1 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 20 Komunitas 140.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 002 2 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 Permohonan 482.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 282.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 002 3 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomendasi 63.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 63.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 02 1.01 002 4 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 175.312.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 175.312.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 113 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 9.336.717.688,00 - 9.058.217.688,00 2 16 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - - - 9.336.717.688,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 9.058.217.688,00 2 16 03 1.02 001 3 Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 03 1.02 001 6 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 4 Laporan 1.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 03 1.02 002 0 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 Aplikasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 03 1.02 002 3 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 10 Dokumen 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 700.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 03 1.02 002 6 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 26 Perangkat Daerah 5.128.314.803,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.128.314.803,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 16 03 1.02 002 9 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik VI 180 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1.808.402.885,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.529.902.885,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 20 550.000.000,00 550.000.000,00 114 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi - - - 550.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 550.000.000,00 2 20 02 1.01 000 7 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 10 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 20 02 1.01 000 8 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 20 02 1.01 000 9 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 20 02 1.01 001 0 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 20 02 1.01 001 1 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 21 558.508.000,00 358.508.000,00 115 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 558.508.000,00 - 358.508.000,00 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi - - - 443.508.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 343.508.000,00 2 21 02 1.01 000 1 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 1 Dokumen 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 21 02 1.01 000 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik VI 181 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 166.508.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 166.508.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 21 02 1.01 000 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1 Perangkat Daerah 152.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 152.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi - - - 115.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 15.000.000,00 2 21 02 1.02 000 1 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 1 Perangkat Daerah 115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK X 2.164.561.974,00 1.220.000.000,00 X XX 2.164.561.974,00 1.220.000.000,00 116 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 2.164.561.974,00 - 1.220.000.000,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.242.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 470.000.000,00 X XX 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.242.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 470.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 922.561.974,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 750.000.000,00 X XX 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 922.561.974,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 46.447.637.965,00 13.515.076.055,00 2 46.447.637.965,00 13.515.076.055,00 2 17 46.447.637.965,00 13.515.076.055,00 117 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 9.330.525.345,00 - 10.402.059.855,00 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 42.327.565,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 81.940.000,00 2 17 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 2 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi VI 182 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.760.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 8.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 8.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.857.565,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 5.450.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 8.140.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.070.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 4.350.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.360.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 38.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.958.115.405,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 6.223.441.405,00 2 17 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 5.943.050.405,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 6.168.616.405,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.02 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN VI 183 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.785.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 34.825.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 18 Laporan 9.280.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 45.339.600,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 61.000.000,00 2 17 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 40.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 43.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.839.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 17.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 50.112.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 257.132.000,00 2 17 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 94.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 25.472.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 152.832.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 11.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 5.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan VI 184 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 13.440.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 4.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 566.420.222,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 673.406.000,00 2 17 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 634 Paket 18.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 32.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1611 Paket 79.590.222,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 90.478.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 757 Paket 29.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 36.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1152 Dokumen 12.960.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 10.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 360 Laporan 31.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 6.300.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1474 Laporan 394.570.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 477.828.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 185 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 352.653.278,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 773.148.050,00 2 17 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 588.348.050,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 26 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 352.653.278,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 184.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.07 000 8 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.004.615.702,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 2.081.426.400,00 2 17 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 952 Laporan 7.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 256.675.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 180.055.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.08 000 4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel VI 186 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1957 Laporan 1.740.590.502,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.886.371.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 310.941.573,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 250.566.000,00 2 17 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 261.689.928,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 195.416.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 170 Unit 49.251.645,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.150.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 118 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - - 109.252.500,00 - 110.000.000,00 2 17 02 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 45.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 45.000.000,00 2 17 02 1.01 000 2 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 42 Unit Usaha 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 64.252.500,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 65.000.000,00 2 17 02 1.02 000 3 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 55 Unit Usaha 64.252.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 65.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi VI 187 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 119 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 1.453.646.360,00 - 1.453.336.200,00 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 251.310.160,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 251.000.000,00 2 17 03 1.01 000 3 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 87 Unit Usaha 251.310.160,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 251.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 1.202.336.200,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 1.202.336.200,00 2 17 03 1.02 000 2 Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 30 Unit Usaha 1.202.336.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.202.336.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 120 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 125.000.000,00 - 125.500.000,00 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 125.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 125.500.000,00 2 17 04 1.01 000 3 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 91 Unit Usaha 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 125.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 121 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 675.741.750,00 - 675.800.000,00 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 675.741.750,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 675.800.000,00 2 17 05 1.01 000 1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 240 Orang 675.741.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 675.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 122 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 13.076.188.778,00 - 527.310.000,00 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi VI 188 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 13.076.188.778,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 527.310.000,00 2 17 06 1.01 000 2 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 96 Unit Usaha 13.076.188.778,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 527.310.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 123 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 21.006.137.483,00 - 191.070.000,00 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 21.006.137.483,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 191.070.000,00 2 17 07 1.01 000 1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 104674 Unit Usaha 21.006.137.483,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 191.070.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 124 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 671.145.749,00 - 30.000.000,00 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah - - - 671.145.749,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 30.000.000,00 2 17 08 1.01 000 1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 480 Unit Usaha 671.145.749,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19.244.974.970,00 16.744.617.062,00 2 19.244.974.970,00 16.744.617.062,00 2 18 19.244.974.970,00 16.744.617.062,00 125 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan 100 % 100 % 15.853.930.773,00 100 % 13.822.920.897,00 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja - 65 Dokumen 60.500.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 55.500.000,00 2 18 01 1.01 000 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan VI 189 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Laporan 20.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 20.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 9.003.757.067,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 9.003.757.067,00 2 18 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/ Bulan 8.978.757.067,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 8.978.757.067,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 25 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - 100 % 60.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 80.000.000,00 2 18 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 Dokumen 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD VI 190 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 260.539.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 225.539.000,00 2 18 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 80.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 70.539.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 95.539.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 1.021.796.293,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 777.912.927,00 2 18 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 57.912.927,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 280.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 180.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 80.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 25 Paket 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 80.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2000 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi VI 191 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 486.796.293,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.742.536.961,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 1.073.910.451,00 2 18 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1.221.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 323.910.451,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 294.253.592,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 227.283.369,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.724.801.452,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 1.786.301.452,00 2 18 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Laporan 27.102.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 27.102.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 299.055.052,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 360.555.052,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 35 Laporan 1.398.643.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 1.398.643.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.980.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 820.000.000,00 2 18 01 1.09 000 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan VI 192 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 480.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 320.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 126 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tersedianya dokumen peta potensi Investasi 2 Kabupaten/K ota 2 Kabupaten/Kot a 788.567.658,00 2 Kabupaten/Kot a 718.119.918,00 2 18 02 1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Tersedianya Data Kebijakan Daerah yang dikeluarkan Kab/Kota se Kalimantan Tengah terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal - 2 Kabupaten/Kot a 134.756.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 134.756.000,00 2 18 02 1.01 000 1 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 134.756.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 134.756.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi - 2 Kabupaten/Kot a 653.811.658,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 583.363.918,00 2 18 02 1.02 000 1 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 1 Dokumen 123.585.127,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 153.137.387,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 1 Dokumen 530.226.531,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 430.226.531,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 127 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 595.000.000,00 4 Kegiatan 327.027.942,00 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan - 4 Kegiatan 595.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 327.027.942,00 2 18 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 3 Dokumen 470.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 271.968.211,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 1.01 000 3 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi VI 193 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 4 Dokumen 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 55.059.731,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 128 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan 82% 595Dokumen 595 Dokumen 82 % 845.333.803,00 82% 595Dokumen 632.356.713,00 2 18 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Jumlah Perizinan Yang Terbit Tepat Waktu - 82 % 595 Dokumen 845.333.803,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 632.356.713,00 2 18 04 1.02 000 6 Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 25 Pelaku Usaha 340.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 225.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 1.02 000 7 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200 Pelaku Usaha 225.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 235.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 1.02 000 8 Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 30 Kegiatan Usaha 280.333.803,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 172.356.713,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 129 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PMA dalam US $ Ribu Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN dalam Juta Rupiah Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah) 9.630.000Jut a Rupiah 197.876.71U S $ Ribu 6.741.000Jut a Rupiah 867Unit 5,82% 186.986.30 US $ Ribu 5,20 % 6.370.000 Juta Rupiah 807 Unit 9.100.000 Juta Rupiah 1.012.142.736,00 9.630.000Juta Rupiah 197.876.71US $ Ribu 6.741.000Juta Rupiah 867Unit 5,82% 1.061.941.592,00 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMA Dalam US $ Ribu PMDN Dalam Juta Rupiah - 807 Unit 9.100.000 Juta Rupiah 5,20 % 186.986,30 US $ Ribu 6.370.000 Juta Rupiah 1.012.142.736,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 1.061.941.592,00 2 18 05 1.01 000 4 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pengawasan Penanaman Modal VI 194 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 16 Kegiatan usaha 531.142.736,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 93.701.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 1.01 000 5 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 450 Kegiatan usaha 127.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 497.624.052,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 1.01 000 6 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 100 Pelaku Usaha 353.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 470.616.240,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 130 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik 5 Kabupaten/K ota 5 Kabupaten/Kot a 150.000.000,00 5 Kabupaten/Kot a 182.250.000,00 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik - 5 Kabupaten/Kot a 150.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 182.250.000,00 2 18 06 1.01 000 2 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 7 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 182.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 95.828.994.204,00 23.385.755.499,00 2 94.228.994.204,00 21.210.755.499,00 2 19 94.228.994.204,00 21.210.755.499,00 131 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 17.513.994.204,00 - 10.190.043.589,00 2 19 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 228.000.000,00 - - - - 145.000.000,00 2 19 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 47.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 3 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Dinas Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen VI 195 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 142.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 45.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.885.152.591,00 - - - - 7.257.607.206,00 2 19 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/ Bulan 7.867.152.591,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 7.232.607.206,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 9.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 8.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 8.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 153.000.000,00 - - - - 170.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD VI 196 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 33.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 195.000.000,00 - - - - 300.000.000,00 2 19 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 79 Paket 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.869.841.613,00 - - - - 683.636.358,00 2 19 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 634.841.613,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 44.571.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 22.919.200,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4382 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 725.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 366.146.158,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 170.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan VI 197 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 950.000.000,00 - - - - 918.800.000,00 2 19 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 600.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 575.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 248.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 528.000.000,00 - - - - 525.000.025,00 2 19 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 18.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.025,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 510.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.705.000.000,00 - - - - 190.000.000,00 2 19 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 60.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 198 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 5.495.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 132 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - - 5.710.000.000,00 - 1.277.348.750,00 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi - - - 4.460.000.000,00 - - - - 802.348.750,00 2 19 02 1.01 000 3 Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 1150 Orang 2.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 37.459.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 000 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 47.600.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 0 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 6 Orang 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 230.982.275,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 1 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi 0 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 2 Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda 100 Persentase 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 58.395.475,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 3 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 134 Orang 485.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 123.962.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 4 Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi 14 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.01 001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi VI 199 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 400 Orang 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 83.950.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi - - - 1.250.000.000,00 - - - - 475.000.000,00 2 19 02 1.02 000 4 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 9 Organisasi 1.250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 475.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 133 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - - 68.005.000.000,00 - 6.098.363.160,00 2 19 03 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 56.495.000.000,00 - - - - 2.907.284.246,00 2 19 03 1.01 000 1 Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 149.182.282,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus 2 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 106.009.470,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.01 000 4 Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia 9 Unit 55.995.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.652.092.494,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga - - - 2.750.000.000,00 - - - - 1.306.059.224,00 2 19 03 1.02 000 4 Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 210 Orang 2.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 367.650.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.02 000 5 Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 163.859.224,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.02 000 6 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi VI 200 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara 2 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 774.550.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional - - - 1.500.000.000,00 - - - - 1.645.000.000,00 2 19 03 1.03 000 1 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 0 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.03 000 6 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.03 000 7 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 1 Pelatda 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.03 000 9 Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 15 Orang 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.145.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 7.260.000.000,00 - - - - 240.019.690,00 2 19 03 1.04 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 6 Dokumen 6.380.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 140.019.690,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 1.04 000 5 Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi 4 Dokumen 880.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 134 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - - 3.000.000.000,00 - 3.645.000.000,00 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 3.000.000.000,00 - - - - 3.645.000.000,00 2 19 04 1.01 000 1 Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan 0 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 1.01 000 2 Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.000.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 1.01 000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi VI 201 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 111.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 1.01 000 5 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 0 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 183.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 1.01 000 7 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 1.01 000 8 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 0 Organiasasi 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA X 1.600.000.000,00 2.175.000.000,00 X XX 1.600.000.000,00 2.175.000.000,00 135 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.600.000.000,00 - 2.175.000.000,00 X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.600.000.000,00 - - - - 2.175.000.000,00 X XX 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1.600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.175.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 198.915.043.571,00 153.031.800.000,00 2 45.087.189.071,00 43.131.800.000,00 2 22 45.087.189.071,00 43.131.800.000,00 136 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 19.864.189.071,00 - 20.408.800.000,00 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 690.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 872.600.000,00 2 22 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 518.400.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 259.200.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.01 000 6 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD VI 202 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 15.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 80.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.789.189.071,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 12.241.200.000,00 2 22 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/ Bulan 11.289.189.071,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 11.500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 691.200.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 275.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 275.000.000,00 2 22 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.03 000 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 203 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 275.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 275.000.000,00 2 22 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 80 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.750.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.450.000.000,00 2 22 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 175.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 200 Paket 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan VI 204 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.900.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.900.000.000,00 2 22 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.760.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 2.170.000.000,00 2 22 01 1.08 000 1 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan VI 205 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.160.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.425.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.225.000.000,00 2 22 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 5 Unit 850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 600.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 20 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 137 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 14.623.000.000,00 - 10.823.000.000,00 2 22 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 7.223.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 2.323.000.000,00 2 22 02 1.01 000 1 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 10 Objek 1.523.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.523.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan VI 206 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 02 1.01 000 2 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 1.01 000 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara 5 Unit 5.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi - - - 7.400.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 8.500.000.000,00 2 22 02 1.02 000 1 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 10 Objek 6.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 5.500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 3.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 138 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - - 300.000.000,00 - 1.000.000.000,00 2 22 03 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.000.000.000,00 2 22 03 1.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 50 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 139 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - - 700.000.000,00 - 900.000.000,00 2 22 04 1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi - - - 700.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 900.000.000,00 2 22 04 1.01 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 50 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 04 1.01 000 3 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional VI 207 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 5 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 350.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 04 1.01 000 4 Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal 3 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 140 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 3.850.000.000,00 - 6.300.000.000,00 2 22 05 1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 200.000.000,00 2 22 05 1.01 000 2 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 10 Objek 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi - - - 3.650.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 6.100.000.000,00 2 22 05 1.02 000 1 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi 4 Objek 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 4.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 1.02 000 2 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 4 Objek 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 05 1.02 000 4 Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 25 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 141 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - 5.750.000.000,00 - 3.700.000.000,00 2 22 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi - - - 5.750.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 3.700.000.000,00 2 22 06 1.01 000 1 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 600 Unit 450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 450.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal Penetapan Cagar Budaya Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu VI 208 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 06 1.01 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 20 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 1.01 000 3 Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 5 Unit 850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 850.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 1.01 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 2 Unit 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 06 1.01 000 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 5 Unit 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 153.227.854.500,00 109.400.000.000,00 3 26 153.227.854.500,00 109.400.000.000,00 142 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 137.427.854.500,00 - 102.150.000.000,00 3 26 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi - - - 1.000.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 1.000.000.000,00 3 26 02 1.01 000 5 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 1 Lokasi 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 135.927.854.500,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 100.000.000.000,00 3 26 02 1.02 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2 Unit 135.927.854.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 100.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 350.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 950.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi VI 209 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 26 02 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 1.03 001 0 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 25 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 1.03 001 2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 6 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - - 150.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 200.000.000,00 3 26 02 1.04 000 8 Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi 10 Usaha Pariwisata 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 143 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 10.850.000.000,00 - 5.750.000.000,00 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 10.850.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 5.750.000.000,00 3 26 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 3.850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 2.500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 1.01 000 6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi VI 210 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 6.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 144 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - - 4.950.000.000,00 - 1.500.000.000,00 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan - - - 4.700.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 1.250.000.000,00 3 26 05 1.01 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 25 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 1.01 000 8 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 5 Laporan 4.250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 1.01 001 4 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 75 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 250.000.000,00 - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - - 250.000.000,00 3 26 05 1.02 000 7 Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 25 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA X 600.000.000,00 500.000.000,00 X XX 600.000.000,00 500.000.000,00 145 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 600.000.000,00 - 500.000.000,00 X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 500.000.000,00 X XX 01 1.08 000 2 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik VI 211 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 19.928.000.000,00 20.835.000.000,00 2 19.928.000.000,00 20.835.000.000,00 2 23 19.278.000.000,00 20.040.000.000,00 146 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 16.520.000.000,00 - 17.270.000.000,00 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 370.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 370.000.000,00 2 23 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 120.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.000.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.800.000.000,00 2 23 01 1.02 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN VI 212 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 8.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.800.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 15.000.000,00 2 23 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 450.000.000,00 2 23 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.580.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.590.000.000,00 2 23 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.06 000 2 0 1 0 1.200.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 260.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 270.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 213 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 900.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 900.000.000,00 2 23 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 900.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 900.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.255.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.555.000.000,00 2 23 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.900.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.950.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.590.000.000,00 2 23 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 25 Unit 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 2.560.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 10 Unit 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 147 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 2.278.000.000,00 - 2.340.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 214 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi - - - 1.820.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.870.000.000,00 2 23 02 1.01 000 2 Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 14 Perpustakaan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 3 Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan 200 Eksemplar 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 4 Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 2 Perpustakaan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 6 Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 20 Orang 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 7 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 2 Layanan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 8 Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan 15 Perpustakaan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 000 9 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 750 Eksemplar 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 270.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 2 Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi 61 Nilai 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 3 Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan Deposit Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka VI 215 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi 57 Indeks 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 4 Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 2 Dokumen 60.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 5 Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 6 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 2 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.01 001 7 Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 2 Perpustakaan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi - - - 458.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 470.000.000,00 2 23 02 1.02 000 1 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 2 Lokus 138.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.02 000 3 Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 25 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.02 000 4 Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 2 Perpustakaan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 1.02 000 6 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya 20 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 148 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 480.000.000,00 - 430.000.000,00 2 23 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi - - - 160.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 160.000.000,00 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi VI 216 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 03 1.01 000 1 Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 300 Eksemplar 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.01 000 2 Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 10 Penerbit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah - - - 60.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 60.000.000,00 2 23 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan 300 Entry 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.02 000 2 Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan 2 Naskah 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi - - - 150.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 150.000.000,00 2 23 03 1.03 000 3 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 15 Eksemplar 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.03 000 4 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 14 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi - - - 110.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 60.000.000,00 2 23 03 1.04 000 1 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 80 Eksemplar 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 1.04 000 2 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Penerbitan Katalog Induk Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara VI 217 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 150 Eksemplar 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 650.000.000,00 795.000.000,00 149 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 380.000.000,00 - 520.000.000,00 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi - - - 170.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 300.000.000,00 2 24 02 1.01 000 5 Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi 150 Arsip 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 1.01 000 6 Jumlah Daftar Arsip Dinamis 500 Arsip 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 1.01 001 2 Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 10 Lembaga 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi - - - 100.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 100.000.000,00 2 24 02 1.02 000 5 Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi 50 Arsip 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi - - - 110.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 120.000.000,00 2 24 02 1.03 000 1 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 7 Pengguna 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 1.03 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 2 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 150 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - 270.000.000,00 - 275.000.000,00 2 24 03 1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 50.000.000,00 2 24 03 1.01 000 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi Akuisisi Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun VI 218 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 500 Arsip 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota - - - 135.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 140.000.000,00 2 24 03 1.03 000 1 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi 5 Daftar 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 1.03 000 2 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 100 Arsip 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 1.03 000 3 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota 14 Arsip 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi - - - 35.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 35.000.000,00 2 24 03 1.04 000 1 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 10 Arsip 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 50.000.000,00 2 24 03 1.05 000 3 Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 10 Arsip 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 110.718.309.935,00 136.019.525.935,00 3 110.518.309.935,00 135.769.525.935,00 3 25 110.518.309.935,00 135.769.525.935,00 151 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan 100 % 100 % 25.681.635.782,00 100 % 29.042.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN VI 219 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 7 Dokumen 1.230.716.030,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.455.000.000,00 3 25 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 265.716.030,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 63.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 70.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 18.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 317.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 400.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 526.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 600.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah tahun layanan administrasi keuangan perangkat daerah - 1 Tahun 13.617.526.816,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 14.070.000.000,00 3 25 01 1.02 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN VI 220 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang/ Bulan 12.621.886.816,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 13.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 905.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 950.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 30.240.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah - 4 Kegiatan 252.500.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 635.000.000,00 3 25 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 70.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 28.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.03 000 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian VI 221 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 144.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah paket layanan kepegawaian perangkat daerah - 2 Paket 604.075.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 635.000.000,00 3 25 01 1.05 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 85.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 143.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 37.075.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 72.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 80.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 72.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 80.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.357.307.600,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.535.000.000,00 3 25 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.707.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 222 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 850.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 47.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 67.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 70.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 247.500.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 310.000.000,00 3 25 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 240.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 223 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.374.700.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 3.857.000.000,00 3 25 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 7.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 850.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.368.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.997.310.336,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 6.545.000.000,00 3 25 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 1.960.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 19.985.336,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 17.325.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 20.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 6 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 4.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 224 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 152 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi) 6 Lokasi 6 Lokasi 4.877.209.023,00 6 Lokasi 5.420.000.000,00 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi - 6 Lokasi 6 Lokasi 3.430.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 3.840.000.000,00 3 25 02 1.01 000 2 Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 2,5 Ha 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 000 3 Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 0 Ha 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 700.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 000 4 Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 100 Orang 600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 600.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 000 5 Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K 1 Dokumen 2.130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.140.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 000 6 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 000 9 Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.01 001 3 Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/ Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi VI 225 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 320.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 380.000.000,00 3 25 02 1.02 000 7 Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan 2 Dokumen 320.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 380.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir - 1 Kegiatan 1.127.209.023,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.200.000.000,00 3 25 02 1.03 000 1 Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 877.209.023,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 900.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.03 000 4 Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 Kelompok 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 02 1.03 000 6 Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 153 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) 113,25NTN/N TBi 149.486,44To n 113,25NTN/N TBi 149.486,44To n 112 NTN/NTBi 145.481,98 Ton 66.737.934.905,00 113,25NTN/NT Bi 149.486,44Ton 113,25NTN/NT Bi 149.486,44Ton 66.957.525.935,00 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut - 2 Kegiatan 31.499.283.970,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 31.630.000.000,00 3 25 03 1.01 000 1 Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 310.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 380.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 000 2 Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan VI 226 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 Unit 439.283.970,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 000 5 Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur 7 Unit 30.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 000 6 Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 000 7 Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur 5 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 000 8 Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan 5 Rekomendasi 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.01 001 0 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 7 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air - 1 Kegiatan 250.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 300.000.000,00 3 25 03 1.02 000 1 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.02 000 4 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 7 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap VI 227 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 250.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 250.000.000,00 3 25 03 1.03 000 5 Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia 3 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan dalam rangka pendaftaran armada perikanan dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi - 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 25 03 1.05 000 3 Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan 4 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang di dikelola dan dibangun - 7 Pelabuhan 34.088.650.935,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 34.127.525.935,00 3 25 03 1.06 000 1 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan Perikanan 32.277.525.935,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 33.277.525.935,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.06 000 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 1 Unit 911.125.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 450.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.06 000 3 Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 1 Layanan 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 400.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.07 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT - 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan VI 228 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 03 1.07 000 3 Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan 4 Rekomendasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan untuk penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT - 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 25 03 1.08 000 3 Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3 Rekomendasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT - 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 25 03 1.09 000 3 Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 5 Rekomendasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT - 1 Kegiatan 250.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 250.000.000,00 3 25 03 1.10 000 1 Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi 3 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 1.10 000 3 Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 5 Rekomendasi 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 154 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Jumlah kebutuhan benih (ekor) 78.580Ekor 78.580Ekor 160.537.50To n 160.537.50To n 152.405.21 Ton 76.390 Ekor 10.858.341.000,00 78.580Ekor 78.580Ekor 160.537.50Ton 160.537.50Ton 12.000.000.000,00 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) VI 229 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 04 1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 25 04 1.01 000 3 Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko 6 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar - 5 Kegiatan 8.050.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 9.100.000.000,00 3 25 04 1.05 000 2 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 3 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.05 000 4 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 1 Unit 5.600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 5.600.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.05 000 7 Jumlah Pembudidaya 30 Orang 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 800.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.05 001 1 Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia 1 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.05 001 2 Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat - - - 2.708.341.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 2.800.000.000,00 3 25 04 1.06 000 3 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 1.06 000 4 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota VI 230 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 708.341.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 800.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 155 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%) 60Kelompok 90% 60Kelompok 90% 58 Kelompok 90 % 1.246.000.000,00 60Kelompok 90% 60Kelompok 90% 1.350.000.000,00 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil - 3 Kegiatan 1.246.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.350.000.000,00 3 25 05 1.01 000 7 Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani 4 Perkara 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 000 8 Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani 5 Perkara 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 000 9 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk 4 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 001 3 Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 0 Pelaku Usaha 196.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 001 4 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 1 Pelaku Usaha 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 001 6 Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 5 Pelaku Usaha 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi VI 231 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 05 1.01 001 7 Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan 1 Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 156 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun) 36.009.20Ton 3,60% 36.009.20Ton 3,60% 63,04Kg/Kap/ Tahun 63,04Kg/Kap/ Tahun 36.009.20Ton 63,04Kg/Kap/ Tahun 3,60% 3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun 1.117.189.225,00 36.009.20Ton 3,60% 36.009.20Ton 3,60% 63,04Kg/Kap/Ta hun 63,04Kg/Kap/Ta hun 36.009.20Ton 63,04Kg/Kap/Ta hun 3,60% 21.000.000.000,00 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar - 1 Kegiatan 367.189.225,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 20.200.000.000,00 3 25 06 1.02 000 3 Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 1 Kegiatan 117.189.225,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 1.02 000 4 Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko 0 Kegiatan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 20.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan - 1 Kegiatan 750.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 800.000.000,00 3 25 06 1.03 000 1 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi VI 232 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 1.03 000 2 Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi 1 Unit Usaha 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 400.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 1.03 000 4 Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan 20 Ton 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X 200.000.000,00 250.000.000,00 X XX 200.000.000,00 250.000.000,00 157 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 200.000.000,00 - 250.000.000,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 250.000.000,00 X XX 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 183.899.967.136,00 171.470.553.221,00 3 154.444.611.915,00 142.835.198.000,00 3 27 154.444.611.915,00 142.835.198.000,00 158 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 6.920.000.000,00 - 7.310.198.000,00 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 500.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 675.000.000,00 3 27 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 125.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.01 000 6 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD VI 233 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 820.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 909.500.000,00 3 27 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 599.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 60.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 3 Laporan 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 90.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 115.000.000,00 3 27 01 1.03 000 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 234 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 35.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 350.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 350.000.000,00 3 27 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 280 Paket 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 950.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 609.500.000,00 3 27 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 275.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 000 5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 235 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 550.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 259.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 900.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 900.000.000,00 3 27 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 750.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.410.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 2.410.000.000,00 3 27 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.08 000 2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 236 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 825.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 825.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.560.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.560.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 900.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.341.198.000,00 3 27 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 350.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 941.198.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 159 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 117.715.829.779,00 - 111.625.000.000,00 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - - - 10.000.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 5.675.000.000,00 3 27 02 1.01 000 1 Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 10.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 5.400.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.01 000 2 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 1 Dokumen 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 275.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian VI 237 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman - - - 55.800.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 54.700.000.000,00 3 27 02 1.02 000 1 Jumlah Sertifikat Benih 5 Sertifikat 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 700.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.02 001 3 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 300 Ton 45.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 45.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.02 001 4 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak 25 Ton 10.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 9.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi - - - 1.050.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.250.000.000,00 3 27 02 1.04 000 4 Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1 laporan 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.04 000 5 Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas 5 Orang 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 02 1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain - - - 50.865.829.779,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 50.000.000.000,00 3 27 02 1.07 000 4 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain 1500 Ekor 50.865.829.779,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 160 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 16.850.000.000,00 - 20.400.000.000,00 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner VI 238 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian - - - 16.650.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 20.200.000.000,00 3 27 03 1.01 000 1 Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1 Dokumen 1.125.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.200.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 03 1.01 000 3 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1 Dokumen 3.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 3.500.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 03 1.01 000 4 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1 Dokumen 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 500.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 03 1.01 000 9 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 13 Laporan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 3.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 03 1.01 001 0 Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 3 Unit 10.825.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 12.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 03 1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 200.000.000,00 3 27 03 1.02 000 1 Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 Laporan 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 161 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 1.450.000.000,00 - 1.550.000.000,00 3 27 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 650.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 650.000.000,00 3 27 04 1.01 000 3 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular VI 239 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 04 1.01 000 4 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 14 Wilayah 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 150.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 04 1.01 000 7 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Laporan 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan - - - 800.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 900.000.000,00 3 27 04 1.03 000 3 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 900.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 162 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 850.000.000,00 - 1.100.000.000,00 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi - - - 850.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.100.000.000,00 3 27 05 1.01 000 1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 250 Ha 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.000.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 05 1.01 000 2 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 50 Ha 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 163 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 10.658.782.136,00 - 850.000.000,00 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian - - - 400.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 600.000.000,00 3 27 07 1.01 000 3 Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Unit 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 07 1.01 000 4 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian VI 240 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 25 Orang 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - - - 10.258.782.136,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 250.000.000,00 3 27 07 1.02 000 1 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 1 Dokumen 10.258.782.136,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 250.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN X 29.455.355.221,00 28.635.355.221,00 X XX 29.455.355.221,00 28.635.355.221,00 164 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 29.455.355.221,00 - 28.635.355.221,00 X XX 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.000.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 180.000.000,00 X XX 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 180.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 28.405.355.221,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 28.405.355.221,00 X XX 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 280 Orang/ Bulan 28.405.355.221,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 28.405.355.221,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 50.000.000,00 X XX 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 38.658.289.634,00 27.131.387.255,00 3 38.643.289.634,00 27.111.387.255,00 3 27 38.643.289.634,00 27.111.387.255,00 165 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 17.470.289.634,00 - 17.836.387.255,00 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 123.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 166.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian NON URUSAN VI 241 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 10.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 10.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 10.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 10.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 21.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 75.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 14.304.289.634,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 14.062.387.255,00 3 27 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ Bulan 14.029.289.634,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 13.800.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.02 000 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan VI 242 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 240.387.255,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 22.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 125.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 200.000.000,00 3 27 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 60.000.000,00 3 27 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 0,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 60.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 735.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 840.000.000,00 3 27 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 15.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 255.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 243 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 55.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 60.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 55.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 55.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 140.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 325.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 200.000.000,00 3 27 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.808.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 2.058.000.000,00 3 27 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 8.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 450.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.08 000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI 244 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.600.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 235.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 250.000.000,00 3 27 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 190.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 10 Unit 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 166 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - - 2.060.000.000,00 - 2.040.000.000,00 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - - - 310.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 370.000.000,00 3 27 02 1.01 000 1 Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 300.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 02 1.01 000 2 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 70.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman - - - 1.750.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.670.000.000,00 3 27 02 1.02 000 1 Jumlah Sertifikat Benih 2000 Sertifikat 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 70.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 02 1.02 000 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 245 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 10000 Anakan 1.700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.600.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 167 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 17.650.000.000,00 - 1.675.000.000,00 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian - - - 17.650.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 1.675.000.000,00 3 27 03 1.01 000 1 Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 2 Dokumen 8.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 450.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 03 1.01 000 9 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 8.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 600.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 03 1.01 001 0 Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 2 Unit 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 600.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 03 1.01 001 7 Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 25.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 168 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 698.000.000,00 - 805.000.000,00 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi - - - 698.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 805.000.000,00 3 27 05 1.01 000 1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 20 Ha 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 175.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 05 1.01 000 2 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 10 Ha 28.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 30.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 05 1.01 000 3 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan VI 246 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 20 Ha 470.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 600.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 169 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - - - 350.000.000,00 - 420.000.000,00 3 27 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 350.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 420.000.000,00 3 27 06 1.01 000 5 Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 25 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 420.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 170 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 415.000.000,00 - 4.335.000.000,00 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian - - - 55.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 27 07 1.01 000 3 Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Unit 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 100.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - - - 275.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 4.100.000.000,00 3 27 07 1.02 000 1 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 4 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.100.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 07 1.02 000 2 Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 10 Kelompok 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 2.000.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 07 1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan - - - 85.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 135.000.000,00 3 27 07 1.03 000 5 Jumlah korporasi petani yang didampingi 5 Unit 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 75.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 3 27 07 1.03 000 6 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pendampingan dan pengawalan korporasi petani VI 247 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi 5 Unit 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 60.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN X 15.000.000,00 20.000.000,00 X XX 15.000.000,00 20.000.000,00 171 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 15.000.000,00 - 20.000.000,00 X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 20.000.000,00 X XX 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 20.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 378.697.050.367,00 249.425.214.792,00 3 378.697.050.367,00 249.425.214.792,00 3 28 378.697.050.367,00 249.425.214.792,00 172 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 73.429.979.573,00 - 78.042.792.392,00 3 28 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.030.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.015.200.000,00 3 28 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.680.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 6 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kehutanan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD VI 248 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 145.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 65.374.979.573,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 70.535.332.584,00 3 28 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6958 Orang/ Bulan 65.254.979.573,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.379.332.584,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 5 Laporan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 156.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 245.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 274.400.000,00 3 28 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 30 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 28.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 220.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 246.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 220.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 287.800.000,00 3 28 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 167.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.05 001 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 249 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 680.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 493.307.808,00 3 28 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 69.385.120,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 31.922.688,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 67.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 220.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 73.360.000,00 3 28 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.960.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.250.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.640.000.000,00 3 28 01 1.08 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 250 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 660.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 739.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 67.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.800.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 410.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 723.392.000,00 3 28 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 84.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 84.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 444.192.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 173 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 275.867.070.794,00 - 147.896.000.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 29.767.070.794,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 25.060.000.000,00 3 28 03 1.01 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 251 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi 10 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.01 000 5 Dokumen RKTP yang disahkan 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 560.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 18 Unit 20.217.070.794,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 14.200.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 18 Dokumen 3.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 5.000.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.01 000 8 Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun 5 Unit 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 5.000.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 600.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 66 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 33 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 300.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 1.350.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.404.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 16 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 DINAS KEHUTANAN Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi VI 252 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 2 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 168.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 30 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 500.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.03 001 4 Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P 18 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.03 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 18 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara - - - 54.250.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 37.856.000.000,00 3 28 03 1.04 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 20 Dokumen 1.650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.000.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 000 2 Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 800 Ha 16.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.960.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 000 3 Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 200 Ha 20.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.600.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 000 4 Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 50 Ha 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 3.360.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 000 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P VI 253 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 10 Laporan 1.100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.336.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.04 000 9 Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi 250 Ha 12.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 10.600.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 99.000.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 32.000.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 18 Dokumen 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 3.360.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 18 Laporan 90.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 22.400.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 20 Operasi 6.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 6.240.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.06 000 8 Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan 50 Unit Managemen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun - - - 200.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 304.000.000,00 3 28 03 1.07 000 4 Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi 50 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 304.000.000,00 DINAS KEHUTANAN Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi VI 254 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan - - - 90.500.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 50.448.000.000,00 3 28 03 1.09 000 5 Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar 12 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.09 000 7 Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan 500000 Batang 90.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 03 1.09 000 8 Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun 12 Kali 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 174 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA - - - 2.300.000.000,00 - 2.296.000.000,00 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi - - - 1.000.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 896.000.000,00 3 28 04 1.01 001 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan 2 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 896.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 04 1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi - - - 300.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 280.000.000,00 3 28 04 1.02 000 1 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 12 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 280.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 04 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - - - 1.000.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.120.000.000,00 3 28 04 1.03 000 5 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan Perencanaan Pengelolaan TAHURA Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES VI 255 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan 120 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 560.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 04 1.03 000 6 Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola 120 Ha 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 560.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 175 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 24.800.000.000,00 - 19.510.422.400,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 24.800.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 19.510.422.400,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 20 Kelompok 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.456.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 60 Orang 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.240.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 20 Unit 3.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.240.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 05 1.01 000 7 Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya 350 Orang 13.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 11.670.422.400,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 40000 Hektar 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.904.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 176 3 28 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) - - - 2.300.000.000,00 - 1.680.000.000,00 3 28 06 1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 2.300.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.680.000.000,00 3 28 06 1.01 000 4 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan Penyiapan Perhutanan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS VI 256 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 60 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 06 1.01 000 5 Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS 1 Lembaga 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 06 1.01 000 7 Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan 2 Dokumen 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.008.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 3 28 06 1.01 000 8 Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS 15 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 177 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 11.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 9.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 7.100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS KPHP MURUNG RAYA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 257 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 178 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 05 1.01 000 4 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan VI 258 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MURUNG RAYA 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 179 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 11.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 9.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 7.100.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP BARITO HULU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 259 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP BARITO HULU 180 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 05 1.01 000 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial VI 260 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HULU 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HULU 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 181 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 6.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 4.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 2.100.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP BARITO TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 261 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 182 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 05 1.01 000 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial VI 262 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO TENGAH 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 183 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 11.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 9.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 7.100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP BARITO HILIR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 263 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 184 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 05 1.01 000 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial VI 264 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP BARITO HILIR 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 13.000.000.000,00 6.563.200.000,00 185 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 11.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 9.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 7.100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Penyiapan Perhutanan Sosial KPHL GERBANG BARITO URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 265 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.03 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 186 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 3 28 05 1.01 000 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial VI 266 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL GERBANG BARITO 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 187 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 6.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 4.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 2.100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.03 001 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi KPHP KAPUAS HULU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 267 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 188 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 3 28 05 1.01 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial VI 268 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS HULU 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 189 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 6.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 4.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 2.100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.03 001 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi KPHP KAPUAS TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 269 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 190 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 3 28 05 1.01 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial VI 270 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAPUAS TENGAH 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 191 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 7.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 5.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 3.100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 3 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.03 001 5 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung KPHL KAPUAS KAHAYAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 271 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 192 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 3 28 05 1.01 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial VI 272 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHL KAPUAS KAHAYAN 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 193 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 7.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 5.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 3.100.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.03 001 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi KPHP KAHAYAN HULU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 273 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 194 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 3 28 05 1.01 000 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial VI 274 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HULU 14.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 14.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 14.000.000.000,00 6.563.200.000,00 195 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 12.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 10.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 8.100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi KPHP KAHAYAN TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 275 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 196 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan VI 276 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN TENGAH 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 9.000.000.000,00 6.563.200.000,00 197 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 7.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 5.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 3.100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP KAHAYAN HILIR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 277 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 198 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan VI 278 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KAHAYAN HILIR 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 199 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 8.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 6.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 4.100.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP KATINGAN HULU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 279 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 8 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 200 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan VI 280 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HULU 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 201 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 8.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 6.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 4.100.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP KATINGAN HILIR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 281 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 8 Laporan 500.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 202 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 05 1.01 000 4 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan VI 282 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KATINGAN HILIR 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 203 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 6.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 4.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 2.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 283 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 204 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan VI 284 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 9.200.000.000,00 6.563.200.000,00 3 9.200.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 9.200.000.000,00 6.563.200.000,00 205 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 8.100.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 5.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 3.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 285 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 800.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 206 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan VI 286 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 8.000.000.000,00 6.563.200.000,00 207 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 6.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 4.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 2.100.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP SERUYAN HULU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 287 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 10 Laporan 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 208 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan VI 288 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SERUYAN HULU 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 209 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 8.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 6.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 4.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP KOTAWARINGIN BARAT URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 289 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 03 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Perubahan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 8 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 210 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan VI 290 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 28 05 1.01 000 2 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 3 28 10.000.000.000,00 6.563.200.000,00 211 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - - 8.900.000.000,00 - 5.779.200.000,00 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - - 6.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 3.651.200.000,00 3 28 03 1.01 000 6 Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara 5 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 851.200.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.01 000 7 Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH 12 Dokumen 4.100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 2.800.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 560.000.000,00 3 28 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.02 000 6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial KPHP SUKAMARA LAMANDAU URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH VI 291 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan 6 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - - 600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 224.000.000,00 3 28 03 1.03 000 1 Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.03 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 1.344.000.000,00 3 28 03 1.05 000 4 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.05 000 5 Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 5 Laporan 500.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 336.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 03 1.05 000 6 Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 10 Operasi 600.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 672.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 212 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - - 1.100.000.000,00 - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - - 1.100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 784.000.000,00 3 28 05 1.01 000 2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan VI 292 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 112.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 05 1.01 000 4 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 3 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 05 1.01 000 6 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3 28 05 1.01 000 8 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 2200 Hektar 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 224.000.000,00 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 177.934.046.330,00 177.934.046.330,00 3 177.934.046.330,00 177.934.046.330,00 3 29 177.934.046.330,00 177.934.046.330,00 213 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 30.771.780.511,00 - 30.771.780.511,00 3 29 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 617.407.600,00 - - - - 617.407.600,00 3 29 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 182.794.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 182.794.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 139.869.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 139.869.400,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 10.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 284.744.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 284.744.200,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 16.846.061.911,00 - - - - 16.846.061.911,00 3 29 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang/ Bulan 15.824.061.911,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 15.824.061.911,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Penyiapan Perhutanan Sosial Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD VI 293 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 29 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Dokumen 1.010.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.010.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 12.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 12.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 95.190.000,00 - - - - 95.190.000,00 3 29 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 5.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 90.190.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 90.190.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 625.236.000,00 - - - - 625.236.000,00 3 29 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 625.236.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 625.236.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.977.956.000,00 - - - - 2.977.956.000,00 3 29 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 30.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.347.614.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.347.614.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 60.342.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 60.342.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 40.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 000 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 294 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.300.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 150.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.142.414.000,00 - - - - 5.142.414.000,00 3 29 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 1.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.750.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 3.392.414.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 3.392.414.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.993.243.000,00 - - - - 1.993.243.000,00 3 29 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 36.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 36.500.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 467.164.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 467.164.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.489.579.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.489.579.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.474.272.000,00 - - - - 2.474.272.000,00 3 29 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 21 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 100.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 25.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 299.272.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 299.272.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.09 001 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 295 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 1.895.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 1.895.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 155.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 155.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 214 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN - - - 759.600.000,00 - 759.600.000,00 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi - - - 500.000.000,00 - - - - 500.000.000,00 3 29 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 5 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 200.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 02 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 9 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 300.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi - - - 259.600.000,00 - - - - 259.600.000,00 3 29 02 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 Dokumen 259.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 259.600.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 215 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - - - 10.072.480.547,00 - 10.072.480.547,00 3 29 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil - - - 3.020.820.000,00 - - - - 3.020.820.000,00 3 29 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah 10 Dokumen 2.516.820.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 2.516.820.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.01 000 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil VI 296 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan 7 Dokumen 422.580.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 422.580.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Laporan 81.420.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 81.420.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut - - - 6.282.800.547,00 - - - - 6.282.800.547,00 3 29 03 1.03 000 3 Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4 Dokumen 5.070.880.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 5.070.880.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 25 Laporan 933.900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 933.900.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.03 000 5 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut VI 297 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3 Laporan 278.020.547,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 278.020.547,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat - - - 445.000.000,00 - - - - 445.000.000,00 3 29 03 1.04 000 3 Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 6 Dokumen 420.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 420.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.04 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 2 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 25.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan - - - 323.860.000,00 - - - - 323.860.000,00 3 29 03 1.07 000 2 Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan 1 Dokumen 16.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 16.500.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 03 1.07 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam 15 Laporan 307.360.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 307.360.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 216 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN - - - 126.004.685.272,00 - 126.004.685.272,00 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan VI 298 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 29 05 1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi - - - 125.554.685.272,00 - - - - 125.554.685.272,00 3 29 05 1.07 000 1 Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT 14 kab/kota laporan 260.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 260.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.07 000 6 Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT 14 Dokumen 957.545.272,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 957.545.272,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.07 000 7 Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT 14 kab/kota unit 124.137.140.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 124.137.140.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.07 001 0 Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah 14 kab/kota Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 200.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi - - - 150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00 3 29 05 1.08 000 4 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 14 kab/kota Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 150.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi - - - 300.000.000,00 - - - - 300.000.000,00 3 29 05 1.10 000 2 Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 14 kab/kota laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 150.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 1.10 000 5 Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 14 kab/kota Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 150.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 217 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN - - - 10.325.500.000,00 - 10.325.500.000,00 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi - - - 775.500.000,00 - - - - 775.500.000,00 3 29 06 1.02 000 1 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi VI 299 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 500.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 14 kab/kota Laporan 275.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 275.500.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri - - - 100.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 3 29 06 1.05 000 3 Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 6 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 100.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan - - - 9.450.000.000,00 - - - - 9.450.000.000,00 3 29 06 1.06 000 2 Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 3000 Keluarga 8.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 8.500.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.06 000 4 Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 7 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 200.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.06 000 5 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 14 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 250.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 06 1.06 000 6 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan VI 300 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 1 TAHUN Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 500.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 218.029.385.624,00 22.664.590.925,00 3 218.029.385.624,00 22.664.590.925,00 3 30 213.884.685.624,00 20.085.990.925,00 218 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 16.797.197.175,00 - 17.518.106.925,00 3 30 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 75.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 78.750.000,00 3 30 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 78.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.297.197.175,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 11.743.106.925,00 3 30 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/ Bulan 11.257.197.175,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 11.683.106.925,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 75.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 78.750.000,00 3 30 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 78.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 105.000.000,00 3 30 01 1.05 000 9 Dinas Perdagangan dan Perindustrian URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi VI 301 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 105.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 850.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 892.500.000,00 3 30 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 180.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 85.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 85.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 462.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 250.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 262.500.000,00 3 30 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 262.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.700.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.885.000.000,00 3 30 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 460.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.08 000 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 302 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.220.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.360.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 472.500.000,00 3 30 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 172.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 219 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 3 30 02 1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar - - - 25.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 25.000.000,00 3 30 02 1.03 000 2 Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) - - - 25.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 25.000.000,00 3 30 02 1.04 000 1 Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 220 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 88.773.000,00 - 92.583.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA VI 303 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 30 03 1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas - - - 88.773.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 92.583.000,00 3 30 03 1.01 000 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1 Unit 38.773.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 42.583.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 03 1.01 000 3 Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi 1 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 221 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING - - - 194.846.936.449,00 - 400.892.000,00 3 30 04 1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi - - - 96.452.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 98.892.000,00 3 30 04 1.01 000 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 04 1.01 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 1 laporan 46.452.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 48.892.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan - - - 194.705.484.449,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 254.750.000,00 3 30 04 1.02 000 1 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 1 Laporan 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 104.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 04 1.02 000 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi VI 304 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Laporan 194.610.484.449,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 04 1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya - - - 45.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 47.250.000,00 3 30 04 1.03 000 3 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 47.250.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 222 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 493.962.500,00 - 452.587.500,00 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi - - - 493.962.500,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 452.587.500,00 3 30 05 1.01 000 1 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 2 Pelaku Usaha 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 159.312.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 05 1.01 000 3 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 2 Pelaku Usaha 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 159.312.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 05 1.01 000 4 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 1 Produk 193.962.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 133.962.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 223 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 1.025.316.500,00 - 964.321.500,00 3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - - - 130.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 132.000.000,00 3 30 06 1.01 000 1 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Pameran Dagang Internasional/Nasional VI 305 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 2 BPSK 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 92.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.01 000 3 Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani 5 Pengaduan 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 40.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - - - 450.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 360.000.000,00 3 30 06 1.02 000 4 Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan 5 Sertifikat 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 105.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.02 000 5 Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan 1 laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.02 000 6 Jumlah produk potensial yang dipantau 3 Produk 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 105.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.02 000 7 Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifik at Inspeksi yang Diterbitkan 3 Sertifikat 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - - - 445.316.500,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 472.321.500,00 3 30 06 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 1 Laporan 415.316.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 422.321.500,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 06 1.03 000 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengembangan Layanan Kalibrasi Pengembangan Layanan Pengujian Pemantauan Mutu Produk Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga VI 306 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kasus yang Ditangani 5 Kasus 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 224 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - - 582.500.000,00 - 607.500.000,00 3 30 07 1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri - - - 195.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 202.500.000,00 3 30 07 1.01 000 2 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri 2 UMKM 195.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 202.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 192.500.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 202.500.000,00 3 30 07 1.02 000 2 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 2 UMKM 192.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 202.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 30 07 1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 195.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 202.500.000,00 3 30 07 1.03 000 5 Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer 1 Laporan 195.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 202.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 31 4.144.700.000,00 2.578.600.000,00 225 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 3.878.200.000,00 - 2.357.100.000,00 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi - - - 3.878.200.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 2.357.100.000,00 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN VI 307 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 31 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 31 02 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 1.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 1.750.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 31 02 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1.928.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 407.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 226 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - - - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 3 31 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi - - - 100.000.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 100.000.000,00 3 31 03 1.01 000 3 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 31 03 1.01 000 4 0 0 0 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 227 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - - 166.500.000,00 - 121.500.000,00 3 31 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - - - 166.500.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - - 121.500.000,00 3 31 04 1.01 000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat VI 308 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 166.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, - 121.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8.276.000.000,00 9.251.000.000,00 4 8.276.000.000,00 9.251.000.000,00 4 01 8.276.000.000,00 9.251.000.000,00 228 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 2.176.000.000,00 - 2.226.000.000,00 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 150.000.000,00 4 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 150.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 650.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 700.000.000,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 19 Paket 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 180.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 30.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.335.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 1.335.000.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 309 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 5.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 30.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Tahun Laporan 1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.300.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 41.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 41.000.000,00 4 01 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 31.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 10.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 229 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH - - - 6.100.000.000,00 - 7.025.000.000,00 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - - - 2.450.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 2.475.000.000,00 4 01 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 1 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 75.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 375.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 5 Dokumen 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 2.000.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Fasilitasi Penataan Wilayah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya VI 310 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah - - - 2.600.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 3.400.000.000,00 4 01 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 700.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 6 Dokumen 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.950.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 7 Laporan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 1.050.000.000,00 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - - 1.150.000.000,00 4 01 03 1.03 000 1 Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 2 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.03 000 2 Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi 2 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, - 350.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.03 000 3 Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 2 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 157.209.446.638,00 158.105.000.000,00 4 157.209.446.638,00 158.105.000.000,00 4 01 157.209.446.638,00 158.105.000.000,00 230 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 4.175.000.000,00 - 4.255.000.000,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 530.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 530.000.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.01 000 2 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Biro Kesejahteraan Rakyat UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD VI 311 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 30.000.000,00 4 01 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 75.000.000,00 4 01 01 1.03 000 6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah VI 312 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 75.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 160.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 210.000.000,00 4 01 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.300.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 2.300.000.000,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.000.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 100.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.06 000 9 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 313 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 1.200.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.105.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.110.000.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 10.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 50.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 250.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 800.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 231 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 153.034.446.638,00 - 153.850.000.000,00 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual - - - 149.884.446.638,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 150.700.000.000,00 4 01 04 1.01 000 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 200 Unit 149.184.446.638,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 150.000.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.01 000 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual VI 314 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 100 Lembaga 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 700.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar - - - 1.650.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.650.000.000,00 4 01 04 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 350.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 2 Dokumen 950.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 950.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 350.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar - - - 1.500.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - - 1.500.000.000,00 4 01 04 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 500.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.03 000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan VI 315 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 Dokumen 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 650.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.03 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 350.000.000,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.086.438.700,00 4.778.850.000,00 4 5.086.438.700,00 4.778.850.000,00 4 01 5.086.438.700,00 4.778.850.000,00 232 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.908.838.700,00 - 1.601.250.000,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 303.100.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 303.100.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 209.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 209.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 11.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 6.600.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.700.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.700.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.01 000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Biro Hukum UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD VI 316 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.800.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.800.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 60.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 263.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 263.000.000,00 4 01 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 263.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 263.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 450.000.000,00 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 80.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 60.000.000,00 4 01 01 1.07 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 4 Unit 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 789.088.700,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 501.500.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 787.588.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 23.650.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 23.650.000,00 4 01 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 23.650.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 23.650.000,00 BIRO HUKUM 233 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM - - - 3.177.600.000,00 - 3.177.600.000,00 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 317 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan - - - 1.830.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.830.000.000,00 4 01 05 1.01 000 1 Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 63 Dokumen 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 05 1.01 000 2 Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 600 Dokumen 90.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 90.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 05 1.01 000 3 Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 3 Dokumen 240.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 240.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 05 1.01 000 4 Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 339 Dokumen 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum - - - 1.347.600.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.347.600.000,00 4 01 05 1.02 000 1 Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 10 Kasus 860.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 860.000.000,00 BIRO HUKUM 4 01 05 1.02 000 2 Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 10 Kasus 487.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 487.600.000,00 BIRO HUKUM 4.085.047.688,00 4.285.047.688,00 4 4.085.047.688,00 4.285.047.688,00 4 01 4.085.047.688,00 4.285.047.688,00 234 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.170.047.688,00 - 1.220.047.688,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - - - - 30.000.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 15.000.000,00 4 01 01 1.02 000 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Biro Perekonomian UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 318 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 - - - - 35.000.000,00 4 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 465.047.688,00 - - - - 470.047.688,00 4 01 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.047.688,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.047.688,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 345.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 500.000.000,00 - - - - 525.000.000,00 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 525.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 140.000.000,00 - - - - 145.000.000,00 4 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 60 Unit 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 45.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 235 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 2.915.000.000,00 - 3.065.000.000,00 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian - - - 1.215.000.000,00 - - - - 1.225.000.000,00 4 01 06 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2 Dokumen 875.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 875.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.01 000 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro VI 319 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2 Dokumen 340.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam - - - 700.000.000,00 - - - - 790.000.000,00 4 01 06 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 3 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 280.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 2 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 2 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 260.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD - - - 1.000.000.000,00 - - - - 1.050.000.000,00 4 01 06 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 5 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4 01 06 1.03 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 1 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN 4.315.039.152,00 4.489.804.780,00 4 4.315.039.152,00 4.489.804.780,00 4 01 4.315.039.152,00 4.489.804.780,00 236 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.785.144.152,00 - 1.861.759.780,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 42.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 45.000.000,00 4 01 01 1.01 000 1 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa VI 320 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 166.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 172.500.000,00 4 01 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 145.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 321 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 7.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 330.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 355.000.000,00 4 01 01 1.05 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40 Dokumen 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 85.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 145.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 125.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 457.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 470.259.780,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 121.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 29.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 267.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 270.259.780,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 60.000.000,00 4 01 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 322 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 735.144.152,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 759.000.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 362.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 369.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 55.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 298.144.152,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 305.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 237 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - - - 2.529.895.000,00 - 2.628.045.000,00 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 392.245.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 405.895.000,00 4 01 07 1.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 142.245.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 147.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 165.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 168.805.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 90.090.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - - - 1.642.650.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.713.150.000,00 4 01 07 1.02 000 1 Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan 1.312.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.338.150.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.02 000 2 Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 210.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 225.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.02 000 3 Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa VI 323 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - - - 495.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 509.000.000,00 4 01 07 1.03 000 1 Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang 185.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 189.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 185.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.03 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 135.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.793.827.707,00 4.208.282.700,00 4 3.793.827.707,00 4.208.282.700,00 4 01 3.793.827.707,00 4.208.282.700,00 238 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 2.143.827.707,00 6 Kegiatan 2.393.782.700,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 9 Dokumen 580.000.000,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 640.500.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 11.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 11.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 11.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 11.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 11.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan VI 324 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 550.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 33.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan - 2 Laporan 29.934.300,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 33.000.000,00 4 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 14.934.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 16.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 16.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - 22 Orang 200.000.000,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 220.000.000,00 4 01 01 1.05 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 110.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 110.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor - 5 Paket 854.316.607,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 972.748.300,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 354.060.300,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 389.466.300,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 46.428.600,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 51.071.500,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 325 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 393.827.707,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 433.210.500,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 99.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia - 7 Unit 0,00 - - - - 0,00 4 01 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Laporan 433.664.000,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 477.030.400,00 4 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 110.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 333.664.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 367.030.400,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara - 48 unit 45.912.800,00 - - Biro Administrasi Pembangunan - 50.504.000,00 4 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 20.405.800,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 22.446.300,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 25.507.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Biro Administrasi Pembangunan 28.057.700,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 239 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data capaian Realisasi Keuangan dan pembangunan yang Tepat Waktu 100 % 100 % 1.650.000.000,00 100 % 1.814.500.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD VI 326 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - 80 Laporan 950.000.000,00 - - Provinsi Kalimantan Tengah - 1.044.500.000,00 4 01 08 1.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 12 Laporan 425.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 467.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 08 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 12 Laporan 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 192.500.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 08 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 56 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 385.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - 12 Dokumen 700.000.000,00 - - Provinsi Kalimantan Tengah - 770.000.000,00 4 01 08 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan 4 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 165.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 08 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 165.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 08 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 4 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Provinsi Kalimantan Tengah 440.000.000,00 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.751.910.175,00 2.782.800.000,00 4 2.751.910.175,00 2.782.800.000,00 4 01 2.751.910.175,00 2.782.800.000,00 240 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1.360.110.175,00 - 1.391.000.000,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 130.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 130.000.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 130.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 60.000.000,00 4 01 01 1.05 000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Biro Organisasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah VI 327 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 385.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 385.000.000,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 180.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 180.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 735.110.175,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 746.000.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 725.110.175,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 726.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 70.000.000,00 4 01 01 1.13 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.000.000,00 BIRO ORGANISASI 241 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI - - - 1.391.800.000,00 - 1.391.800.000,00 4 01 02 1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan - - - 550.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 550.000.000,00 4 01 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 36 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 14 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.01 000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Penataan Analisis Jabatan VI 328 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 36 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja - - - 841.800.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 841.800.000,00 4 01 02 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 241.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 241.800.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 1 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 01 02 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 2 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BIRO ORGANISASI 142.355.386.131,00 140.114.743.494,00 4 142.355.386.131,00 140.114.743.494,00 4 01 142.355.386.131,00 140.114.743.494,00 242 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 142.355.386.131,00 - 140.114.743.494,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 220.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 231.250.000,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 37.500.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Biro Umum VI 329 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 37.500.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 31.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 67.973.073.631,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 81.369.730.994,00 4 01 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 400 Orang/ Bulan 67.691.573.631,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 81.088.230.994,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 130.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 130.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 80.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 3 Laporan 71.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 71.500.000,00 BIRO UMUM Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 330 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 845.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 864.750.000,00 4 01 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 17.250.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 520.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 525.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.03 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 307.500.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.250.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 1.715.000.000,00 4 01 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.450.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 265.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 9.900.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 9.215.000.000,00 4 01 01 1.06 000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada VI 331 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 825.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 900.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 575.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 475.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 475.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 3.575.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 3.575.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 3.600.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 165.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 16.950.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 3.375.000.000,00 4 01 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 3.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 1.750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.775.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 1.100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 332 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 1.100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.100.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 17.400.562.500,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 16.271.000.000,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 90.562.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 91.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 5.150.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 915.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 10.110.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 10.115.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 14.770.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 14.940.000.000,00 4 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1.300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.100.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik VI 333 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 83 Unit 2.550.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 2.600.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 450.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 1.100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.200.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 000 8 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 6 Unit 170.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 90.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 7.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 7.500.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 5 Unit 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 8 Unit 1.200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 4.896.750.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 4.008.012.500,00 4 01 01 1.11 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 396.750.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 456.262.500,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.11 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 210.000.000,00 BIRO UMUM Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VI 334 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.11 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 300.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.11 000 4 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/ Bulan 3.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 3.041.750.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 8.150.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 8.125.000.000,00 4 01 01 1.12 000 1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 4.300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 4.400.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.12 000 2 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 3.250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 3.300.000.000,00 BIRO UMUM 4 01 01 1.12 000 3 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 425.000.000,00 BIRO UMUM 7.241.488.081,00 0,00 4 7.241.488.081,00 0,00 4 01 7.241.488.081,00 0,00 243 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 7.241.488.081,00 - 0,00 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 163.399.174,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 163.399.174,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 297.660.584,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 450 Dokumen 156.325.222,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.05 000 9 Biro Administrasi Pimpinan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga VI 335 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 141.335.362,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.226.468.913,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 445.505.343,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 46.479.721,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 334.483.849,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.244.924.732,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 3.000.000,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 30 Laporan 1.241.924.732,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 66.277.824,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 66.277.824,00 Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan - - - 1.854.998.999,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.13 000 1 Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan 250 Dokumen 480.330.809,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyiapan Materi Pimpinan VI 336 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 1.13 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 750 Laporan 537.176.688,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.13 000 3 Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 60 Laporan 837.491.502,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan - - - 2.387.757.855,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 4 01 01 1.14 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 700 Laporan 884.165.659,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.14 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 250 Laporan 428.398.651,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 01 01 1.14 000 3 Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 700 Laporan 1.075.193.545,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 100.685.464.153,00 100.685.464.153,00 4 100.685.464.153,00 100.685.464.153,00 4 02 100.685.464.153,00 100.685.464.153,00 244 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 58.061.897.081,00 - 58.061.897.081,00 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 480.359.510,00 - - - - 480.359.510,00 4 02 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 345.439.854,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 345.439.854,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 32.022.709,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 32.022.709,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 27.906.642,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 27.906.642,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 33.832.406,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 33.832.406,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.01 000 5 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Sekretariat DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Fasilitasi Komunikasi Pimpinan VI 337 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 32.157.899,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 32.157.899,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 9.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.529.655.578,00 - - - - 9.529.655.578,00 4 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/ Bulan 8.579.655.578,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 8.579.655.578,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 850.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 178.100.000,00 - - - - 178.100.000,00 4 02 01 1.03 000 2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan VI 338 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 151.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 151.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.03 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 26.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 26.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 575.992.382,00 - - - - 575.992.382,00 4 02 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 375.992.382,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 375.992.382,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 67 Orang 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.137.246.766,00 - - - - 2.137.246.766,00 4 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 298.512.742,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 298.512.742,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 293.734.024,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 293.734.024,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 850.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 849.971.778,00 - - - - 849.971.778,00 4 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 249.971.778,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 249.971.778,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.554.494.335,00 - - - - 7.554.494.335,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 339 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 22.168.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 22.168.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.345.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.345.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 111.984.215,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 111.984.215,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.075.341.920,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.075.341.920,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.650.000.000,00 - - - - 2.650.000.000,00 4 02 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 14 Unit 950.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 950.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 950.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 950.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 33.255.339.152,00 - - - - 33.255.339.152,00 4 02 01 1.15 000 1 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/ Bulan 30.697.684.152,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.697.684.152,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.15 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.15 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 1.807.655.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.807.655.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 850.737.580,00 - - - - 850.737.580,00 4 02 01 1.16 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 91.506.080,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 91.506.080,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 1.16 000 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI 340 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 759.231.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 759.231.500,00 SEKRETARIAT DPRD 245 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 42.623.567.072,00 - 42.623.567.072,00 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD - - - 4.300.289.000,00 - - - - 4.300.289.000,00 4 02 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 800.289.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 800.289.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.01 000 6 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 1000 Orang 3.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - - - 3.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 11.358.092.562,00 - - - - 11.358.092.562,00 4 02 02 1.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen Dokumen 1.519.203.600,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.519.203.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.04 000 4 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 18 Orang 1.350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.350.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.04 000 5 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 14 Orang 387.454.380,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 387.454.380,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.04 000 8 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 20 Dokumen 8.101.434.582,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 8.101.434.582,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 16.765.185.510,00 - - - - 16.765.185.510,00 4 02 02 1.05 000 1 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 10 Laporan 6.618.902.118,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.618.902.118,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.05 000 3 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 10.146.283.392,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.146.283.392,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 10.200.000.000,00 - - - - 10.200.000.000,00 4 02 02 1.08 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20 Dokumen 10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 1.08 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 60.842.171.883,00 54.604.500.000,00 5 56.460.171.883,00 53.104.500.000,00 5 01 42.650.171.883,00 34.299.500.000,00 Kunjungan Kerja dalam Daerah Pelaksanaan Reses Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan dan Pembahasan Program Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Publikasi dan Dokumentasi DPRD VI 341 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 246 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 30.185.171.883,00 - 21.140.000.000,00 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 210.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 235.000.000,00 5 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 60.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.511.171.883,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 11.600.000.000,00 5 01 01 1.02 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN VI 342 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 10.986.171.883,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.000.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 95.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 95.000.000,00 5 01 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 95.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 450.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 400.000.000,00 5 01 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.05 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.05 000 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas VI 343 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.960.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.700.000.000,00 5 01 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 225.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 65.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 30.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 000 9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 344 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 850.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 125.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.600.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.300.000.000,00 5 01 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 1.050.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 700.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.07 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 450.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.609.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.460.000.000,00 5 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 9.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 1.100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 950.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD VI 345 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.750.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.350.000.000,00 5 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 10.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 247 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 4.650.000.000,00 - 5.550.000.000,00 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 2.600.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.000.000.000,00 5 01 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.01 000 2 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.01 000 3 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.01 000 4 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.01 000 5 Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 2 Berita Acara 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Provinsi VI 346 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 02 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 700.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 700.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.000.000.000,00 5 01 02 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.02 000 2 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 250 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.02 000 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 250 Orang 500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 550.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 1.350.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.550.000.000,00 5 01 02 1.03 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 900.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 900.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.03 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 1.03 000 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 14 Dokumen 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 248 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - 7.815.000.000,00 - 7.609.500.000,00 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah VI 347 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 2.250.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.585.000.000,00 5 01 03 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 70.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3 Laporan 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 984.612.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 724.153.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.01 000 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 1.020.388.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 615.847.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 2.500.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.655.000.000,00 5 01 03 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 000 2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian VI 348 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 270.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 000 3 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 375.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 360.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 870.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 870.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.02 000 7 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 260.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 3.065.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.369.500.000,00 5 01 03 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 815.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 900.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 000 2 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 000 3 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) VI 349 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 200.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 319.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 1.03 000 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 750.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 13.810.000.000,00 18.805.000.000,00 249 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 13.810.000.000,00 - 18.805.000.000,00 5 05 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 2.020.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.045.000.000,00 5 05 02 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 4 Laporan 1.000.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.01 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.01 000 5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 3 Laporan 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.01 001 2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan VI 350 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 1 Dokumen 20.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 4.800.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 6.400.000.000,00 5 05 02 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.02 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 6.000.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.000.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja VI 351 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 05 02 1.03 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.03 001 2 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan VI 352 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 600.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 800.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 990.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.360.000.000,00 5 05 02 1.04 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.04 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.04 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 1.04 000 4 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN X 4.382.000.000,00 1.500.000.000,00 X XX 4.382.000.000,00 1.500.000.000,00 250 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 4.382.000.000,00 - 1.500.000.000,00 X XX 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.382.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.500.000.000,00 X XX 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 4.382.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.416.827.231.745,00 1.419.045.709.733,00 5 1.416.827.231.745,00 1.419.045.709.733,00 5 02 1.416.827.231.745,00 1.419.045.709.733,00 251 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan 100 % 100 % 26.971.413.269,00 100 % 28.392.468.909,00 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 100 % 317.105.601,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 348.816.161,00 5 02 01 1.01 000 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Badan Keuangan dan Aset Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX VI 353 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 93.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 21.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 23.650.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 8.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.800.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 157.605.601,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 173.366.161,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 11.949.651.905,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 13.145.717.094,00 5 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ Bulan 11.764.074.354,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.941.581.789,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 51.871.413,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 57.058.554,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 354 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 48.692.772,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 53.562.049,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 85.013.366,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 93.514.702,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pengamanan/Pemanfa atan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 835.158.798,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 918.674.676,00 5 02 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 433.202.379,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 476.522.616,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.03 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 7 Dokumen 401.956.419,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 442.152.060,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD - 100 % 306.976.812,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 306.976.812,00 5 02 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 306.976.812,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 306.976.812,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD - 100 % 3.055.390.470,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.341.579.516,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 41.037.150,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 45.140.865,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.093.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.093.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 96.800.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 106.480.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD VI 355 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 130.680.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 143.748.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 120.338.904,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 132.372.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.051.977.101,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 277.174.811,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 171.057.315,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 188.163.046,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Fasilitasi Pengadaan BMD PD - 100 % 557.300.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 613.030.000,00 5 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 457.300.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 503.030.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.07 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Penunjang Urusan PD - 100 % 4.331.656.350,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 4.764.821.984,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 27.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 803.234.076,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 883.557.483,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 88.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.423.422.274,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.765.764.501,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI 356 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Aset BMD pada PD - 100 % 5.618.173.333,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 5.952.852.666,00 5 02 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 798.113.333,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 877.924.666,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 9.680.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 10.648.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 39.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 42.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 2.500.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.750.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 2.271.380.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.271.380.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 252 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase belanja kesehatan (10%) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase SILPA Penetapan APBD Tepat Waktu 10,03% 6,33% 14Kab/Kota 30,96% 6,33% 10,03 % 14 Kab/Kota 30,96 % 6,33 % Tepat Waktu 1.387.746.503.309,00 Tepat Waktu 10,03% 6,33% 14Kab/Kota 30,96% 6,33% 1.388.060.994.143,00 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 100 % 3.413.100.270,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.534.410.294,00 5 02 02 1.01 000 1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 429.929.750,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 472.922.725,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.01 000 2 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 230.326.288,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 143.358.916,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.01 000 7 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 490.623.964,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 539.686.360,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.01 000 8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD VI 357 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 485.647.657,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 534.212.422,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.01 000 9 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 428.550.936,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 361.406.029,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.01 001 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 1 Orang 1.348.021.675,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.482.823.842,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 517.940.712,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 569.734.783,00 5 02 02 1.02 000 1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Laporan 85.580.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 94.138.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 2 Laporan 137.049.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.754.450,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.02 000 3 Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 2 Laporan 127.140.060,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 139.854.066,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.02 000 4 Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Laporan 168.171.152,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 184.988.267,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 100 % 811.433.218,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 892.576.537,00 5 02 02 1.03 000 1 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah VI 358 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 206.699.836,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 227.369.819,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.03 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 167.620.416,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 184.382.457,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.03 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 252.206.797,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 277.427.476,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.03 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 184.906.169,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 203.396.785,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 100 % 602.434.207,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 662.677.627,00 5 02 02 1.04 000 5 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 2 Dokumen 280.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 308.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.04 000 9 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 216.404.750,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 238.045.225,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.04 001 0 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 106.029.457,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 116.632.402,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Fasilitasi Pengelolaan Bantuan/Hibah/Bansos Keuangan Daerah - 100 % 1.382.401.594.902,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.382.401.594.902,00 5 02 02 1.05 000 8 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya VI 359 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 24.279.734.300,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 24.279.734.300,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.05 000 9 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 157.122.806.028,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA DARURAT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 157.122.806.028,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 1.05 001 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Laporan 1.200.999.054.574,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.200.999.054.574,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 253 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP Nilai WTP Nilai 2.109.315.167,00 WTP Nilai 2.592.246.681,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah - 100 % 2.109.315.167,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.592.246.681,00 5 02 03 1.01 000 1 Jumlah Standar Harga yang Disusun 20 Dokumen 225.681.749,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 248.249.923,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 3 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 20 Dokumen 24.693.680,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 27.163.048,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 4 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 272.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 272.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 5 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 14 Laporan 203.039.331,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 223.343.264,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 6 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 249.148.523,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 274.063.375,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 588.652.749,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 647.518.023,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 000 9 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 221.528.735,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 542.881.608,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 001 0 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Penyusunan Standar Harga Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah VI 360 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 238.574.490,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 262.431.939,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 001 1 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 69.440.690,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 76.384.759,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 1.01 001 2 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 16.555.220,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 18.210.742,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 134.085.037.201,00 0,00 5 133.725.037.201,00 0,00 5 02 132.985.037.201,00 0,00 254 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 112.571.851.550,00 - 0,00 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.512.669.490,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 338.061.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 498.518.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 172.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 503.589.990,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 77.309.134.759,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/ Bulan 77.109.134.759,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 1.400.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.04 000 4 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Badan Pendapatan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah VI 361 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 1.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.05 000 8 Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 12 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 8.678.234.064,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.215.460.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.019.172.624,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.573.601.440,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 470.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 14.860.037.193,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.07 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 13.360.037.193,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.000.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.08 000 3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemindahan Tugas ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan VI 362 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.711.776.044,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 121.300.044,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 15 Unit 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 1.09 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 15 Unit 4.490.476.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 255 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 7.982.402.300,00 - 0,00 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 804.113.300,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 4 Dokumen 804.113.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 7.178.289.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 12 Dokumen 6.328.289.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 256 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 1.500.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 1.500.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 6 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah VI 363 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 12 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 12 Laporan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 257 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 10.930.783.351,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 10.930.783.351,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 15 Sarana dan Prasarana 2.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 430.783.351,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 000 7 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketetapan 1.350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 000 9 Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 12 Dokumen 1.650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12 Dokumen SSPD 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 001 1 Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti 12 Dokumen Surat Persetujuan/Pe nolakan 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 04 740.000.000,00 0,00 258 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 740.000.000,00 - 0,00 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 740.000.000,00 - - - - 0,00 5 04 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 740.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X 360.000.000,00 0,00 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN Pengamanan Barang Milik Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah VI 364 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 360.000.000,00 0,00 259 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 360.000.000,00 - 0,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 360.000.000,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 360.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1.382.557.040,00 0,00 5 1.382.557.040,00 0,00 5 02 1.382.557.040,00 0,00 260 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 681.357.040,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 297.152.500,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 115.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 33.762.500,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.590.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 69.800.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 266.674.540,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTPPD PALANGKA RAYA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 365 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.230.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 222.444.540,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 40.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 107.530.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 70.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 35.030.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 261 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 35.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 35.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 262 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 16.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 16.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 16.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 263 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 650.200.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 650.200.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 275.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 5 02 04 1.01 001 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah VI 366 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 375.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PALANGKA RAYA 1.098.323.120,00 0,00 5 1.082.323.120,00 0,00 5 02 1.082.323.120,00 0,00 264 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 394.723.120,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 208.282.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 66.332.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 70.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 98.941.120,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.630.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 95.311.120,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 87.500.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Mebel UPTPPD KASONGAN VI 367 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 265 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 10.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 266 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 4.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 4.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 267 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 375.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN X 16.000.000,00 0,00 X XX 16.000.000,00 0,00 268 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 16.000.000,00 - 0,00 X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 16.000.000,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 16.000.000,00 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KASONGAN 1.303.378.500,00 0,00 5 1.266.795.700,00 0,00 5 02 1.266.795.700,00 0,00 269 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 542.836.700,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 252.520.200,00 - - - - 0,00 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTPPD SAMPIT UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah VI 368 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 126.965.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.555.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 177.816.500,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 152.828.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 19.988.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 112.500.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 2.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 270 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 34.959.000,00 - 0,00 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel VI 369 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 34.959.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 34.959.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 271 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 9.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 9.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 9.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 272 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 680.000.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 680.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 305.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT X 36.582.800,00 0,00 X XX 36.582.800,00 0,00 273 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 36.582.800,00 - 0,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 36.582.800,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 36.582.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT X XX 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SAMPIT 1.395.338.262,00 0,00 5 1.382.838.262,00 0,00 5 02 1.382.838.262,00 0,00 274 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 672.545.262,00 - 0,00 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 305.415.268,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UPTPPD PANGKALAN BUN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi VI 370 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 124.400.100,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.025.168,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.500.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 36.490.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 90.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 18.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 189.129.994,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.630.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 165.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 18.499.994,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 371 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 140.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 80.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 275 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 20.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 276 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.293.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.293.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 5.293.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 277 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 685.000.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 685.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 305.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 380.000.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN X 12.500.000,00 0,00 X XX 12.500.000,00 0,00 278 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 12.500.000,00 - 0,00 X XX 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 12.500.000,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 12.500.000,00 Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PANGKALAN BUN 1.145.851.354,00 0,00 5 1.145.851.354,00 0,00 5 02 1.145.851.354,00 0,00 279 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 450.215.146,00 - 0,00 Pemeliharaan Mebel UPTPPD KUALA PEMBUANG UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX VI 372 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 256.441.355,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 91.388.755,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 20.102.600,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 90.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 102.223.792,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.630.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 79.093.792,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 91.549.999,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.09 000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya VI 373 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 29.049.999,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 280 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 15.050.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 15.050.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 15.050.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 281 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.906.208,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.906.208,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 5.906.208,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 282 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 674.680.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 674.680.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 299.680.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 375.000.000,00 Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA PEMBUANG 1.113.470.000,00 0,00 5 1.113.470.000,00 0,00 5 02 1.113.470.000,00 0,00 283 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 417.870.000,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 216.390.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 71.440.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD NANGA BULIK UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 374 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 70.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 91.480.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.980.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 68.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 90.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 01 1.09 000 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 375 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 27.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 284 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 15.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 15.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 285 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 7.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 7.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 7.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 286 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD NANGA BULIK 1.074.807.834,00 0,00 5 1.074.807.834,00 0,00 5 02 1.074.807.834,00 0,00 287 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 384.727.834,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 210.450.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 65.500.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD SUKAMARA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 376 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 70.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 84.277.834,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 6.230.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.547.834,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 90.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 27.500.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 288 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 10.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 10.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan VI 377 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 289 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.400.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.400.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 5.400.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 290 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 674.680.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 674.680.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 299.680.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan 375.000.000,00 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD SUKAMARA 1.106.421.035,00 0,00 5 1.106.421.035,00 0,00 5 02 1.106.421.035,00 0,00 291 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 432.821.035,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 233.338.047,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 86.413.047,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 12.675.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 42.410.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 69.840.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 62.695.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 2 KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD PULANG PISAU UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN VI 378 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 57.250.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 5.445.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 136.787.988,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 24.500.488,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 112.287.500,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 292 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU X 0,00 0,00 X XX 0,00 0,00 293 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 0,00 - 0,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 X XX 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PULANG PISAU 1.262.124.400,00 0,00 5 1.262.124.400,00 0,00 5 02 1.262.124.400,00 0,00 294 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 558.524.400,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 270.894.400,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 3 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UPTPPD KAPUAS VI 379 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 111.944.400,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 170.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 153.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 12.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 117.630.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 72.630.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 40.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 295 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 20.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan VI 380 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 296 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 297 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 678.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 678.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 303.600.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KAPUAS 1.223.640.074,00 0,00 5 1.223.640.074,00 0,00 5 02 1.223.640.074,00 0,00 298 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 537.114.274,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 293.084.274,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 122.183.810,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 33.360.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.166.264,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 6 Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD BUNTOK UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pengamanan Barang Milik Daerah VI 381 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 80.374.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 134.530.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.630.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 111.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 109.500.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 77.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 299 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 12.900.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 12.900.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 12.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 300 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 3.625.800,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 3.625.800,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 3.625.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel VI 382 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 301 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 670.000.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 670.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 295.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD BUNTOK 1.149.002.459,00 0,00 5 1.149.002.459,00 0,00 5 02 1.149.002.459,00 0,00 302 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 455.352.459,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 209.759.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 59.566.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 19.989.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.000.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.910.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 75.294.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 78.113.813,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.630.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD TAMIANG LAYANG UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 383 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 54.983.813,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 167.479.646,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 134.979.750,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 29.999.896,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 303 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 15.050.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 15.050.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 15.050.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 304 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 305 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD TAMIANG LAYANG 1.119.545.000,00 0,00 5 1.119.545.000,00 0,00 5 02 1.119.545.000,00 0,00 306 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 415.945.000,00 - 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD MUARA TEWEH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN VI 384 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 230.315.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 80.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 23.350.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.965.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 93.130.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.630.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 70.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 92.500.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.09 000 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI 385 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 307 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 25.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 25.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 308 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 5.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 5.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 309 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD MUARA TEWEH 1.171.275.379,00 0,00 5 1.171.275.379,00 0,00 5 02 1.171.275.379,00 0,00 310 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 476.675.379,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 239.974.644,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 83.024.696,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 19.999.976,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD PURUK CAHU UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN VI 386 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 33.950.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 81.999.972,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 92.273.258,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.260.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 65.013.258,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 144.427.477,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 5 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.09 000 7 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 89.427.477,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 311 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 15.000.000,00 - 0,00 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 15.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 02 1.03 001 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan VI 387 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 4 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 312 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 6.000.000,00 - 0,00 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 6.000.000,00 - - - - 0,00 5 02 03 1.01 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 313 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD PURUK CAHU 1.032.902.883,00 0,00 5 1.032.902.883,00 0,00 5 02 1.032.902.883,00 0,00 314 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 359.302.883,00 - 0,00 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 223.417.883,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.875.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 77.752.883,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 43.950.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 11.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTPPD KUALA KURUN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengamanan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Daerah VI 388 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 69.840.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 46.800.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 46.800.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 89.085.000,00 - - - - 0,00 5 02 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 81.085.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 8.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 315 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 673.600.000,00 - 0,00 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 673.600.000,00 - - - - 0,00 5 02 04 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 4 Dokumen SSPD 298.600.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 5 02 04 1.01 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTPPD KUALA KURUN 21.591.908.845,00 415.000.000,00 5 21.591.908.845,00 415.000.000,00 5 03 21.591.908.845,00 415.000.000,00 316 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 11.415.908.845,00 - 0,00 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 210.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 3 Badan Kepegawaian Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah VI 389 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.182.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/ Bulan 7.032.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1000 Dokumen 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 000 7 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD VI 390 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.03 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.713.908.845,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 800.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 80.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 758.908.845,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.050.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.050.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.075.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD VI 391 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 39 Unit 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 700.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 317 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 10.176.000.000,00 - 415.000.000,00 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 6.640.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 415.000.000,00 5 03 02 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 90.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 000 8 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 5.650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 2.800.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 02 1.02 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.02 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN VI 392 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Laporan 750.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1.900.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 201.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 02 1.03 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dokumen 101.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 001 3 Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 600 Orang 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 535.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 03 02 1.04 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 000 4 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 200 Orang 85.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 000 7 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 200 Orang 75.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 000 9 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.342.928.787,00 44.024.600.000,00 5 42.342.928.787,00 44.024.600.000,00 5 04 42.342.928.787,00 44.024.600.000,00 318 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 25.766.168.787,00 - 25.624.600.000,00 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 85.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 78.000.000,00 5 04 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah VI 393 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 04 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.796.491.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 9.328.000.000,00 5 04 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/ Bulan 8.488.491.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 9.000.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 250.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 265.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 18.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 13.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.02 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD VI 394 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 04 01 1.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 65.000.000,00 5 04 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 65.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 226.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 250.000.000,00 5 04 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 145.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 160.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.05 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 81.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 90.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 4.569.229.700,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 4.155.600.000,00 5 04 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.021.389.700,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.100.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 593.840.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 650.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 000 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendataan dan Pengolahan Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 395 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 575.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 29.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.06 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 150.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.400.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 400.000.000,00 5 04 01 1.07 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 1.400.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.767.218.800,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.888.000.000,00 5 04 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 38.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.112.218.800,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.200.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.620.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.650.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.872.229.287,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 8.460.000.000,00 5 04 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 245.970.818,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 260.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 000 9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD VI 396 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 6.050.056.134,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 6.500.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 4 Unit 1.396.202.335,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 319 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - 16.576.760.000,00 - 18.400.000.000,00 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 1.490.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.850.000.000,00 5 04 02 1.01 000 3 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 600 Orang 1.290.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.600.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.01 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi 2 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 13.236.760.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 14.350.000.000,00 5 04 02 1.02 000 1 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 1 Dokumen 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi 1 Dokumen 177.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 000 4 Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 Laporan 455.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.02 000 7 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1040 Orang 12.229.760.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 13.200.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan VI 397 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 04 02 1.02 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri - - - 1.850.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.200.000.000,00 5 04 02 1.03 000 2 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 600 Orang 1.290.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.600.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 1.03 000 3 Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 400 Orang 560.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.100.000.000,00 0,00 5 11.100.000.000,00 0,00 5 07 11.100.000.000,00 0,00 320 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 9.850.000.000,00 - 0,00 5 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.400.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 07 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 3.400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 0,00 5 07 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 500.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 0,00 5 07 01 1.05 000 2 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Badan Penghubung UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri VI 398 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.05 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.350.000.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - - 0,00 5 07 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 280.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 500.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 0,00 5 07 01 1.07 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.07 000 9 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI 399 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 07 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.250.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 5 07 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.750.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - - 0,00 5 07 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.09 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 0 Unit 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 5 07 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 0 Unit 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 321 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG - - - 1.250.000.000,00 - 0,00 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung - - - 1.250.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 0,00 5 07 02 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 0 Laporan 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 BADAN PENGHUBUNG Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk VI 400 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 07 02 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 0 Laporan 700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG X 0,00 0,00 X XX 0,00 0,00 322 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 0,00 - 0,00 X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 0,00 X XX 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PENGHUBUNG 39.792.510.433,00 39.433.000.000,00 6 39.792.510.433,00 39.433.000.000,00 6 01 39.792.510.433,00 39.433.000.000,00 323 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 24.444.000.000,00 - 26.818.000.000,00 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 105.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 105.000.000,00 6 01 01 1.01 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.01 000 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.01 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.01 000 4 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.01 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.01 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Inspektorat UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah VI 401 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 18.040.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 19.300.000.000,00 6 01 01 1.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ Bulan 17.770.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 19.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 270.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 23.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 23.000.000,00 6 01 01 1.03 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 23.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 23.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.350.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.350.000.000,00 6 01 01 1.05 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 98 Paket 350.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.05 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 78 Orang 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.663.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.730.000.000,00 6 01 01 1.06 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor VI 402 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 60.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 320.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 320.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 53.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.06 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 850.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 850.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 270.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 300.000.000,00 6 01 01 1.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 270.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.628.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 2.465.000.000,00 6 01 01 1.08 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 450.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.08 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 370.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.08 000 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan VI 403 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.365.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.545.000.000,00 6 01 01 1.09 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 42.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 45.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 435.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 1.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 888.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 324 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 10.128.000.000,00 - 8.125.000.000,00 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 7.323.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 4.775.000.000,00 6 01 02 1.01 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 39 Laporan 300.000.000,00 Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.01 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 72 Laporan 3.150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.250.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.01 000 3 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 4 Laporan 98.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 125.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.01 000 4 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 140 Laporan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.01 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 28 Laporan 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.500.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.01 000 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Umum dan Teknis Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP VI 404 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0 Dokumen 275.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 400.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 2.805.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.350.000.000,00 6 01 02 1.02 000 1 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 13 Laporan 505.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 1.02 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 12 Laporan 2.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 3.000.000.000,00 INSPEKTORAT 325 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 5.220.510.433,00 - 4.490.000.000,00 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 480.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 600.000.000,00 6 01 03 1.01 000 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 1.01 000 2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing - 0,00 INSPEKTORAT 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 4.740.510.433,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 3.890.000.000,00 6 01 03 1.02 000 1 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Perangkat Daerah 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 1.02 000 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 38 Perangkat Daerah 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 360.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 1.02 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendampingan dan Asistensi Urusan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang VI 405 Nasional Daerah Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 17 Kegiatan 2.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 1.500.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 1.02 000 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2 Perangkat Daerah 2.280.510.433,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 2.000.000.000,00 INSPEKTORAT 8.799.913.521.188,00 7.308.171.165.973,03 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi J U M L A H VI 406 VII-1 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam perencanaan pembangunan terbagi menjadi 2 (dua) indikator yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disusun menjadi sebuah instrumen untuk mengukur keberhasilan seluruh bidang urusan yang disusun dalam periode 5 (lima) tahunan perencanaan untuk mendukung misi kepala daerah dalam mewujudkan janji-janji kepala daerah terpilih. Penentuan Indikator Kinerja tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan adanya perhitungan yang terukur dalam menentukan indikator kinerja diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi kepala daerah. Selain itu dibutuhkan koordinasi dan kerja keras berbagai lintas sektor baik dari kabupaten/kota maupun antar Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan. Berikut capaian dan target kinerja utama yang diukur dari berbagai aspek-aspek yang menjadi indikator pembangunan yaitu : 7.1. Indikator Kinerja Utama
  374. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu kunci keberhasilan utama dari sebuah pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM merupakan indikator utama dalam menentukan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), Pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli). Penduduk di VII-2 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah memiliki hak yang sama dalam memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah target dan capaian IPM menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Tabel 7. 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2023 1 Kotawaringin Barat 74,04 2 Kotawaringin Timur 72,21 3 Kapuas 70,75 4 Barito Selatan 71,65 5 Barito Utara 71,84 6 Sukamara 69,44 7 Lamandau 71,81 8 Seruyan 68,68 9 Katingan 70,28 10 Pulang Pisau 69,60 11 Gunung Mas 72,09 12 Barito Timur 72,70 13 Murung Raya 69,42 14 Palangka Raya 81,68 Kalimantan Tengah 72,20 Sumber: kalteng.bps.go.id
  375. 2.Indeks Modal Manusia Seseuai dengan hasil sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah berdasarkan RPJPN 2025-2045 terdapat indikator tambahan dalam dokumen perencanaan dan indicator pengganti. Indeks Modal Manusia sendiri merupakan indicator pengganti dari Indeks Pembangunan Manusia. Proses penghitungan bagi masing-masing kabupaten/kota akan dibantu oleh BPS setempat, sedangkan untuk target tahun 2025 bagi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,54.
  376. 3.Kemiskinan Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh VII-3 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Pemerintah dari tahun ketahun selalu mengupayakan penurunan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan agar angka kemiskinan semakin menurun. Tabel 7. 2 Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2023 1 Kotawaringin Barat 4,18 2 Kotawaringin Timur 5,69 3 Kapuas 5,21 4 Barito Selatan 4,72 5 Barito Utara 5,35 6 Sukamara 3,96 7 Lamandau 3,12 8 Seruyan 7,12 9 Katingan 4,99 10 Pulang Pisau 4,58 11 Gunung Mas 5,47 12 Barito Timur 6,63 13 Murung Raya 6,44 14 Palangka Raya 3,44 Kalimantan Tengah 5,11 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan tengah, 2024
  377. 4.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang digunakan maupun yang tidak digunakan di pasar kerja. Adapun TPT per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 7. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2023 1 Kotawaringin Barat 4,45 VII-4 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Kabupaten/Kota 2023 2 Kotawaringin Timur 4,77 3 Kapuas 3,66 4 Barito Selatan 4,33 5 Barito Utara 4,85 6 Sukamara 5,23 7 Lamandau 3,32 8 Seruyan 3,61 9 Katingan 4,96 10 Pulang Pisau 2,07 11 Gunung Mas 3,24 12 Barito Timur 3,37 13 Murung Raya 2,75 14 Palangka Raya 5,13 Kalimantan Tengah 4,10 Sumber: Provinsi Kalimantan tengah,Dalam Angka 2024
  378. 5.Penurunan Intensitas Emisi GRK Penurunan intensitas emisi GRK sendiri merupakan indikator utama baru berdasarkan hasil penyelarasan dengan nasional. Untuk penghitungan bagi kabupaten/kota akan dibantu oleh BPS, sedangkan target untuk Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2025 adalah 76,00.
  379. 6.Pertumbuhan Ekonomi Melalui capaian ekonomi di Tahun 2023 ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan dalam menentukan Target Kinerja Utama pada Tahun 2025. Tabel 7. 4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 No Kabupaten/Kota 2023 1 Kotawaringin Barat 6,10 2 Kotawaringin Timur 1,81 3 Kapuas 5,71 4 Barito Selatan 3,27 5 Barito Utara 5,49 6 Sukamara 5,64 7 Lamandau 1,59 8 Seruyan 4,55 VII-5 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No Kabupaten/Kota 2023 9 Katingan 5,98 10 Pulang Pisau 4,84 11 Gunung Mas 4,25 12 Barito Timur 3,47 13 Murung Raya 5,46 14 Palangka Raya 6,57 Kalimantan Tengah 4,14 Sumber: kalteng.bps.go.id 2024 Selain itu untuk mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama antara lain sebagai berikut : Tabel 7. 5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja 2023 2024 2025 berdasarkan kesepakatan forum pemutakhiran indicator Makro Daerah 1 2 3 4 5 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,14 5,80 5,60 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,10 3,90 3,32-3,91 3 Tingkat Kemiskinan 5,11 4,66 4,11-4,61 4 Rasio Gini 0,317 0,316 0,311-0,315 5 Indeks Pembangunan Manusia 73,73 73,42 - 6 Indeks Modal manusia - - 0,54 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK - - 76,00 VII-6 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TABEL 7.6 INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG 2024 No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis % 80.50 90 90 90 70 / % 90 / % 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 11 1.47 2 2 0 / % 2 / % 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 99.60 75.89 80 95.60 95 / % 99.6 / % 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 98 52,41 80 98 75.80 / % 98 / % 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 47 51 42 45 66 / % 45 / % 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura % 93.10 92,82 60 93.10 60 / % 93.1 / % VII-7 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan % 71 76.57 65 71 60.80 / % 71 / % 8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan % 40 38 40 39 / % 40 / % 9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 95 111.57 100 100 100 / % 100 / % 10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 70.34 67.01 69.38 72.03 67.18 / Nilai 72.03 / Nilai 11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase 20 11.52 2.25 2.25 7 / Persentase 7 / Persentase VII-8 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persentase 4 - 6.00 - 4 / Persentase 4 / Persentase 13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas % 20 1 2 / % 15 / % 14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % 74 85 86 74 / % 86 / % 15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan % 100 86 90 95 90 / % 100 / % 16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Persentase 75 - 5,33 (4 UK) - 4 / Persentase 4 / Persentase VII-9 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda % 100 100 100 / % 100 / % 18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas % 85 80 85 85 / % 85 / % 19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas % 100 2 57 100 100 / % 80 / % 20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % 90 100 100 100 100 / % 100 / % 21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif Pertumbuhan Wirausaha Persentase 2.90 69.88 9.99 9.99 4 / Persentase 0 / Persentase VII-10 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % 50 21 / % 50 / % 23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi Pertumbuhan nilai ekspor non migas % 7.86 -14.37 5.50 5.75 8 / % 6 / % 24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN meningkatnya perlindungan konsumen di daerah Persentase penanganan pengaduan konsumen % 92 82.61 100 100 100 / % 92 / % 25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas % 6.62 5.87 6.10 6.15 6.10 / % 6.2 / % 26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB % 18.15 15.49 16.20 16.30 16.20 / % 16.30 / % 27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Orang 21.21 0.062 0.078 0.079 82000 / Orang 0.079 / Orang 28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan % 75 87,15 75 78 80 / % 78 / %
  380. 29.Indeks 91.95 89.2 89.11 89.13 89.11 / Nilai 89.5 / Indeks VII-11 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO Indeks Pembangunan Gender (IPG) 30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik Rasio elektrifikasi % 100 93.38 95.58 98.75 100 / % 99.54 / % 31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Porsi EBT dalam Bauran Energi % 23 13.49 15 18 15 / % 17 / % 32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 65.03 59,56 63.68 67.55 63.68 / Nilai 65.68 / Indeks 33. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- haknya Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- hak dasarnya Orang 2100000 276158 250000 280000 78000 / Orang 280000 / Orang 34. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Index 57.50 40.15 30.30 35.00 30.30 / Index 30.30 / Index VII-12 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 35. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestarian Cagar Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni % 71.63 26 27 27 37.73 / % 75.86 / % 36. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestarian Cagar Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 8.6 7 7,3 7,5 17.22 / % 11.12 / % 37. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestarian Cagar Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1.67 0,7 0,7 0,7 1.8 / % 2.29 / % 38. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestarian Cagar Budaya Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 19.91 35 35 35 35 / % 14.18 / % 39. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestarian Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan % 65.50 15 15 15 15 / % 15.00 / % 40. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pemajuan Kebudayaan Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan % 0.66 0,002 0,002 0,002 41.74 / % 35.53 / % 41. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pemajuan Kebudayaan Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0.3 0,00025 0,00035 0,00040 0.4 / % 0.19 / %
  381. 42.Rp 882 4.2 / Rp 2.94 / Rp VII-13 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) 0.80 Rp Triliun (PMDN) 0.85 Rp Triliun (PMDN) 0.90 Rp Triliun (PMDN) 43. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) Nilai 244.79 0.95 1.00 1.05 1.3 / Nilai 1.15 / Nilai 44. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi Index 46.10 46.99 49.11 49.15 49.11 / Index 43.94 / Index 45. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Rp 1347000000000 14150000000 15000000000 15000000000 15000000000 / Rp 15000000000 / Rp 46. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 61 54.25 64.55 64.55 64.55 / Indeks 64.55 / Indeks 47. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun 18 19,51 18 16 18 / Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 35 / Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
  382. 48.Nilai 59 56.34 57.06 57.77 55.53 / Nilai 57.77 / Nilai VII-14 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 49. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah % 100 66.32 100 100 100 / % 100 / % 50. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 66 67.01 68.22 70.65 67.16 / Nilai 70.65 / Nilai 51. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 55 55.83 56.57 57.30 54.44 / Nilai 57.30 / Nilai 52. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 68 66.29 67.97 69.97 67.70 / Nilai 69.97 / Nilai 53. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 72 60.14 68.76 69.26 71.65 / Nilai 69.26 / Nilai VII-15 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 54. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 64 56.86 61.47 62.97 67.72 / Nilai 62.97 / Nilai 55. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 55 53.33 64.49 64.99 46.88 / Nilai 64.99 / Nilai 56. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 63.67 60.41 63.27 65.95 64.86 / Nilai 65.95 / Nilai 57. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 58 55.56 57.77 61.71 58.98 / Nilai 61.71 / Nilai 58. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK % 90 88.72 94 94.61 94 / % 94.61 / % 59. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK % 82 68.37 76.90 77.51 76.90 / % 77.51 / % 60. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim keamanan SMA Nilai 77 72.26 81.20 83.20 87.33 / Nilai 83.20 / Nilai VII-16 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 61. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim keamanan SMK Nilai 74 70.97 80.70 81.20 85.22 / Nilai 81.20 / Nilai 62. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim keamanan SDLB Nilai 78 74.55 83.83 84.33 83.64 / Nilai 84.33 / Nilai 63. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim keamanan SMPLB Nilai 77 70.89 81.34 82.84 86.16 / Nilai 82.84 / Nilai 64. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim keamanan SMALB Nilai 76 72.06 85.28 86.28 81.07 / Nilai 86.28 / Nilai 65. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim kebinekaan SMA Nilai 82 74.65 76.09 77.52 92.60 / Nilai 77.52 / Nilai 66. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim kebinekaan SMK Nilai 77 72.86 74.12 75.37 93.32 / Nilai 75.37 / Nilai
  383. 67.Nilai 75 68.76 72.63 73.63 89.80 / Nilai 73.63 / Nilai VII-17 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim kebinekaan SDLB 68. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim kebinekaan SMPLB Nilai 71 66.39 69.04 72.65 79.76 / Nilai 72.65 / Nilai 69. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim kebinekaan SMALB Nilai 70 68.10 68.61 70.27 91.96 / Nilai 70.27 / Nilai 70. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim Inklusivitas SMA Nilai 63 57.96 62.19 64.95 83.25 / Nilai 64.95 / Nilai 71. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim Inklusivitas SMK Nilai 58.83 57.05 59.22 61.24 80.86 / Nilai 61.24 / Nilai 72. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim Inklusivitas SDLB Nilai 61 54.14 62.40 64.90 78.70 / Nilai 64.90 / Nilai 73. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim inklusivitas SMPLB Nilai 70.20 69.67 70.71 71.75 93.36 / Nilai 71.75 / Nilai VII-18 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 74. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Iklim inklusivitas SMALB Nilai 68 66.70 67.23 70.09 79.59 / Nilai 70.09 / Nilai 75. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Persentase pendampingan penanganan pasca bencana % 100 100 100 100 100 / % 100 / % 76. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Perjalanan 1250000000 2777100 1800000 1800000 1800000 / Perjalanan 2777100 / Perjalanan 77. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- haknya Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial Orang 6648453 582683 585000 590000 43156 / Orang 139200 / Orang 78. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang 55000 1140 3000 3500 2750 / Orang 3500 / Orang 79. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja % 75 87,15 88 89 400 / Orang 89 / % VII-19 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 80. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya % 70 36 39,95 40 250 / Orang 70 / % 81. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata-rata Anak per Wanita 2.1 2.29 2.00 1.96 2.00 / Rata- rata Anak per Wanita 2.25 / Rata- rata Anak per Wanita 82. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) % 63.41 74.38 74.26 74.76 74.26 / % 66.2 / % 83. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 7.1 8.58 5.01 5.01 5 / % 8 / % 84. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana % 100 100 100 100 100 / % 100 / % VII-20 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 85. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) % 100 100 100 100 100 / % 100 / % 86. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pembangunan literasi masyarakat meningkat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Index 70.5 56,06 48 50 14 / Index 70 / Index 87. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Peningkatan kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 71.5 60,58 65 65 67.3 / Nilai 65 / Nilai 88. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan Ha 1000000 414702.34 425000 465000 40000 / Ha 465000 / Ha 89. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Ha 40000 728.3 1200 1250 1200 / Ha 1250 / Ha 90. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) % 100 86.51 97.51 97.77 100 / % 100 / % 91. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung % 100 100 100 100 100 / % 100 / % VII-21 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 92. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya konektivitas wilayah Persentase kondisi mantap jalan provinsi % 75 86,01 87.50 / % 87 / % 93. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) % 33 13.34 / % 20 / % 94. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) % 28 26.01 26.01 / % 27 / % 95. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Bidang Tanah 286339 3625 1000 1000 15000 / Bidang Tanah 10000 / Bidang Tanah 96. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria Kepala Keluarga 148800 TAD 3000 3000 3100 / Kepala Keluarga 3600 / Kepala Keluarga 97. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang Penyelesaian Materi Teknis RDTR Materi Teknis 106 5 2 / Materi Teknis 4 / Materi Teknis 98. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang Penetapan RTRW Perda/Perkada 50 14 00 / Perda/Perkada 4 / Perda/Perkada VII-22 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 99. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang Penetapan RDTR Perda/Perkada 89 6 3 / Perda/Perkada 4 / Perda/Perkada 100. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus % 100 / / 101. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet Ton 2702421 136380 140271 140313 / 140313 / Ton 102. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun Unit 3675 0.0 0.0 0.0 / 0.0 / Unit 103. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatknya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 30 3.50 30 35 / 30 / % 104. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 88 100 100 / 100 / Persentase 105. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terwujudnya Konektivitas Nasional Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi Rasio 0.763 0.61 0.61 0.61 / 0.61 / Rasio
  384. 106.Indeks 0.43 0.526 0.504 0.493 / 0.493 / Indeks VII-23 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 107. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) % 85 80 / 85 / % 108. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik" Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek Desa 3000 100 100 / 50 / Desa 109. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) % 100 / 100 / % VII-24 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 110. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Nilai 601 601 701 701 / 701 / Nilai 111. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala Ton 43877 / / 112. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan Kawasan konservasi daerah yang operasional Ha 19500000 61.362,24 61.362,24 61.362,24 / 99453.96 / Ha 113. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah % 30 / 10 / % 114. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup 180 179.3 170 165 / 165 / Per 100.000 Kelahiran Hidup 115. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri Persentase 19.64 13.54 14,00 15.00 / 1.61 / Persentase VII-25 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 116. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) % 100 / / 117. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 2.6 1.63 2.6 2.6 / 2.6 / Poin 118. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rehabilitasi hutan mangrove Luas hutan mangrove yang direhabilitasi Ha 16000 104 212 200 / 200 / Ha 119. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan % 100 100 100 100 / 100 / % 120. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan Persentase Kemiskinan di Perdesaan Persentase 10.88 / 5.10 / Persentase VII-26 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 121. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi % 60 / 60 / % 122. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing Produksi Garam Ton 2250000 / 0 / Ton 123. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa Persentase BUM Desa Maju Persentase 8.28 0.55 0.88 1.23 / 1.23 / Persentase 124. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD % 60 22 26 32 / 60 / % 125. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik" Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Lembaga 1000 100 20 100 / 100 / Lembaga 126. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Orang 325 / 4 / Orang VII-27 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Keamanan Siber dan Sandi 127. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Persentase 66.93 56.49 70.98 60.00 / 64.53 / Persentase 128. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana Provinsi 38 1 1 1 / / 129. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase area publik yang memanfaatkan akses internetÂ yang disediakan olehÂ Dinas % 20 / 40 / % 130. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum daerah 552 14 14 / 15 / daerah VII-28 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 131. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan % 100 100 100 100 / 100 / % 132. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi % 85 85 85 / 85 / % 133. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah Ton 2000000 72,30 7,21 382 / 8047 / Ton 134. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan % 100 100 100 100 / 100 / %
  385. 135.% 100 100 100 100 / 100 / % VII-29 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana 136. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun % 99.5 92.76 99.40 99.70 / 99.5 / % 137. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi % 70 / 70 / % 138. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya Orang 100000 350 500 / 500 / Orang 139. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing Produksi Perikanan Budidaya Ton 19539705 136140.63 144272.92 152405,21 / 152405.21 / Ton 140. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada Ton 70520 168 169 169 / / VII-30 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 141. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Susu Ton 855569 / / 142. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga Jumlah data profil kependudukan yang disusun Dokumen 2 2 2 2 / 2 / Dokumen 143. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L) Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita) % 13.5 12.1 16 13,5 / 13.5 / % 144. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan % 5 3.81 4.25 4.5 / 5 / % 145. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif persentase kepatuhan berusaha Persentase 90 / 100 / Persentase 146. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* daerah 552 10 14 14 / 15 / daerah 147. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia % 79.58 79.30 78.75 79.00 / 79 / %
  386. 148.poin 72.94 75.17 74.75 76.34 / 76.34 / poin VII-31 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 149. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan % 98 85 85 85 / 90 / % 150. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah Provinsi Layak Anak (Provila) Nilai 100 - - - / 71 / Nilai 151. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja Laporan 2 1 1 1 / 2 / Laporan 152. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Telur Ton 7446401 9500 11791 12027 / 14317 / Ton 153. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) Ton 4966247 48696,35 54619 55796 / 55796 / Ton 154. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional Indeks Kewaspadaan Nasional Nilai 64 / 100 / Nilai VII-32 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 155. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Implementasi Nilai- nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai- nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Provinsi 38 100% 100% 100% / 1 / Provinsi 156. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Provinsi 38 100% 100% 100% / 1 / Provinsi 157. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Penurunan Emisi GRK Persentase Penurunan Emisi GRK % 28.15 8.65 27.3 47.87 / 47.87 / % 158. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas % 100 / 100 / % 159. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi % 50 / 50 / % 160. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nilai 88.5 73.70 78 78 / 78 / Nilai VII-33 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 161. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Ton 2893808 16502 16504 16656 / 16656 / Ton 162. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi Orang 275 / 3 / Orang 163. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao Ton 641207 1531 1572 1530 / 1530 / Ton 164. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan % 62 42 47 52 / 62 / % 165. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lingkungan Hidup Berkualitas. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) % 12.5 11.16 8 / 14 / % 166. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Skor Pola Pangan Harapan Nilai 95.4 88.5 91 91.5 / 91.5 / Nilai 167. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 / 100 / Persentase VII-34 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Minimal (SPM) Bidang Sosial 168. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lingkungan Hidup Berkualitas. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah % 24 / 15 / % 169. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik" Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes Orang 4350 144 320 400 / 300 / Orang 170. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal Nilai Realisasi Penanaman Modal triliun rupiah 1650 19.11 Triliun 18.96 Triliun 18.96 Triliun / 18.96 / triliun rupiah 171. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi Ton 772058 236 235 235 / / 172. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Meningkatnya Keselamatan Transportasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi Persentase 29 25 25 25 / 25 / Persentase 173. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. % 75 64 65 75 / 75 / % VII-35 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 kesehatan sesuai standar 174. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 75.79 6.95 7.50 7.65 / 77.75 / % 175. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik" Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital Desa 1500 72 320 400 / 400 / Desa 176. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 % 50 119 70.5 80.5 / 80.5 / % 177. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna % 78 69.70 69.70 78 / 78 / % 178. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) Ton 17037783 41573 113162,37 116557,24 / 116557.24 / Ton VII-36 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 179. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun mÂ³/detik 5 / 0 / mÂ³/detik 180. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah Persentase ARG % 10.0 1.3 3.60 3.70 / 3.70 / % 181. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik" Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Desa 800 / 100 / Desa 182. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 / 100 / Persentase 183. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate) Penemuan Kasus TBC % 90 52.72 90 90 / 90 / % 184. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- haknya Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online Perusahaan 570000 13713 13913 14113 / 14113 / Perusahaan VII-37 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 185. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi Ha 350000 / 4000 / Ha 186. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya % 30 25 30 50 / 50 / % 187. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun Km 200 / 0.15 / Km 188. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai Ton 3070000 7968 639 7965 / 7965.31 / Ton 189. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan % 67.32 25 30 / 65.09 / %
  387. 190.Perusahaan 120 0.00 1 1 / VII-38 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Meningkatnya Keselamatan Transportasi Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan 1 / Perusahaan 191. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing Produksi Perikanan Tangkap Ton 6000000 160127.81 141244.64 145481.98 / 145481.98 / Ton 192. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi Dokumen 1 1 1 / 1 / Dokumen 193. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah % 45 / 35 / % VII-39 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 194. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat Dokumen 1 1 1 1 / 1 / Dokumen 195. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya Ha 210000 50 / 50 / Ha 196. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" daerah 552 14 14 / 15 / daerah 197. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh Ton 135448 / / 198. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Meningkatnya Keselamatan Transportasi Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi Unit 100 0.00 0.00 0.00 / 0.00 / Unit 199. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Meningkatnya Pemenuhan Hak Persentase anak korban kekerasan % 95 100 90 90 / 95 / % VII-40 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dan Perlindungan Khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif 200. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah % 72 38.29 45 / 45 / % 201. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Kedelai Ton 334308 225 159,87 164,66 / / 202. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Orang 300 / 7 / Orang 203. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi Ha 50000 / 0 / Ha 204. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal % 100 2 1 / 1 / %
  388. 205.Materi Teknis 60 2 / VII-41 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang Penyelesaian Materi Teknis RTRW 1 / Materi Teknis 206. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 / 100 / Persentase 207. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lingkungan Hidup Berkualitas. Persentase angka BABS di tempat terbuka % 2.5 2.53 / 1.5 / % 208. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Persentase 83 80 80 80 / 80 / Persentase 209. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Poin 0.44 0.557 / 0.557 / Poin 210. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga Indeks 40.00 33 18 18 / 35.86 / Indeks 211. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu % 90 90 91 91.5 / 91.5 / % VII-42 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 dan keamanan pangan 212. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah % 100 / / 213. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) % 100 / 100 / % 214. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) Provinsi 10 1 1 1 / 1 / Provinsi 215. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 60 30 50 50 / 50 / Nilai VII-43 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 216. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Persentase 73 75 75 75 / 75 / Persentase 217. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Padi Ton 56046664 336315 683526 704032 / 704032 / Ton 218. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Nilai 1.30 5.53 5.56 5.65 / 1.72 / Nilai 219. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi % 70 / 70 / % 220. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja Orang 2315250 9133 13000 13000 / 20000 / Orang 221. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Jagung Ton 22591512 42143 152294,14 156863,14 / 156863.14 / Ton VII-44 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 222. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus 120 / 0 / Kasus 223. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Orang 250000 62 55 60 / 2500 / Orang 224. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase 100 100 100 100 / 100 / Persentase 225. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Peningkatan kemandirian usaha KTH Nilai transaksi ekonomi KTH Rupiah/Kapita 700000000000 7137000000 / 7137000000 / Rupiah/Kapita 226. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Orang 7925 / 375 / Orang VII-45 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 227. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi Orang 45300 / 1450 / Orang 228. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah Provinsi 33 / 1 / Provinsi 229. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 100 / 100 / Persentase 230. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Provinsi 38 1 1 1 / / 231. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin % 95 88.55 94 96 / 96 / % VII-46 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 232. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus % 100 62.6 100 100 / 100 / % 233. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 43.30 58,67 59,43 61,23 / 61.23 / Kg/KAP/TH 234. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Peningkatan kemandirian usaha KUPS Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial Rupiah/Kapita 1500000000000 373200000000 / 373200000000 / Rupiah/Kapita 235. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan Persentase area publik yang memanfaatkan akses internetÂ yang disediakan olehÂ Dinas % 20 / 40 / % 236. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Rasio PDB Pariwisata % 4.5 / 3.6 / % 237. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat Indeks Kinerja Ormas Nilai 75 54.12 65 70 / 100 / Nilai 238. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu Persentase 70 90 90 90 / 90 / Persentase VII-47 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No. Urusan Outcome prioritas Indikator Outcome Satuan Target Nasional Capaian Daerah 2023 Target Daerah Kesepakatan Rencana Target Daerah 2024 2025 2024 2025 2024 2025 penanggulangan kemiskinan 239. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana Daerah 100 100 100 100 / / VII-48 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 7.2. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Untuk Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 7.5 merupakan indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Tabel 7. 7 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026 No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I Pendapatan 1.1 Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%) 103,55 100 100 Bappenda 1.2 Rasio kemandirian keuangan daerah (%) 60,84 44.2 46.4 Bappenda 1.3 Indeks kepuasan pelayanan (%) 86,04 93.1 94.5 Bappenda II. Kesejahteraan Sosial 2 Pendidikan 2.1 Angka Harapan Lama Sekolah 12,76 14.7 14.8 Disdik 2.2 Rata-rata Lama Sekolah 8,73 10.5 11 Disdik 2.3 Angka Melek Huruf 99,03 99.84 99.85 Disdik 3 Kesehatan 3.1 Umur Harapan Hidup (tahun) 73,54 70.44 70.74 Dinkes (BPS) 3.2 Persentase Balita Wasting 5,5 7.3 7.0 Dinkes (Bidang Kesmas) 3.3 Persentase Balita Stunting (%) 12,1 16 14 Dinkes (Bidang Kesmas) VII-49 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 3.4 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks) 6 6.7 6.5 Dinkes (Bidang Kesmas) 3.5 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks) 211 128 125 Dinkes (Bidang Kesmas) 4 Ketenagakerjaan 4. 1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 96,10 96.10 Disnakertrans 5 Kesejahteraan Rakyat 5.1 Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola 210 220 230 Biro Kesra 5.2 Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina 95 90 95 Biro Kesra 5.3 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 3 13 14 Biro Kesra III Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup) 492 400 430 Disbudpar 1.2 Jumlah pemanfaatan eseha (kali) 75 40 45 Disbudpar 2 Pemuda Dan Olahraga 2.1 Jumlah Klub olahraga (buah) 136 150 155 Dispora 2.2 Jumlah eseha olahraga (unit) 4 5 6 Dispora B. ASPEK PELAYANAN UMUM I. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1 Pendidikan 1. 1. Pendidikan menengah 1.1.1 Prosentase guru SMA/SMK/PK 99,71 100 100 Disdik VII-50 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4 1.1.2 Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi 71,23 77.67 88.63 Disdik 1.1.3 Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) 69,96 81.3 90.2 Disdik 1.1.4 Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%) 61,15 81.4 90.6 Disdik 1.1.5 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 70,36 68.67 69.17 Disdik 1.1.6 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK 88,28 86.2 87.46 Disdik 1.1.7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK 0 0.55 0.50 Disdik 1.1.8 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK 66,32 92.75 94.15 Disdik 1.1 .9 Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkatagori Mahir 24,54 50 % 50.5% Disdik 1.1 .10 Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkatagori Minimal Dasar 47,52 % 90 % 95 % Disdik 2 Kesehatan VII-51 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.1 Pelayanan esehatan bagi penduduk terdampak krisis esehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provins 81,46 100 100 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.2 Pelayanan esehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 65,57 100 100 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.3 Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV) 0,24 0.144 0.140 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.4 Insidensi TB (per 100.000 penduduk) 51 47.5 44 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.5 Eliminasi malaria (kab/kota) 12 13 14 Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat) 2.6 Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pddk 1,4 1.14 1.19 Dinkes (Bidang SDK) 2.7 Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%) (45/100.000) 29,3 31 32.5 Dinkes (Bidang SDK) 2.8 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga esehatan sesuai standar (9 nakes) 32,35 22.7 23.2 Dinkes (Bidang SDK) 2.9 Persentase fasilitas esehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi 60 100 100 Dinkes (Bidang Yankes) VII-52 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.1 0 Persentase rumah sakit terakreditasi 100 100 100 Dinkes (Bidang Yankes) 2.1 1 Cakupan kepesertaan JKN (persen) 98,38 95.4 97.4 Dinkes (Bidang Yankes) 2.1 2 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen) 88,55 94 96 Dinkes (Bidang SDK) 2.1 3 Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) 45 50 55 Dinkes (Bidang Kesmas) 2.1 4 Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas 14 14 14 Dinkes (Bidang P2) 2.1 5 Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 22 24 Dinkes (Bidang SDK) 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Proporsi esehat jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik 0,4296 0.45 0.47 DPUPR 3.2 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) 85,999 86,01 87.20 DPUPR 3.3 Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 42,31 45,35 46.72 DPUPR 3.4 Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air BAD 63,85 64.16 DPUPR 3.5 Persentase rumah tinggal bersanitasi 86,91 80 85 DPUPR VII-53 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 3.6 Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik 77,45 77,63 77.69 DPUPR 3.7 Rasio Jaringan Irigasi 23,85 24,89 25.38 DPUPR 3.8 Persentase penduduk berakses air minum 77,72 100 100 DPUPR 3.9 Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit) 6 9 10 DPUPR 3.1 0 Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter) 2.287 4.000 5.000 DPUPR 3.1 1 Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang) 1.248 1.330 1.730 DPUPR 4 Perumahan rakyat dan esehat permukiman 4.1 Persentase Rumah layak huni (%) 54,07 70,89 71,28 Dinas Perkimtan 4.2 Rasio rumah layak huni 1 : 7,15 1 : 5,37 1:5,35 Dinas Perkimtan 4.3 Persentase areal esehat kumuh (%) 0,0510 0,0511 0,0510 Dinas Perkimtan 4.4 Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%) 2,381 4,762 5,952 Dinas Perkimtan 4.5 Persentase luasan permukiman kumuh di esehat perkotaan yang ditangani (%) 6,061 12.121 15,152 Dinas Perkimtan 4.6 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 100 100 100 Dinas Perkimtan 4.7 Persentase warga negara yang terkena relokasi 100 100 100 Dinas Perkimtan VII-54 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%) 5 Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 10 5.1 Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM aktif (Prosentase) 117,87 75% 75 % Kesbangpol 5.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai) 79,30 76,00 76,25 Kesbangpol 5.3 Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang) 1300 200 200 Kesbangpol 5.4 Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (persentase kasus) 72,00% 85 90 Kesbangpol 5.5 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Orang) 8:10000 10 : 10.000 11:10.000 SatpolPP 5.6 Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang) 1956 75 80 Satpol PP 5.7 Penegakan Perda (kali) 6 21 23 SatpolPP 5.8 Cakupan eseha petugas Satpol PP (kali) 237 897 920 SatpolPP 5.9 Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali) 12287 2,592 2.812 SatpolPP 5.1 0 Pengawalan Pejabat atau Tamu VVIP (kali) 26 150 175 SatpolPP VII-55 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 5.1 1 Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan) BAD 21 26 SatpolPP 5.1 2 Persentase Penanganan Pra Bencana 100 100 100 BPBPK 5.1 3 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 100 100 BPBPK 5.1 4 Persentase Penyaluran esehata dan Peralatan 100 100 100 BPBPK 5.1 5 Persentase pendampingan penanganan pasca bencana 100 100 100 BPBPK 5.1 6 Terselenggaranya fungsi kelembagaan 12 12 12 BPBPK 5.1 7 Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompoten 10 10 10 BPBPK 5.1 8 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan 100 100 100 BPBPK 5.1 9 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 100 100 BPBPK 6 Sosial 6.1 Sarana eseha seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit) 67 68 69 Dinsos 6.2 PPKS yang memperoleh bantuan eseha (Orang) 1.000 1,100 1,200 Dinsos 6.3 Jumlah penanganan kasus penyandang 100 100 100 Dinsos VII-56 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 masalah kesejahteraan eseha (Kasus) 6.4 Potensi dan Sumber Kesos (PSKS ) yang mendapat Pembinaan 3.100 3,100 3,200 Dinsos 6.5 Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK) 150 175 175 Dinsos 6.6 Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inclusivitas di dalam panti (orang) 300 340 380 Dinsos II. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 18,75 96.50 97.00 Disnakertrans 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 67,81 72.60 72.70 Disnakertrans 1.3 Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) 1.831 3,000 3.500 Disnakertrans 1.4 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,10 3.90 3.50 Disnakertrans 1.5 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 72,94 81,00 82.50 Disnakertrans 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 81,98 81.94 81.96 DP3AP2KB 2.2 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 1,64 3,60 3.70 DP3AP2KB VII-57 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 114,3 90 92.5 DP3AP2KB 2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 59,56 65,59 67.55 DP3AP2KB 2.5 Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 100 60 65 DP3AP2KB 3 Pangan 3.1 Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%) 91,2 91 91 DKP 3.2 Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) 51,087 36.334 38.500 DKP 3.3 Penguatan Cadangan Pangan (%) 100 70.5 80.5 DKP 3.4 Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 2,32 2 2 DKP 3.5 Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%) 90,0 90,5 91.5 DKP 4 Pertanahan 4.1 Persentase luas lahan bersertifikat (%) 1.766 1,13 1.15 Dinas Perkimtan 4.2 Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%) 66,6 20,4 20.5 Dinas Perkimtan 5 Lingkungan Hidup 5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,17 74.75 74.97 DLH 5.2 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 39,20 78 79 DLH VII-58 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen) 8222,022 825.753 827.405 Disdukcapil 6.2 Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) 97,76 99,22 99.30 Disdukcapil 6.3 Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%) 50,39 50 60 Disdukcapil 6.4 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%) 98,93 99,40 99.70 Disdukcapil 6.5 Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%) 98,33 80 85.5 Disdukcapil 6.6 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%) 45,84 47 52 Disdukcapil 6.7 Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik ( esehat pengguna) 4 7 10 Disdukcapil VII-59 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 6.8 Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%) 100 100 100 Disdukcapil 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Jumlah Aparatur Desa Terlatih 1184 1380 1770 Dinas PMD 7.2 Jumlah Desa Mandiri 194 70 75 Dinas PMD 7.3 Jumlah Desa Berkembang 704 817 837 Dinas PMD 7.4 Jumlah Desa Tertinggal 143 270 240 Dinas PMD 7.5 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang 642 750 760 Dinas PMD 7.6 Jumlah esehat kemasyarakatan desa/kelurahan dan esehat adat yang akif 3686 1750 1760 Dinas PMD 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 54,25 64.55 64.55 DP3AP2KB 8.2 Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) 2,29 2.00 1.96 DP3AP2KB 8.3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ moderm Contraceptive (mPCR) 74,38 74.26 74.76 DP3AP2KB 8.4 Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) 8,58 5.00 5.01 DP3AP2KB 8.5 Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) 20 18 16 DP3AP2KB VII-60 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) 686,186 1,765,000 1.854.000 Dishub 9.2 Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) 360 430 450 Dishub 9.3 Rasio Izin Trayek 0,0000004 0,00008 0,000082 Dishub 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus 1 3 3 Dishub 9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat (%) 63 68 69 Dishub 9.6 Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum 80 93 96 Dishub 9.7 Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat (%) 100 100 100 Dishub 9.8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,014 0.015 0,017 Dishub 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang) 111,704 250.000 / 248.000 260.000/ 250.000 Dishub 9.1 0 Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun 798,890 orang/8598 765 ton 2.250.000 orang / 32.370.000 ton 2.267.000 orang/ 32.375.000 ton Dishub 10 Komunikasi dan Informatika 10. 1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) 60 79 87 Diskominfosanti k 10. 2 Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik 600 698 700 Diskominfosanti k VII-61 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 10. 3 Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan 43 50 55 Diskominfosanti k 10. 4 Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 43 56 58 Diskominfosanti k 10. 5 Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah 500 587 600 Diskominfosanti k 10. 6 Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co- location/hosting) 30 35 38 Diskominfosanti k 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11. 1 Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) 39,47 13,15 14.00 Diskop,UKM 11. 2 Jumlah Wirausaha (Unit) 121.458 86.508 95.158 Diskop,UKM 11. 3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit) 121.149 69.360 83.232 Diskop,UKM 11. 4 Persentase Pertumbuhan Wirausaha 69,88 9,99 9 Diskop,UKM 11. 5 Persentase Rasio Kewirausahaan 8,61 8,98 6,49 Diskop,UKM 11. 6 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit) 3.672 4.285 4.328 Diskop,UKM 11. 7 Jumlah UMKM yang di esehat (Unit) 449 480 480 Diskop,UKM VII-62 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 11. 8 Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP- Kop/KJKS) (Unit) 2.594 2.609 2.634 Diskop,UKM 11. 9 Persentase koperasi aktif (%) 80,96 84,21 84,71 Diskop,UKM 11. 10 Pertumbuhan Koperasi (Unit) 140 50 50 Diskop,UKM 11. 11 Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%) 18,03 21,50 25,00 Diskop,UKM 11. 12 Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit) 0 12 12 Diskop,UKM 11. 13 Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang) 240 240 240 Diskop,UKM 11. 14 Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%) 11,52 2,25 2,25 Diskop,UKM 11. 15 Koperasi Modern (Unit) 6 3 3 Diskop,UKM 11. 16 Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) 3,29 1,85 2,00 Diskop,UKM 12 Penanaman Modal 12. 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) 2.267 752 807 DPM dan PTSP 12. 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah) 19.104.525, 23 8.650.000 9.100.000 DPM dan PTSP 12. 3 PMDN (dalam Juta Rupiah) 8.779.502,7 0 6.055.000 6.370.000 DPM dan PTSP VII-63 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 12. 4 PMA (dalam US $ Ribu) 697.636,70 177.739,73 186.986,30 DPM dan PTSP 12. 5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%) 32,44 4,22 5,20 DPM dan PTSP 12. 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%) 84,64 81 82 DPM dan PTSP 12. 7 Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu 690 595 595 DPM dan PTSP 12. 8 Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan 6 4 4 DPM dan PTSP 12. 9 Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik 10 5 5 DPM dan PTSP 12. 10 Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi 5 2 2 DPM dan PTSP 13 Kepemudaan dan Olahraga 13. 1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 80,00% 87,71% 92,98% Dispora 13. 2 Persentase Wirausaha Muda 32,00% 49,20% 56,90% Dispora 13. 3 Cakupan Pembinaan Olahraga 66,67% 100% 100% Dispora 13. 4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat 45,45% 50,00% 54,29% Dispora 13. 5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 47,62% 58,14% 68,18% Dispora 13. 6 Jumlah Atlet Berprestasi 14 15 17 Dispora 13. 7 Jumlah Prestasi Olahraga 31 18 20 Dispora 14 Statistik VII-64 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 14. 1 Buku ” Kalimantan Tengah Dalam Angka” Ada Ada Ada Diskominfosanti k 14. 2 Buku ”PDRB Kalimantan Tengah” Ada Ada Ada Diskominfosanti k 14. 3 Tersedianya eseha data dan esehatan yang terintegrasi Ada Ada Ada Diskominfosanti k 15 Persandian 15. 1 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) 447 560 620 Diskominfosanti k 16 Kebudayaan 16. 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 4 4 5 Disbudpar 16. 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) 743 680 710 Disbudpar 17 Perpustakaan 17. 1 Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks) 37560 150,000 155.000 DPAD 17. 2 Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan 9015 28.675 29.675 DPAD 17. 3 Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peprustakaan Berbasis Inklkusi Sosial 8 34 44 DPAD 17. 4 Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan 83 100,00% 100,00% DPAD 17. 5 Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustaklaan (judul) 11300 50.000 60.000 DPAD VII-65 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 17. 6 Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah) 0 2 3 DPAD 18 Kearsipan 18. 1 Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan 97 100% 100% DPAD III. Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) 136164,09 144.272,92 152.405,21 Dislutkan 1.2 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) 160127,81 141.244,64 145.481,98 Dislutkan 1.3 Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) 56,67 59,43 61,23 Dislutkan 1.4 Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor) 72824 74.200 76.390 Dislutkan 1.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) 109,9 110.75 112 Dislutkan 1.6 Kontribusi eseha Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) 2,80 3,40 3,50 Dislutkan 1.7 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) 88,89 85 90 Dislutkan 1.8 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) 204 52 58 Dislutkan VII-66 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 1.9 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi) 4 5 6 Dislutkan 1.1 0 Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) 35528,94 35.385,52 35.697,36 Dislutkan 2 Pertanian dan Peternakan 2.1 . Luas panen tanaman pangan 2.1 .1 Padi (Ha) : 101.093 175.949 181.227 DPTPHP 2.1 .2 Jagung (Ha) 7.500 29.077 29.950 DPTPHP 2.1 .3 Kedelai(Ha) 108,8 102,2 105,2 DPTPHP 2.1 .4 Ubi Kayu (Ha) 1.252 3.621 3.730 DPTPHP 2. 2. Produktivitas tanaman pangan 2.2 .1 Padi (ku/Ha) 3,13 4,22 4,35 DPTPHP 2.2 .2 Jagung (Kwintal/Ha) 3,75 6,07 6,25 DPTPHP 2.2 .3 Kedelai (Kwintal/Ha) 1,96 1,60 1,62 DPTPHP 2.2 .4 Ubi Kayu (Kwintal/Ha) 27,21 28,48 29,33 DPTPHP 2. 3. Produksi tanaman pangan 2.3 .1 Padi (Ton) 334.733 683.526 704.032 DPTPHP 2.3 .2 Jagung (Ton) 26.856,24 152.294,14 156.863,14 DPTPHP 2.3 .3. Kedelai (Ton) 165,39 159,87 164,66 DPTPHP VII-67 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.3 .4. Ubi Kayu (Ton) 33.494,55 113.162,37 116.557,24 DPTPHP 2. 4. Luas Panen Tanaman Hortikultura 2.4 .1 Buah-Buahan (Ku)
9. a.Jeruk (Ha) 297 595 611 DPTPHP
10. b.Durian (Ha) 1.334 1,070 1084 DPTPHP
11. c.Rambutan (Ha) 2.696 2,775 2785 DPTPHP
12. d.Nanas (Ha) 110 502 510 DPTPHP
13. e.Pisang (Ha) 623 2,025 2037 DPTPHP 2.4 .2 Sayuran (Ku)
14. a.Bawang Merah (Ha) 17 1,049 1056 DPTPHP
15. b.Cabai Besar (Ha) 209 1,060 1068 DPTPHP
16. c.Cabai Rawit (Ha) 915 2,352 2365 DPTPHP
17. d.Kacang Panjang (Ha) 748 2,066 2079 DPTPHP 2.4 .3. Tanaman Hias (Tangkai)
18. a.Anggrek 1,531 2,163 2273 DPTPHP
19. b.Mawar 865 1,137 1254 DPTPHP 2.4 .4 Tanaman Obat (Kg)
20. a.Jahe 380,986 383,170 383.300 DPTPHP
21. b.Kunyit 194,509 195,484 195.601 DPTPHP 2. 5. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura 2.5 .1 Buah-Buahan (Ku)
22. a.Jeruk (Ton) 4.394 14,146 14.566 DPTPHP
23. b.Durian (Ton) 11.365 7,812 7.970 DPTPHP
24. c.Rambutan (Ton) 20.147 10,288 10.428 DPTPHP
25. d.Nanas (Ton) 10.994 14,359 14.580 DPTPHP
26. e.Pisang (Ton) 40.546 33,919 34.269 DPTPHP 2.5 .2 Sayuran (Ku)
27. a.Bawang Merah (Ton) 72 8,047 8.120 DPTPHP
28. b.Cabai Besar (Ton) 999 6,557 6.657 DPTPHP
29. c.Cabai Rawit (Ton) 6.969 8,324 8.490 DPTPHP
30. d.Kacang Panjang (Ton) 4.004 7,901 8.045 DPTPHP VII-68 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.5 .3 Tanaman Hias (Tangkai)
31. a.Anggrek 1.795 17,439 17.894 DPTPHP
32. b.Mawar 4.459 7,343 8.197 DPTPHP 2.5 .4 Tanaman Obat (Kg)
33. a.Jahe 438.843 793,811 851.696 DPTPHP
34. b.Kunyit 249.778 344,837 361.644 DPTPHP 2. 6 Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura 2.6 .1 Buah-Buahan (Ku/Pohon)
35. a.Jeruk (Ton/Ha) 14,81 19.24 19.62 DPTPHP
36. b.Durian (Ton/Ha) 8,52 6.64 6.77 DPTPHP
37. c.Rambutan (Ton/Ha) 7,47 4.82 4.92 DPTPHP
38. d.Nanas (Ton/Ha) 100,32 96.56 98.49 DPTPHP
39. e.Pisang (Ton/Ha) 65,08 20.24 20.37 DPTPHP 2.6 .2 Sayuran (Ku/Ha)
40. a.Bawang Merah (Ton/Ha) 58,91 7.21 7.35 DPTPHP
41. b.Cabai Besar (Ton/Ha) 4,78 6.27 6.40 DPTPHP
42. c.Cabai Rawit (Ton/Ha) 7,61 6.39 6.52 DPTPHP
43. d.Kacang Panjang (Ton/Ha) 5,35 2.58 2.63 DPTPHP 2.6 .3 Tanaman Hias (Tangkai/m2)
44. a.Anggrek 1,65 5.76 5.88 DPTPHP
45. b.Mawar 10,93 3.54 10.54 DPTPHP 2.6 .4 Tanaman Obat (Kg/m2)
46. a.Jahe 2,35 2.24 2.28 DPTPHP
47. b.Kunyit 1,95 1.98 2.02 DPTPHP 2. 7 Populasi Ternak 2.7 .1 Sapi Potong (Ekor) 73.936 105,459 111.882 DPTPHP 2.7 .2 Kerbau (Ekor) 11.588 14,490 15.224 DPTPHP VII-69 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.7 .3 Kambing (Ekor) 45.957 57,911 59.359 DPTPHP 2.7 .4 Babi (Ekor) 101.857 280,897 286.515 DPTPHP 2.7 .5 Ayam Buras (Ekor) 2.843.942 3,414,885 3.483.182 DPTPHP 2.7 .6 Ayam Ras Petelur (Ekor) 617.863 530,991 541.611 DPTPHP 2.7 .7 Ayam Ras Pedaging (Ekor) 26.653.685 28,074,731 28.636.226 DPTPHP 2.7 .8 Itik (Ekor) 256.689 356,720 363.854 DPTPHP 2. 8 Jumlah Produksi Daging Ternak 2.8 .1 Sapi Potong (Ton) 4.026,73 5,547 5.714 DPTPHP 2.8 .2 Kerbau (Ton) 48,75 100 103 DPTPHP 2.8 .3 Kambing (Ton) 33,65 260 267 DPTPHP 2.8 .4 Babi (Ton) 1.949,35 2,082 2.124 DPTPHP 2.8 .5 Ayam Buras (Ton) 2.543,78 2,861 2.918 DPTPHP 2.8 .6 Ayam Ras Petelur (Ton) 411,50 45 45 DPTPHP 2.8 .7 Ayam Ras Pedaging (Ton) 39.440,16 43,505 44.375 DPTPHP 2.8 .8 Itik (Ton) 242,43 219 223 DPTPHP 2.8 .1 Sapi Potong (Ton) 5,547 5.714 DPTPHP 2. 9 Telur VII-70 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.9 .1 Ayam Buras (Kg) 2.417.351 2,648,018 2.700.978 DPTPHP 2.9 .2 Ayam Ras Petelur (Kg) 5.573.705 7,278,975 7.424.555 DPTPHP 2.9 .3 Itik (Kg) 1.509.203 1,864,346 1.901.633 DPTPHP 2.1 0 Peningkatan pertumbuhan eseha pertanian dalam PDRB Kalteng (%) 4,62 7.38 7,6 DPTPHP 2.1 1 Kontribusi sub eseha tanaman pangan terhadap PDRB (%) 1,23 1.54 1,59 DPTPHP 2.1 2 Kontribusi sub eseha peternakan terhadap PDRB (%) 0,48 2.65 2,73 DPTPHP 2.1 3 Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%) 1,46 3.19 3,28 DPTPHP 3 Pariwisata ba 3.1 Jumlah wisatawan (orang) 1.803.744 870.422 896.535 Disbudpar 4 Perdagangan 4.1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 6.72 7,40 7,45 Disdagperin 4.2 Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%) 11,86 13,70 13,80 Disdagperin 4.3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US $) 4916,97 1.875 1,968 Disdagperin 4.4 Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) -14,37 5,50 5,75 Disdagperin VII-71 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 4.5 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%) 6,7 5.00 4,00 Disdagperin 4.6 Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%) 100 100.00 100.00 Disdagperin 4.7 Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu 11,68 12,12 12,72 Disdagperin 5 Kehutanan ba 5.1 . Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen) 93,40 90 100 Dishut 5.2 Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar) 39835 50,000 60.000 Dishut 5.3 Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar) 806 1,200 1.300 Dishut 5.4 Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar) 90812,96 268,000 252.000 Dishut 5.5 Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar) 372991,45 425,000 465.000 Dishut 5.6 Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen) 70 100 100 Dishut VII-72 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 5.7 Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar) 58,113 58,700 58.853 Dishut 5.8 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas gold/silver (unit) 509 260 330 Dishut 5.9 Kontribusi eseha Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%) 0,97 0,91 0,88 Dishut 5.1 0 Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen) 1 1 1 Dishut 6 Perkebunan 6.1 Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT) 75 80% 82% Disbun 6.2 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) 53 55 57 Disbun 6.3 Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) 33,8 55% 60% Disbun 6.4 Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) 80 80% 82% Disbun 6.5 Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 500 500 500 Disbun VII-73 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 6.6 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%) 14,67 14,05 14,10 Disbun 6.7 Persentase Peningkatan NTP sub eseha Perkebunan 0,20 0,08 0,09 Disbun 6.8 Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan 2 0,16% 0,18% Disbun 7 Perindustrian ba 7.1 Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%) 15,49 16,20 16,30 Disdagperin 7.2 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 6,10 6,10 6,15 Disdagperin 8 Ketransmigrasian 8.1 Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan 6 9 10 Disnakertrans 9 Energi Dan Sumber Daya Mineral 9.1 Rasio Elektrifikasi (%) 93,38 95.58 97,77 DESDM 9.2 Rasio desa berlistrik (%) 86,51 97.51 98,75 DESDM 9.3 Penggunaan Energi yang bersumber dari kon Terbarukan (EBT) (%) 13 15 18 DESDM IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 1 1 1 Bappedalitbang VII-74 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 1 1 1 Bappedalitbang 2 Penelitian Dan Pengembangan 2.1 Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%) 100 97 98 Bappedalitbang 3 Setda (Administrasi Pemerintahan) 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 81,85 90 92 Biro Organisasi 3.2 Nilai SAKIP B BB A Biro Organisasi 3.3 Predikat Indeks Reformasi Birokrasi B BB BB Biro Organisasi 3.4 Perda Kelembagaan Organisasi Daerah 4 Pergub 1 Perda, 5 Pergub 1 Perda, 5 Pergub Biro Organisasi 3.5 Pengadaan Tepat Waktu (%) 100 75 100 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.6 Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%) 99,99 100 100 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.7 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kot a serta pembangunan fisik prasarana se- Kalimantan Tengah 100 100% 100% Biro Administrasi Pembangunan 3.8 Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang 100 100% 100% Biro Administrasi Pembangunan VII-75 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 pembangunan daerah di Provinsi esehatan Tengah 3.9 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 89,14 98% 100% Biro Administrasi Pembangunan 3.1 0 Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan) 9 10 10 Biro Hukum 3.1 1 Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) 63 50 50 Biro Hukum 3.1 2 Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) 619 750 750 Biro Hukum 3.1 3 Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda) 51 194 197 Biro Hukum 3.1 4 Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan 530 110 116 Biro Hukum VII-76 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 secara refresif (produk hukum) 3.1 5 Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten.kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda) 530 300 306 Biro Hukum 3.1 6 Jumlah dokumen gugatan perkara hukum ligitasi yang ditandatangani (perkara) 30 14 16 Biro Hukum 3.1 7 Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus) 12 14 16 Biro Hukum 3.1 8 Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen) 3 4 4 Biro Hukum 3.1 9 Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku) 0 600 650 Biro Hukum 3.2 0 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik 100 86% 89% Biro Umum 3.2 1 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana 100 2,20% 2,30% Biro Umum 3.2 2 Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH 311 155 Kali 155 Kali Biro Umum 3.2 3 Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda 170 135 Kali 150 Kali Biro Umum VII-77 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 3.2 4 Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan 251 230 Surat 240 Surat Biro Umum 3.2 5 Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional 142 85 Kali 90 Kali Biro Umum 3.2 6 Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula 207 165 Kali 170 Kali Biro Umum 3.2 7 Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen) 2 2 dokumen 2 dokumen Biro Administrasi Pimpinan 3.2 8 Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen) 63 350 dokumen 450 dokumen Biro Administrasi Pimpinan 3.2 9 Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas) 484 700 Kegiatan 700 Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan 4 Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan ba 4.1 Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date 95 95% 100% Badan Kepegawaian Daerah 4.2 Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi 77 80% 85% Badan Kepegawaian Daerah 4.3 Persentase ASN yang mengikuti esehatan dan pelatihan formal 100 75% 80% Badan Kepegawaian Daerah 4.4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 51 54 54 Badan Kepegawaian Daerah VII-78 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 4.5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 3189 1013 1015 Badan Kepegawaian Daerah 4.6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 6846 6400 6600 Badan Kepegawaian Daerah 4.7 Indeks Profesionalitas ASN 71,86 77.70 78,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.8 Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN 0,10 0.10% 0,10% Badan Kepegawaian Daerah 4.9 Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 90 85% 90% Badan Kepegawaian Daerah 4.1 0 Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN 98 72% 90% Badan Kepegawaian Daerah 5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.1 Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan 100 85% 90% BPSDM 5.2 Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test 146 85% 90% BPSDM 5.3 Persentase Peserta Pelatihan Jabatan 55 80% 85% BPSDM VII-79 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test 5.4 Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat 33 85% 90% BPSDM 6 Keuangan 6.1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.2 Persentase SILPA terhadap APBD 14 6,33% 6,33% Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.3 Persentase belanja esehatan (20%) 14 30,96% 30,96% Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.4 Persentase belanja esehatan (10%) 9 10,03% 10,03% Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.5 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 1 4 Kabupaten/ Kot a 7.00% 7.00% Badan Keuangan dan Aset Daerah 6.6 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Badan Keuangan dan Aset Daerah 7 Penghubung ba 7.1 Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung BAD 2200 2300 Badan Penghubung 7.2 Jumlah layanan informasi dan promosi BAD 150 200 Badan Penghubung 8 Pengawasan 8.1 Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat 8.2 Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal WTP WTP WTP Inspektorat VII-80 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 8.3 Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat 3 Tingkat 3 Tingkat 3 Inspektorat 8.4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai ba - BPK RI 76,39 % 70 % 75% Inspektorat - ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya 67,61 % 70 % 75% Inspektorat - Inspektorat 85,02% 80 % 85% Inspektorat 8.5 Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan. 30,77 35 % 30% Inspektorat 8.6 Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Mininal “B” 76,31 % 80 % 85% Inspektorat C. ASPEK DAYA SAING DAERAH I. Kemampuan Ekonomi 1 Pertanian 1.1 Nilai Tukar Petani/ NTP (%) 118,57 109.7 110,8 DPTPHP 1.2 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan 98,85 103.1 104,1 DPTPHP 1.3 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura 110,14 102.9 103,9 DPTPHP 1.4 Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan 103,40 107.5 108,6 DPTPHP 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian VII-81 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.1 Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama BAD 80 90 Biro Pemerintahan dan Otda II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1 Penataan Ruang 1.1 Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada) 9 12 14 DPUPR 1.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota) 14 14 14 DPUPR 1.3 Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%) 70 80.00 100,00 DPUPR 1.4 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%) 55 60.00 65,00 DPUPR 1.5 Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi) 60 60.00 60,00 DPUPR 2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 2.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit) 220 318 320 Biro Perekonomian 2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit) 40 57 59 Biro Perekonomian VII-82 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No . Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Target Kinerja PD Penanggung Jawab 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 9 2.3 Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah) 2330 300 330 Disbudpar 2.4 Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah) 88 17 18 Disbudpar III. Iklim Berinvestasi 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat 1.1 Angka kriminalitas 11,75 9.53 9,01 Kesbangpol IV. Sumber Daya Manusia 1 Ketenagakerjaan 1.1 Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat Kompetensi 119 150 180 Disnakertrans VII-83 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TABEL 7.8 CAPAIAN DAN TARGET SPM PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 No INDIKATOR Capaian 2023 Target 2023 Target 2024 Target 2025 1 Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 66,32 100,00 100,00 100,00 2 Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) 62,60 100,00 100,00 100,00 3 Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 67,01 67,48 69,38 72,03 4 Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 56,34 54,03 56,11 57,77 5 Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 67,01 66,98 68,22 70,65 6 Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 55,83 53,23 55,27 57,30 7 Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 66,29 64,88 67,97 69,97 8 Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 53,33 64,49 64,49 64,99 9 Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 60,14 68,76 68,76 69,26 10 Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 60,41 63,02 65,45 65,95 11 Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 56,86 60,97 61,97 62,97 VII-84 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No INDIKATOR Capaian 2023 Target 2023 Target 2024 Target 2025 12 Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 55,56 57,77 57,77 61,71 13 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 88,72 94,00 94,00 94,61 14 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK 68,37 76,00 76,90 77,51 15 Indeks Iklim Keamanan SMA 72,26 79,20 81,20 83,20 16 Indeks Iklim Kebinekaan SMA 74,65 70,77 73,14 77,52 17 Indeks Inklusivitas SMA 57,96 59,19 62,19 64,95 18 Indeks Iklim Keamanan SMK 70,97 78,70 80,70 81,20 19 Indeks Iklim Kebinekaan SMK 72,86 69,02 71,42 75,37 20 Indeks Inklusivitas SMK 57,05 57,06 59,22 61,24 21 Indeks Iklim Keamanan SDLB 74,55 83,83 83,83 84,33 22 Indeks Iklim Kebinekaan SDLB 68,76 70,47 72,63 73,63 23 Indeks Inklusivitas SDLB 54,14 61,90 63,90 64,90 24 Indeks Iklim Keamanan SMPLB 70,89 80,84 81,84 82,84 25 Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB 66,39 66,81 69,04 72,65 26 Indeks Inklusivitas SMPLB 69,67 63,17 66,47 71,75 27 Indeks Iklim Keamanan SMALB 72,06 83,28 85,28 86,28 28 Indeks Iklim Kebinekaan SMALB 68,10 66,43 68,61 70,27 29 Indeks Inklusivitas SMALB 66,70 63,87 67,23 70,09 VIII-1 BAB VIII PENUTUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan proses partisipatif, Top-Down, Bottom-Up melalui rangkaian kegiatan perencanaan yakni Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri oleh unsur FORKOPIMDA, akademisi, perbankan, LSM dan unsur masyarakat secara berjenjang. RKPD Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan provinsi maupun kabupaten/kota, selain itu RKPD dapat menjadi pedoman dalam :
  1. 1.Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. 2.Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. 3.Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. 4.Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. 5.Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah. Penyusunan dokumen perencanaan ini tetap mengacu dan menerapkan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam penjaringan masukan pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan maupun dalam tahapan VIII-2 BAB VIII PENUTUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pengawasan/pengendalian pembangunan agara dapat mencapai tujuan akhir pembangunan yang diharapkan. Kaidah dan prinsip perencanaan yang digunakan antara lain :
  6. 1.Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dari tingkat desa sampai tingkat provinsi.
  7. 2.Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
  8. 3.Seluruh Perangkat Daerah/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.
  9. 4.Setiap Perangkat Daerah/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN, BLN, dan sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  10. 5.Dokumen RKPD digunakan dalam penyusunan APBD, melalui penjabaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah (hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah).
  11. 6.Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
  12. 7.Gubernur, melalui Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Provinsi secara berkala (3 bulan) selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.
  13. 8.Setiap kepala Perangkat Daerah/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2024 wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk menyusun perencanaan tahun 2025.
  14. 9.Kepala Bappedalitbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala perangkat daerah/Dinas/Instansi dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
  15. 10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mengikuti kaidah dan prinsip di atas, diharapkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik, tumbuh, transparan dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan pembangunan menuju Kalteng Makin Berkah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara