DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu; c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); SALINAN jdih.kalteng.go.id
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 7.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2); jdih.kalteng.go.id
15. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781); jdih.kalteng.go.id
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2024 Nomor 845);
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
29. 30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
31. 32.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. jdih.kalteng.go.id
6.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
(2)Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
(3)Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
3. c.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. d.Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.Penutup.

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1.Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
2.Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3.Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

a.RSUD Doris Sylvanus;
b.RSJ Kalawa Atei; dan
c.RSUD Hanau.
1. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
2. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah; jdih.kalteng.go.id
3. 6.Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
4. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
6. 9.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. 10.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
8. 11.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
9. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
10. 13.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
14. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
15. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
16. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
17. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. 21.Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. 22.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
20. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
21. 24.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
22. 25.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. 26.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
24. 27.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
25. 28.Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
26. 29.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
27. 30.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. 31.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
29. 32.Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
30. 33.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
31. 34.Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
32. 35.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan jdih.kalteng.go.id
33. 36.Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
a.Biro Administrasi Pimpinan;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat;
c.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
d.Biro Hukum;
e.Biro Perekonomian;
f.Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
g.Biro Administrasi Pembangunan;
h.Biro Organisasi; dan
i.Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Juli 2025 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIAR SABRAN Diundangkan di Palangka Raya Pada Tanggal 20 Juli 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd LEONARD S. AMPUNG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MASKUR, S.H., M.H. NIP. 19691025 199603 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…