DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); jdih.kalteng.go.id
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
12.Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah/Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15.Cabang Dinas adalah unit organisasi di bawah Dinas Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau tugas kegiatan penunjang pada Dinas Daerah.
16.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. jdih.kalteng.go.id
18.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
19.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
22.Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
23.Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
24.Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
25.Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang selain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
26.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
27.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah Republik Indonesia.
28.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam Kota Palangka Raya dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan.
29.Komisi-Komisi Daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. jdih.kalteng.go.id
30.Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
31.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
33.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34.Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan; dan
2. b.Perjalanan Dinas Pindah.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. c.efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
4. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas. jdih.kalteng.go.id

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dalam Jabatan Daerah.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam Kota Palangka Raya/Kabupaten; dan
2. b.Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pengumandahan (detasering) di luar Tempat Kedudukan;
4. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
5. e.menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
6. f.memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi;
7. g.memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
8. h.mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;
9. i.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
10. j.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman. jdih.kalteng.go.id

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
(2)SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.Gubernur untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
2. b.Ketua DPRD untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Perangkat Daerah yang berkenaan; dan
4. d.Kepala Biro untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Biro yang berkenaan.
(3)Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi:
1. a.Wakil Gubernur diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
2. b.Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Wakil Gubernur; dan
3. c.Pejabat Eselon II diterbitkan oleh Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
(4)Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
(5)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala UPT dan/atau Cabang Dinas berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.
(6)SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas;
4. d.tempat pelaksanaan tugas; dan
5. e.maksud pelaksanaan tugas.
(7)SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini. jdih.kalteng.go.id

Pasal 6

(1)SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPPD.
(2)SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh oleh PA/KPA pada DPA-SKPD berkenaan.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
(4)SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pembebanannya dicantumkan dalam SPT atau Surat Tugas.

Pasal 8

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada:

a.Kepala Biro Umum, pemegang kas/bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Sekretariat Daerah; dan
b.Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha, pemegang kas/bendahara di lingkungan Dinas/Badan/Unit/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

(1)Biaya perjalanan jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transpor; jdih.kalteng.go.id
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.biaya sewa kendaraan dalam kota;
6. f.biaya sewa kendaraan; dan/atau
7. g.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.uang makan;
2. b.uang transpor lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
2. b.biaya taksi perjalanan dinas luar daerah;
3. c.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
4. d.biaya retribusi ambulans dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya/Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.
(4)Biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan secara lumpsum yang diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai ke hotel/penginapan/kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.
(5)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(6)Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. jdih.kalteng.go.id
(7)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
(8)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(9)Dalam hal Pelaksana SPPD dengan tujuan pelaksanaan tugas luar daerah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, namun berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya; dan
2. b.hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(10)Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(11)Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
1. a.Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
2. b.Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan jumlah peserta Pelaksana SPPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
3. c.Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional (tertentu dan umum) dan Pelaksana SPPD lainnya dengan jumlah peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
(12)Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak untuk jarak 7 (tujuh) km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (at cost).
(13)Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transpor, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama. jdih.kalteng.go.id
(14)Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada jauh dari ibu kota Kabupaten/Kota dapat diberikan biaya transpor tambahan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
(15)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak berlaku bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa kendaraan.
(16)Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transpor dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan.
(17)Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan uang harian sebagai biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
(18)Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transpor khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, kapal ferry dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara riil (at cost).
(19)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(20)Komponen biaya perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan; jdih.kalteng.go.id
2. b.biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
4. d.biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi;
5. e.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
6. f.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil;
7. g.uang taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
8. h.biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(2)Seluruh komponen biaya perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…