DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2018

Nomor: 51
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dimaksud menggunakan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
c.bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk melindungi upah pekerja, perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum yang didasarkan pada nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan produktivitas dan rekomendasi dari bupati/walikota se-Kalimantan Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9.Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
12.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Pasal 2

(1)Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

(1)Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
(2)Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, maka peningkatan upah pekerja tersebut mengikuti Struktur dan Skala Upah dengan upah lebih tinggi dari UMK/UMSK.

Pasal 5

(1)Upah Minimum wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja.
(2)Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

Pasal 6

(1)Bagi Pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem kerja harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah- rendahnya sebesar Upah Minimum yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan.
(2)Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
1. a.bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan
2. b.bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu);

Pasal 7

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 21 November 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 21 November 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd SARING, S.H., M.H. NIP. 196505101987031003 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAHNOMOR 51 TAHUN 2018 TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NO. KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Palangka Raya Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas BaritoSelatan BaritoUtara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan PulangPisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya UMK (Rp) 2.701.755,00 2.808.528,00 2.757.300,00 2.669.690,00 2.990.358,00 3.048.352,00 2.845.234,00 2.884.667,00 2.839.997,00 2.730.019,00 2.716.218,00 2.706.493,52 2.739.997,50 2.940.634,00 SEKTOR 1. I

(12)2.735.240,00 2.965.514,00 2.776.460,00 2.702.100,00 3.043.998,00 3.063.594,00 2.966.156,00 3.028.910,00 2.930.000,00 2.757.319,00 2.729.799,00 2.787.687,82 2.871.438,76 3.066.121,00
(15200)2.735.240,00 2.965.514,00 2.776.460,00 2.702.100,00 3.043.998,00 3.078.836,00 2.966.156,00 3.028.910,00 2.870.000,00 2.757.319,00 2.729.799,00 2.787.687,82 2.871.438,76 3.066.121,00 2. II 2.735.240,00 2.965.514,00 2.776.036,00 2.702.100,00 3.043.998,00 3.063.594,00 2.959.042,00 3.028.910,00 2.870.000,00 2.770.969,00 2.743.380,00 2.787.687,82 2.871.438,76 3.009.903,00 3. III 2.844.751,00 3.022.004,00 2.908.036,00 2.702.100,00 3.092.154,00 3.094.078,00 2.987.495,00 3.043.334,00 2.870.000,00 2.770.969,00 2.743.380,00 2.814.752,59 2.926.103,59 3.242.815,00 4. IV 2.844.751,00 3.078.499,00 2.908.036,00 2.803.100,00 3.076.419,00 3.078.836,00 2.987.495,00 3.057.757,00 2.870.000,00 2.811.920,00 2.756.961,00 2.841.817.35 2.953.497,42 3.094.295,00 5. V 2.735.240,00 2.965.514,00 2.776.460,00 2.702.100,00 3.074.286,00 3.063.594,00 2.959.042,00 3.028.910,00 2.870.000,00 2.743.668,00 2.756.961,00 2.787.687,82 2.816.773,94 2.981.773,00 6. VI 2.735.240,00 2.965.514,00 2.776.460,00 2.702.100,00 3.059.142,00 Listrik: 2.959.042,00 3.028.910,00 2.870.000,00 2.770.969,00 2.743.380,00 2.814.752,59 2.871.438,76 2.981.773,00 3.094.078,00Air:3.063.594,00Gas:3.094.078,00 Nama Sektor: IIIIIIIVVVI Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)
(15200)Penebangan Kayu (Logging)Sektor Industri PengolahanSektor Konstruksi / BangunanSektor Pertambangan dan PenggalianSektor JasaSektor Listrik, Gas dan Air GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015