DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Tata Kelola KPHL Gerbang Barito; 3.Renstra UPT KPHL Gerbang Barito; 4.SPM UPT KPHL Gerbang Barito; 5.Pembinaan dan Pengawasan; 6.Ketentuan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana dan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
18.Peraturan Menteri Keuangan No 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO.

BAB I

PENDAHULUAN A. UMUM UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah ±..155.701 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah.
5.Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.UPT KPHL Gerbang Barito adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito.
8.Kepala UPT adalah Kepala UPT KPHL Gerbang Barito.
9.Pola Tata Kelola BLUD yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD.
10.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra UPT KPHL Gerbang Barito adalah Rencana Strategis yang memuat visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja UPT KPHL Gerbang Barito.
13.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang di berikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito kepada masyarakat.
14.Jenis Pelayanan adalah jenis–jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito kepada Masyarakat.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito;
2. b.memberikan pedoman perencanaan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPT KPHL Gerbang Barito; dan
3. c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di UPT KPHL Gerbang Barito.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memaksimalkan nilai UPT KPHL Gerbang Barito dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
2. b.mendorong pengelolaan UPT KPHL Gerbang Barito secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPT KPHL Gerbang Barito;
3. c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, dan sumber daya manusia UPT KPHL Gerbang Barito;
4. d.meningkatkan kontribusi UPT KPHL Gerbang Barito dalam mengelola kawasan hutan lindung baik di tingkat daerah dan nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito;
b.Renstra UPT KPHL Gerbang Barito;
c.SPM UPT KPHL Gerbang Barito; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN 8

Pasal 4

(1)Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito dimaksudkan sebagai suatu tatanan peraturan dasar untuk mencapai penyelenggaraan UPT yang efektif, efisien dan berkualitas.
(2)Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito ditujukan untuk:
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPT memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. b.mendorong pengelolaan UPT secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
3. c.mendorong agar pengelola UPT dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders;
4. d.meningkatkan kontribusi UPT dalam mengelola kawasan hutan lindung baik di tingkat daerah dan nasional.

Pasal 5

(1)Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito didalamnya memuat:
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi-fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 6

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 7

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT KPHL Gerbang Barito agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi UPT KPHL Gerbang Barito masing- masing terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.sub bagian tata usaha;
3. c.seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.resort UPT KPHL.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Iampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

UPT KPHL Gerbang Barito mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT KPHL Gerbang Barito menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengeiolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
b.pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan: pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
c.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
d.pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
e.pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
f.pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
g.pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
h.pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPHL;
i.pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya.
j.pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 11

(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan sesuai fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. b.pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
3. c.pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
4. d.pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
5. e.pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
6. f.pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
7. g.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
8. h.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
9. i.pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
10. j.pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…