DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ; BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ; BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI; BAB V HASIL PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memastikan kebenaran nilai telusur berbagai jenis alat ukur yang sesuai dengan standar Nasional dan Internasional, perlu dilakukan kalibrasi;
c.bahwa dalam rangka memastikan persyaratan teknis suatu produk sesuai dengan standar teknis tertentu perlu dilakukan sertifikasi produk;
d.bahwa dalam rangka memastikan persyaratan sistem manajemen mutu suatu lembaga sesuai dengan standar mutu maka perlu dilakukan sertifikasi sistem manajemen;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengujian Mutu Barang dan Sertifikasi yang dilaksanakan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomnor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6225);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 84);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 59); jdih.kalteng.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI YANG DILAKSANAKAN BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat UPT BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas melakukan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
11.Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat Kepala UPT BPSMB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kaimantan Tengah.
12.Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
13.Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan pengujian/kalibrasi.
14.Pengembangan Pengujian/Kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metoda uji dan kalibrasi, pengembangan metoda, dan pembuatan standar acuan. jdih.kalteng.go.id
15.Pengelolaan Oganisasi Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan Penguji Mutu Barang yang berhubungan dengan penilaian kemampuan teknis dan manajemen mutu, pelaksanaan internal audit sistem mutu, pembuatan dokumen sistem mutu organiasi penjaminan mutu barang, pengkajian dokumen dan manajemen organisasi penjaminan mutu barang, pelaksanaan konsultasi teknis, pembuatan laporan kegiatan organisasi penjaminan mutu barang per tiga bulan, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian/kalibrasi, penyelenggaraan uji kemahiran, dan pengendalian mutu hasil uji/ kalibrasi.
16.Pengujian adalah kegiatan menganalisis karateristik yang sama dari komoditi sejenis, yang dikerjakan dalam waktu dan tujuan yang sama sesuai dengan metode pengujian yang ada sampai tersaji data analisis.
17.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional/Internasional.
18.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi;
19.Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Proses atau Personal telah memenuhi Persyaratan Acuan;
20.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SPPT-SNI merupakan proses sertifikasi bagi produsen yang mencantumkan tanda/logo SNI pada Produknya;
21.Sertifikasi Produk adalah proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan teknis tertentu.
22.Sertifikasi sistem mutu adalah proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa suatu sistem mutu telah memenuhi persyaratan tertentu.
23.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/Laboratorium yang telah diakreditasi.
24.Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
25.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jdih.kalteng.go.id
26.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standarisasi dan Penilaian kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendikiawan, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah daerah.
27.Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh UPT kepihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

(1)Pengujian Mutu Barang dilaksanakan sesuai dengan tingkat status perkembangan sumber daya yang dimiliki oleh UPT BPSMB, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Obyek layanan kalibrasi meliputi Spektrofotometer, Analitycal Balance, Top Loading, Electric balance, Anak Timbangan, Timbangan Industri, Oven, Muffle Furnace, Incubator, Water Bath, Refrigerator, Micrometer, Thermometer, Blending Mill/Lab. Mill, Penggaris/Mistar Baja, Meteran, Jangka Sorong, Digimatic Caliper, Cera Tester, PH Meter, Tensile Strenght, Plastimeter, Pressure Gauge, Hygrometer, Moisture Meter, Viscometer, Termokopel, Timer, Stop Watch, Dryer, Thermo Hygrometer, Autoclave, Hydrometer, Proving Ring, Turbidimeter, Conductivity Meter, TDS Meter (Total Disolve Solid), Pipet Volume/Labu Ukur, Mikropipet, Pipet Ukur/Gelas Ukur/Buret dan alat ukur lainnya.
(3)Objek layanan pengujian mutu barang meliputi produk industri hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri makanan dan minuman, alat-alat ukur laboratorium baik milik pemerintah maupun swasta serta kualitas lingkungan.

Pasal 3

(1)LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) diwajibkan kepada organisasi yang membutuhkan sertifikasi SNI/ISO 9001, 14001, 22000, dan sistem manajemen mutu lainnya.
(2)Sertifikat produk yang diberikan berupa sertifikat produk untuk Standart Indonesia Rubbers (SRI), beras, air minum dalam kemasan, pupuk, tepung, minyak goreng, makanan dan produk lainnya. jdih.kalteng.go.id

BAB III

PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Kepala UPT BPSMB berwenang dan penanggung jawab dalam pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.
(2)Pihak pengguna Jasa menyampaikan permohonan tertulis dan atau berkoordinasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengujian dan sertifikasi kepada Kepala UPT BPSMB.
(3)Permohonan diajukan oleh Pihak pengguna Jasa untuk pengujian dengan persyaratan menyebutkan nama lembaga/perusahaan dan alamat, jenis alat/komoditi, parameter dan jumlah serta jadwal pelaksanaan.
(4)Permohonan untuk mendapatkan SPPT-SNI di tujukan kepada Kepala UPT-BPSMB dengan melampirkan :
1. a.Dokumen Administrasi meliputi :
  1. 1.foto copy Akte Notaris Perusahaan;
  2. 2.foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan;
  3. 3.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. 4.surat pendaftaran merek dari Dirjen HAKI/Sertifikat Merek;
  5. 5.surat pelimpahan merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (Hanya bila merek bukan milik sendiri);
  6. 6.bagan/struktur organisasi yang disyahkan Pimpinan;
  7. 7.surat penunjukan wakil manajemen dan biodatanya;
  8. 8.surat permohonan SPPT-SNI;
  9. 9.Angka Pengenal Importir (API) (bila bukan produsen; dan
  10. 10.foto copy sertifikat sistem manajemen mutu atau manajemen lainnya (bila ada).
2. b.Dokumen Teknis meliputi :
  1. 1.pedoman mutu yang telah disahkan;
  2. 2.diagram alir proses produksi;
  3. 3.daftar peralatan utama proses produksi;
  4. 4.daftar bahan baku utama dan pendukung produksi; dan
  5. 5.salinan dokumen panduan mutu dan prosedur mutu.
3. c.Persyaratan pada huruf a dan huruf b disesuaikan dengan skema sertifikasi produknya atau regulasi yang berlaku.
(5)Berdasarkan permohonan tertulis dari Pihak penguna Jasa, Kepala UPT BPSMB atau pejabat yang mewakili menugaskan kaji ulang konsep surat permintaan pengujian atau Sertifikasi. jdih.kalteng.go.id
(6)Jumlah ASN atau tenaga analis Penguji maupun Sertifikasi serta lama hari pelaksanaan yang ditugaskan oleh Kepala UPT BPSMB, disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan kewajaran/kepatutan.
(7)Proses pelaksanaan pengujian dan Sertifikasi mengacu kepada SNI, ISO dan standar lainnya.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI

Pasal 5

(1)Pengguna Jasa pengujian mutu barang dan Sertifikasi dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Rekening UPT BPSMB.
(3)Pembayaran retribusi jasa usaha oleh Pihak pengguna Jasa dilakukan setelah selesai dilaksanakan kegiatan.

Pasal 6

(1)Biaya Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk uang harian, transport dan akomodasi petugas, apabila kegiatan pengujian mutu barang dan sertifikasi dilaksanakan diluar kantor.
(2)Uang harian, transport dan akomodasi petugas langsung di berikan oleh pengguna jasa kepada petugas yang akan melakukan pengujian mutu barang atau sertifikasi sesuai surat tugas yang telah diterbitkan kepala UPT-BPSMB minimal 3 (tiga) hari sebelum petugas berangkat ke lokasi.
(3)Besarnya biaya uang harian, akomodasi, dan transportasi Pergi Pulang (PP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Perundang-undangan bagi perjalanan Luar Negeri.

BAB V

HASIL PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKSI

Pasal 7

(1)Kegiatan penjaminan mutu barang hasilnya berupa Laporan Hasil Analisa (LHA)/sertifikat kesesuaian mutu berupa karakteristik hasil uji.
(2)Hasil pelaksanaan kalibrasi berupa sertifikat kalibrasi. jdih.kalteng.go.id
(3)Hasil Sertifikasi Produk berupa sertifikat kesesuaian produk dan lisensi penggunaan tanda SNI.
(4)Hasil Sertifikasi Sistem Mutu berupa:sertifikat kesesuaian sistem mutu.
(5)Kepala UPT BPSMB menyampaikan laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan pengujian mutu barang dan sertifikasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd SARING, S.H., M.H. NIP. 196505101987031003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…