DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dibagi hasilkan terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan kepada daerah dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1623);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 7);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Provinsi adalah Provisi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
5.Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiscal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
9.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
12.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
13.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
14.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
15.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
16.Pajak Rokok adalah pajak pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 2

Jenis Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dibagi hasilkan terdiri dari :

a.Pajak Kendaraan Bermotor;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d.Pajak Air Permukaan; dan
e.Pajak Rokok.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 3

Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kelompok Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan :

a.Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
b.Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
c.Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
d.Target Penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
e.Target Penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL

Pasal 4

(1)Teknis perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota pelaksanaannya melalui Badan.
(2)Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan ketentuan :
1. a.penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan setiap bulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah; dan
2. b.penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak mulai tahun selanjutnya akan didasarkan pada Realisasi Pendapatan Pajak Perbulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah.
(4)Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan melalui Mekanisme Transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi ke rekening masing- masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
(2)Alokasi penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan PKB.
(3)Alokasi penerimaan BBN-KB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
2. b.dibagi berdasarkan potensi penerimaan BBN-KB.

Pasal 6

(1)Hasil Penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sebesar 70% (tujuhpuluh persen).
(2)PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan:
1. a.jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
2. b.selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50% (limapuluh persen).
(2)Alokasi penerimaan pajak air permukaan yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan ketentuan dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
(3)Khusus untuk penerimaan PAP dan sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapanpuluh persen).

Pasal 8

(1)Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
(2)Alokasi Penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan pembobotan bahwa Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Hasil Penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
(2)Hasil Penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 10

Target alokasi anggaran bagi hasil PKB,BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009