DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Pengelolaan 2. Tukar Menukar 3. Pembinaan Dan Pengawasan 4. Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif, akuntabel dan transparan;
c.bahwa untuk menindaklanuti ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru oleh Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kalteng.go.id
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.kalteng.go.id
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. 13.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30); jdih.kalteng.go.id MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI. jdih.kalteng.go.id
11.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14.Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15.Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
16.Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
17.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b.menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. jdih.kalteng.go.id

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

(1)PPDB dilaksanakan secara:
1. a.objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
2. b.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
3. c.akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, terdiri atas:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/sederajat.
(2)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. jdih.kalteng.go.id
(3)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan kepemilikan ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bagi calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
(2)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan
4. d.prestasi.
(3)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(4)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
(5)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
(6)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik. jdih.kalteng.go.id

Pasal 8

Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki ketentuan kuota sebagai berikut:

a.jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMA;
b.jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMA;
c.jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMA;
d.jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana dan tenaga pendidik, kesesuaian ketunaan, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

(1)PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah dalam kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
(2)Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali calon Peserta Didik.
(3)Khusus untuk calon Peserta Didik yang berdomisili dan lulus SMP/sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya.
(4)Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2), diterbitkan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB. jdih.kalteng.go.id
(5)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu.
(6)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.bencana alam; dan/atau
2. b.bencana sosial.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021