DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2018

Nomor: 53
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI ; BAB III PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI; BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ; BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2022.

BAB I

PENDAHULUAN Pentingnya reformasi birokrasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2015-2025, bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6.Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah r encana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB).

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2022 mencakup 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:

a.gambaran umum birokrasi Pemerintah Provinsi;
b.agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi; dan
c.monitoring dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu perlu diidentifikasi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:
1. a.Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan; dan
3. c.Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, penyusunan schedule pelaksanaan rapat- rapat, kompilasi bahan program-program reformasi birokrasi, Quick Wins (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.Pengarah : Gubernur Kalimantan Tengah
2. b.Penanggung jawab : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
3. c.Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. d.Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. e.Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
(3)Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.Anggota Tim Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundangan-undangan;
2. b.Anggota Tim Penataan Manajemen Perubahan dan Penataan Sisten Manajemen Sumber Daya Aparatur;
3. c.Anggota Tim Penguatan Pengawasan;
4. d.Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. e.Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
6. f.Sekretariat.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH A. Fokus Perubahan Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada 4 (empat) fokus perubahan sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
(2)Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
(3)Prioritas peningkatan pelayanan, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(4)Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
(5)Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
(2)Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2019.
(3)Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…