DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG; BAB III POLA HUBUNGAN KERJA; BAB IV JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN STAF AHLI GUBERNUR DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB V JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB VI STAF AHLI; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3
6.Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hirearki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
15.Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
16.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
17.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
18.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
19.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
20.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
21.Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
22.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4
23.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
24.Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Gubernur adalah Kepala Daerah.
(2)Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
(3)Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
(4)Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :
1. a.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. b.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. d.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5
6. f.mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur berwenang :
1. a.mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. b.menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. c.menetapkan Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
4. d.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. e.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.
(7)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
2. b.melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. c.memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. d.melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5. e.melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
6. f.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(7), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang :
1. a.membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. b.memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
4. d.memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
5. e.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6
(9)Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyelaraskan perencanaan pembangunan antar- Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
2. b.mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. c.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. d.melantik bupati/wali kota;
5. e.memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. f.melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) dibebankan pada APBN.
(11)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(12)Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 3

(1)Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Wakil Gubernur mempunyai tugas:
1. a.membantu Gubernur dalam :
  1. 1.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. 2.mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  3. 3.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi; dan 7
  4. 4.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah:
3. c.melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. d.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

(1)Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1)BAPPEDALITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2)BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(1)Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. 8
(2)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

(1)Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2)Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajad kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.

Pasal 10

(1)Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…