DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dan masuk klasifikasi kelas A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian beban kerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); jdih.kalteng.go.id
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
14.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat UPT BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas melakukan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
10.Pengujian adalah kegiatan menganalisis karakteristik yang sama dari komoditi sejenis, yang dikerjakan dalam waktu dan tujuan yang sama sesuai dengan metode pengujian yang ada sampai tersaji data analisis.
11.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional/Internasional.
12.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa.
13.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/Laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
14.Standar adalah pembakuan metode dan tata cara yang disusun berdasarkan konsensus pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
15.Kepala UPT BPSMB adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. jdih.kalteng.go.id
19.Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pengujian mutu barang.
21.Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan pengujian/kalibrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dan masuk klasifikasi kelas A.

Pasal 3

(1)UPT BPSMB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2)UPT BPSMB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah BPSMB masing-masing terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
4. d.Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT BPSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. jdih.kalteng.go.id

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

UPT BPSMB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, serta pengembangan jasa pengujian kalibrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BPSMB menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga UPT;
b.pemberian pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
c.pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;
d.pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
e.pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan kalibrasi; dan
f.pelaksanaan pembinaan, pengawasan mutu barang dan sertifikasi mutu barang.

Pasal 7

Kepala UPT BPSMB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi Mutu Barang dan Ketatausahaan sesuai kewenangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT BPSMB menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
b.perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;
c.perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem manajemen mutu pengujian dan kalibrasi;
d.perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga UPT;
e.pengesahan sertifikat pengujian dan sertifikat kalibrasi; jdih.kalteng.go.id
f.perencanaan, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pengujian dan kalibrasi;
g.perencanaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pengujian dan kalibrasi;
h.pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pengujian dan kalibrasi;
i.koordinasi dengan organisasi teknis terkait pelayanan pengujian dan kalibrasi;
j.pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu barang;
k.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
l.promosi dan kerjasama pengujian dan kalibrasi; dan
m.pelaporan kegiatan pengujian dan kalibrasi serta konsultasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas provinsi terkait.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.melaksanakan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga UPT; jdih.kalteng.go.id
7. g.melaksanakan penyusunan, penelaahan, revisi anggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan UPT; dan
8. h.melaksanakan penyusunan, penelaahan, pemantauan pelaksanaan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan UPT;
9. i.mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT BPSMB;
10. j.mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
11. k.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT BPSMB.

Pasal 10

(1)Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyusun bahan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi; jdih.kalteng.go.id
8. h.mengoordinasikan validasi/verifikasi metoda;
9. i.mengoordinasikan pelaksanaan uji banding/uji profisiensi;
10. j.mengoordinasikan pelaksanaan kalibrasi peralatan;
11. k.menyusun dokumen mutu laboratorium;
12. l.mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem mutu pelayanan pengujian dan kalibrasi;
13. m.mengoordinasikan pelaksanaan audit internal;
14. n.mengoordinasikan pelaksanaan audit eksternal;
15. o.mengoordinasikan kegiatan kaji ulang dokumen;
16. p.mengoordinasikan kegiatan kaji ulang manajemen;
17. q.mengoordinasikan tindakan perbaikan hasil audit/tinjauan terhadap bagian, proses atau dokumen pelayanan;
18. r.menyusun bahan pengembangan kompetensi personel terkait mutu pelayanan;
19. s.mengoordinasikan pengembangan kompetensi pegawai di bidang pengujian dan kalibrasi; dan
20. t.melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT BPSMB.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…