DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2024

Nomor: 42
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Program Aksi Daerah; 3. Pelaksanaan RAD Penanggulangan TB; 4. Monitoring Dan Evaluasi; 5. Pendanaan; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687); SALINAN jdih.kalteng.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 166);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1755);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 122);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang TB adalah penyakit menular langsung yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Data dari World Health Organization (WHO) Tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban TB besar, dengan jumlah kasus terbanyak ke-2 di dunia setelah India.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. jdih.kalteng.go.id
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TB adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
8.Penanggulangan TB merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
9.Fasilitas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10.Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi World Health Organization (WHO) yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TB.
11.Treatment Coverage atau TC adalah jumlah semua kasus TB yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TB yang ditemukan.
12.Treatment Success Rate atau TSR adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.
13.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TB Resistan Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, di mana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus Tuberkulosis Resistan Obat dengan pendekatan programatik.
14.Obat Anti-Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan regimen obat untuk menanggulangi penyakit TB.
15.Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat TB RO adalah penyakit TB yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT. jdih.kalteng.go.id
16.Tuberculosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TB-MDR adalah TB resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resitansi terhadap OAT lini pertama.
17.Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TB DM adalah penyakit TB dengan penyerta DM.
18.Tuberculosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TB HIV adalah Penyakit TB dengan penyerta HIV.
19.Antiretrovirus atau ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
20.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
21.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TB adalah untuk mempercepat eliminasi TB melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB di Daerah pada tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TB adalah mewujudkan penanggulangan TB secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multipihak.

Pasal 4

Ruang lingkup RAD Penanggulangan TB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2029, meliputi:

a.program aksi Daerah;
b.pelaksanaan RAD Penanggulangan TB;
c.monitoring dan evaluasi; dan
d.pendanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS SITUASI Gambaran Umum Wilayah Kondisi Geografis–Demografis

Pasal 5

(1)Gubernur menetapkan RAD Penanggulangan TB Tahun 2024- 2029. jdih.kalteng.go.id
(2)RAD Penanggulangan TB Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN, INDIKATOR, TUJUAN DAN TARGET PENANGGULANGAN TB Isu Strategis Penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan pendekatan yang strategis. Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2TB).
(2)Susunan keanggotaan TP2TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pembina : Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
2. b.Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
  1. 2.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  2. 3.Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  3. 4.Panglima Komando Militer XII/Tangjungpura
3. c.Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4. d.Sekretaris : Kepala Bidang Pencgahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. e.Anggota : 1. Bidang Advokasi dan Regulasi
  1. 2.Bidang Penemuan dan Tatalaksana Kasus
  2. 3.Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi
  3. 4.Bidang Edukasi Pengurangan Stigma dan Diskriminasi

Pasal 7

(1)Pelaksanaan RAD Penanggulangan TB dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
(2)Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TB dalam pencegahan dan penanggulangan TB; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TB di lingkungannya. jdih.kalteng.go.id

Pasal 8

(1)Gubernur menyelenggarakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.
(2)Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan TB secara terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TB;
3. c.penemuan kasus TB secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
5. e.mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TB;
6. f.sosialisasi edukasi tentang TB ke masyarakat secara massif;
7. g.monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
8. h.kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
9. i.terdapat satgas di tiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin penanggulangan TB; dan
10. j.pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TB.

Pasal 9

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

STRATEGI DAN KEGIATAN UTAMA RAD Strategi Utama Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, dan mencapai tahapan serta target dalam waktu 5 tahun, ditetapkan 6 (enam) strategi utama yaitu:

Pasal 10

(1)Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TB.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…