DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) diubah Ketentuan Pasal 490 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 498 diubah; Ketentuan Pasal 499 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 501 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 743 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 751 diubah; Ketentuan Pasal 752 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Judul Bagian Kelima dalam Pasal 753 diubah; Ketentuan Pasal 753 diubah; Ketentuan Pasal 754 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 755 diubah; Ketentuan Pasal 756 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 757 diubah; Ketentuan Pasal 758 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 844 ayat (4) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 487 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 487

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.penyelenggaraan tata hutan dan pemanfaatan hutan;
c.penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
d.penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan; dan
e.penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
1. 2.Ketentuan Pasal 490 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 490 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 490

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.perencanaan tata hutan dan pemanfataan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. c.pengoordinasian tata hutan dan pemanfataan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. d.pelaksanaan tata hutan dan pemanfataan hutan, perlindungan hutan serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
5. e.penyelenggaraan urusan kesekretariatan Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3.Ketentuan Pasal 498 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 498

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengawasan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis dan evaluasi, rencana pengelolaan TAHURA, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

4.Ketentuan Pasal 499 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 499 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 499

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan, pengawasan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
2. b.penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secaralestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai RencanaPengelolaan TAHURA;
3. c.penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran Appendix Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
4. d.penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan Kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5.Ketentuan Pasal 501 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 501 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan system informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi;
2. b.penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di Kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan Teknik konservasi tanah dan air di luar Kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
3. c.penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6.Ketentuan Pasal 743 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 743 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 743

(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri atas;
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset,
3. c.Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN;
4. d.Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
5. e.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN;
6. f.Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. h.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Judul Bagian Keempat dalam Pasal 751 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 751 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 751

Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

9.Ketentuan Pasal 752 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 752 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 752

(1)Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian ASN untuk meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi pegawai, persentase pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian dan pelayanan informasi kepegawaian yang terintegrasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program bidang pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN;
2. b.penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN;
3. c.pengkoordinasian kebijakan pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
4. d.pengkoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
5. e.pelaksanaan pengolahan dan pemutakhiran data kepegawaian ASN;
6. f.pelayanan informasi kepegawaian ASN dengan sistem komputerisasi untuk keperluan internal maupun eksternal;
7. g.pelaksanaan analisis dan pengujian serta melakukan penilaian terhadap data dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
8. h.pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
9. i.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
  1. 10.Ketentuan Judul Bagian Kelima dalam Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 11.Ketentuan Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 753

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

12.Ketentuan Pasal 754 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 754 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 754

(1)Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN untuk meningkatkan persentase pengembangan karier ASN.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi ASN menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program bidang mutasi dan promosi ASN;
2. b.penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi ASN;
3. c.penyelenggaraan program pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
4. d.pengkoordinasian kebijakan pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
5. e.pengkoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
6. f.pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
7. g.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang mutasi dan promosi ASN; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
  1. 13.Ketentuan judul Bagian Kelima dalam Pasal 755 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 14.Ketentuan Pasal 755 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…